Xcloud.id

Topik: neraca perdagangan

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang”merayu” langsung Presiden AS Donald Trump untuk negosiasi tarif resiprokal 32% untuk RI. Ini dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara di Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.

    Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.

    Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.

    Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.

    “Itu nanti yang akan dibahas di sana,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Adapun Indonesia menawarkan 4 poin kesepakatan ke AS untu negosiasi Tarif Trump. Pertama, pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Kedua, pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

    “Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” ujar Airlangga.

    Ketiga, pemerintah ingin merelaksasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor karena sejumlah kebijakan hambatan perdagangan tersebut menjadi persoalan pemerintah AS.

    “Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” jelas Airlangga.

    Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.

    Xi Jinping Tak ke RI

    Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tengah perang dagang.

    Dilansir dari Reuters, Xi memulai lawatan ke tiga negara di Asia Tenggara pada pekan ini dengan 3 negara tujuan yakni Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Lawan luar negeri tersebut merupakan yang pertama dilakukan Xi pada tahun ini.

    China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian, termasuk beberapa perjanjian mengenai jalur kereta api.

    Sementara itu, kunjungan ke Malaysia dan Kamboja tidak secara spesifik dijelaskan tujuannya, tetapi yang jelas kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

    Kendati tidak memasukan Indonesia dalam tujuan lawatan kenegaraan China, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto dan Xi telah berkomunikasi langsung melalu saluran telepon.

    Komunikasi tersebut dijalan ketika tepat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

  • Bahlil Soal Kenaikan Tarif AS: Jangan Ditanggapi Serius Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    Bahlil Soal Kenaikan Tarif AS: Jangan Ditanggapi Serius Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai kebijakan kenaikan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen ke Indonesia sebagai taktik negosiasi biasa. 

    “Dalam pandangan saya dan hasil kajian teman-teman di ESDM dan pengalaman saya waktu jadi pengusaha kalau kita ingin berkompromi dengan orang buat dulu ‘gerakan tambahan’, habis itu orangnya datang, kira-kira begitu. Karena kalau disuruh datang baik-baik nggak mau datang. Buat dulu ‘gerakan tambahan’ habis itu orang akan datang. Kira-kira, mirip-mirip itulah yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang,” kata Bahlil dalam kata sambutannya di acara halalbihalal Partai Golkar, Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil menegaskan, masyarakat tidak perlu menanggapi kebijakan AS tersebut secara serius seolah-olah dunia akan berakhir.

    “Dia (Amerika) buat dulu ‘gerakan’ dia suruh orang semua kompromi. Dan ini menurut saya ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” ujarnya.

    Bahlil menjelaskan, langkah AS ini kemungkinan bertujuan untuk memaksa negara-negara surplus untuk bernegosiasi. 

    Ia kemudian memaparkan bahwa defisit perdagangan Indonesia dengan AS mencapai $14,6 miliar USD pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk menyeimbangkan neraca perdagangan,  kata dia, Kementerian ESDM berencana meningkatkan ekspor dari sektor ESDM sebesar $10-14 miliar USD ke Amerika.

    Dengan penambahan tersebut, menurut Bahlil, dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia terhadap AS.

    “Yang pertama adalah defisit menurut cap perdagangan kita dengan Amerika menurut data BPS yang dikonfirmasi ke menteri perdagangan, saya tanya Ibu Wamen perdagangan, Ibu Roro, berapa sih sebenarnya defisit menurut cap pendagangan kita di tahun 2024? 14,6 miliar USD, itu telah dikonfirmasi ke BPS,” ujarnya.

    “Nah, kalau itu yang menjadi rujukan maka kita harus membuat satu strategi untuk membuat neraca pendagangan kita itu seimbang. Kami kemarin sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kita geser saja, dari sektor ESDM itu kita bisa menambah kurang lebih sekitar 10 sampai 14 miliar USD,” lanjutnya.

    Langkah ini, menurut Bahlil, tidak akan mengubah regulasi hilirisasi dan industrialisasi yang telah berjalan.

