Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Pengusaha Desak Pemerintah Setop Impor Baja Konstruksi Asal China dan Vietnam

    Pengusaha Desak Pemerintah Setop Impor Baja Konstruksi Asal China dan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) mendesak pemerintah untuk menyetop impor baja konstruksi dari China dan Vietnam. Pasalnya, kedua negara tersebut dinilai masif menjual baja murah ke pasar domestik dalam 2 tahun terakhir. 

    Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata mengatakan, kalangan industri baja konstruksi nasional mulai gerah dengan serbuan baja impor dari kedua negara tersebut terjadi dalam skala besar dan dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar.

    “Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor secara keseluruhan produk besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton pada Januari-Agustus 2025. 

    Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Pada periode yang sama tahun 2023, impor dari China sekitar US$2 miliar dengan volume 2,31 juta ton. 

    Sementara itu, impor besi dan baja dari Vietnam pada Januari-Agustus 2023 sebanyak US$305,82 juta dengan volume 405,43 kg. Pada 2024 di periode yang sama, volume impor dari Vietnam mencapai 406,39 kg dengan nilai US$281,5 juta. Adapun, pada periode yang sama tahun ini, nilai impor Vietnam mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 kg. 

    Dia menyebut, banjir baja impor itu bukan karena kapasitas produksi nasional yang kurang, melainkan akibat praktik predatory pricing, perbedaan regulasi, dan lemahnya pengawasan di jalur impor.

    Apabila situasi ini terus dibiarkan, Budi memperkirakan Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

    “Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ISSC menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif untuk mengantisipasi dampak negatif serbuan baja impor terhadap pelaku industri dalam negeri.

    Dalam hal ini, pihaknya mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari Vietnam dan China pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar.

    Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai PP 34/2011 serta ketentuan World Trade Organization (WTO). Ketiga, pengetatan mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

    Keempat, prioritaskan produk baja dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Kelima, cegah Indonesia menjadi tempat pembuangan (dumping ground) bagi kelebihan pasokan baja asing.

    Budi menekankan bahwa usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah dan sejalan dengan konstitusi. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan industri baja nasional dan menjamin keamanan konstruksi jangka panjang.

    “Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja, dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” pungkasnya.

  • Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian… Nasional 20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian… Nasional 20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengambil langkah tegas dengan membatalkan kebijakan para menterinya di Kabinet Merah Putih (KMP) yang viral menuai polemik publik.
    Langkah ini dilakukan berulang kali, terutama saat keputusan di tingkat kementerian memunculkan gejolak dan tak kunjung menemukan solusi.
    Dalam berbagai kasus, Prabowo menjadi penentu akhir untuk menenangkan situasi dan mengembalikan rasionalitas kebijakan pemerintah.
    Berkaca dari hal itu, pentingnya para menteri mengambil kebijakan berbasis riset, serta koordinasi yang matang dengan Presiden dan tim ahli dinilai penting agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
    Sedikitnya, ada sejumlah kebijakan yang akhirnya naik ke meja Presiden, mulai dari isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, larangan penjualan eceran elpiji 3 kilogram, hingga penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
    Tak hanya itu, Kepala Negara juga sempat mengumpulkan para elit politik Tanah Air saat demo besar di bulan Agustus 2025, yang berhasil meredam amarah publik.
    Berikut ini kebijakan-kebijakan tersebut:
    Kebijakan pertama yang dikoreksi langsung oleh Presiden Prabowo adalah rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Pada 31 Desember 2025 menjelang malam tahun baru, Presiden mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Setelah pertemuan yang berlangsung 1-2 jam, Presiden bersama jajaran Kemenkeu menggelar konferensi pers.
    Saat itu Prabowo menegaskan, kenaikan PPN tidak berlaku untuk kebutuhan pokok, melainkan hanya untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan hunian eksklusif.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
    Langkah ini diambil setelah banyak pihak menolak kebijakan tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat menengah sedang tertekan, termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak.
    Meski sejatinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 sudah direncanakan sejak Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit.
    Masyarakat sempat gaduh, lalu menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Kebijakan kontroversial berikutnya yang dibatalkan Prabowo adalah aturan larangan pengecer menjual elpiji bersubsidi 3 kilogram.
    Presiden mengambil langkah ini setelah kebijakan tersebut menimbulkan kelangkaan gas, antrean panjang, hingga kabar warga meninggal karena kelelahan menunggu.
    Setelahnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kebijakan larangan tersebut resmi dicabut.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, Selasa (4/2/2025).
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, elpiji 3 kilogram hanya boleh dibeli melalui pangkalan resmi atau subpenyalur Pertamina.
    Namun, kebijakan itu justru menimbulkan kekacauan di lapangan. Presiden Prabowo disebut dua kali menghubungi Bahlil sebelum memanggilnya ke Istana untuk meminta penjelasan.
    Usai pertemuan, Bahlil mengaku bersalah dan meminta publik tidak saling menyalahkan.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Ia mengatakan, aturan itu awalnya dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, di lapangan, harga gas elpiji melonjak hingga Rp 25.000–Rp 30.000 per tabung, jauh dari harga ideal Rp 18.000–Rp 19.000.
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
    mark up
    , itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi, apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
    Kebijakan berikutnya yang diubah Prabowo adalah percepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.
    Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana, kemudian akhirnya mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Merespons itu, Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.
    Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.
    Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.
    Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.
    Laporan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
    Seturut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel.
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
    Setelah protes dan hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial, Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat—meliputi izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
    Izin itu dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.
    Sedangkan satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Terbaru, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyelesaikan polemik empat pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
    Konflik bermula ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
    Keputusan dimaksud yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini lantas dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau.
    Muzakir alias Mualem lalu menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya. Pertemuan dengan lintas elemen pejabat Aceh itu berlangsung di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.
    Hasil silaturahmi dengan Forbes DPR/DPD RI ini menyepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.
    “Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” katanya kepada awak media usai rapat.
    Meski Aceh mempertahankan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak mau kalah. Ia berdalil bahwa keputusan itu sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga ia hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.
    “Kami hanya jalankan keputusan,” beber Bobby.
    Bobby juga sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di empat pulau itu.
    “Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” ajak Bobby.
    Namun, pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem. Sebab, Pemprov Aceh sudah banyak mengantongi dokumen secara historis bahwa keempat pulau adalah miliknya.
    “Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” tegas Mualem, usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.
    “Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” ujar Mualem.
    Pada akhirnya, Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.
    Keputusan itu diambil di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kepala Negara bahkan menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.
    Sementara peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Mazakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution
    Prabowo memutuskan bahwa empat pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Kebijakan lain yang dihapus Presiden Prabowo adalah penghapusan tantiem (bonus laba) bagi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah melihat jumlah komisaris terlalu gemuk sedangkan perusahaan merugi.
    Kebijakan itu diatur melalui Danantara Indonesia, yang mengeluarkan Surat Edaran No S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
    Dalam aturan tersebut dijelaskan, komisaris BUMN dan anak usaha tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif kinerja, insentif khusus atau insentif jangka panjang.
    Untuk direksi, tantiem hanya boleh jika perusahaan untung benar, bukan karena “main angka”.
    Menurut Danantara, estimasi penghematan dari kebijakan mencapai sekitar Rp 8 triliun per tahun.
    Kebijakan ini juga kerap disinggung Prabowo dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo, Jumat.
    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan,” imbuh dia.
    Kepala Negara lantas berseloroh tidak mengerti istilah tantiem yang kerap kali digunakan.
    Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, maupun karyawan sebagai bentuk penghargaan.
    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ujar Prabowo, disambut tawa para peserta sidang.
    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar dia.
    Prabowo mempersilakan komisaris dan dewan direksi mundur jika tidak setuju dengan keputusan itu.
    Prabowo bilang, masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya.
    “Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo.
    Keputusan Prabowo lantas mendapatkan
    standing applause
    dari anggota dewan. Ruang sidang juga seketika riuh menyambut keputusan Prabowo.
    Selain kebijakan menteri, Prabowo tercatat aktif meredam kemarahan publik yang memicu demo besar di berbagai wilayah pada Agustus 2025.
    Ia sempat mengumpulkan ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2025, karena demo berujung pada kerusuhan.
    Adapun demo mulanya dipicu karena ucapan tidak pantas anggota dewan setelah menerima kritik masyarakat atas tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
    Wakil Rakyat dinggap justru tidak empati atas permasalahan dan kesulitan rakyat.
    Prabowo kemudian mengambil bagian dengan mengumumkan Ketum Parpol.
    Ia bahkan juga memanggil organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Indonesia hingga purnawirawan.
    Dalam pernyataannya usai pertemuan, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan, para pimpinan DPR telah menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI.
    Hal itu termasuk kebijakan besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri juga segera mereka tindaklanjuti,” sambung dia.
    Para ketua umum partai politik pun mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.
    Prabowo menyampaikan, langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mencabut keanggotaan anggota tersebut di DPR RI.
    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar dia.
    Pengamat Kebijakan Publik Eko Prasodjo menilai, adanya beberapa kebijakan menteri yang dianulir Presiden menandakan bahwa kebijakan tersebut tidak dibuat berdasarkan riset, praktik baik (
    best practice
    ), teori dan bukti nyata di lapangan.
    Menurutnya, sebagian kebijakan itu mungkin lahir bukan semata dari hasil kajian mendalam.
    Kemudian, ada lemahnya aspek teknokratis, yaitu gabungan antara pengalaman dan pengetahuan
    “Tidak melibatkan masyarakat dan
    stakeholders
    terkait, sehingga saat dilaksanakan mendapatkan resistensi,” kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/10/2025).
    Seharusnya kata Eko, sebelum digulirkan, menteri harusnya mengonsultasikannya lebih dulu kepada Prabowo maupun kelompok ahli Presiden.
    “Seharusnya ada konsultasi dan arahan presiden atau kelompok ahli Presiden mengenai rancangan kebijakan yang akan ditetapkan sehingga sesuai dengan arah besar politik Presiden. Kebijakan tidak boleh
    trial and error
    , jika diperlukan dilakukan
    pilot project
    ,” kata Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, kembali blak-blakan mengenai mantan Presiden Jokowi dan proyek kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik.

