Xcloud.id

Topik: neraca perdagangan

  • Rupiah melemah dipicu ekspektasi suku bunga Fed bertahan lebih lama

    Rupiah melemah dipicu ekspektasi suku bunga Fed bertahan lebih lama

    pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi bahwa suku bunga acuan The Fed akan bertahan tinggi lebih lama.

    “Hal ini menyusul sejumlah data ekonomi AS yang tetap solid, termasuk pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan klaim pengangguran mingguan yang masih stabil,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.608 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah di level Rp16.631 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.622 per dolar AS.

    Sentimen lain terhadap rupiah berasal dari imbal hasil (yield) obligasi AS yang tetap tinggi turut menahan minat terhadap aset berisiko di kawasan Asia, termasuk kurs rupiah.

    Melihat dari faktor domestik, pelaku pasar disebut masih menantikan arah kebijakan lanjutan Bank Indonesia pasca mempertahankan BI-Rate pada level 6,25 persen pada pekan lalu.

    “Upaya stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) diperkirakan akan menjaga volatilitas rupiah agar tetap terkendali. Surplus neraca perdagangan dan aliran masuk devisa hasil ekspor (juga) masih menjadi faktor penahan pelemahan lebih dalam,” ungkap Taufan.

    Menurut dia, pergerakan rupiah yang relatif datar dalam beberapa hari terakhir mencerminkan fase konsolidasi pasar di tengah katalis baru yang minim.

    Pelaku pasar dinyatakan cenderung bersikap wait and see menjelang hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan pada Rabu malam waktu AS (30 Oktober 2025).

    “Keputusan dan pandangan The Fed terkait Federal Funds Rate (FFR) akan menjadi petunjuk utama arah kebijakan moneter AS ke depan dan berpotensi mempengaruhi sentimen terhadap aset berisiko, termasuk rupiah,” ujar Research and Development ICDX tersebut.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat realisasi investasi di sektor industri agro mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025, dari total investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang sebesar Rp 366,6 triliun.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan sektor industri agro masih menjadi magnet bagi para investor.

    “Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati, terlihat dari realisasi yang mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Putu, capaian tersebut turut ditopang oleh penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 juta orang atau 50,26% dari total tenaga kerja di industri pengolahan nonmigas.

    Ia menambahkan, industri agro juga membukukan nilai ekspor sebesar US$ 37,38 miliar pada semester I 2025, dengan nilai impor senilai US$ 10,42 miliar. “Selisih ekspor dan impor sebesar US$ 26,96 miliar menunjukkan neraca perdagangan industri agro masih positif,” ungkapnya.

    Putu menjelaskan, kontribusi industri agro tidak hanya terlihat dari neraca perdagangan yang surplus, tetapi juga dari sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pada semester I 2025, sektor industri agro tercatat menyumbang 52,07% terhadap PDB industri nonmigas dan 8,96% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,99%. “Sektor industri agro merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

  • Investasi di industri agro capai Rp85 triliun pada semester I 2025

    Investasi di industri agro capai Rp85 triliun pada semester I 2025

    Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati investor, terlihat dari investasi yang mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian menyampaikan realisasi investasi di industri agro mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025, dari total realisasi investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang mencapai Rp366,6 triliun.

    “Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati oleh para investor, terlihat dari investasi yang mencapai Rp85,05 triliun pada semester I 2025,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam acara pembukaan Pameran Industri Agro yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu.

    Capaian tersebut didukung oleh penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 juta orang atau 50,26 persen dari total tenaga kerja industri pengolahan nonmigas.

    Lebih lanjut, Putu juga memaparkan sektor industri agro membukukan nilai ekspor yang mencapai 37,38 miliar dolar AS per semester I 2025. Sedangkan, nilai impor dari sektor industri agro senilai 10,42 miliar dolar AS.

    Selisih dari nilai ekspor dan impor di industri agro yang senilai 26,96 miliar dolar AS menunjukkan bahwa sektor tersebut mencatatkan neraca perdagangan yang positif pada semester I 2025.