    “Dari sektor kita beli LPG kita beli cloth dari sana. Sehingga apa? Tidak merubah tatanan fundamental regulasi yang sudah baik, untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara kita khususnya di bidang hilirisasi dan industrialisasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, terkait potensi penggunaan mineral critical sebagai alat tawar-menawar, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk kerjasama bilateral dengan semua negara, termasuk AS dalam hal critical mineral. 

    Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari konsensus yang harus dicapai.

    “Ada yang berpendapat bahwa kita akan jadikan sebagai salah satu instrumen adalah mineral critical, untuk dijadikan sebagai bargaining di Amerika. Saya katakan itu bukan merupakan bagian, daripada hal yang harus dikonsensuskan, tapi kita harus membuka diri, bagi semua negara termasuk Amerika, dan kita senang untuk bisa membawa mineral critical sebagai bagian daripada kerjasama bilateral kita,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia, saat ini menurut Bahlil, merumuskan langkah strategis, taktis, dan komprehensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan Presiden, yaitu di atas 5% hingga 8%.

    Hilirisasi, menurutnya, menjadi program utama untuk mencapai target tersebut.

    “Dan salah satu diantaranya adalah hilirisasi. Dan hilirisasi menjadi salah satu program utama Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.(Grace Sanny Vania)

  • RI Tambah Impor LPG & Minyak AS demi Lunakkan Trump, Segini Nilainya

    RI Tambah Impor LPG & Minyak AS demi Lunakkan Trump, Segini Nilainya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah menambah impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari AS. Nilai impor itu kurang lebih di atas US$ 10 miliar atau Rp 168 triliun (kurs Rp 16.810).

    Penambahan impor LPG dan minyak dari AS merupakan bagian dari negosiasi Pemerintah merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%. Penambahan impor tersebut juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami. Yang angkanya kurang di atas 10 miliar US$,” kata Bahlil di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil menjelaskan berdasarkan data BPS surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai US$ 14-15 miliar. Dengan penambahan tersebut, Bahlil bilang bakal dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia terhadap AS.

    “Kalau ini aja kita menggeser, maka mengalihkan neraca perdagangan kita dengan Amerika tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang akan kita lakukan,” tambah Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan jumlah impor produk LPG dari AS 54% dari total pengadaan impor dalam negeri. Sisanya LPG diimpor dari Singapura, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan Timur Tengah.

    “Nah, khususnya di sektor ESDM, memang 54% impor kita LPG itu dari Amerika,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Bahlil mengatakan, penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin. “(Impor) dari negara lain tidak distop juga, volumenya yang mungkin dikurangi,” kata Bahlil.

    Dalam perhitungan ulang tersebut juga bakal menghitung nilai ekonominya. “Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” terang Bahlil.

    Bahlil menambahkan, penghitungan impor di sektor energi dari AS masih difokuskan pada LPG dan minyak. Untuk minyak, porsi impor dari AS sebanyak 4%.

    Sementara untuk komoditas lain seperti LNG dan sektor BBM belum masuk perhitungan lantaran belum adanya kebutuhan yang mendesak.

    “Sampai dengan hari ini yang kami hitung adalah LPG dan minyak sementara komoditas lainnya di sektor BBM itu belum kami menghitung karena belum ada kebutuhan juga,” katanya.

    (hns/hns)

  • Trump 2.0: Sikap Kita?

    Trump 2.0: Sikap Kita?

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menteri Keuangan RI

    KEMENANGAN Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat dan dilantik pada Januari tahun 2025 menghadirkan babak baru kerja sama ekonomi dan politik antarnegara serta ekonomi global. Keberhasilannya mengalahkan Kamala Harris mengukuhkan kembalinya tokoh Partai Republik yang dikenal penuh kontroversi ke kursi kepemimpinan tertinggi di Gedung Putih.