    Dikatakan Ahmad, sikap Jokowi yang memilih diam saat disodori pertanyaan terkait pembiayaan proyek tersebut menunjukkan karakter yang serupa dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “(Jokowi) Mirip Wapres Gibran, yang tak mengeluarkan jawaban saat ditanya tentang ujian calon ASN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Ia menilai, apa yang selama ini disebut-sebut sebagai kebanggaan UGM justru kini menjadi beban bagi Indonesia.

    “Kebanggaan UGM ini, kini menjadi beban Indonesia. Proyek kereta cepat, saat ini bikin ribut karena tak mampu dibayar. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang (moratorium),” tegas Ahmad.

    Ahmad menjelaskan, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah bukan solusi, karena hanya menunda pembayaran tanpa menghapus kewajiban utang.

    “Itu artinya, beban ini tidak bisa dihilangkan, hanya dikotak-katik jadwal pembayarannya. Lalu, meminjam ungkapan Yusuf Mansur, darimana duitnya?,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ahmad juga menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya perlu dituntaskan.

    “Karena itu, kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan. Saat terbukti palsu, berarti Jokowi telah menipu seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

    Dalam pandangan Ahmad, tanggung jawab atas proyek kereta cepat seharusnya ditanggung oleh pihak yang menginisiasi dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Industri Digital Belum ‘Ngegas’

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Industri Digital Belum ‘Ngegas’

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai industri digital nasional belum menggeliat dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, selama setahun terakhir pemerintah masih melanjutkan agenda sebelumnya dan tengah berproses menyesuaikan organisasi serta kepemimpinan baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Setahun terakhir masih melanjutkan agenda tahun sebelumnya dan sedang proses penyesuaian organisasi dan leadership baru Komdigi,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Sarwoto menuturkan, konsolidasi di industri telekomunikasi telah menghasilkan tiga operator besar, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, dan TelkomGroup. Namun, hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan ekosistem digital lain seperti over the top (OTT) masih terus mencari pola yang tepat.

    Di sisi lain, industri jasa internet di Indonesia masih mengalami kelebihan pasokan (oversupply) dengan jumlah penyelenggara mencapai lebih dari 1.300 perusahaan. Kondisi tersebut membuat konsolidasi belum berdampak signifikan terhadap kinerja jangka pendek, di mana pangsa pasar memang tumbuh, tetapi pendapatan cenderung stagnan.

    Sarwoto juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) yang masih menghadapi kendala anggaran, meskipun sejumlah persoalan masa lalu telah diselesaikan. Dia menilai belum terjadi lonjakan signifikan terhadap ketersediaan dan kecepatan internet di Indonesia.

