Topik: neraca perdagangan

Said Abdullah Dukung Prabowo Hapus Kuota Impor: Reformasi Perdagangan Demi Kepentingan Rakyat

Jakarta (beritajatim.com) — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus kebijakan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai awal dari reformasi besar dalam sistem perdagangan dan kebijakan impor nasional.

“Presiden Prabowo menangkap aspirasi pengusaha dengan memerintahkan penghapusan kuota impor barang kebutuhan pokok. Ini merupakan angin segar bagi pembenahan sistem impor kita yang selama ini sarat distorsi dan praktik rente,” tegas Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Kuota Impor Rawan Disalahgunakan

Menurut Said, sistem kuota impor selama ini justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Beberapa kasus hukum tercatat melibatkan skema ini, seperti impor beras tahun 2007, daging sapi tahun 2013, gula kristal tahun 2015, hingga bawang putih pada 2019.

“Sudah sejak 21 Februari 2020, kami di Banggar DPR meminta pemerintah mengganti sistem kuota dengan tarif. Tujuannya agar lebih adil dan menghindari rente antara pemilik otoritas dan pengusaha,” ujarnya.

Pada 17 Maret 2024, Banggar DPR kembali mendorong pemerintah mengadopsi sistem tarif impor. Said menyebut, dengan kebijakan tarif, negara tidak hanya memperoleh barang dengan harga lebih wajar dan kompetitif, tetapi juga berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui bea masuk.

Namun demikian, ia menegaskan, tarif harus dibebaskan untuk impor komoditas yang masuk kategori hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Said menjabarkan enam poin penting sebagai arah reformasi kebijakan impor nasional:

1. Menjaga Neraca Perdagangan: “Kebijakan impor harus mempertimbangkan *trade balance* agar neraca perdagangan tetap surplus dan cadangan devisa terjaga. Kita bisa belajar dari kebijakan tarif Presiden Trump,” jelasnya.

2. Impor sebagai Substitusi Sementara: Impor sebaiknya hanya dilakukan saat produksi dalam negeri belum mampu mencukupi. Ke depan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri, terutama di sektor pangan dan energi.

3. Perkuat Industri Lokal: Kebijakan impor harus sejalan dengan upaya meningkatkan *Tingkat Kandungan Dalam Negeri* (TKDN). “Jangan sampai industri kita seperti tekstil tergerus lagi akibat banjir produk impor,” katanya.

4. Diversifikasi Negara Asal Impor: Ia menilai pentingnya memperluas mitra impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara. Hal ini krusial dalam era rantai pasok global yang semakin kompleks.

5. Deregulasi Impor Pangan dan Energi: “Deregulasi harus mempermudah akses rakyat terhadap komoditas, dengan harga yang lebih terjangkau, agar tidak membebani masyarakat maupun fiskal negara,” ucap Said.

6. Optimalkan Free Trade Agreement (FTA): Indonesia telah meratifikasi FTA dengan sedikitnya 18 negara. Skema ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan Revealed Comparative Advantage* (RCA) produk lokal agar ekonomi nasional makin berdaya saing.

Said Abdullah berharap pemerintah benar-benar menjadikan momentum ini sebagai titik balik reformasi sistem perdagangan internasional Indonesia. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat, dan kini saatnya memperkuat fondasi agar kebijakan impor tidak lagi menjadi alat rente, tapi alat untuk kemandirian ekonomi bangsa. (ted)

09/04/2025 16:34
Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

Pemerintah juga akan mengkaji kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Salah satu sektor yang akan mengalami perombakan kebijakan TKDN adalah Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

“Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. Kemudian balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

Langkah selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.

“Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi,” katanya.

Diungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi.

Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Adanya kebijakan tarif impor tersebut meniimbulkan sejumlah dampak, mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia.

Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan.

Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagatakan, rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah mengantisipasi ancaman kepada industri dalam negeri dan berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.

“Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya,” sebut Febrio.

Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.

“Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” katanya.

Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.

“Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya,” ujar Febrio.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 16:29
Harga Saham IHSG Hari Ini 9 April 2025 Diproyeksi Bakal Terus Melemah

PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatat pelemahan signifikan, menandai periode tekanan berat di pasar modal Indonesia. Pada perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG ditutup melemah tajam sebesar 514,48 poin atau 7,90 persen, ke posisi 5.996,14.

Level ini menempatkan IHSG dalam wilayah krusial dan menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan lanjutan.

