Xcloud.id

Topik: neraca perdagangan

  • Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Jakarta –

    Dany Rodrick seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School, dalam tulisannya di Project Syndicate tanggal 7 Mei 2025, berjudul “Mercantilism Isn’t All Bad, but Trump’s Version Is the Worst”.

    Rodrick barangkali sedang menumpahkan kekesalannya terhadap Trump, dengan lugas ia mengupas tetang buruknya kebijakan perdagangan yang sedang dijalankan oleh Presiden Donald Trump. Merkantilisme yang dijalankannya mengandung semua kelemahan terburuknya.

    Merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi yang muncul di benua Eropa pada pada abad ke-16 hingga abad ke-18, sebelum lahirnya teori ekonomi dan perdagangan modern yang dipelopori oleh Adam Smith (1790) dan David Ricardo (1823). Kata “Merkantilisme” sendiri berasal dari kata Merchant yang mempunyai makna penjual atau pedagang. Gagasan awal Merkantilisme dikenalkan oleh seorang filsuf Perancis Jean Bodin (1596). Dengan bertambahnya uang dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang.

    Dalam perkembangannya, para pemikir merkantilisme mengharuskan setiap negara yang ingin maju, harus melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara lain. Mereka berkeyakinan, kalau sumber kekayaan suatu negara adalah hasil dari perdagangan luar negeri. Menjadikan uang sebagai surplus perdagangan sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya, merkantilisme melahirkan kebijakan proteksionisme untuk mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

    Senada dengan itu, Trump dalam setiap pidatonya selalu menyatakan bahwa defisit perdagangan telah mendera perekonomian Amerika Serikat selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Amerika, dan harus segera diakhiri. Trump berkeyakinan bahwa, kebijakan tarif adalah jalan keluar untuk membantu Amerika keluar dari permasalahannya, menggunakan tarif sebagai landasan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi defisit anggaran negara, menurunkan harga makanan.

    Pandangan Trump terhadap defisit perdagangan dalam konteks perekonomian modern bisa dikatakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Defisit perdagangan yang menunjukkan kerugian ekonomi mencerminkan pemikiran merkantilisme. Walau begitu, kebijakan Tarif Trump tetaplah berjalan sesuai keinginannya. Dimulai pada 1 Februari 2025, Trump menyatakan national emergency terhadap narkoba dan menggunakan alasan tersebut untuk mengimplementasikan 25% tarif ke Kanada dan Meksiko dan 10% tarif ke China.

    Tarif trump terus berlanjut, mulai menyasar banyak negara. Pada tanggal 2 April 2025, atau yang disebut sebagai Liberation Day, Trump mengeluarkan 2 tarif utamanya, Universal dan Reciprocal tariff. Tarif pertama akan memberlakukan bea masuk sebesar 10% untuk seluruh barang impor dari semua negara di dunia. Sementara itu, untuk reciprocal tariff, AS akan mengenakan bea masuk kepada 60 negara yang selama ini telah membuat Amerika mengalami defisit perdagangan.

    Kebijakan tersebut telah menimbulkan ke gaduhan bagi negara yang terkena dampak tarif yang tinggi. China melakukan retaliasi, yaitu melakukan pembalasan dengan mengenakan tarif impor tambahan pada barang-barang dari AS sebagai respons terhadap tarif impor yang dikenakan oleh AS pada barang-barang China. Sedangkan banyak negara termasuk Indonesia, memilih jalan untuk melakukan negoisasi dengan Pemerintah Amerika Serikat.

    Melawan Merkantilisme ala Donald Trump

    Pilihan untuk melakukan negoisasi yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Trump, tentunya bisa dipahami sebagai kebutuhan jangka pendek, untuk menyelamatkan ekspor Indonesia ke Amerika serikat serta surplus neraca perdagangan. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai angka 8% dari total ekspor Indonesia, tapi kontribusinya mencapai 45 persen terhadap total surplus neraca perdagangan. Kebijakan negoisasi menjadi kebijakan paling aman yang bisa ditempuh.

    Setelah negosiasi selama sekitar tiga bulan penuh yang ujungnya melibatkan langsung Presiden Prabowo, akhirnya Presiden Donald Trump sepakat menurunkan besaran tarif impor resiprokal atas produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Tarif dipangkas dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga diharuskan membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dollar AS, dan 50 pesawat produk Boeing 777.