    “Tugas pelayanan universal BLU BAKTI terkendala masalah anggaran, walaupun kasus masa lalu telah diselesaikan dengan baik. Belum ada loncatan yang signifikan untuk ketersediaan dan kecepatan internet di Indonesia untuk MBB/FBB [mobile broadband/fixed broadband] atau 45 Mbps/39,8 Mbps masih nomor 9 atau 10 dari 12 negara Asean,” tuturnya.

    Meski demikian, Sarwoto mencatat adanya peningkatan pada bisnis berbasis komputasi awan (all cloud), meskipun masih dibayangi tantangan terkait kedaulatan data (data sovereignty). 

    Sementara itu, pada sektor bisnis kecerdasan buatan (all intelligence business) dan keamanan siber (cyber security), Indonesia masih menjadi pasar bagi pemain asing. 

    Lebih lanjut, Sarwoto menilai percepatan transformasi digital nasional memerlukan penguatan di empat aspek utama. Dia menjelaskan, industri infrastruktur digital membutuhkan insentif agar dapat memperbaiki struktur biaya dan mendukung layanan baru seperti jaringan 5G maupun konstelasi satelit. 

    Pemerintah juga perlu membuka pasar teknologi pemerintahan (GovTech) secara lebih luas serta memberikan dukungan terhadap pengembangan internet of things (IoT). Selain itu, lembaga riset dan pengembangan talenta digital perlu diperkuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi. 

    Di sisi regulasi, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber dan aturan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Sarwoto, percepatan transformasi digital membutuhkan semangat deregulasi (pengurangan aturan berbelit) dan debottlenecking (pembukaan hambatan birokrasi) terhadap regulasi yang selama ini menghambat perkembangan industri.

    “Mastel sangat berharap semangat deregulation dan debottlenecking aturan, regulasi yang menghambat percepatan transformasi digital agar dihilangkan. Kita memerlukan leadership pemerintah yang efektif dan profesional dalam rangka mendukung transformasi digital,” tutur Sarwoto.

    Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menilai belum ada perubahan signifikan dalam industri internet nasional selama 1 tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, sejauh ini pelaku industri masih menunggu arah kebijakan dan bentuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor industri digital, khususnya terkait peta jalan (roadmap) pengembangan internet di Indonesia.

    “Sejauh ini untuk industri internet belum ada perubahan signifikan. Kita masih menunggu juga kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri untuk roadmap ke depannya,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    APJII juga mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap penerbitan izin penyelenggara internet service provider (ISP), mengingat jumlah penyelenggara yang sudah sangat banyak. Berdasarkan data APJII, terdapat lebih dari 1.300 perusahaan yang telah mengantongi izin ISP di Indonesia.

    “Persaingan sudah semakin ketat, sehingga kita perlu memikirkan keberlangsungan industri internet ke depannya dan tetap meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

    Arif menegaskan komitmen APJII untuk mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia.

    “APJII siap mendukung program-program pemerataan dan peningkatan kualitas internet di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depannya,” kata Arif.

  • Keluh APJII soal Nihilnya Perubahan Industri Internet dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Keluh APJII soal Nihilnya Perubahan Industri Internet dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai belum ada perubahan signifikan dalam industri internet nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, sejauh ini pelaku industri masih menunggu arah kebijakan dan bentuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dengan sektor industri digital, khususnya terkait peta jalan (roadmap) pengembangan internet di Indonesia.

    “Sejauh ini untuk industri internet belum ada perubahan signifikan. Kita masih menunggu juga kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri untuk roadmap ke depannya,” kata Arif kepada Bisnis pada Minggu (19/10/2025). 

    Arif menambahkan, APJII mendorong pemerintah agar melakukan moratorium terhadap penerbitan izin penyelenggara layanan internet (ISP) secara nasional. 

    Menurutnya, jumlah ISP yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Selain itu, Arif juga mengatakan perlunya penyesuaian regulasi ISP agar sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Berdasarkan data APJII, saat ini terdapat lebih dari 1.300 perusahaan yang telah mengantongi izin sebagai ISP di Indonesia.

