JAKARTA – Direktur Indonesia-China Center of Economic and Law Studies (Celios), M. Zulfikar, menyoroti ketimpangan dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kata dia, meskipun tarif ekspor Indonesia ke AS telah diturunkan menjadi 19 persen, produk-produk asal AS justru masuk ke Indonesia dengan tarif 0 persen. Kondisi inilah bakal menimbulkan risiko jangka panjang yang cukup serius terhadap neraca perdagangan nasional.
“Tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19 persen, sementara produk AS mendapat tarif 0 persen, berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap neraca perdagangan Indonesia,” katanya kepada VOI, Rabu, 16 Juli.
Di satu sisi, lanjut dia, memang ada keuntungan bagi beberapa komoditas unggulan seperti alas kaki, pakaian jadi, minyak mentah kelapa sawit atau CPO, dan karet. Tapi kalau dibandingkan dengan Vietnam yang berhasil menurunkan tarif ekspor dari 46 persen ke 20 persen, posisi Indonesia terlihat kurang optimal.
“Bila dibandingkan, penurunan tarif ekspor Vietnam dari 46 persen ke 20 persen jauh lebih signifikan dibanding Indonesia yang hanya turun dari 32 persen ke 19 persen. Ini menunjukkan bahwa posisi negosiasi Vietnam jauh lebih efektif, dan seharusnya Indonesia bisa mendorong penurunan tarif yang lebih optimal,” ujar Zulfikar.
Ia menilai bahwa posisi negosiasi Indonesia belum maksimal dalam mendorong penurunan tarif ekspor secara lebih signifikan. Di sisi lain, Indonesia justru membuka peluang impor besar-besaran dari AS, terutama di sektor strategis.
Zulfikar menyebut, sektor migas, elektronik, suku cadang pesawat, serealia (termasuk gandum), dan farmasi bakal membanjiri pasar domestik. Selama tahun 2024 saja, telah mencapai 5,37 miliar dolar AS atau sekitar Rp 87,3 triliun.
Potensi lonjakan impor ini dinilai bisa semakin memperlebar defisit perdagangan migas dan menekan nilai tukar rupiah.
“Ini akan membebani struktur subsidi energi di RAPBN 2026. Pemerintah memang mengajukan alokasi subsidi energi sebesar Rp 203,4 triliun, namun angka tersebut diperkirakan tidak mencukupi. Proyeksi kebutuhan riil bisa mencapai Rp 300–320 triliun, terlebih karena ketergantungan terhadap impor BBM dan elpiji terus meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Celios memperingatkan bahwa perjanjian dagang ini berpotensi memaksa Indonesia membeli minyak dan elpiji dari Negeri Paman Sam tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar saat ini yang dijalankan oleh Pertamina.
Jika terjadi, hal ini akan menjadi beban jangka panjang bagi APBN dan mengganggu stabilitas fiskal. “Ini tentu menjadi persoalan jika Indonesia terikat dalam kesepakatan yang merugikan secara jangka panjang. Karenanya, transisi energi bukan hanya penting, tapi mendesak,” tegas Zulfikar.
Di sisi pangan, menurut Zulfikar, liberalisasi tarif juga berdampak pada ketahanan serta kedaulatan pangan nasional. “Dengan tarif 0 persen, produk gandum AS mendapat keuntungan besar di pasar Indonesia. Konsumen mungkin menikmati harga produk berbasis gandum yang lebih murah, seperti mi instan dan roti, namun produsen pangan lokal berpotensi terdampak secara negatif,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump memangkas tarif impor RI sebesar 19 persen. Sementara ekspor dari AS ke Indonesia tidak akan dikenakan pajak. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk berinvestasi terhadap sejumlah produk Amerika.
“Indonesia akan membayar Amerika Serikat Tarif 19 persen untuk semua barang yang mereka ekspor kepada kami, sementara ekspor AS ke Indonesia akan bebas hambatan tarif dan non-tarif,” tulis Trump melalui akun @realDonaldTrump di media sosial Truth Social.