    Kebijakan merkantilisme ala Trump yang diterapkan oleh Amerika, merubah tata kelola perdagangan global dari yang bersifat multilateral menjadi unilateral, mengabaikan peran WTO sebagai regulator utama perdagangan internasional. Kondisi ini memunculkan kembagi gagasan paham Autarki ekonomi, sebuah negara harus mampu berkembangan secara mandiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Indonesia memiliki modal yang kuat untuk bisa mengantisipasi kebijakan “Koboi” merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Pertama, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada negara lain. Dengan kata lain, Kebijakan swasembada pangan selalu menjadi target pembangunan yang hendak dicapai, semenjak Pemerintahan orde baru. Bahkan Presiden Prabowo menargetkan tidak hanya swasembada pangan tapi juga energi. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan pangan dan energi dalam negeri secara mandiri.

    Kedua, pilihan kebijakan hilirisasi di Indonesia sudah tepat. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam dengan mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai sebelum diekspor. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, mendorong pertumbuhan industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Tumbuhnya industri dalam negari akan memperkuat kebijakan subsitusi impor. memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ketiga, Pentingnya langkah diversifikasi hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mitra penting untuk dilanjutkan. Starategi ini sebagai upaya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui berbagai forum ekonomi besar seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA). Selain itu, mengoptimalkan peran BRICS sebagai aliansi strategis negara-negara di luar blok ekonomi tradisional, untuk mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

    Di akhir tulisannya, Rodick menulis, kebijakan tarif Trump yang kacau dan tidak terorganisir tidak banyak membantu meningkatkan investasi penting dan strategis di Amerika Serikat. Merkantilismenya tidak akan bermanfaat karena justru merupakan kelemahan terburuk yang dimilikinya. Jadi sesungguhnya Indonesia memiliki modal yang kuat dan kesempatan untuk mengantisipasi buruknya praktek Merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Oleh: Handi Risza
    Wakil Rektor Universitas Paramadina

    Lihat juga Video Trump Ancam Kanada yang Akan Akui Palestina dengan Tarif Dagang

    (hns/hns)

  • Lima Perusahaan Besar AS Mau Investasi di RI, dari Microsoft hingga Amazon

    Lima Perusahaan Besar AS Mau Investasi di RI, dari Microsoft hingga Amazon

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ada lima perusahaan besar asal Amerika Serikat yang berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Komitmen itu sebagai bagian dari kesepakatan dagang terbaru antara RI-AS.

    Airlangga merincikan komitmen investasi lima perusahaan AS itu antara lain ExxonMobil yang ingin membangun fasilitas carbon capture and storage (CSS) senilai US$10 miliar; Oracle, yang berencana membangun pusat data di Batam senilai US$6,5 miliar.

    Kemudian Microsoft, yang ingin bangun infrastruktur cloud dan akal imitasi (AI) senilai US$1,7 miliar selama beberapa tahun ke depan; Amazon, yang berencana memperkuat pengembangan AI dan cloud di Indonesia senilai US$5 miliar; dan General Electric (GE) melalui GE Healthcare yang akan membangun fasilitas produksi CT scanner pertama di Indonesia senilai Rp178 miliar pada tahun ini.

    “Sehingga apa yang lakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Dia pun berharap perjanjian dagang dengan AS akan meningkatkan daya saing hingga inovasi produk asal Indonesia. Menurutnya, AS akan menawarkan R&D capacity building atau proses meningkatkan kemampuan suatu industri Indonesia dalam penelitian dan pengembangan terutama sektor ekonomi digital.

    Contohnya, sambung Airlangga, AS berkomitmen investasi di data center. Selain itu, Garuda juga berkomitmen membeli pesawat dari Boeing untuk mendorong peningkatan logistik dan interkoneksi antar pulau.

    “Itu yang akan diberikan oleh Amerika,” ujar politisi Partai Golkar itu.

    Kesepakatan Dagang RI-AS

    Mengutip laman resmi Gedung Putih pada Rabu (23/7/2025), perjanjian perdagangan AS-Indonesia ini disebut akan memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang antara kedua negara, yang sebelumnya telah dibangun melalui Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) yang ditandatangani pada 16 Juli 1996.

    Dalam kesepakatan dagang terbaru tersebut, Indonesia akan menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal AS. Sementara itu, AS akan menurunkan tarif resiprokal atas barang asal Indonesia menjadi 19%, sesuai Perintah Eksekutif 14257 (2 April 2025). 

    “AS juga dapat menurunkan tarif lebih lanjut untuk komoditas yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri AS,” jelas pernyataan tersebut.