    “Ini menunjukkan bahwa sektor industri agro berkontribusi signifikan atas neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas,” kata dia.

    Tak hanya dari neraca perdagangan yang positif, Putu juga menyoroti sumbangan industri agro terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Pada semester I 2025, Putu mencatat sektor industri agro menyumbang sebesar 52,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri nonmigas dan 8,96 persen terhadap PDB nasional, serta mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,99 persen.

    “Sektor industri agro merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

    Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

    “Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar,” ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta. 

    YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

    Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

    Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina. 

    Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

    “Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

    “Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

    Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya

  • Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

  • Indeks Produksi Kacang Hijau dan Tanah Menurun Beberapa Tahun Ini

    Indeks Produksi Kacang Hijau dan Tanah Menurun Beberapa Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memaparkan indeks produksi kacang hijau.

    Dikatakan indeks produksi kacang hijau cenderung menurun cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.

    Indeks tahun 2024 sebesar 40,11 (tahun dasar 2010, 2010=100). 

    “Artinya produksi tahun 2024 yang sekitar 117 ribu ton hanya 40,11% dari produksi tahun 2010 yang mencapai 292 ribu ton,” kata Awalil Rizky, dalam akun Threadnya, Jumat, (24/10/2025).

    Indeks produksi kacang hijau tidak merujuk pada satu angka tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produktivitas (misalnya rata-rata 1,2 ton per hektar), produksi dunia dan nasional, serta harga jual dan neraca perdagangan (impor vs ekspor). 

    Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, perlu dilihat data dari berbagai sumber, termasuk data produktivitas per daerah dan tren perdagangan global. 

    Selain itu dia menyebut indeks produksi kacang tanah menurun tajam beberapa tahun ini. 

    “Indeks tahun 2024 sebesar 37,37 (tahun dasar 2010, 2010=100),” ungkapnya.

    Artinya lanjut dia, produksi tahun 2024 adalah sekitar 291 ribu ton atau hanya 37,37% dari produksi tahun 2010 yang mencapai 779 ribu ton.

    Indeks produksi kacang tanah bervariasi tergantung wilayah dan tahun. Secara nasional, indeks produksi kacang tanah mengalami penurunan tajam di tahun 2024, mencapai 37,37% dari produksi tahun 2010 (indeks tahun dasar 2010=100), yang setara dengan sekitar 291 ribu ton dibandingkan 779 ribu ton pada tahun dasar. 

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil pada angka 5,12 persen pada triwulan II 2025.

    Purbaya bahkan mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,12 persen itu menjadi yang tertinggi di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20. Karena itu, menkeu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik hingga akhir tahun ini.

    Gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menandai pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo-Gibran akan genap setahun pada Senin (20/10).

    “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (19/10).

    Untuk inflasi, Purbaya menjelaskan bahwa inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Angka ini juga termasuk yang terendah di antara negara G-20.

    Dia menegaskan, pencapaian ini tak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp 200 triliun di Bank Himbara yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

    “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu Purbaya.

    Pada sisi perdagangan, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

  • Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Bebani Dunia Usaha hingga Rp 19.000 Triliun – Page 3

    Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Bebani Dunia Usaha hingga Rp 19.000 Triliun – Page 3

    Besarnya dampak ekonomi dari kebijakan tarif menjadi perhatian penting, baik bagi Gedung Putih yang ingin menonjolkan peran bea masuk dalam memperbaiki neraca perdagangan, maupun bagi Federal Reserve yang tengah menakar kebijakan moneternya.

    “Posisi Presiden dan Pemerintah selalu jelas: meskipun rakyat Amerika mungkin menghadapi masa transisi dari tarif yang menjungkirbalikkan status quo yang telah menempatkan Amerika di posisi terakhir, biaya tarif pada akhirnya akan ditanggung oleh eksportir asing,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, dalam sebuah pernyataan.