    Artinya, Trump tercatat sebagai presiden pertama sejak Grover Cleveland yang menjabat dua kali dalam periode yang tidak berurutan. Masa kepemimpinannya kali ini pun dibuka dengan serangkaian kebijakan yang sarat ketegasan dan keberanian, meskipun tak lepas dari sorotan dan perdebatan di berbagai penjuru dunia.

    Salah satu gebrakan awal Trump adalah pengakuan sepihak terhadap beberapa wilayah sebagai bagian dari kedaulatan Amerika Serikat. Kebijakan ini pun langsung memicu ketegangan diplomatik, terutama dengan negara-negara yang mengklaim wilayah yang sama. Banyak pihak internasional mengkritik langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Meski demikian, Trump berdalih bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari strategi penguatan posisi geopolitik dan simbol patriotisme nasional.

    Di bidang perdagangan, Presiden Donald Trump kembali mengusung semangat proteksionisme yang tegas sebagai pijakan utama kebijakan ekonominya pada masa jabatan keduanya. Presiden Amerika Serikat tersebut memberlakukan tarif impor yang sangat tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat, dengan alasan untuk melindungi industri domestik dan menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Artinya, langkah Presiden Trump tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya serta menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat. Paling mencolok, tarif impor terhadap produk-produk tertentu asal Tiongkok bahkan melonjak drastis hingga mencapai 145%, mencerminkan eskalasi ketegangan dagang yang berpotensi memicu respons balasan serta menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perdagangan global.

    Dalam teori dasar perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan antar 2 negara akan meningkatkan kesejahteraan warga dua negara tersebut. Salah satunya adalah peningkatan pilihan-pilihan konsumsi, produk yang tidak mampu diproduksi sendiri dipenuhi oleh negara lain. Sehingga jika volume perdagangan meningkat, maka kesejahteraan meningkat.

    Pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan baru ketika sejumlah produk ekspor pun terkena kenaikan tarif hingga 32%. Maka sejalan dengan pemikiran dasar teori tersebut, para eksportir nasional dan otoritas perdagangan perlu merumuskan strategi baru dan mencari patner perdagangan baru agar ekonomi dalam negeri tidak terdampak secara masif.

    Zero Tarif dalam Konsep EkonomiPada teori perdagangan internasional klasik maupun modern, konsep zero tarif atau tarif nol merupakan bagian dari pendekatan perdagangan bebas (free trade). Dalam kerangka ini, negara-negara disarankan untuk menghapus hambatan perdagangan seperti bea masuk demi menciptakan efisiensi ekonomi, spesialisasi produksi, dan keunggulan komparatif. Teori Ricardo dan Heckscher – Ohlin menekankan bahwa dengan penghapusan tarif, negara akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kesejahteraan secara agregat karena sumber daya dapat dialokasikan secara optimal berdasarkan efisiensi relatif.

    Kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, baik dalam masa jabatan pertamanya maupun dalam rencana masa jabatan keduanya, merupakan penolakan eksplisit terhadap prinsip zero tarif. Trump berargumen bahwa sistem perdagangan bebas yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap industri domestik justru merugikan Amerika Serikat, terutama karena adanya surplus perdagangan negara mitra seperti Tiongkok dan Meksiko.

  • Bahlil Santai Hadapi Tarif Trump: Jangan Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    Bahlil Santai Hadapi Tarif Trump: Jangan Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi secara santai tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, pada awal April 2025, Donald Trump secara resmi menetapkan tarif resiprokal terhadap 180 negara. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Namun, Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara, termasuk Indonesia, ditunda selama 90 hari.

    Bahlil pun meminta agar publik tidak bereaksi berlebihan menanggapi kebijakan tarif Trump. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bagian dari strategi dagang biasa.

    “Ini biasa-biasa aja. Kalau di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) ini biasa. Harus bikin masalah dulu, baru kompromi. Jadi jangan juga kita membuat seolah-olah dunia sudah mau berakhir. Ini bagian strategi dagang saja,” katanya dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 di Jakarta International Convention Center, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil menjelaskan, alasan di balik pemberlakuan tarif tersebut adalah karena AS mengalami defisit perdagangan dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 10 tahun terakhir atau pada 2015-2024, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus.