    Selain itu, kedua negara juga berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    “Pemerintah Indonesia akan menghapus batasan ekspor mineral kritis dan komoditas industri ke AS,” lanjutnya.

    Gedung Putih juga mengumumkan rencana pembelian bersama antara perusahaan AS dan Indonesia meliputi pesawat senilai US$3,2 miliar; Produk pertanian seperti kedelai, bungkil, gandum, dan kapas senilai US$4,5 miliar; terakhir, produk energi (LPG, minyak mentah, bensin) senilai US$15 miliar.

    Kemudian, AS dan Indonesia akan memperkuat ketahanan rantai pasokan dan inovasi, serta bekerja sama dalam pengawasan ekspor, keamanan investasi, dan penanganan penghindaran bea (duty evasion).

    Selanjutnya, kedua negara akan menyepakati aturan asal barang (rules of origin) yang memudahkan pemanfaatan manfaat kesepakatan, dan memastikan dampak langsung bagi AS dan Indonesia.

    Kemudian, Indonesia akan menjamin hak transfer data pribadi ke AS, menghapus tarif serta deklarasi impor untuk produk digital (unggahan, perangkat lunak), mendukung moratorium bea masuk elektronik WTO, dan menerapkan peraturan layanan berdasarkan standar WTO.

    Indonesia juga akan bergabung dalam Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah untuk menangani kelebihan kapasitas baja global.

    Indonesia juga berkomitmen untuk melarang impor barang hasil kerja paksa, merevisi undang‑undang agar menjamin kebebasan berserikat dan berunding, serta memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.

    Gedung Putih melanjutkan, Indonesia sepakat memberlakukan perlindungan lingkungan tinggi, meningkatkan tata kelola kehutanan, menghindari perdagangan kayu ilegal, menerapkan subsidi perikanan WTO, serta memberantas penangkapan dan perdagangan satwa liar ilegal.

  • BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI

    BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mengatakan perlu dilakukan pendalaman mengenai dampak kesepakatan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sebesar 19 persen, terhadap pasar keuangan Indonesia.

    “Terkait negosiasi, dampaknya terkait dengan neraca perdagangan, cadangan devisa, pasar keuangan seperti apa, tentunya kita masih perlu melakukan pendalaman,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam media briefing di Nusa Tenggara Timur, Jumat.

    Juli menuturkan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, pertumbuhan ekonomi domestik perlu terus didorong, antara lain dengan stimulus fiskal, kebijakan moneter dan belanja pemerintah.

    “Secara umum, dampaknya (tarif impor AS) ini akan positif, termasuk investasi akan membaik dan pasar keuangan akan membaik,” ujarnya.

    Pada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor yang masih cukup baik. Program-program unggulan (flagship) pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,6-5,4 persen pada 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan perlu ada aturan dalam negeri untuk mencegah praktik transhipment dari negara lain, dalam rangka memperkuat kesepakatan dagang dengan AS.

    “Sebenarnya kan dari Amerika Serikat sendiri sudah ada semacam klausul kemarin di statement-nya (pernyataan) Trump sendiri di Twitter-nya. Jadi kalau ada transhipment, selisihnya itu dibebankan ke kita. Jadi memang pastinya nanti harus ada aturan-aturan di dalam negeri untuk mencegah terjadinya transhipment itu,” kata David.

    Transhipment merupakan kegiatan pemindahan atau pengiriman barang dari suatu negara ke Indonesia, untuk dikirim lagi ke negara lain setelah mendapatkan dokumen tertentu dari Indonesia.

    Menurut dia, ada kemungkinan transhipment dari negara-negara yang dibebankan dengan tarif impor AS yang lebih tinggi sehingga Indonesia perlu melakukan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah transhipment.

    “Jadi ada kemungkinan transhipment itu dari yang peluang paling kuat mungkin dari Tiongkok gitu ya. Tapi negara-negara lain juga bisa memanfaatkan celah ini. Tapi sudah dijagain sebenarnya, dan kita dari dalam negeri mungkin harus ada semacam aturan juga untuk mencegah kejadian transhipment. Mungkin lewat pengawasan yang lebih baik lagi, lalu juga mungkin dari reward dan punishment-nya ya. Dari bea dan lain-lain,” ujarnya.

    Ia menuturkan dengan kesepakatan tarif tersebut, Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbesar pasar ekspor ke AS. Di sisi lain, Indonesia juga dapat menarik investasi dari AS. 

