Xcloud.id

Topik: neraca perdagangan

  • Menko Airlangga dan Sri Mulyani Temui Menkeu AS Bahas Tarif Trump, Ini Hasilnya – Page 3

    Menko Airlangga dan Sri Mulyani Temui Menkeu AS Bahas Tarif Trump, Ini Hasilnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan US Secretary of Treasury atau menteri Keuangan AS (Menkeu AS) Scott Bessent di Washington, DC. Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini sebagai salah satu langkah perundingan atas Kebijakan Tarif AS.

    Menko Airlangga menegaskan kembali posisi Indonesia yang telah disampaikan juga kepada USTR dan Secretary of Commerce pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga diminta untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam mengatasi defisit Neraca Perdagangan AS terhadap Indonesia.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Indonesia juga akan melakukan berbagai kebijakan deregulasi, seperti perizinan impor, kuota impor dan tingkat kandungan dalam negeri.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” papar Menko Airlangga.

    Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan sebagai negara yang terbuka dan bersahabat kepada negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat.

    Menkeu AS Bessent menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah keluarnya pengumuman Tarif Resiprokal oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

     

  • Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

    Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

    Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

    Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

    Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

    Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

    Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

    Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

    Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

    Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

    Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

    Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

    Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

    Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

    Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

    Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

    Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

    Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

    Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

    Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

    Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

    Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

    Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kabar Positif dari Sri Mulyani: RI Bisa Dapat Perhatian Khusus Trump

    Kabar Positif dari Sri Mulyani: RI Bisa Dapat Perhatian Khusus Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia berpotensi mendapatkan hasil negosiasi positif yang cepat dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), karena menjadi salah satu dari 20 negara yang mengambil langkah pertama untuk negosiasi tarif perdagangan dengan AS.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini setelah diberi tahu Menteri Keuangan Amerika Serikat atau Secretary of the Treasury Scott Bessent tentang karakter Presiden AS Donald Trump yang menghargai pihak yang mengambil langkah cepat untuk berunding.

    “Bahwa Indonesia mendapatkan advantage sebagai early mover, itu disampaikan oleh Scott Bessent tadi, mengenal karakter dari Presiden Trump,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers perkembangan negosiasi tarif dengan AS, Jumat (25/4/2025).

    “Mereka biasanya menghargai the first mover yang akan diberikan advantage. Itu tadi yang disampaikan oleh U.S. Secretary,” tegasnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Scott Bessent juga sempat memberi tahu bahwa negosiasi tarif untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagang utamanya biasanya berlangsung selama 2-3 tahun. Namun, bisa lebih cepat tergantung negara mana yang mendapat perhatian serius dari AS untuk bernegosiasi.

    “Pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Donald Trump, dan oleh karena itu seluruh jalur yang dilakukan untuk kita berkomunikasi dan juga untuk menyampaikan berbagai proposal yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Amerika menjadi sangat penting,” tuturnya.

    Indonesia sudah melakukan negosiasi tarif dengan AS sejak 16-23 April 2025. Kini, negosiasi tarif memasuki tahap baru setelah tim negosiasi tarif RI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dengan United States Trade Representative (USTR) selepas jadwal periode negosiasi awal.

    (haa/haa)

  • Airlangga temui Menkeu AS bahas tindak lanjut tarif resiprokal Trump

    Airlangga temui Menkeu AS bahas tindak lanjut tarif resiprokal Trump

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent di Washington DC, Kamis (24/4), untuk membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.

    Menko Airlangga menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia, yang telah disampaikan kepada Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Kementerian Perdagangan AS (Secretary of Commerce) pada pertemuan sebelumnya.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti minyak dan gas, serta produk-produk pertanian,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan komitmen Indonesia untuk terus membuka diri terhadap investasi dan memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk mineral kritis, ekonomi digital, dan keuangan.

    Pemerintah juga berkomitmen menjalankan langkah-langkah deregulasi melalui penyesuaian perizinan impor, kuota impor, dan tingkat kandungan dalam negeri.

    Didukung oleh dunia usaha dan asosiasi, Pemerintah Indonesia berharap proses negosiasi tarif dapat segera dimulai pascapenandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” tutur Airlangga.

    Sementara, Secretary Bessent mengapresiasi respons cepat yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah keluarnya pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” ujar Secretary Bessent.

    Ia menilai saat ini Indonesia termasuk kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS, dan dengan progres perkembangan pembahasan yang cepat dan sangat baik.

