Topik: neraca perdagangan

  • Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia tengah menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp17 ribu di bulan April 2025 ini.

    Bagaimana tidak, kondisi ini mencetak sejarah baru bagi Indonesia bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 dimana nilai tukar saat itu sebesar Rp16 ribu lebih per dolar AS.

    Berdasarkan data Revinitiv, pada Minggu 6 April 2025 pagi hari pukul 08.10 WIB, kurs rupiah terhadap dolar ASN ini menembus level Rp17.059.

    Pelemahan kurs rupiah ini cukup parah, dimana dibadingkan posisi terakhir pada perdagangan reguler sebelum libur lebaran yang sempat menguat tipis 0,12 persen di angka Rp16.555 per dolar AS.

    Tentu saja pelemahan kurs rupiah juga menjadi sinyal tekanan ekonomi global yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia.

    Penyebab Kurs Rupiah Melemah

    Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah ini, termasuk salah satunya adalah penetapan tarif pajak baru Presiden Amerika, Donald Trump.

    Indonesia sendiri menjadi sasaran kebijakan Trump soal pajak impor, dimana tarif resipokal atau timbal balik mencapai 32 persen.

    Kebijakan ini ditetapkan karena merespons defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dinilai terlalu besar.

    Dampak dari kebijakan ini yang mungkin terjadi adalah harga barang asal Indnesia menjadi kurang kompetitif di pasar AS.

    Selain itu ekspor dari Indoneisa ke negeri paman Sam bisa jadi menurun tajam yang akan mengurangi suplai dolar AS di dalam negeri.

    Respons Bank Indonesia

    Bank Indonesia memberikan tanggapan soal kondisi ekonomi baru-baru ini tentang melemahnya nilai kurs rupiah.

    Disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan global terkait dengan kebijakan tarif AS yang berlaku mulai 2 April tersebut.

    Selain itu, bank sentral juga akan memantau retalisasi dari China pada 4 April 2025 untuk bisa menjaga stabilitas kurs rupiah.

    “Pasar keuangan global bergerak dinamis, dengan pelemahan di pasar saham dan penurunan yield US Treasury yang kini menyentuh titik terendah sejak Oktober 2024,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis.

    Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi instrumen triple intervention – intervensi di pasar valuta asing (valas) baik di transaksi spot maupun DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward).

    Selain itu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan untuk menjaga likuiditas valas dan mendukung kepercayaan pelaku pasar.

  • 25% Ekspor Batam Menuju ke AS, BP Batam Putar Otak

    25% Ekspor Batam Menuju ke AS, BP Batam Putar Otak

    Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald  Trump. 25% Ekspor Batam saat ini menuju ke negeri Paman Sam. 

    Indonesia termasuk dalam negara yang terkena kebijakan tarif timbal balik sebesar 32%, yang diprediksi akan memberikan tekanan berat pada perekonomian Batam.

    Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis mengatakan pemberlakuan tarif sebesar 32% untuk barang impor-ekspor tentu menjadi kendala bagi neraca perdagangan Indonesia khususnya Batam.

    Dengan perubahan kebijakan Amerika, maka sedikit banyak akan mempengaruhi minat dan perluasan investasi untuk pasar tujuan negeri paman Sam tersebut.

    “Perusahaan yang beroperasi di Batam berorientasi ekspor di berbagai bidang. Tahun 2024 saja, total ekspor Batam ke Amerika sekitar USD $4 Miliar, atau 25% dari total ekspor Batam,” ujarnya Minggu (6/4/2025) di Batam.

    Meski demikian, ia menyebut perubahan kebijakan internasional yang diberlakukan Amerika bukan hal baru bagi BP Batam.

    Menurutnya, Indonesia khususnya BP Batam mampu bertahan menghadapi berbagai manuver perdagangan Internasional seperti ini.

    Fary kemudian menjabarkan strategi komprehensif yang dimiliki BP Batam, antara lain melakukan penyesuaian kebijakan dan insentif, memperkuat industri bernilai tambah agar ekspor dapat tetap dilakukan ke Amerika.

    BP Batam juga memaksimalkan status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), memperkuat koordinasi BP Batam bersama pemerintah pusat ke berbagai Saluran Diplomasi perdagangan internasional, dan melakukan agregasi supply-chain perdagangan internasional bersama sektor swasta lainnya.

    Kelima langkah konkret ini dinilai Fary sebagai strategi yang efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan perekonomian internasional ini.