Pelemahan IHSG Didorong Sentimen Eksternal

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, memproyeksikan bahwa IHSG masih berpotensi melemah dalam jangka pendek akibat tekanan eksternal, terutama kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Dari sisi teknikal, IHSG kini berada di area support 5.945 sampai 6.045, dengan level krusial selanjutnya di 5.500 sampai 5.636. Artinya, secara jangka pendek, masih ada risiko pelemahan lanjutan,” ujar Hendra kepada Antara di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

Meski demikian, Hendra menyebut masih ada peluang technical rebound apabila pemerintah Indonesia memberikan sinyal positif terkait negosiasi dagang dengan AS.

“Namun, kemungkinan technical rebound tetap terbuka, terutama jika ada sinyal diplomasi tegas dari Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi kebijakan tarif Trump,” ucap Hendra.

Menurutnya, reaksi pasar yang berlebihan terhadap tarif AS mencerminkan kekhawatiran lebih luas terhadap ketegangan dagang global dan potensi perlambatan ekonomi dunia.

“Meskipun ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 9,9 persen dari total ekspor nasional, reaksi pasar yang berlebihan mengindikasikan adanya kekhawatiran lebih dalam terhadap ketegangan dagang global, potensi perlambatan ekonomi dunia, serta belum adanya respons cepat dari pemerintah RI sebelum pasar dibuka,” tuturnya.

Trading Halt Diberlakukan, IHSG Anjlok Tajam

Pada Selasa pagi, IHSG sempat mengalami penurunan lebih dari 9 persen dan dibuka melemah 596,33 poin ke posisi 5.914,28, memicu trading halt selama 30 menit. Hal ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bentuk perlindungan dari volatilitas ekstrem.

“IHSG terkena trading halt. Pasar dikejutkan kebijakan pemerintah AS yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada Rabu (2 April 2025), dimana Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen,” kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus.

Maximilianus menyebut kekhawatiran investor dipicu oleh potensi perlambatan ekonomi global dan kemungkinan dampaknya terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

“Tarif ini membuat pelaku pasar khawatir akan terjadi perlambatan ekonomi global dan berimbas ke ekonomi dalam negeri,” tuturnya.

Pendekatan Diplomatis Jadi Kunci Stabilisasi Pasar

Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai bahwa langkah diplomatis yang cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia menjadi sangat penting untuk mengatasi gejolak pasar saat ini.

“Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah strategis yang terukur untuk melakukan pendekatan diplomatis ke Amerika maupun rencana kebijakan yang terukur. Itu yang dibutuhkan,” ujar Ronny.

Ronny menekankan bahwa kebijakan tarif Trump sangat memukul sektor ekspor Indonesia, khususnya perusahaan yang mengandalkan pasar AS.

“Selain itu juga pengaruhnya terhadap prospek ekonomi Indonesia kan cukup besar sehingga membuat prospek investasi dan rate of return dari investasi juga akan memburuk,” tuturnya.

Ronny P. Sasmita juga menyebut bahwa tekanan ini adalah kulminasi dari sentimen negatif sebelumnya, baik dari faktor domestik maupun global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembalikan optimisme pasar dan memperbaiki citra ekonomi Indonesia di mata investor.

“Yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan sikap dan kebijakan yang bisa mengembalikan optimisme para investor ini di pasar Indonesia,” ucapnya.

IHSG Terseret Semua Sektor

Berdasarkan data Indeks Sektoral IDX-IC, semua sektor mengalami penurunan, dengan penurunan terdalam terjadi pada:

Sektor barang baku: -11,12% Sektor teknologi: -10,18% Sektor barang konsumen non-primer: -8,80%

Hanya 33 saham yang tercatat naik, sementara 710 saham melemah dan 215 saham stagnan, dari total 22,33 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai Rp20,97 triliun dalam 1,42 juta transaksi.

Saham-saham top gainer: SOSS, CTBN, NETV, IPAC, LINKJ Saham-saham top loser: MTFN, PANI, INCO, AREA, RAJA Pasar Asia Bergerak Positif, Tapi IHSG Masih Tertekan

Berbeda dengan IHSG, bursa saham regional Asia justru bergerak menguat:

Nikkei Jepang: +0,60% ke 37.799,97 Shanghai: +1,58% ke 3.145,55 Kuala Lumpur: +0,02% ke 1.443,73 Straits Times: +2,01% ke 3.469,57

Sentimen positif di kawasan didorong oleh isyarat dari Trump yang membuka kemungkinan negosiasi dagang dengan mitra utama, termasuk China. Namun, ketegangan tetap tinggi setelah Trump mengancam tarif tambahan 50% terhadap impor China dan China merespons dengan tarif balasan 34% atas produk AS mulai Kamis ini.