    Selain itu, pihak AS turut menyampaikan keinginan untuk memperkuat kerja sama di forum internasional seperti G20 dan OECD yang mana Indonesia saat ini tengah menjalani proses aksesi.

    Adapun AS akan menjadi Presidensi G20 pada 2026 dan menyatakan dukungan terhadap agenda kebijakan perdagangan global yang terbuka.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bea Cukai: Kebijakan Trump belum berpengaruh di Sulut

    Bea Cukai: Kebijakan Trump belum berpengaruh di Sulut

    Manado (ANTARA) – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) mengatakan bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berpengaruh di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

    “Saya rasa kebijakan Trump akan tarif terhadap impor, belum berpengaruh di Sulut,” kata Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) Erwin Situmorang dalam acara Halal bi Halal Bank Indonesia bersama pemerintah dan pelaku usaha di Manado, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa belum berpengaruh di Sulut karena sebagian besar produk impor Sulut masuk melalui Pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.

    Trump mengumumkan tentang pengenaan tarif resiprokal terhadap impor dari sejumlah negara yang masuk ke Amerika Serikat (AS) pada 2 April 2025 lalu.

    Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Awalnya tarif resiprokal ditetapkan berlaku mulai 9 April 2025.

    Apalagi, katanya, Sulut terus mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulan, bahkan nilai impor mengalami penurunan.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Aidil Adha mengatakan bahwa neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 mengalami surplus sebesar 83,83 juta dolar AS.

    “Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 tercatat 92,36 juta dolar AS, sementara impor hanya senilai 8,52 juta dolar AS,” kata Aidil.

    Dia mengatakan bahwa komoditas ekspor terbesar pada Maret 2025 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati senilai 65,49 juta dolar AS atau 70,91 persen dari total ekspor.

    Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral senilai 6,98 juta dolar AS atau 81,93 persen dari total impor.

    Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 adalah
    China, yakni 30,93 juta dolar AS atau 33,49 persen dari total ekspor.

    Malaysia, katanya, menjadi negara asal impor terbesar pada bulan Maret 2025 yang mencapai 6,98 juta dolar AS atau sebesar 81,93 persen dari total impor.

    Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • SIER Siap Tampung Potensi Laut Maluku, Khofifah Tawarkan Cold Storage

    SIER Siap Tampung Potensi Laut Maluku, Khofifah Tawarkan Cold Storage

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan industri dan investasi di Jawa Timur. Upaya ini ia wujudkan melalui kerja sama lintas daerah dan penguatan peran kawasan industri strategis sebagai penggerak utama ekonomi regional.

    Dalam agenda Misi Dagang dan Investasi yang mempertemukan pelaku usaha dari Jawa Timur dan Maluku, Gubernur Khofifah secara khusus memperkenalkan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai kawasan unggulan untuk memberi nilai tambah investasi di sektor pengolahan dan pergudangan khususnya hasil perikanan.

    Dalam forum yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu (23/4/2025), Khofifah menegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri perikanan pascapanen, terutama dalam mendukung ekosistem logistik untuk kesejahteraan nelayan. Ia menyoroti peran strategis SIER yang memiliki fasilitas pergudangan berpendingin atau cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan saat musim panen tiba.

    “Saat musim panen atau musim tangkap, produksi ikan melimpah. Tapi jika pasar belum siap menyerap, maka rantai pasok dingin termasuk cold storage menjadi sangat krusial agar hasil tangkapan tidak terbuang dan tetap bernilai jual tinggi,” jelas Khofifah.

    Investasi yang ditawarkan kepada investor Maluku ini tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan memperkuat pembangunan yang inklusif. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penguatan sektor kelautan juga berarti peningkatan kesejahteraan nelayan, yang merupakan bagian dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 33 persen terhadap struktur pertanian Jawa Timur.

    Ia menambahkan, misi dagang ini juga menjadi wujud nyata Jawa Timur dalam memperkuat posisinya sebagai poros ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dalam konteks perlambatan ekonomi global, kolaborasi antarwilayah menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional.

    “Kami mempertemukan para trader dan buyer dari dua provinsi untuk memperluas potensi kerja sama dalam bidang industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, dan sektor investasi lainnya. Acara ini juga bukan hanya ajang ekonomi, tapi juga pertemuan lintas budaya, tradisi, dan jejaring antar provinsi,” tambahnya.

    Dalam Misi Dagang dan Investasi di Provinsi Maluku ini, telah mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp460,75 miliar. Transaksi tersebut berasal dari berbagai komoditas unggulan seperti hasil perikanan, tembakau, telur ayam, olahan unggas, beras, karkas ayam dan bebek, pakan dan DOC, kelapa bulat, kayu gelondongan, makanan ringan, serta produk hasil hutan.