    “BP Batam tidak akan menghindari AS sebagai tujuan pasar, tetapi kami akan berjuang agar tetap kompetitif meskipun ada tarif yang telah ditetapkan,” katanya optimis.

    BP Batam berupaya untuk meningkatkan daya saing serta menekan harga produk.Dengan demikian, meski dengan tarif yang ada, barang-barang dari Indonesia akan tetap kompetitif saat memasuki pasar AS.

    Selain itu, dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan investasi Data Center yang sangat signifikan di Batam, dengan salah satu konsumen terbesar adalah perusahaan-perusahaan AS menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Batam.

    “Ini tidak akan tergantikan oleh tempat lain karena keunggulan-keunggulan yang kita miliki, salah satunya adalah pasar yang besar, dan kondisi geografis yang ‘seksi’,” pungkas Fary.

  • ATSI Ungkap Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Perkembangan Infrastruktur 5G

    ATSI Ungkap Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Perkembangan Infrastruktur 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) berpeluang menaikkan nilai tawar Indonesia dalam pengembangan 5G. Penetrasi teknologi baru tersebut bakal makin kencang. 

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan kebijakan tarif Trump hanya memberatkan ekspor komoditas Indonesia, tidak dengan sektor teknologi, termasuk 5G. 

    “Sementara pembangunan infrastruktur khusus nya 5G tidak terkait dengan ekspor ke AS,” kata Merza kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Merza menambahkan kebijakan Trump justru berpeluang membuat penetrasi 5G makin berkembang. 

    Negara-negara yang awalnya mengirimkan perangkat 5G ke AS, akan menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif, yang kemudian berpotensi membuat nilai tawar Indonesia naik. 

    Indonesia berpeluang mendapatkan perangkat 5G dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

    “Mereka (negara penghasil 5G) akan melihat Indonesia sebagai alternative solution untuk maintain volume ekspor,” ucap Merza.

    Laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi 5G Indonesia masih berkisar 3% pada 2024. 

    Penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030 dengan dukungan berbagai kebijakan, termasuk ekosistem yang makin matang. 

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Hadapi Tarif Impor AS, India Ambil Langkah Cepat untuk Negosiasi

    Hadapi Tarif Impor AS, India Ambil Langkah Cepat untuk Negosiasi

    PIKIRAN RAKYAT – Mulai tanggal 5 April 2025, barang impor yang masuk ke pasar AS terkena tarif 10%. Bagi negara yang sebabkan neraca perdagangan AS defisit, dikenai tarif resiprokal Amerika.

    India menjadi negara yang masuk ke dalam negara yang terkena tarif resiprokal. Sebagai respons kebijakan tersebut, Negara Asia Barat ini segera bernegosiasi dengan Trump. Selain India, Vietnam dan Israel pun menempuh langkah yang sama.

    Pertemuan ini dikabarkan berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan dan Industri pada Hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Setelah pertemuan tersebut, belum diketahui apa saja hasilnya.

    Namun, seorang pejabat India mengutarakan bahwa sejumlah kesepakatan baru masih dalam tahap pembahasan. India pun dikabarkan sedang mencari pasar baru akibat kebijakan baru perdagangan AS tersebut.

    Selain itu, akan meninjau kembali juga tujuh kesepakatan perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan ini belum terlaksana seutuhnya.

    Negara beribukota New Delhi ini surplus perdagangan dengan AS pada tahun 2024. Total barang yang diekspor mencapai $40,7 juta.

    Sedangkan total barang yang diimpor mencapai $36,8 juta. Dengan demikian, surplus mencapai $3,9 juta.Sedangkan tarif resiprokal negara ini ditetapkan sebesar 26%

    Seorang pejabat tinggi negara ini mengutarakan bahwa negosiasi ini akan memberikan keuntungan bagi negaranya. Ia pun mengutarakan bahwa India unggul dalam industri manufaktur dibandingkan negara-negara lainnya.

    Pemerintah Indonesia akan Bernegosiasi?

    Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mencermati dan mengkalkulasi dampak kebijakan yang meresahkan dunia ini. Selain itu, sedang menyusun sejumlah langkah untuk mengantisipasinya .

    Sementara itu, pada awal Mei mendatang, KADIN akan mengirimkan utusan untuk berdiskusi dengan kamar dagang Amerika Serikat. Bila pemerintah Indonesia menempuh jalur negosiasi, KADIN pun yakin Pemerintah AS akan bersedia.