    Terakhir pada 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 16,84 miliar dolar AS.

    Menurut Bahlil, AS memberlakukan tarif ini karena mereka menginginkan neraca perdagangan yang seimbang.

    “Maka atas arahan Presiden Prabowo, kami coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan rencana peningkatan impor LPG dari AS.

    Impor LPG dari AS akan ditingkatkan kurang lebih di atas 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 168,2 triliun (kurs Rp 16.822).

    Penambahan impor LPG dari AS ini akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan pengalihan impor LPG dari negara lain ke AS, sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan,” ucap Bahlil.  

  • Indonesia Tambah Kuota Impor LPG dan Minyak AS Senilai US$ 10 Miliar

    Indonesia Tambah Kuota Impor LPG dan Minyak AS Senilai US$ 10 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah kuota impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS) senilai lebih dari US$ 10 miliar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Kementerian ESDM merekomendasikan mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami.

    “Angkanya kurang lebih di atas US$ 10 miliar,” ungkap Bahlil, saat ditemui seusai acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025, di JICC Senayan, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil mengungkapkan, alasan penambahan kuota impor LPG dan minyak dari AS tersebut adalah untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap negara tersebut.

    “Masalah kita dengan Amerika itu adalah surplus neraca perdagangan. Data BPS mengatakan surplus kita US$ 14,6 miliar. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang. Kalau tidak seimbang, maka atas arahan bahwa Presiden Prabowo kepada kami, kami coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika,” jelas Bahlil.

    Ada pun keputusan ini ditempuh sebagai respons pemerintah terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal ke sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau ini saja kita menggeser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang akan kita lakukan,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga menyinggung rencana Indonesia menawarkan mineral kritis kepada AS sebagai daya tawar menghadapi tarif resiprokal. Dia mengatakan, pemerintah sangat terbuka apabila AS ingin mengadakan komunikasi bilateral terkait kebutuhan mineral kritis.

    “Bahwa kemudian ada komunikasi bilateral, mereka butuh critical mineral kita, monggo kita terbuka. Kita sangat terbuka dan senang. Kenapa? Karena Amerika sama kita kan hubungannya baik,” pungkas Bahlil terkait kuota impor LPG minyak AS

  • RI Mau Tambah Impor LPG-Minyak dari AS Rp 168 T

    RI Mau Tambah Impor LPG-Minyak dari AS Rp 168 T

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana Pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) dengan menambah jumlah impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari AS dengan nilai kurang lebih di atas US$ 10 miliar atau Rp 168 triliun (kurs Rp 16.810).

    Bahlil mengatakan, rencana penambahan jumlah impor lpg dan minyak dari AS merupakan respon dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%. Pasalnya berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS yang mencapai US$ 14-15 miliar.

    “Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami. Yang angkanya kurang di atas 10 miliar US$,” kata Bahlil di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    “Kalau ini aja kita menggeser, maka mengalihkan neraca perdagangan kita dengan Amerika tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang akan kita lakukan,” tambah Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan jumlah impor produk LPG dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 54% dari total pengadaan impor dalam negeri. Sisanya LPG diimpor dari Singapura, Afrika, Amerika Latin dan kawasan Timur Tengah.

    “Nah, khususnya di sektor ESDM, memang 54 persen impor kita LPG itu dari Amerika,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Bahlil mengatakan, penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin.

    “(Impor) dari negara lain tidak distop juga, volumenya yang mungkin dikurangi,” katanya.

    Ia mengatakan, dalam perhitungan ulang tersebut juga bakal menghitung nilai ekonominya. “Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tambahnya.

    Ia pun menjelaskan, saat ini, penghitungan impor di sektor energi dari AS masih difokuskan pada LPG dan minyak. Untuk minyak, porsi impor dari AS sebanyak 4%. Sementara untuk komoditas lain seperti LNG dan sektor BBM belum masuk perhitungan. Hal ini lantaran belum adanya kebutuhan yang mendesak.