    Lebih lanjut, dia  menilai persaingan di sektor internet kini semakin ketat, sehingga perlu ada langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

    “Persaingan sudah semakin ketat, sehingga kita perlu memikirkan keberlangsungan industri internet ke depannya dan tetap meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Arif menegaskan komitmen APJII untuk mendukung program pemerataan akses serta peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut asosiasi juga akan berperan aktif dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depan.

    “APJII siap mendukung program-program pemerataan dan peningkatan kualitas internet di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depannya,” kata Arif.

    Adapun, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
    Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
    Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
    Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
    Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
    Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
    Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
    Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
    Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
    Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
    Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
    Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
    Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
    Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
    Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
    “Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
    Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
    Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
    Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
    Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
    Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
    Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
    Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
    Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
    ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
    Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
    Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
    Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
    Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
    Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
    Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
    Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
    Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
    Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
    17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
    Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
    Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
    Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
    Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
    DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
    Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
    Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
    Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
    Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
    Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
    Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
    Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
    Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
    Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
    Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
    “Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
    Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
    “Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
    BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
    Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
    “Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
    Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
    “Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
    Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
    “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah perlu mendapat dukungan penuh karena kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan fondasi ketahanan nasional

    “Saya percaya, menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Presiden telah memberi arah yang tegas. Tugas kami di legislatif dan pemerintah daerah adalah memastikan arah itu berjalan dengan disiplin dan konsisten. Lahan pertanian bukan sekadar bidang tanah, ia adalah sumber kehidupan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Aziz berharap langkah tegas Presiden Prabowo menjadi awal bagi kebangkitan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan karena sejatinya kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada tanahnya sendiri dan tangan para petaninya.

    Ia menambahkan pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar seruan moral, tetapi peringatan keras terhadap realitas lapangan bahwa lahan-lahan produktif terus menyusut akibat tekanan investasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.

    Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 7,38 juta hektare lahan baku sawah, namun luasnya terancam terus berkurang.

    Pemerintah menargetkan agar 87 persen dari total lahan baku tersebut dapat dikunci menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang artinya tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun selain pertanian.

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah,” ujarnya

    Menurutnya, masih ada daerah yang belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta lahan sawah dilindungi (LSD) yang ditetapkan pemerintah pusat.

    Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara peta nasional dan rencana daerah. Di celah inilah sering muncul praktik “alih fungsi terselubung”, yaknj izin diberikan atas nama investasi strategis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap produksi pangan.

    Selain itu, mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 (Pasal 12) juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan.

    Instrumen hukum ini sejatinya dibuat untuk kondisi khusus, tetapi tanpa transparansi dan pengawasan publik, dapat menjadi pintu legal bagi konversi lahan yang seharusnya dilindungi.

    “Saya menilai ke depan, seluruh proses rekomendasi harus dibuka secara digital dan bisa diaudit oleh masyarakat. Keterbukaan adalah benteng utama pencegahan penyimpangan,” kata Azis.

    Semua pihak harus memahami bahwa setiap hektare sawah yang hilang bukan hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan produksi, lapangan kerja, dan stabilitas harga pangan.

    Indonesia tidak bisa bergantung pada impor beras selamanya. Jika lahan-lahan subur terus berkurang, maka krisis pangan bukan sekadar ancaman global, tetapi bisa menjadi krisis nasional yang nyata.

    Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional berpijak di atas kedaulatan lahan sendiri.

    Dari perspektif legislasi, Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perlindungan LP2B dan LSD benar-benar terintegrasi ke dalam sistem perizinan digital, seperti OSS (Online Single Submission) dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

    Izin investasi harus tunduk pada peta ruang yang telah dilindungi secara hukum. Kami juga mendorong moratorium penerbitan izin baru di atas lahan yang masuk dalam peta LSD hingga seluruh daerah menyelesaikan sinkronisasi RTRW dan RDTR nya.

    Perlindungan lahan

    Namun, perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan regulasi; ia harus diikuti penguatan infrastruktur pendukung pertanian.

    Di Purworejo, salah satu kunci ketahanan pangan adalah normalisasi Sungai Bogowonto yang selama ini menjadi sumber irigasi utama bagi ribuan hektare sawah.

    Pendangkalan dan kerusakan parapet di sejumlah titik membuat aliran air tak lagi optimal, bahkan mengancam banjir di musim hujan.

    Ia menilai perlu percepatan normalisasi segmen Purworejo – Bagelen – Ngombol oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu – Opak, agar irigasi dan pengendalian banjir bisa berjalan beriringan.

