Topik: Mudik

  • 100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan Polda Metro Jaya telah mengamankan 100 kendaraan terkait dengan bisnis travel yang diduga ilegal.

    Menurutnya, pengamanan ratusan kendaraan itu sebagai upaya pencegahan untuk memastikan keselamatan lalu lintas menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Polda Metro Jaya sudah mengamankan kurang lebih hampir 100 kendaraan travel yang diduga gelap,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025).

    Dia menekankan bahwa ratusan kendaraan itu disita dari perusahaan travel yang tidak memiliki izin angkut penumpang serta asuransi. 

    “Jadi travel yang tidak ada izinnya mengangkut penumpang dan tidak dicover asuransi,” tambah Agus.

    Adapun, penindakan ini merupakan hasil evaluasi mudik lebaran tahun lalu. Kala itu, terdapat kecelakaan maut yang berkaitan dengan travel gelap di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Dalam peristiwa itu, total ada 11 korban meninggal dunia.

    “Maka dari itu jajaran Korlantas Polri dan jajaran melakukan upaya-upaya preemtif untuk bisa menyampaikan kepada seluruh pengusaha khususnya travel gelap agar tidak mencari penumpang pada saat lebaran,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengurai kepadatan pemudik selama masa angkutan Lebaran 2025. Salah satunya adalah melalui pembatasan penggunaan sepeda motor.

    “[Akan dilakukan] pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor [UPPKB] menjadi rest area sementara,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (17/2/2025). 

    Diketahui, mudik menggunakan sepeda motor sudah menjadi ‘tradisi’ jelang Lebaran. Pemerintah pun tercatat telah melakukan beberapa upaya agar perjalanan mudik berjalan lancar dengan menyediakan angkutan gratis.

    Pada tahun lalu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian dari buffer zone menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan alasan pihaknya memberikan pengawalan tersebut agar semua pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap merasa aman dan nyaman selama proses mudik ke kampung halaman.

    “Kita akan mengawal para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari buffer zone yang sudah kita siapkan seperti di arteri itu ada di Cikupa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

  • Korlantas Petakan Lokasi Rawan Untuk Antisipasi Kecelakaan saat Arus Mudik Lebaran – Halaman all

    Korlantas Petakan Lokasi Rawan Untuk Antisipasi Kecelakaan saat Arus Mudik Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho tengah memetakan lokasi rawan untuk mengantisipasi kecelakaan saat arus mudik momentum Hari Raya Idul Fitri.

    Langkah awal, kata Agus, Pemerintah terutama Polri tengah melakukan operasi keselamatan. Tujuannya, agar pengguna jalan lebih patuh dan taat berlalu lintas, sehingga meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan.

    “Untuk operasi ketupat sendiri, tentunya nanti Korlantas dengan stakeholder akan merumuskan cara bertindak skenario berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi 2024, kira-kira cara bertindak yang tepat seperti apa,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Agus memaparkan kerawanan lalu lintas biasanya terjadi di tol, di jalan nasional, di tempat-tempat penyebrangan barang pelabuhan, termasuk juga tempat-tempat menjadi tujuan para pembudik. Di antaranya tempat wisata, kegiatan agama, dan perkotaan.

    “Itu yang sudah kita lakukan evaluasi, dan besok hari Kamis kami akan survei lagi ke Merak, terus Minggu depan lagi kami akan survei lagi ke Surabaya, ke Banyuwangi, kaitannya dengan melihat kondisi saat ini seperti apa, sehingga rumusan-rumusan ketika nanti ada peningkatan arus lalu lintas, kita sudah bisa melakukan langkah yang tepat,” imbuhnya.

    Saat ini, ucap Agus, Korlantas tengah melakukan survei dalam kaitan antisipasi dan meminimalisir kecelakaan saat kepadatan arus mudik.

    “Biasanya H-9, nanti sudah kita hitung, dari hari biasa ke hari puncaknya itu ada kenaikan 1-1,5 persen, nah ini kami masih menunggu dari survei, baik secara internal kami juga melakukan survei, nanti dari Kementerian Perhubungan juga akan mengeluarkan hasil survei tersebut,” sambungnya.

  • Kemenhub Akan Tindak PO Bus Nakal Getok Harga Saat Mudik Lebaran 2025

    Kemenhub Akan Tindak PO Bus Nakal Getok Harga Saat Mudik Lebaran 2025

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mewanti-wanti perusahaan otobus (PO) untuk tidak mengetok harga tiket bus selama momen mudik lebaran Idul Fitri 2025. Dia mengatakan pihkanya akan menindak PO yang nakal.

    “Nanti pemerintah akan mengumumkan apakah ada (tarif) tuslah tapi dalam rangka kebijakan bapak Presiden. Ongkos untuk Natal dan lebaran ini diharapkan tidak mengalami kenaikan seperti yang kita lakukan pada saat Nataru (Natal dan tahun baru) kemarin,” kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (17/2/2025).

    Suntana mengatakan pihaknya akan mengawasi PO bus agar tidak menaikkan harga tiket saat momen mudik lebaran. Dia menegaskan Kemenhub akan melakukan penindakan.