    “Sampai dengan hari ini yang kami hitung adalah LPG dan minyak sementara komoditas lainnya di sektor BBM itu belum kami menghitung karena belum ada kebutuhan juga,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Trump Longgarkan Tarif Ponsel dan Chip China, tapi Apa Benar Bebas Pungutan? – Halaman all

    Trump Longgarkan Tarif Ponsel dan Chip China, tapi Apa Benar Bebas Pungutan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali memicu kebingungan soal tarif perdagangan dengan Tiongkok.

    Tiga hari setelah pemerintahannya mengumumkan pengecualian terhadap sejumlah barang elektronik dari tarif, Trump justru mengancam akan mengenakan bea baru.

    Telepon pintar, laptop, flash drive, dan beberapa produk teknologi lainnya dikecualikan dari tarif yang diberlakukan sejak Rabu (2/4/2025).

    Pengecualian ini memberikan napas lega bagi perusahaan teknologi AS, seperti Apple dan Nvidia yang sangat bergantung pada manufaktur China.

    Saham keduanya langsung naik setelah pemberitahuan resmi dirilis oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Jumat (11/4/2025).

    Namun, pengumuman lanjutan pada Senin (14/4/2025) justru memicu kritik terhadap Trump.

    Para pengamat dan lawan politiknya menuduhnya tidak konsisten dan mencabut banyak tarif tinggi yang sebelumnya diberlakukan terhadap Tiongkok.

    Padahal, tarif yang dicabut itu hanyalah sebagian dari serangkaian bea masuk yang dikenakan dalam perang dagang antara AS dan China.

    Perang tarif ini sudah dimulai sejak masa jabatan pertama Trump dan berlanjut saat Presiden Joe Biden menjabat, dengan tarif tambahan terhadap barang-barang dari China.

    Lalu, apakah benar barang elektronik China kini bebas dari tarif AS?

    Barang Apa Saja yang Dikecualikan?

    Pada Jumat (11/4/2025), pemerintahan Trump mengeluarkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif.

    Produk tersebut termasuk komputer, laptop, disk drive, peralatan pemrosesan data otomatis, ponsel pintar, kartu memori, modem, router, layar panel datar, dan perangkat semikonduktor.

    Kebanyakan dari barang-barang ini tidak diproduksi di dalam negeri, melainkan di Tiongkok.

    Tarif yang dikenakan sebelumnya dinaikkan secara bertahap: dari 20 persen pada 2 April, menjadi 54 persen, lalu 104 persen pada 3 April, hingga mencapai 145 persen pada 4 April.

    Menurut analisis firma keuangan Capital Economics, pengecualian ini mencakup 23 persen dari total impor AS dari China.

    Firma tersebut menyebut langkah itu sebagai “bantuan yang baik” bagi CEO Apple, Tim Cook.

    Apa Kata Trump?

    Pada Minggu (13/4/2025), Trump membantah bahwa ia telah meringankan beban tarif untuk China.

    “TIDAK ADA SEORANG PUN yang ‘lepas dari tanggung jawab’ atas Neraca Perdagangan yang tidak adil,” tulisnya di platform media sosial Truth.

    Trump menuduh Tiongkok sebagai negara yang “memperlakukan kita dengan paling buruk”.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menjelaskan bahwa pengecualian tarif ini bersifat sementara.

    Menurutnya, barang elektronik China memang dibebaskan dari tarif awal 2 April, tapi akan tetap menghadapi bea masuk baru yang sedang dipersiapkan.

    “Barang elektronik dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi masih termasuk dalam tarif semikonduktor yang akan diberlakukan satu atau dua bulan lagi,” kata Lutnick kepada ABC News.

    Trump bahkan mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif baru terhadap semikonduktor dari China pada hari Senin.

    Apakah Barang Elektronik China Benar-Benar Bebas Tarif?

    Tidak.