    “Transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan capaian pada Desember 2021. Dan biasanya nilainya akan terus bertambah hingga penutupan resmi,” ujarnya.

    Khofifah juga menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan andil sebesar 14,39 persen terhadap PDB nasional dan 25,23 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. Pada triwulan IV-2024, ekonomi Jatim tumbuh 5,03 persen (year-on-year), dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp802,45 triliun.

    Ia menekankan bahwa perdagangan antarwilayah menjadi salah satu penopang utama kinerja ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Indonesia 2023, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai Rp209 triliun.

    “Capaian ini merupakan hasil dari kerja sama yang solid dengan provinsi-provinsi mitra, termasuk Maluku,” jelasnya.

    Dalam hal kerja sama perdagangan, total nilai perdagangan Jawa Timur dengan Maluku pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,01 triliun. Angka ini terdiri dari nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 miliar, dan nilai muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun, dengan neraca perdagangan defisit sekitar Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan bahwa Maluku memasok berbagai komoditas utama ke Jawa Timur, seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet alam, alkohol, kayu lembaran, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jawa Timur menyalurkan komoditas seperti truk, beras, obat-obatan, daging ayam beku, tepung, minyak kelapa murni, pasta mentah, gula, kendaraan bermotor, dan aneka bumbu dapur ke Maluku.

    Dia menegaskan bahwa misi dagang ini menjadi momentum penting untuk membuka peluang baru, meningkatkan volume perdagangan, serta memperkuat jaringan bisnis antara dua provinsi.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat sinergi antar daerah, memperkuat pasar dalam negeri, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Pada akhirnya, inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan transaksi perdagangan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa Misi Dagang dan Investasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi antardaerah. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik dari Maluku maupun Jawa Timur, menjadikan momen ini sebagai titik awal dari kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

    “Kerja sama yang produktif dan berkelanjutan adalah fondasi pembangunan. Satu komoditas mungkin bisa memberi nilai, tetapi kolaborasi mampu menciptakan masa depan. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi,” ujar Gubernur Hendrik.

    Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono yang hadir langsung di acara misi dagang dan investasi menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang mempromosikan kawasan industri SIER.

    Didik menegaskan bahwa momentum ini menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antarwilayah, untuk memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan konektivitas industri berbasis sumber daya alam lokal, khususnya sektor perikanan.

    Sebagai pengelola kawasan industri, kata Didik, SIER berkomitmen memperkuat efisiensi rantai pasok industri perikanan, salah satu sektor unggulan Jawa Timur. Keberadaan fasilitas pergudangan berpendingin (cold storage) dan sistem logistik terintegrasi kami rancang untuk mendukung ketahanan pasokan hasil laut, khususnya saat musim panen.

    “Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Gubernur Khofifah atas komitmen beliau yang konsisten mempromosikan kawasan industri SIER sebagai destinasi investasi strategis, termasuk dalam forum Misi Dagang dan Investasi dengan Maluku. Ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antarwilayah bisa memperkuat konektivitas industri berbasis sumber daya lokal, terutama sektor perikanan,” ujar Didik yang juga Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia ini.

    Didik juga menyambut positif ketertarikan dari kalangan investor Maluku yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendukung integrasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara inklusif, dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi maritim yang berkontribusi besar terhadap struktur perekonomian nasional,” tegasnya. [tok/beq]

  • Transaksi Misi Dagang di Maluku Rp 460,7 M, Khofifah: Bukti Kuatnya Perdagangan Jatim!

    Transaksi Misi Dagang di Maluku Rp 460,7 M, Khofifah: Bukti Kuatnya Perdagangan Jatim!

    Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah perlambatan ekonomi global, sektor perdagangan Jatim tetap kuat bertahan. Hal itu ditunjukkan dari catatan transaksi Misi Dagang Provinsi Jatim di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah.

    Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, misi dagang kali ini mencatatkan transaksi final mencapai Rp 460.751.014.000.

    Gubernur Khofifah menyampaikan Misi Dagang merupakan bagian dari upaya Jawa Timur untuk berkomitmen dalam meneguhkan posisi strategisnya di Indonesia Timur. Terlebih di era perlambatan ekonomi global saat ini kerja sama antar daerah merupakan upaya yang harus terus diperkuat.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer, para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Maluku, tujuannya menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak sekedar dagang dan investasi tetapi juga ini pertemuan antar budaya pertemuan antara tradisi pertemuan antar provinsi” imbuhnya.