Peluang di Tengah Kepanikan

Meski pasar sedang diliputi kepanikan, Hendra Wardana justru melihat ini sebagai peluang bagi investor jangka panjang.

“Justru saat investor panik, ini bisa menjadi peluang strategis untuk mulai mengoleksi saham-saham unggulan yang harganya terkoreksi dalam,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan pertumbuhan PDB di kisaran 5 persen, neraca perdagangan surplus, dan kinerja emiten besar yang masih solid.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 15:55
Ketua Banggar DPR Sambut Positif Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut Said, kebijakan Prabowo ini menjadi angin segar perbaikan kebijakan impor yang selama sering bermasalah dan memberatkan pengusaha di tengah kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.

“Saat bertemu dengan para pengusaha pada Selasa (8/4/2025) kemarin, Presiden Prabowo memerintahkan agar menghapus kebijakan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (9/4/2024).

Said mengatakan, Banggar DPR sejak 2020 lalu, sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif. Dengan bertumpu pada kebijakan tarif, kata dia, selain mendapatkan barang impor yang lebih fair dan kompetitif, pemerintah juga berpeluang mendapatkan penerimaan negara terutama dari bea masuk.

“Namun, khusus untuk barang barang impor komoditas hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan pembebasan tarif sebagai yang diusulkan oleh Presiden Prabowo,” tandas Said.

Menurut Said, kebijakan Prabowo Subianto menghapus kuota impor menjadi momentum melakukan reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Pertama, kata dia, secara makro, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus.

“Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik. Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” tutur dia.

Kedua, kebijakan impor hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri. Namun ke depannya Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan atas barang barang impor dengan produksi sendiri, dengan arah strategisnya kita bisa menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

“Ketiga, kebijakan impor harus mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya. Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” jelas dia.

Keempat, kata dia, karena makin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa, serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha seharusnya tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu. Pemerintah, kata dia, perlu memperluas dari beberapa negara sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor.

Kelima, lanjut Said, deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi diharapkan tidak hanya mempermudah akses rakyat terhadap komoditas tersebut, tetapi juga tingkat harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

“Indonesia telah meratifikasi perjanjian free trade agreement (FTA) setidaknya dengan 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral. Skema FTA ini harus mampu meningkatkan revealed comparative advantage (RCA) barang-barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” pungkas Said mengenai penghapusan kuota impor.

09/04/2025 15:48
Usaha Rayu Trump, Korsel hingga RI Kompak Beli Gas Alam dari AS

Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara Asia dari Korea Selatan hingga Indonesia bergegas mendaftar untuk membeli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam dan mengamankan sedikit keringanan dari tarif “timbal balik” Presiden Donald Trump yang luas.

Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/2025) Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berjanji untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika. Dia mengatakan, pembelian yang ditingkatkan itu akan mencakup LNG.

Sementara itu, Thailand juga mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak. Trump sendiri mengatakan dia telah membahas pembelian “skala besar” LNG AS dengan pemimpin sementara Korea Selatan Han Duck-soo.

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan semuanya mengatakan mereka sedang mempertimbangkan investasi dalam proyek ekspor LNG senilai $44 miliar yang telah lama tertunda di Alaska yang didukung oleh Trump.

Serangkaian tarif global yang diberlakukan minggu lalu membuat ekonomi Asia terhuyung-huyung akibat pungutan terburuk. Karena pemerintah berupaya meringankan beban, LNG menjadi pilihan yang wajar, sebagai salah satu dari segelintir ekspor AS yang dapat dengan mudah ditingkatkan oleh negara-negara Asia. AS adalah pemasok pembangkit listrik dan bahan bakar pemanas terbesar di dunia, dengan ekspor yang dijadwalkan akan berlipat ganda pada akhir dekade ini.

Sementara itu, Asia menjadi rumah bagi pembeli teratas dan permintaan dari negara-negara berkembang dijadwalkan akan tumbuh karena ekonomi berkembang, produksi dalam negeri mandek, dan banyak yang mulai beralih dari batu bara.