    Pengecualian yang diumumkan hanya berlaku untuk tarif tambahan yang diberlakukan sejak 2 April.

    Barang-barang seperti iPhone dan laptop masih menghadapi tarif dasar sebesar 20 persen.

    Tarif itu diberlakukan Trump secara bertahap sejak 20 Januari, saat ia menjabat kembali, hingga 2 April.

    Tarif atas semikonduktor yang diumumkan pada Jumat juga bukan pembebasan total.

    Faktanya, tarif 50 persen terhadap semikonduktor dari China yang diberlakukan oleh Presiden Biden pada 1 Januari masih berlaku.

    Trump belum mencabut tarif itu.

    Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan semikonduktor ini, sehingga tetap terdampak.

    Selain itu, sanksi era Biden terhadap perusahaan semikonduktor China juga masih berlaku, membatasi akses mereka terhadap chip kelas atas.

    Langkah Trump Selanjutnya

    Trump menyatakan akan meluncurkan “Investigasi Tarif Keamanan Nasional” terhadap rantai pasokan semikonduktor.

    Ia menuding China terlalu dominan dalam rantai pasokan global.

    Pada 2023–2024, China mengekspor chip senilai $647 juta ke AS, menurut Observatory of Economic Complexity.

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, menyatakan AS akan meninjau apakah impor semikonduktor membahayakan keamanan nasional.

    “Semikonduktor adalah bagian penting dari banyak peralatan pertahanan,” kata Hassett kepada CNN.

    Ia merujuk pada Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS, yang memberi presiden kewenangan membatasi impor untuk alasan keamanan nasional.

    Bagaimana Kondisi Perang Dagang Saat Ini?

    Tarif terhadap barang elektronik dan semikonduktor hanyalah bagian dari perang dagang AS-China yang semakin memanas sejak 2 April.

    China membalas dengan mengenakan tarif 125 persen terhadap barang-barang AS.

    Sementara itu, ekspor China ke AS kini dikenakan tarif sebesar 145 persen, kecuali untuk produk yang dikecualikan.

    Negara-negara lain telah bernegosiasi untuk menghindari tarif tinggi AS.

    Namun, China tidak termasuk dalam kesepakatan yang memberikan jeda 90 hari tersebut.

    Trump menyebut gejolak pasar saham sebagai konsekuensi “jangka pendek” dari pengaturan ulang perdagangan global.

    Namun, para analis memperkirakan inflasi akan meningkat.

    Mereka menilai pengecualian tarif pada Jumat menunjukkan pemerintah mulai menyadari dampak buruk tarif terhadap produsen dan konsumen AS.

    Apple adalah contoh nyata.

    Sekitar 90 persen iPhone dirakit di Tiongkok melalui mitra lokalnya, Foxconn.

    Sebanyak 80 persen produk Apple berasal dari China.

    Kelompok pelobi yang mewakili Intel, Nvidia, dan perusahaan teknologi lainnya terus mendorong Washington untuk mencapai kesepakatan dagang.

    Sektor Lain yang Terdampak

    Pada Maret lalu, Trump memberlakukan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium dari semua negara, termasuk China.

    China adalah produsen baja dan aluminium terbesar di dunia.

    Meskipun ekspor bajanya ke AS hanya 4,1 persen dari total produksi nasional, ekspor aluminium mencapai 16 persen.

    Pada 3 April, AS juga menerapkan tarif 25 persen terhadap mobil impor.

    Ekspor mobil China ke AS hanya 2 persen dari total impor mobil AS, atau sekitar 0,4 persen dari penjualan mobil 2024, menurut S&P.

    Namun, karena produsen mobil China terlibat dalam rantai pasokan global, tarif itu tetap berdampak signifikan.

    Mulai 3 Mei, tarif 25 persen juga berlaku untuk semua suku cadang mobil impor.

    Meski pemerintah Trump menyarankan warga AS membeli mobil buatan dalam negeri, para ahli memperingatkan bahwa tidak ada mobil yang sepenuhnya bebas dari komponen impor.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)