    “Bila nanti aturannya sudah keluar, terindikasi ada PO atau pengemudi yang menaikkan harga tidak sesuai dengan aturan, tentu saja ada aturan berlaku dan akan ditindak,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mengimbau PO bus menugaskan sopir yang kompeten untuk membawa armada saat momen mudik Lebaran mendatang. Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni tidak menugaskan sopir bus yang pernah terlibat kecelakaan.

    “Beberapa PO sudah kami ingatkan untuk tidak menggunakan atau memakai sopir yang kompetensinya masih diragukan atau pernah terlibat dalam suatu kecelakaan sebelumnya,” jelasnya.

    Kementerian Perhubungan bersama stakeholder terkait melakukan tes urine untuk memastikan sopir tidak terpengaruh obat-obatan terlarang saat mengemudi. Suntana menegaskan Sopir truk menjadi penentu keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

    “Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan urine, untuk memastikan bahwa pengemudi kita tidak kena terpengaruh obat-obatan. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai kita melaksanakan operasi pengamanan angkutan lebaran. Sampai setelah selesainya pun kita lakukan, bukan hanya sebelum,” pungkasnya.

    (wnv/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Prabowo Pastikan THR ASN 2025 Cair Maret Tanpa Pemotongan

    Presiden Prabowo Pastikan THR ASN 2025 Cair Maret Tanpa Pemotongan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dicairkan pada Maret 2025. Keputusan ini diumumkan seusai rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan pada Maret 2025,” ujar Prabowo dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).

    Kebijakan pencairan THR ASN 2025 ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I pada 2025. Meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, THR tetap akan diberikan tanpa pemotongan.

    Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga akan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Stimulus tersebut mencakup, pertama, diskon harga tiket pesawat dan tarif tol. Kedua, program belanja diskon, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 202.

    Ketiga, program mudik Lebaran gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN. Keempat, upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Lebaran.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan kebijakan efisiensi APBN 2025 tidak akan berdampak pada belanja pegawai. Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga memastikan gaji ke-13 ASN tetap akan dicairkan sesuai jadwal.

  • Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyiapkan sejumlah evaluasi menjelang pelaksanaan mudik lebaran 2025 mendatang. Setidaknya ada empat klaster jalur pemudik yang sudah disiapkan.

    Agus mengatakan klaster pertama yakni jalur tol. Dia mengaku sudah mempersiapkan gangguan lalu lintas di tol-tol yang dilalui pemudik.

    “Baik itu nanti kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional,” ujarnya kepada wartawan Senin (17/2/2025).

    Selanjutnya yakni klaster perkotaan dan klaster tempat wisata. Agus menyebut pihaknya bakal melakukan survei di kota maupun tempat wisata yang dituju pemudik.

    “Pada saat kami survei dengan Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan masih ada jalan yang berlubang tentunya kita sarankan untuk bisa diperbaiki,” ungkapnya.

    Kemudian yakni klaster pelabuhan. Agus mengungkapkan pelabuhan yang menjadi lokasi para pemudik untuk ke kampung halamannya bakal dievaluasi.

    Dalam waktu dekat, Agus mengatakan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksaan mudik lebaran 2025 tak menemui kendala. 

    “Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan dan rekan-rekan stakeholder lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah kita mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjad. Arus mudik Lebaran 2025 kali ini harus kita persiapkan dengan baik,” ucapnya.

  • Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025).

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Dukungan Pemda 

    Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Di sisi lain, Mendagri Tito meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Mendagri.

    Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” terang Tito.

     

  • Polisi siapkan empat klaster pengamanan jelang Operasi Ketupat 2025

    Polisi siapkan empat klaster pengamanan jelang Operasi Ketupat 2025

    Jakarta (ANTARA) – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan empat klaster pengamanan menjelang Operasi Ketupat Tahun 2025.

    “Untuk merencanakan skenario pengamanan Operasi Ketupat tentunya kita mengevaluasi bahwa ada empat klaster yang harus kita persiapkan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho saat ditemui di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin.

    Dia menjelaskan empat klaster tersebut. Pertama, mempersiapkan jalur tol termasuk kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional.

    Kedua, jalur alternatif termasuk jalur-jalur yang menuju ke tempat-tempat wisata termasuk juga dalam perkotaan.

    Ketiga dan keempat, kesiapan jalur penyeberangan antarpulau atau provinsi yang sering digunakan oleh pemudik seperti di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Banyuwangi.

    “Termasuk tempat-tempat yang tentunya nanti menjadi tujuan dari para pemudik termasuk tempat ibadah, wisata dan sebagainya,” kata dia.

    Agus menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjadi dan tahun ini harus dipersiapkan antisipasinya.

    “Contohnya berkaitan dengan jalan tol, akan terjadi penyempitan termasuk juga di ‘rest area’ harus kita kelola termasuk juga pada saat keluar dan masuk tol,” katanya.

    Pihaknya telah melakukan evaluasi bersama Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di jalur-jalur yang dipergunakan untuk jalur mudik ataupun jalur balik.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

     

  • Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

    Awalnya Prabowo menyebut serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri pada Senin (17/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025,” kata Prabowo.

    “Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” sambungnya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi.

    Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

  • Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025