    Transaksi tersebut disumbang dari sejumlah komoditi. Diantaranya hasil perikanan, produk hasil tembakau, telur ayam, produk olahan ayam, beras, ayam & bebek (karkas), pakan unggas & DOC, kelapa bulat, kayu logs produk makanan ringan dan hasil hutan kayu bulat.

    “Jadi ada kenaikan dua kali lipat dari yang kita catat pada Desember 2021 dan ini biasanya akan terus berkembang hingga usai ditutup resmi,” ucapnya.

    Jawa Timur, lanjut Gubernur Khofifah, merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 14,39 persen terhadap PDB Indonesia dan berkontribusi sebesar 25,23 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. Pada Triwulan IV-2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan total nilai PDRB ADHB sebesar 802,45 triliun rupiah.

    “Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yaitu sebesar 25,23 persen,” katanya.

    Ia menjelaskan perdagangan antar wilayah memberikan kontribusi yang cukup siginifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa Jawa Timur. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jawa Timur merupakan provinsi dengan surplus neraca perdagangan terbesar yakni mencapai 209 Triliun Rupiah.

    “Ini tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang baik dari provinsi-provinsi mitra, dalam mendukung perdagangan antar wilayah dengan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jatim dengan Seluruh Provinsi 2023, total nilai perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku sebesar Rp 3,01 triliun. Yang terdiri dari nilai bongkar (beli dari Maluku) sebesar Rp 1,66 Miliar dan nilai muat (jual ke Maluku) sebesar Rp 1,35 triliun. Sehingga neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku defisit Rp 310 Miliar.

    “Maluku selama ini menyuplai beberapa komoditas utama antara lain seperti pelat tembaga, minyak kelapa sawit mentah, kayu gelondongan, rempah rempah, karet alam, alkohol, kayu lembaran, buah, ikan beku dan komoditas lainnya untuk Jawa Timur,” ungkapnya.

    “Sebaliknya Jawa Timur banyak menyuplai komoditas truk, beras, obat-obatan, daging ayam beku, tepung, minyak kelapa murni, pasta mentah, gula, kendaraan bermotor, bumbu masak dapur dan komoditas lainnya ke Maluku,” tambahnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini menuturkan Misi Dagang kali ini adalah kesempatan untuk membuka peluang baru, meningkatkan volume perdagangan, dan memperkuat jaringan bisnis antara Jawa Timur dan Maluku. Harapannya mampu memberikan dampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku.

    “Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sinergitas hubungan kerjasama di sektor industri dan perdagangan, mewujudkan kedaulatan pasar dalam negeri dengan melestarikan, mencintai, bangga dan mau membeli serta memakai produk buatan negeri sendiri,” jelasnya.

    “Pada akhirnya dapat memacu peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri,” harapnya.

    Lebih dari itu, Gubernur Khofifah menuturkan bahwa misi dagang kali ini juga memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mengatakan semula pada misi dagang kali ini juga akan dilakukan kerja sama di bidang pendidikan khususnya untuk SMA Taruna.

    “Kita berharap bahwa kerjasama di bidang pendidikan akan secara signifikan meningkatkan kualitas SDM masing-masing,” ucapnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki 6 SMA Taruna berbasis boarding school yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan IPDN. Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku bisa mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk menimba ilmu di SMA-SMA Taruna di Jawa Timur.

    “Hanya 20 persen kita buka untuk siswa siswi non Jawa Timur, kalau ada kerjasama dengan Pemprov Maluku tentu kita akan memberikan prioritas kuota terutama yang boarding school untuk anak-anak lulusan SMP,” ujarnya.

    Khofifah berharap siswa siswi SMA Taruna di Jawa Timur akan mampu menjadi speaker keIndonesiaan, speaker nasionalisme, speaker kenusantaraan. Menurutnya untuk menyambut Indonesia emas juga dibutuhkan generasi berwawasan kebangsaan yang kuat selain capaian akademik.

    “Saya rasa yang dibutuhkan tidak hanya academic achievement di Indonesia emas, tetapi mereka juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat wawasan nusantara yang kuat,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Jatim ini mengatakan bahwa kebersamaan antara Jatim dan Maluku saat ini harus dipupuk agar terus bisa mempersambungkan ekonomi, sosial, budaya. Pasalnya kebersamaan ini dapat menjadi gambaran kondisi stabilitas dan produktivitas diantara kedua provinsi.