    Kebijakan tarif resiprokal Amerika menggemparkan dunia. Nah, patut ditunggu bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menghadapinya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hindari Tarif Impor Tinggi, Apple Pertimbangkan Perluas Manufaktur di Brasil

    Hindari Tarif Impor Tinggi, Apple Pertimbangkan Perluas Manufaktur di Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple sedang mempertimbangkan untuk memperluas fasilitas manufakturnya di Brasil sebagai langkah strategis untuk menghindari tarif impor tinggi Amerika Serikat yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Melansir GSM Arena, Minggu (6/4/2025) dua pasar utama untuk perangkat keras Apple yaitu China dan India mendapatkan tarif impor yang besar, yakni bea masuk sebesar 34% untuk barang-barang yang diimpor dari China dan 26% untuk barang dari India.

    Dengan tarif tersebut, Apple akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, yang kemungkinan besar akan dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi.

    Untuk mengurangi dampak dari tarif ini, Apple dilaporkan sedang mempertimbangkan ekspansi operasional di Brasil, di mana tarif impor hanya sebesar 10%

    Rencana ini diketahui mulai disusun pada tahun 2024 dan telah mendapatkan sertifikasi yang diperlukan agar Apple dan mitranya, Foxconn, dapat merakit model terbaru iPhone 16 di negara tersebut. 

    Sebelumnya, Apple telah memproduksi model iPhone 13, 14, dan 15 di Brasil, dan kini berencana untuk memperluas produksi dengan menambah seri iPhone 16 Pro.

    Perluasan fasilitas manufaktur ini akan melibatkan investasi besar serta beberapa perubahan struktur operasional. Langkah ini memungkinkan Apple untuk memenuhi permintaan pasar domestik Brasil.

    Tidak hanya itu, langkah ini memungkinkan Appla untuk mengekspor sebagian dari produksinya ke Amerika Serikat, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan tersebut menghindari sebagian besar tarif yang dikenakan pada barang yang diproduksi di luar negeri.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Hadapi Tarif Impor AS, India Ambil Langkah Cepat untuk Negosiasi

    Hadapi Tarif AS, MPR Dorong Diplomasi Dagang dan Perkuat Pasar Ekspor

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia masuk daftar negara yang dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini dipercaya akan mempengaruhi neraca ekspor Indonesia, mengingat AS merupakan pasar produk elektronik, textil dan produk textile, alas kaki dan CPO.

    Merespons hal ini, Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan Diplomasi Perdagangan atau Trade Diplomacy untuk mencegah dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus proaktif dalam Trade Diplomacy untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menurunkan tarif. Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu 6 April 2025.

    “Gugurnya sejumlah pabik textil seperti Srtitex, produsen sepatu olah raga serta elektronik merupakan pil pahit yang harus kita cegah ke depannya,” ujarnya.

    Ekspor jangan kendor

    Oleh karena itu menjalin dialog perdagangan secara dini merupakan upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas sejumlah produk ekspor andalan Indonesia.

    Eddy juga menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    “Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai Anggota Tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging econom,” katanya.

    Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan kegiatan ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.

    “Ke depan tentu kita tidak boleh bergantung pada satu negara tujuan ekspor dan harus memperluas pasarnya. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk menumbuhkan kegiatan ekspornya ke negara BRICS maupun negara Timur Tengah lainnya agar neraca ekspor kita tidak terpengaruh ke depannya,” katanya.

    Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme AS ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

    “Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diterapkan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak ke sektor IT Indonesia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pemberian tarif impor barang luar negeri, termasuk Indonesia ke AS sebesar 32% akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS. 

    “Akibatnya adalah permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (5/4/2025).

    Adanya kebijakan ini, kata Huda berpotensi membuat teknologi dan IT dalam negeri bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan, AS memiliki berkontribusi terhadap 30% ekspor produk teknologi dan IT dalam negeri.

    Apalagi, sektor permintaan barang teknologi dan IT dalam negeri belum berkembang pesat, sehingga ekspor masih menjadi salah satu pilihan pengembang industri teknologi dan IT nasional.

    “Dampaknya adalah sektor tersebut akan semakin mengalami tekanan karena berkurangnya permintaan,” ujar Huda.

    Senada dengan Huda, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengatakan adanya kebijakan ini berpotensi memeperanghui bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia.

    Hal ini bisa terjadi jika adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Heru mewanti-wanti agar nikai tukar rupiah terhadap dolar jangan sampai berada diangka lebih dari Rp17.000.