    Sumber : Antara

  • Garuda (GIAA) Belum Teken Kontrak Pembelian Pesawat Boeing Meski Sudah Diumumkan Trump

    Garuda (GIAA) Belum Teken Kontrak Pembelian Pesawat Boeing Meski Sudah Diumumkan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) belum meneken kontrak pembelian 50 pesawat Boeing, seperti yang sempat diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan rencana pembelian pesawat Boeing dari Garuda masih disampaikan dalam nota kesepahaman alias MoU. Hanya saja, belum ada penandatanganan kontrak.

    “Yang untuk Garuda kan belum tanda tangan, yang baru tanda tangan kan untuk energi dan pertanian, yang kacang kedelai, gandum, dan sebagainya,” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

    Terkait hambatannya, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tidak bisa menjawab. Menurutnya, pihak Garuda yang lebih berhak menyampaikan detailnya.

    Hanya saja, Susi menegaskan Garuda punya penilaian bisnis tersendiri. Bagaimanapun, sambungnya, pihak Indonesia tidak bisa dipaksakan melakukan pembelian, tetapi harus melalui pertimbangan bisnis yang saling menguntungkan semua pihak. “Kemarin ada subjek itu untuk pembahasan berikutnya. Jadi, masih akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

    Untuk energi, Susi mengungkapkan Pertamina melalui entitas PT Kilang Pertamina Internasional telah menandatangani nota kesepahaman alias MoU dengan tiga perusahaan energi besar Amerika Serikat, yakni ExxonMobil, Chevron, dan KDT Global Resource.

    Susi menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerja sama dagang terbaru dengan AS, yang juga akan dituangkan secara resmi dalam joint statement antara pemerintah RI dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Itu sudah ada kesepakatan, sudah pasti juga tergantung ke perhitungan bisnisnya seperti apa. Jadi, tidak serta-merta kita dipaksa beli, tidak begitu. Tetap subjek pertimbangan bisnisnya dan perhitungannya seperti apa,” ujar Susi.

    Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak akan menambah defisit neraca perdagangan. Susi menjelaskan kesepakatan tersebut lebih kepada realokasi atau shifting pembelian energi yang sebelumnya dilakukan dari negara lain.

    Dia meyakini kesepakatan itu akan menguntungkan Indonesia terutama dalam memastikan ketahanan energi nasional. Pemerintah, sambungnya, tengah menyiapkan pembangunan fasilitas energi di dalam negeri yang akan memanfaatkan kerja sama ini. “Kita bikinkan KEK [kawasan ekonomi khusus] di sini, yang nanti memanfaatkan itu” ungkapnya.

    Selain energi, pembelian produk agrikultur senilai US$4,5 miliar serta kerja sama di bidang jasa penerbangan juga masuk dalam kerangka kesepakatan dagang RI-AS.

    Susiwijono menyebut bahwa dokumen MoU yang telah diteken masih bersifat umum. Rincian implementasi dan skema pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan USTR, termasuk dalam dokumen joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Terdapat empat pilar utama dalam dokumen tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.

    Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.

    Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan.

    Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.

    “Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucap Susi.

  • Menteri Bahlil tekankan impor migas dari AS harus seefisien mungkin

    Menteri Bahlil tekankan impor migas dari AS harus seefisien mungkin

    Kami ingin negara kami juga mendapatkan harga yang seefisien mungkin,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan, impor komoditas energi dari Amerika Serikat berupa minyak mentah dan LPG harus seefisien mungkin.

    “Semuanya akan kami hitung, sesuai dengan harga keekonomian yang sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan, Indonesia harus mendapatkan harga yang efisien apabila mengimpor komoditas energi dari AS, apabila dibandingkan dengan harga impor yang selama ini Indonesia dapatkan dari negara lain.

    Menurut Bahlil, kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat harus saling menguntungkan.

    “Kami ingin negara kami juga mendapatkan harga yang seefisien mungkin,” ucapnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa nilai impor komoditas energi yang disepakati dalam negosiasi tarif resiprokal AS terhadap Indonesia berkisar di angka 10–15 miliar dolar AS atau sekitar Rp244 triliun.

    Belanja energi dari Amerika Serikat tersebut bertujuan untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS, sebab defisit perdagangan menjadi salah satu alasan AS mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Hasil dari negosiasi tersebut adalah turunnya tarif resiprokal AS terhadap Indonesia menjadi 19 persen.

    Sejauh ini, komoditas energi yang disepakati adalah minyak mentah (crude) dan LPG.