    Sementara itu, di Wonosobo, banyak saluran irigasi lama yang kini kering akibat sedimentasi dan keterbatasan anggaran. Tahun 2025, tidak ada alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) irigasi bagi Wonosobo, padahal jaringan ini vital untuk menghidupkan kembali sawah teknis di dataran tinggi.

    “Saya mendorong agar pemerintah daerah bersama BBWS menyiapkan rehabilitasi saluran lama dengan memanfaatkan Embung Dieng I dan II yang baru diserahkan pengelolaannya kepada DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Wonosobo pada September 2025. Embung tersebut dapat berfungsi sebagai suplesi air untuk jaringan sekunder dan tersier yang selama ini tidak lagi beroperasi,” tuturnya.

    Upaya seperti normalisasi Bogowonto dan reaktivasi irigasi lama di Wonosobo bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bentuk nyata menjaga nadi pertanian rakyat. Ketika air kembali mengalir ke sawah, maka semangat petani pun akan hidup kembali. Inilah wujud konkret dari semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.

    Bagi daerah-daerah pertanian seperti Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang, wilayah yang saya wakili di DPR RI, isu ini bukan sekadar wacana nasional, tetapi menyentuh langsung kehidupan petani. Sawah di dataran tinggi dan lereng-lereng subur itu adalah benteng ekonomi rakyat.

    “Karena itu, saya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera memetakan ulang desa-desa yang memiliki sawah beririgasi teknis, menetapkannya dalam LP2B daerah, dan mengawasi agar tidak ada revisi tata ruang yang menggerus sawah produktif,” ujar Azis.

    Namun, pengendalian saja tidak cukup. Petani yang mempertahankan sawahnya perlu diberikan insentif nyata: pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), prioritas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan), serta jaminan harga gabah yang stabil.

    Tanpa dukungan ekonomi, upaya mempertahankan sawah hanya akan membebani petani kecil. Kedaulatan pangan tidak mungkin dicapai tanpa keadilan bagi petani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Protes ‘Emak-emak’, Ini Langkah BGN untuk Perbaiki Program MBG

    Respons Protes ‘Emak-emak’, Ini Langkah BGN untuk Perbaiki Program MBG

    Jakarta –

    Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Aksi damai ini terkait penghentian sementara atau moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aksi damai ini, pihak BGN membuka ‘pintu’ lebar-lebar. Bahkan, mereka memberikan waktu dan tempat untuk melakukan audiensi dengan para emak-emak tersebut.

    “Saat ini sedang ada draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan perbaikan MBG. Sayangnya, kami belum dapat draft itu, sedang di meja Sekretaris Kabinet,” kata Ketua Koordinator Siara Ibu Indonesia, Ririn, kepada awak media, di Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

    “Salah satunya adalah klausul tentang upaya melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MBG. Kedua, mereka (BGN) juga mendata terkait dengan kasus-kasus keracunan, dan mereka berupaya memperbaikinya,” sambungnya.

    Ririn melanjutkan, BGN mengklaim telah memiliki cara untuk menekan angka kasus keracunan MBG yang belakangan marak terjadi di banyak wilayah.

    “Salah satunya atau beberapa hal yang akan dilakukan adalah, ada chef, jadi ahli masak di setiap SPPG,” katanya.

    “Kemudian kalau sebelumnya 4.000 paket menjadi 2.000 sampai 3.000 paket. Jarak tempuh yang masih belum ada perubahan, paling jauh masih sekitar 6 km,” sambungnya.

    Saat ditanya kapankah Perpes ini akan ‘turun’, Rini mengatakan pihak BGN masih belum bisa memastikan.

    “Karena masih ada draft di meja meja Seskab,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

    Hal ini menanggapi pengusaha dalam negeri yang mengingatkan agar pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. Pengusaha khawatir banyaknya smelter membuat harga bauksit atau olahannya, seperti alumina, anjlok, sebagaimana yang terjadi pada nikel. 

    Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi. 

    “Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

    “Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

    Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

    “Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulisyanto mengingatkan pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. 
    Dia menyebut, pemerintah harus belajar dari kasus nikel. Banyaknya smelter malah membuat harga nikel jatuh. Di sisi lain, hal ini juga malah membuat beberapa smelter berhenti beroperasi. 