    “Ini tentu akan mempengaruhi bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia. Banyak proyek mangkrak dan sulit membayar ke vendor karena banyak proyek peralatannya dari luar negeri, yang akan mengikuti pergerakan rupiah,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • Pengusaha Khawatir RI Kebanjiran Impor Keramik India Gegara Tarif Trump

    Pengusaha Khawatir RI Kebanjiran Impor Keramik India Gegara Tarif Trump

    Jakarta

    Pengusaha keramik khawatir Indonesia kebanjiran impor dari negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengkhawatirkan banjirnya produk keramik dari India yang selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS.

    “Asaki mengharapkan atensi pemerintah melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mana menjadi ancaman sasaran pengalihan ekspor atau tempat pembuangan bagi produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus pasar AS pasca diterapkan Tarif Resiprokal tersebut,” kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto dalam keterangannya, Kamis (5/4/2025).

    Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah melakukan negosiasi tarif impor yang diberlakukan untuk Indonesia. Menurutnya, untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan AS, ada potensi Indonesia melakukan impor gas alam cair yang besar dari AS.

    “Di mana saat ini Industri Keramik Nasional mengalami gangguan supply gas dan mahalnya harga regasifikasi gas US$ 16,77/MMBTU. Ini saatnya Indonesia membuka keran impor gas,” tuturnya.

    Edy mengatakan pengusaha juga tidak keberatan jika di dalam negosiasi dengan AS, bea masuk impor keramik dari AS yang saat ini 5% dibebaskan atau (0%) karena selama ini tidak melakukan praktik kecurangan seperti dumping.

    “Produk keramik nasional tidak kalah berdaya saing terhadap produk keramik buatan AS,” ucapnya.

    Sementara terkait dengan tarif impor Trump disebabkan oleh kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Edy menilai kebijakan itu perlu dipertahankan.

    “Sertifikasi TKDN telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi Industri Keramik Nasional,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia yang tengah menikmati surplus selama 58 bulan terakhir terancam berbalik defisit usai kenaikan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% mulai 9 April 2025. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi tersebut mungkin terjadi apabila Indonesia gagal negosiasi dengan AS terkait besaran tarif tersebut.  

    “Saya kira kalau dalam jangka waktu 6 bulan belum [berbalik defisit], tetapi setelah itu kalau nanti negosiasinya gagal, bisa jadi defisit,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Tauhid lebih lanjut mencontohkan bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena sejumlah komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif rendah, harus menghadapi tarif 32%. 

    Sebagai contoh, tarif impor untuk alas kaki yang sebelumnya hanya sebesar 1,7%, dengan adanya tarif resiprokal ini akan mengerek tarifnya hingga 30 kali lipat. 

    Untuk diketahui, AS merupakan penyumbang surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan kata lain, AS lebih banyak melakukan impor dari Indonesia ketimbang ekspor. 

    Secara kumulatif atau periode Januari-Februari 2025, perdagangan Indonesia dengan AS menghasilkan surplus senilai US$3,14 miliar. 

    Utamanya, surplus berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang surplus US$577 juta. Kemudian komoditas pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) dengan surplus US$433,3 juta serta alas kaki (HS 64) senilai US$407,7 juta. 

    Pangsa pasar ekspor Indonesia kepada AS pun tercatat sebesar 11,26%. Lebih rendah dari China yang sebesar 20,6%, Asean 21,71%, maupun negara lainnya yang mencakup 31,34%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengestimasikan rangkaian tarif ini dapat mengurangi surplus perdagangan Indonesia menuju kisaran US$700 juta hingga US$900 juta, dari posisi surplus terakhir pada Februari 2025. 

    “Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 menjadi 0,9% dari PDB [batas atas dari kisaran target 0,5%-1,3% dari BI],” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Satria, sapaannya, turut mewaspadai langkah-langkah pembalasan yang dapat dilakukan oleh negara lain—terkini, baru China yang mengumumkan retaliasi. 

    Masalahnya, jika semakin banyak negara yang menerapkan tarif universal baru, hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara langsung, atau secara tidak langsung melalui melemahnya permintaan global.

    Adapun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas secara daring pada Kamis (3/4/2025), bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. 

    Di mana pemerintahakan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujar Airlangga. 

    Meski demikian, belum diketahui apa langkah yang akan diambil dalam menghadapi tarif 32% tersebut.