    Kalangan pejabat Fed menilai bea masuk tersebut hanya memberi dampak sesaat pada harga, bukan tekanan inflasi jangka panjang. Pandangan serupa juga ditemukan S&P dalam jajak pendapat analisnya.

    Konsensus memperkirakan margin keuntungan akan terkontraksi 64 basis poin tahun ini, kemudian menyempit menjadi 28 basis poin pada 2026, dan turun lagi ke kisaran 8–10 basis poin pada 2027–2028. Satu basis poin setara dengan 0,01%.

    “Efektifnya, tahun 2025 terdampak; tahun 2026 dan 2027 akan menguji apakah optimisme pasar tentang re-equilibrium beralasan,” tulis para penulis.

     

  • Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia—EU CEPA/IEU—CEPA) secara substansif pada September 2025.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan bahwa rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

    Pasalnya, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif. Adapun, jika ratifikasi IEU—CEPA rampung, nantinya mayoritas produk Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% alias bebas bea masuk.

    “Jika pelaku usaha dapat menyesuaikan diri, manfaat Indonesia—EU CEPA akan terasa nyata bagi pertumbuhan ekspor Indonesia. Mayoritas produk Indonesia nantinya dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% setelah Indonesia—EU CEPA berlaku,” kata Djatmiko dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

    Djatmiko menambahkan, perkembangan signifikan dari perjanjian CEPA dengan Uni Eropa juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha.

    Meski begitu, dia mengingatkan para eksportir agar tetap bersiap untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa.

    Sementara itu, Atase Perdagangan RI Roma, Hesty Syntia Paramita Kusmanto menuturkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Italia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir dengan surplus yang konsisten bagi Indonesia. Kemendag mencatat, produk perikanan seperti tuna, gurita, dan udang menjadi komoditas unggulan Indonesia.

    “Pasar Italia dan negara-negara Eropa lainnya tetap potensial dan responsif terhadap produk Indonesia. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi ketat terkait kandungan logam berat, sertifikasi kesehatan, serta pelabelan dalam bahasa lokal,” beber Hesty.

    Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Carsten Sorensen menuturkan bahwa perjanjian IEU—CEPA merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan dengan baik bagi dunia usaha.

    “Indonesia—EU CEPA belum berlaku karena menunggu ratifikasi. Tetapi, begitu diterapkan, lebih dari 99% pos tarif akan dibebaskan. Pasar Eropa adalah pasar terbuka, namun mengedepankan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan,” jelas Carsten.

    Bahkan, dia juga memastikan begitu produk Indonesia memenuhi standar tersebut, maka nantinya seluruh pasar beranggotakan 27 negara akan terbuka tanpa hambatan tambahan.

    Pasar Kopi dan Furnitur

    Di sisi lain, Atase Perdagangan RI Brussel, Lusyana Halmiati mengungkap bahwa pasar Eropa memiliki karakteristik yang unik dan sangat potensial terutama untuk komoditas seperti kopi dan furnitur.

    Tercatat, nilai pasar kopi Eropa saat ini mencapai sekitar US$47 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US$67 miliar pada 2033 mendatang.

    Sementara itu, nilai impor kopi UE pada 2024 mencapai US$24 miliar, atau naik 17% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas impor berupa biji kopi mentah dari Amerika Latin dan Asia.

    Menurut Lusyana, tren konsumsi di Eropa kini semakin mengarah pada specialty coffee dan produk premium, terutama di kalangan usia 18–39 tahun yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

    Dia juga menyebut bahwa robusta berkualitas tinggi kini semakin diminati di Eropa seiring perubahan iklim global yang memengaruhi produksi arabika.

    “Konsumen Eropa semakin menyukai kopi bersertifikat organik dan berkelanjutan, serta tertarik pada kisah di balik perjalanan kopi. Karakter ini menjadi peluang besar bagi kopi Indonesia yang memiliki keunikan rasa dan cerita asal yang kuat,” lanjutnya.