    “Kedatangan kami menjadi bagian penting membangun Indonesia lahir batin, kalau stabilitas, kondusifitas dan produktivitas terjaga maka itu menjadi jaminan bagi para investor untuk masuk,” tegasnya.

    Sementara itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan Misi Dagang dan inovasi ini adalah bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi daerah yang saling menopang. Oleh sebab itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari Maluku Jawa Timur untuk menjadikan momentum ini sebagai awal dari kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan.

    “Sistem kerjasama yang produktif dan berkelanjutan, satu komoditi bisa memberi nilai, tapi Kolaborasi bisa menciptakan masa depan,” katanya.

    Gubernur Maluku juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Misi Dagang dan Investasi anta Provinsi Jawa Timur dan Maluku.

    “Semoga segala hal yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bagi kedua provinsi,” ucapnya.

    Di kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dengan Gubernur Maluku. Dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 10 Perangkat Daerah, BUMD dan beberapa Pelaku Usaha antara Pemprov Jatim dan Maluku yang disaksikan Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Maluku.

    Dalam pembukaan Misi Dagang ini turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Maluku dan Sekdaprov Maluku. [tok/aje]

  • Indonesia dan Denmark bahas teknologi perikanan berkelanjutan

    Indonesia dan Denmark bahas teknologi perikanan berkelanjutan

    Meskipun jarak antara Indonesia dan Denmark jauh, ada banyak kesamaan sebagai negara maritim.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen guna membahas potensi kerja sama teknologi perikanan berkelanjutan untuk diterapkan di Indonesia.

    Menteri Trenggono dalam pertemuan itu memaparkan pelaksanaan program Ekonomi Biru yang menjadi kunci tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

    “Kami punya roadmap Ekonomi Biru untuk memastikan pengelolaan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,” kata Trenggono dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (23/4).

    Disamping itu, pihaknya juga memiliki Command Center sebagai pusat data monitoring untuk memastikan kegiatan di laut secara berkelanjutan

    Pada pertemuan yang turut diikuti Duta Besar Denmark untuk Indonesia Sten Frimodt Nielsen itu, Menteri Trenggono menunjukkan fasilitas Command Center yang dimiliki KKP kepada Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen.

    Teknologi satelit Command Center dipakai KKP untuk monitoring pergerakan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di laut Indonesia. Hasil monitoring satelit selanjutnya digunakan tim pengawas KKP untuk melacak kapal-kapal pelaku illegal unreported unregulated fishing (IUUF).

    Trenggono berharap dukungan kerja sama teknologi satelit dari pemerintah Denmark sehingga kinerja Command Center makin kuat dan terintegrasi.

    “Fasilitas ini memang difokuskan pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit, penyiapan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang laut,” kata Trenggono.

    Sementara itu, dari pihak Denmark memaparkan teknologi drone laut yang diproduksi oleh perusahaan maritim di negara tersebut. Teknologi itu dapat dipakai untuk mendukung pengawasan dan memantau aktivitas di ruang laut.

    “Ini adalah tahun yang sangat istimewa karena sudah 75 tahun hubungan diplomatik antara dua negara. Meskipun jarak antara Indonesia dan Denmark jauh, ada banyak kesamaan sebagai negara maritim,” kata Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen.

    Oleh karena itu, lanjut Rasmussen, Denmark dan Indonesia dapat bekerja sama terutama di bidang pemantauan penangkapan ikan ilegal.

    Pada kesempatan itu, Rasmussen menyatakan terkesan dengan infrastruktur pemantauan laut yang dimiliki KKP.

    Diketahui bahwa Indonesia dan Denmark telah menjalin kerja sama perikanan sejak lama.

    Pada tahun 2024, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia mengalami surplus dengan nilai ekspor ke Denmark mencapai 6.449 juta dolar AS, sedangkan nilai impor mencapai 5.709 juta dolar AS.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.

    Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.

    Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.

    Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

    Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.

    “Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.

    Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.

    Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.

    “Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

    “Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.

    Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI prakirakan NPI pada 2025 tetap baik di tengah ketidakpastian global

    BI prakirakan NPI pada 2025 tetap baik di tengah ketidakpastian global

    Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bank sentral memprakirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2025 tetap baik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

    NPI pada 2025 yang diprakirakan tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan 1,3 persen dari PDB serta surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut.

    “Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar AS.

    Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflows 1,6 miliar dolar AS.

    Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows 2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS.

    Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada Surat Berharga Negara (SBN), sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    Sementara posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi sebesar 157,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025