    “Dalam paket negosiasi itu, salah satu materi adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar 10–15 miliar dolar AS LPG, kemudian BBM dan crude (minyak mentah),” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan, Indonesia telah sepakat untuk belanja energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, Pertamina sudah melakukan kerja sama berupa penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra Pertamina di Amerika Serikat untuk pembelian minyak mentah.

    Pertamina juga berencana untuk meningkatkan impor gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas/LPG) dari Amerika Serikat menjadi 60 persen dari total impor LPG.

    Pada 2024, proporsi impor LPG dari Amerika Serikat sebesar 57 persen dari total impor LPG Pertamina.

    “Ekspektasinya, (impor LPG) naik ke 60-an persen secara bertahap,” kata Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 

    Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan soal finalisasi tarif impor yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen terhadap produk dari Indonesia dapat tercapai setelah negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump yang dinilai alot.

    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu berkaitan dengan tarif impor yang diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS mengalami penurunan dari 32 persen menjadi 19 persen, setelah negosiasi dengan Presiden Trump.

    Meski penurunan tarif tersebut signifikan, Prabowo awalnya berupaya untuk tetap melakukan negosiasi.

    Namun, akhirnya kedua pemimpin sepakat agar tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia hanya 19 persen.

    “Sekarang kalau enggak salah tarifnya dari 32 persen, diturunkan jadi 19 persen. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” kata Prabowo.

    Saat ditanya lebih lanjut soal puas atau tidaknya terhadap penurunan tarif impor menjadi 19 persen, Presiden menjawab dengan berkelakar.

    “Ya kalau puas 0 persen,” kata Prabowo tertawa.

    Presiden menambahkan bahwa dialog dan negosiasi akan terus berjalan demi menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil telah diperhitungkan dengan matang, termasuk pada perlindungan terhadap pekerja Indonesia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Mau Berembuk Usai RI Kena Tarif Trump 19% dari Amerika – Page 3

    Pengusaha Mau Berembuk Usai RI Kena Tarif Trump 19% dari Amerika – Page 3

    Mengenai komoditas yang akan diimpor oleh Indonesia dari AS, Shinta bilang memang banyak yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Ini merupakan bagian dari negosiasi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS atas tarif resiprokal.

    “Perlu juga dicatat bahwa dalam kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen meningkatkan impor sejumlah produk strategis dari Amerika Serikat, di mana sejumlah komoditas ini memang merupakan produk dan komoditas yang dibutuhkan bagi industri dalam negeri,” ujar dia.

    “Seperti yang sudah kami rekomendasikan sebelumnya kepada pemerintah yaitu mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil,” imbuh Shinta.

     

     

  • PKS Soroti Kesepakatan Dagang dengan AS: Ini Akan Menguras Devisa Negara – Page 3

    PKS Soroti Kesepakatan Dagang dengan AS: Ini Akan Menguras Devisa Negara – Page 3

    Namun demikian, Ia memahami kondisi tim negosiator Indonesia yang berada dibawah tekanan sehingga kesepakatan ini adalah bentuk kompromi, meskipun perjanjian ini tidak memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

    Terkait langkah ke depan, Amin mendorong tim yang dikomandoi Kementerian Perekonomian untuk bersikap lebih transparan dan strategis. Ia mendesak agar seluruh isi kesepakatan diumumkan secara terbuka, termasuk kemungkinan adanya klausul tersembunyi terkait akses asing terhadap pengadaan publik, integrasi sistem pembayaran asing ke dalam QRIS, hingga pelonggaran standar halal.

    “Perlu juga dinegosiasikan ulang agar resiprokal tarif lebih adil dan bersifat timbal balik. Kalau ekspor kita dikenakan 19%, maka produk AS juga perlu dikenai tarif serupa atau diberi preferensi seperti yang diterima negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    Amin mengingatkan, pembelian besar-besaran produk AS terutama sektor pangan dan energi, selain berdampak bagi neraca perdagangan, juga berpotensi memukul sektor produksi dalam negeri.

    “Kesepakatan ini jangan sampai membuat kita terlena. Ini bukan akhir, tapi awal dari tantangan baru. Kita harus memastikan bahwa keringanan tarif hari ini tidak berubah menjadi ketergantungan pangan dan energi di masa depan,” pungkasnya.

  • Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Secara keseluruhan hasil kesepakatan itu diklaim akan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun nilai tukar.

    “Secara keseluruhan dapat kami sampaikan kami menyambut baik dan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi baik pertumbuhan ekonomi maupun nanti juga terhadap pasar keuangan, termasuk juga moneter dan nilai tukar ke depan,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).