    Selain kopi, sektor furnitur juga memiliki potensi besar di pasar Eropa. Dia menuturkan bahwa pasar furnitur Eropa merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Asia Pasifik dan Amerika Utara dengan nilai mencapai sekitar 250 juta unit dan diproyeksikan meningkat menjadi 350 juta unit.

    Lusyana menyampaikan bahwa sekitar 50% nilai pasar furnitur Eropa berada di segmen menengah (mid-price range) dan sesuai dengan karakter produk Indonesia.

    “Belanja furnitur secara daring juga meningkat pesat, didukung digitalisasi yang memungkinkan konsumen melihat produk dalam 360 derajat di platform e-commerce,” jelas Lusy.

    Meski begitu, dia menjelaskan bahwa tingginya ekspor produk kopi dan furnitur ke Eropa juga perlu memperhatikan regulasi terbaru Uni Eropa, termasuk Peraturan Uni Eropa tentang Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation/EUDR. Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

    “Eksportir perlu dapat menunjukkan data geolokasi asal bahan baku, kepatuhan terhadap hukum negara asal, dan melengkapi dokumen due diligence,” imbuhnya.

    Untuk produk berbasis kayu, Lusyana menuturkan bahwa sertifikat legalitas seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menjadi bukti kepatuhan hukum negara asal. Namun untuk kopi, lanjut dia, masih diperlukan bukti asal lahan dan rantai pasok yang legal dan berkelanjutan.

  • Hal Ini Berpotensi Tingkatkan Ekspor Indonesia ke UEA

    Hal Ini Berpotensi Tingkatkan Ekspor Indonesia ke UEA

    Tangerang, CNBC Indonesia – Indonesia terus mencari peluang untuk meningkatkan ekspor ke Uni Emirat Arab (UEA). Sebab, negara di Timur Tengah tersebut memiliki potensi pasar yang yang menarik serta didukung oleh perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan.

    Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, Widi Haryono mengatakan, pihaknya aktif memberikan bantuan dan pendampingan kepada para pengusaha yang akan melakukan ekspor ke UEA maupun impor dari negara tersebut.

    UEA termasuk salah satu negara yang potensial bagi eksportir Indonesia. Apalagi, pemerintah sudah berhasil menjalin kesepakatan melalui Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Dengan adanya IUAE-CEPA, saat ini sebanyak 5.500 pos tarif sudah dieliminasi menjadi 0% sehingga membuka kesempatan lebih lebar bagi eksportir Indonesia masuk ke pasar UEA.

    “Jadi mudah-mudahan dengan adanya hasil IUAE-CEPA ini akan terus lebih mempermudah kita,” kata Widi dalam gelaran Semiar Trade Expo Indonesia 2025 : Indonesia’s Business Potentials in the Middle East (UAE, Iran) through UAE CEPA and Iran PTA di ICE, Tangerang, Sabtu (18/10/2025).

    Dia menyebut, ekspor Indonesia ke UEA mencapai US$ 2,4 miliar pada Januari-Agustus 2025. Berkat adanya perjanjian perdagangan, Indonesia mulai merasakan tren surplus neraca perdagangan dengan UEA sejak 2023. Adapun pada periode Januari-Agustus 2025, Indonesia berhasil surplus neraca perdagangan sebesar US$ 1,01 miliar dengan UEA.

    Produk-produk Indonesia yang banyak diekspor ke UEA antara lain perhiasan emas, olahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), hingga makanan halal. Produk-produk makanan atau minuman sehat juga sangat diminati di UEA dan bisa jadi potensi besar bagi para eksportir Indonesia.

    “Pemerintah di sana sangat concern juga untuk memperhatikan dalam hal kehidupan sehat yang bisa menghasilkan kualitas kesehatan bagi penduduknya,” ujar Widi.

    Untungnya, Indonesia dan UEA sudah memiliki perjanjian IUAE-CEPA yang mana salah satu isinya berupa kemudahan memperoleh sertifikat halal. Dengan begitu, produk-produk Indonesia yang sudah memiliki sertifikat halal tidak perlu lagi melalui pemeriksaan yang ketat ketika masuk ke pasar UEA. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]