LNG juga biasanya dibeli melalui kontrak jangka panjang yang berlangsung selama beberapa dekade dan dapat bernilai miliaran dolar — angka utama yang cukup besar untuk menarik perhatian Gedung Putih.

“Ada pembicaraan tentang kesepakatan energi besar di Alaska di mana Jepang, dan mungkin Korea, mungkin Taiwan, akan mengambil banyak keuntungan dan menyediakan pembiayaan untuk kesepakatan tersebut,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

Bessent melanjutkan, hal “itu tidak hanya akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi Amerika, tetapi juga akan mempersempit defisit perdagangan.

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, importir LNG India telah melobi pemerintah untuk menghapuskan bea masuk sebesar 2,5% atas pengiriman gas AS. Namun, harga tetap menjadi perhatian di sana.

Gail India Ltd, yang memiliki kontrak jangka panjang untuk mengangkat 5,8 juta ton LNG AS per tahun, saat ini menjual kembali sebagian besar volume ke luar negeri berdasarkan kesepakatan swap karena terlalu mahal untuk dibawa pulang.

Satu-satunya pengecualian dari pesta pembelian ini adalah China, importir terbesar bahan bakar super dingin tersebut. Beijing telah mengenakan pungutan balasan atas bahan bakar Amerika dan importir China telah menjual kembali pengiriman LNG AS yang dikontrak ke Eropa dan tempat lain di Asia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari Negeri Paman Sam. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.

“Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden, kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

09/04/2025 15:22
Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

“Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

(haa/haa)

09/04/2025 15:05
Imbas Tarif Impor Trump, Indonesia Buka Opsi Genjot Impor LPG dari AS

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mewacanakan Indonesia dapat meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat merespons tarif impor Presiden Donald Trump.

Hal ini akan dilakukan agar neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia defisitnya tidak terlampau jauh.

Saat ini Indonesia tengah mendorong kinerja impor dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya dalam melakukan negosiasi tarif impor atau resiprokal AS kepada Indonesia yang dipatok senilai 32%.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam. Adapun, nilai surplus tersebut di kisaran angka 14 miliar dolar AS. Oleh karenanya, Pemerintah tengah menyusun berbagai langkah agar gap neraca dagang dengan AS tak terlampau jauh.

“Akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis terkait dengan kondisi surplus nilai neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika yang kurang lebih sekitar 14 sampai 15 miliar dolar AS,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Ia melanjutkan, pihaknya beserta jajaran tengah melihat potensi apa saja yang kiranya dapat diimpor dari AS, khususnya komoditas sektor ESDM. Salah satunya yang paling besar kemungkinan impornya ditingkatkan adalah komoditas LPG.

Diketahui, kebutuhan LPG di dalam negeri masih sangat besar. Mengingat, produksi di dalam negeri jumlahnya masih tak sanggup untuk memenuhi konsumsi. Adapun, 54 % kebutuhan LPG di Indonesia berasal dari Amerika Serikat sehingga ke depannya, angka tersebut akan diperbesar porsinya.

Selain LPG, Indonesia akan melihat potensi komoditas ESDM lainnya, yakni seperti minyak mentah.

“Kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi-potensi yang bisa kita beli barang dari Amerika. Khususnya sektor ESDM memang 54% impor LPG dari Amerika. Kita tahu impor minyak kita kan cukup besar. Nah ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli,” ujar Bahlil menyikapi tarif impor Trump.

09/04/2025 14:12
Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi, Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan AS.

Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto awalnya mengungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi.

“Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Dirinya melanjutkan, penyampaian kebijakan tarif impor tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia.

Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan.

Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar.

Untuk pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).

Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal.

“Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” bebernya.

Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan United States Trade Representative (USTR) dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan tarif impor Trump.

09/04/2025 12:53
Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya terealisasi. Kedua tokoh politik itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya. Baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Prabowo dan Megawati duduk dalam satu sofa berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja.

Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Tanpa hiruk pikuk. Tidak ada ingar bingar pernyataan ke awak media. Meski demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memperoleh tanggapan positif dari banyak pihak. Apalagi, pertemuan itu terjadi di tengah turbulensi ekonomi yang menerjang silih berganti.

“Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa kemarin.

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

Sekadar catatan, Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Rupiah rontok. Nilai tukarnya terhadap dolar tersungkur di angka 16.800-an pada hari ini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional alias DEN Luhut Binsar Pandjaitan bahkan meramal rupiah bisa tembus di angka Rp17.000 per 1 US$.