    “[Investor] smelter diundang boleh, tapi juga jangan banyak-banyak, maksimum tujuh atau delapan, nanti kalau terlalu banyak kayak nikel. Nikel sudah sampai moratorium enggak boleh bikin lagi smelter, bahan bakunya enggak ada. Kalau di sini [bauksit] bahan bakunya melimpah, tapi penambangnya dibuat mati,” tutur Ronald kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air. 

    Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. 

    Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun. 

    “Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium,” ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Selain itu, perusahaan China memilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina. 

    “Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi,” kata Melati.

  • Mendag: Scrap Metal Impor Terpapar Radioaktif Masuk ke RI Secara Ilegal

    Mendag: Scrap Metal Impor Terpapar Radioaktif Masuk ke RI Secara Ilegal

    Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah akan memperketat pengawasan impor scrap metal (besi tua atau logam bekas) menyusul adanya temuan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) dalam produk udang dan cengkih Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bahwa pemerintah akan mengambil langkah pengetatan syarat impor, terutama melalui mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait.

    “Jadi [impor scrap metal] akan diperketat, itu kan kalau scrap itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian teknis, mungkin nanti persyaratannya akan diperketat,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Dia juga memastikan tidak ada kebocoran pengawasan terhadap impor scrap metal yang masuk ke Indonesia. “Itu kan waktu itu yang ada berapa itu, itu kan nggak ada izinnya kan, kan dibalikin semua, re-export,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelengahan pemerintah karena barang yang mengandung cesium tidak sampai masuk ke dalam negeri secara resmi.

    “Enggak [kecolongan], itu kan namanya orang ilegal kan harus kita awasin, tapi buktinya kan nggak masuk kan, udah dibalikin sebelum masuk ke wilayah kita,” ujarnya.

    Namun demikian, Budi menjelaskan bahwa pemerintah tidak ada larangan atau regulasi baru berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) khusus untuk menahan laju impor scrap metal.

    “Nggak. Jadi kalau yang Permendag itu, itu kan sebenarnya kan syarat impornya, itu kan harus ada rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian teknis,” terangnya.

    Untuk itu, dia memastikan Kemendag tidak akan menerbitkan Permendag baru khusus untuk importasi scrap metal.

    “Enggak. Enggak perlu, kan nanti kan sudah ada rekomendasi, ya itu yang rekomendasi itu yang lebih ketat, lebih strict,” sambungnya.

    Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    “Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Dalam hal ini, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Artinya, tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

    “Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” terangnya.

    Menurut Bara, langkah ini belum bisa disebut sebagai moratorium permanen, melainkan upaya mitigasi awal sembari menunggu hasil penelusuran sumber pasti kontaminasi Cs-137.

    “Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal,” terangnya.

    Sebab, dia menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah masih membuka berbagai kemungkinan tindak lanjut kebijakan berdasarkan hasil investigasi. Namun, titik kontaminasi telah lama teridentifikasi. Meski begitu, mekanisme masuknya scrap metal terkontaminasi ke fasilitas industri masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

    “Sumber kontaminasi sudah kita identify, sudah lama itu ya. Tapi bagaimana Scrapt Metal yang terkontaminasi itu, bisa sampai ke lokasi pabrik PT Peter Metal Technology itu masih kami selidiki,” terangnya.

    Bara menyebut bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang berpotensi mengandung Cs-137.

    “Artinya ini kan pelajaran bagi pemerintah bahwa kita harus memperketat pengawasan terhadap distribusi dari barang-barang yang memang mengandung Cesium 137,” tuturnya.

    Terlebih, lanjut Bara, isotop Cs 137 juga digunakan di berbagai sektor industri dan medis, sehingga analisis menyeluruh sedang dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi dan penggunaannya.

    Meski begitu, pemerintah menduga bahwa scrap metal yang terkontaminasi Cesium-137 ini menjadi salah satu sumber utama penyebaran kontaminasi radioaktif di Indonesia. Kontaminasi ini diduga telah menyebar hingga akhirnya memengaruhi produk makanan, seperti kasus udang yang terpapar Cs-137.

    “Tapi yang penting sekarang ini yang restriction awal yang kita terapkan adalah pada importasi scrap metal. Yang kami duga itu menjadi salah satu sumber ya, bahwa scrap metal terkontaminasi itu beredar di Indonesia, sampai kemudian menimbulkan kontaminasi pada produk makanan,” tutupnya.