    Perry memandang kinerja ekspor Indonesia ke depan termasuk ke AS akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Meskipun adanya beberapa syarat dari Trump akan membanjiri produk dari AS.

    “Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan impor, tapi tentu saja kita lihat impornya yang produktif yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam ke depannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan,” ucap Perry.

    Kemudian Perry melihat dampaknya terhadap pasar keuangan akan positif karena memberikan kepastian para pelaku pasar baik dalam dan luar negeri untuk membuat perkiraan dan keputusan-keputusan ke depan.

    “Secara keseluruhan juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia. Termasuk juga ini akan memperbaiki ekspektasi para pengusaha dan juga para pelaku di sektor keuangan perbankan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis ke depan,” tuturnya.

    Perry menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman lebih rinci terkait dampak-dampak kesepakatan tarif Trump baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, maupun terhadap pasar keuangan.

    “Secara rincinya tentu saja pada waktunya kami akan menyampaikan hasil assessment secara rinci,” ucap Perry.

    Dana Asing Serbu RI

    Perry melihat terjadi pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS akibat kebijakan tarif Trump.

    Perry mengatakan aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) pada awal triwulan III-2025 (hingga 14 Juli 2025) mencapai US$ 900 juta. Jumlah itu melanjutkan net inflow pada triwulan II-2025 sebesar US$ 1,6 miliar.

    “Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terus berlanjut dipengaruhi tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia dan bergesernya aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS,” kata Perry.

    Perry menyebut perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Tercatat nilai tukar Rupiah pada Juni 2025 menguat sebesar 0,34% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya.

    “Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025 (hingga 15 Juli 2025) menunjukkan Rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Secara umum perkembangan Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS, sehingga tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia,” tutur Perry.

    Tonton juga video “Saling Balas Pujian Prabowo-Trump Usai Tarif Dipangkas” di sini:

    (acd/acd)

  • Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi ekspor yang lebih spesifik untuk memaksimalkan keuntungan dari blok ekonomi tersebut.

    Mengutip laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI di Jakarta, Rabu, data neraca perdagangan menunjukkan Indonesia mencatat surplus dengan beberapa anggota seperti India, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi defisit dengan China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

    Laporan tersebut menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Indonesia perlu mendorong pembahasan penurunan hambatan tarif dan non-tarif di BRICS. Langkah ini penting agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil.

    “Selain itu, penting untuk mendorong penyamaan persepsi dan kepentingan di BRICS untuk lebih mengutamakan peningkatan volume perdagangan daripada neraca perdagangan,” tulis laporan tersebut.

    Analisis LPEM FEB UI menggarisbawahi perlunya strategi ekspor berbeda untuk setiap negara BRICS.

    Dengan China misalnya, saat ini ekspor Indonesia didominasi komoditas tambang dan bahan mentah, sementara impor dari China adalah produk manufaktur bernilai tinggi.

    Strategi Indonesia harus mencakup diversifikasi produk ekspor ke China dan mendorong investasi China di sektor bernilai tambah tinggi di Indonesia untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap barang modal dari China.

    Perdagangan India dan Indonesia didominasi komoditas dan produk primer. Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur ke pasar India yang besar.

     

    Perdagangan migas dan komoditas dengan UAE masih dominan, dan studi tersebut menyakini bahwa kondisi ini dapat menjadi penghubung perluasan akses pasar ekspor Indonesia ke seluruh Timur Tengah.

    Dalam laporannya, LPEM FEB UI mengidentifikasi produk manufaktur otomotif Indonesia sudah mulai memasuki pasar Afrika Selatan, meskipun ekspor minyak sawit masih mendominasi.

    Dengan Rusia, Indonesia mengekspor kopi dan karet, tetapi juga mengimpor komoditas dalam jumlah besar seperti batu bara dan gandum.

    Ekspor Indonesia ke Brasil masih didominasi produk bernilai rendah, sementara impor didominasi produk pangan dengan permintaan yang tinggi, seperti gula dan kapas.

    Selain perdagangan barang, perdagangan jasa Indonesia dengan hampir seluruh negara anggota BRICS menunjukkan defisit yang persisten sepanjang 2011-2023.

    Menurut studi tersebut, kondisi ini menandakan lemahnya daya saing sektor jasa Indonesia, termasuk teknologi, logistik, transportasi, dan pendidikan.

    Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memetakan dan memperkuat kapasitas jasa domestik.

    Upaya itu termasuk mengidentifikasi peluang pengiriman tenaga kerja terampil, mendorong kerja sama universitas dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan kemampuan layanan digital.

    Sumber : Antara