Pemerintah juga sedang menghadapi tren penurunan kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG belum reda dadi sentimen negatif. Pada perdagangan Selasa kemarin, misalnya, kinerja IHSG ditutup anjlok di angka 7,9%.

Situasi semakin pelik, karena pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia di angka 32%. Penetapan tarif 32% memicu beragam reaksi dari pelaku usaha hingga pemerintah Indonesia. Namun lazimnya, mereka berupaya untuk mencari titik tengah dengan melobi pemerintah AS. Skema negosiasi kemudian dijalankan.

Pemerintah mengambil langkah negosiasi karena AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Neraca perdagangan atau trade balance Indonesia dengan AS tercatat surplus. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, surplus perdagangan RI-AS mencapai US$17,9 miliar.

Dari sisi politik, sejak berstatus sebagai presiden terpilih hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah sepi dirundung demonstrasi. Rangkaian demo mulai dari aksi penolakan RUU Pilkada, Indonesia Gelap, hingga yang terakhir penolakan amandemen Undang-undang-undang TNI. Gelombang demonstrasi diperkirakan akan terus terjadi karena pembahasan RUU yang kontroversial mulai dari RUU Polri hingga KUHAP.

Selain tantangan dari sisi massa, pemerintahan Prabowo Subianto juga masih memiliki ‘lawan’ di luar pemerintahan, yakni PDIP. Partai berlambang banteng itu menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

Meski di luar pemerintahan, sikap PDIP cenderung tidak konfrontarif. Mereka bahkan menjadi partai yang kerap mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk RUU TNI dan program makan bergizi gratis.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati pun diprediksi akan mencairkan hubungan politik yang sempat memanas pasca penahanan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sejatinya sudah direncanakan sejak lama. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam.

“Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara.

Tanggapan Jokowi hingga Politisi

Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan membuka rekonsiliasi politik yang memanas sejak proses pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Sejumlah tokoh menyambut baik hal itu.

Presiden ke 7 yang juga mantan kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi misalnya, menganggap pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi kebaikan negara.

“Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Jokowi juga menekankan bahwa silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujar Jokowi.

Senada, pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan.

“Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

Ia berharap keadaan Bangsa Indonesia makin baik. “Kita harus kompak membangun negara,” kata Bahlil.

Sementara itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung di Teuku Umar.

Dasco menyebut tidak ada pertimbangan khusus mengapa pertemuan itu dilangsungkan di rumah Megawati. Menurutnya, tidak ada masalah pertemuan silaturahmi itu dilakukan di Teuku Umar.

“Pertemuan silaturahmi itu kan tidak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Megawati, mau di mana,” katanya.

Menurut Dasco, pertemuan dia tokoh bangsa itu merupakan pertemuan sahabat, sehingga tidak ada masalah bila Prabowo yang mendatangi kediaman Megawati. “Itu pertemuan sahabat boleh saja, tidak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” tuturnya.

09/04/2025 12:08
Neraca Perdagangan RI Kuat, tetapi Tarif Impor Trump Berisiko

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan neraca perdagangan Indonesia masih kuat, tatapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump harus diwaspadai dan diantisipasi.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sarasehan bersama Presiden Prabowo Subianto bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyampaikan AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, sehingga tarif impor Trump sebesar 32% menjadi sumber risiko bagi RI.

Neraca ekspor Indonesia terhadap AS masih surplus 13,2% atau sebesar US$ 26,3 miliar pada 2024 dari sebelum tahun sebelumnya US$ 23,3 miliar.

Jumlah tersebut termasuk paling besar dari 10 negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke-10 negara itu mencapai US$ 254,7 miliar pada 2024, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi dengan cara negosiasi untuk penurunan tarif impor AS terutama melalui deregulasi, dan mengoptimalkan potensi trade diversion.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan proposal negosiasi untuk disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump terkait penerapan tarif impor tinggi terhadap Indonesia.

Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

Dalam proposal negosiasi itu, Indonesia menawarkan mengajukan beberapa tawaran, termasuk relaksasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang-barang asal AS yang diekspor ke Indonesia.

Pemerintah juga menawarkan untuk meningkatkan pembelian produk-produk asal AS sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan AS.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menko Airlangga, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono ke AS untuk bernegosiasi langsung dengan Donald Trump terkait kenaikan tarif impor Amerika yang diberlakukan untuk Indonesia.

09/04/2025 11:55