Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk memulai uji coba senjata nuklir. Rencana Trump tersebut mendapat beragam komentar dari negara lain hingga penyintas bom atom di Jepang.

    Dilansir Reuters dan The Guardian, Kamis (30/10), keinginan Trump diumumkan dalam pernyataan via media sosial Truth Social, ketika sang Presiden AS sedang berada di Korea Selatan (Korsel) untuk menghadiri KTT APEC dan melakukan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping.

    “Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun. Hal ini telah dicapai, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap senjata yang sudah ada, selama masa jabatan pertama saya. Karena daya rusaknya yang luar biasa, saya SANGAT TIDAK SUKA melakukannya, tetapi tidak punya pilihan!” kata Trump dalam pernyataannya pada Kamis (30/10).

    “Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi akan sama dalam waktu 5 tahun,” sebutnya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Respons China

    China menanggapi keinginan Trump soal AS akan segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Beijing mengingatkan Washington untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Tanggapan China itu, dilansir AFP, Kamis (30/10), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, setelah Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir.

    Trump mengungkit soal Rusia dan China saat mengumumkan hal tersebut via media sosial pada Kamis (30/10).

    “China mengharapkan Amerika Serikat akan sungguh-sungguh mematuhi kewajiban perjanjian larangan-uji coba-nuklir komprehensif dan komitmennya terhadap larangan uji coba nuklir, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga sistem perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir global dan menjaga keseimbangan dan stabilitas strategis global,” kata Guo dalam pernyataannya.

    Reaksi Rusia

    Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Trump soal uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

    Sebagai informasi, pengumuman Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

    “Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    “Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

    Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

    Iran Bilang AS Tak Tanggung Jawab

    Pemerintah Iran turut bereaksi soal rencana AS melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Trump. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Menlu Iran, Abbas Araghchi, dilansir AFP, Jumat (31/10), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

    “Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

    “Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Penyintas Bom Atom Jepang Protes

    Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Trump yang memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

    Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, dilansir AFP, Jumat (31/10), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

    Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    “Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

    Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

    “Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat PM Jepang Sanae Takaichi untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

    Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

    Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima–Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima–juga menyampaikan protes keras.

    “Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

    “Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/dek)

  • Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

    Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

    Washington DC –

    Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance memberikan penjelasan setelah perintah mengejutkan Presiden Donald Trump, untuk memulai kembali uji coba nuklir AS, menuai kritikan. Vance mengatakan bahwa uji coba senjata nuklir itu penting untuk menjamin keamanan nasional.

    Vance, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (31/10/2025), juga menyebut bahwa uji coba senjata nuklir akan memastikan apakah persenjataan itu benar-benar “berfungsi dengan baik”. Namun Vance tidak menjelaskan lebih detail soal jenis uji coba seperti apa yang diperintahkan Trump.

    “Merupakan bagian penting dari keamanan nasional Amerika untuk memastikan bahwa persenjataan nuklir yang kita miliki benar-benar berfungsi dengan baik, dan itu merupakan bagian dari rezim pengujian,” kata Vance ketika ditanya wartawan soal Trump memerintahkan uji coba nuklir.

    “Yang jelas, kita mengetahui persenjataan itu memang berfungsi dengan baik, tetapi kita harus terus memantaunya dari waktu ke waktu, dan presiden hanya ingin memastikan bahwa kita melakukannya,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Kamis (30/10) waktu setempat.

    Dia menambahkan bahwa pernyataan Trump “sudah cukup jelas”.

    Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir –pertama kalinya setelah moratorium selama 33 tahun.

    Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Pengumuman itu menuai reaksi keras, dengan kelompok penyintas bom atom Jepang, Nihon Hidankyo, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”. Mereka juga menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    China, dalam tanggapannya, mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Sementara Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

    Iran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Akan Uji Coba Nuklir, Iran: Tak Bertanggung Jawab!

    AS Akan Uji Coba Nuklir, Iran: Tak Bertanggung Jawab!

    Teheran –

    Pemerintah Iran mengomentari rencana Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Presiden Donald Trump pekan ini. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

    “Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

    “Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir — pertama dalam 33 tahun terakhir.

    Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social..

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Pengumuman itu menuai reaksi keras China, yang mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

    AS terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 23 September 1992, di lokasi yang sekarang disebut sebagai Nevada National Security Site. Presiden AS pada saat itu, George HW Bush, mengumumkan moratorium uji coba nuklir bawah tanah pada tahun yang sama.

    Sementara Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1990, sedangkan China terakhir kali melakukan uji coba semacam itu pada tahun 1996.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Gempar Trump Perintahkan Uji Coba Senjata Nuklir, Rusia Bilang Gini

    Moskow –

    Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal segera dimulainya kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

    Trump telah memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir setelah moratorium selama 33 tahun.

    Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    Dalam pengumumannya, Trump mengatakan “karena negara-negara lain sedang menguji program” maka AS akan “memulai uji coba senjata nuklir kita atas dasar yang sama”. Dia juga menyatakan bahwa: “Proses itu akan segera dimulai.”

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10/2025), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

    “Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

    “Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

    Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

    Kremlin: Uji Coba Rudal-Drone Rusia Bukan Uji Coba Senjata Nuklir

    Peskov menekankan bahwa uji coba rudal jelajah Burevestnik pada 21 Oktober dan drone Poseidon pada 28 Oktober, yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, jelas bukanlah uji coba senjata nuklir.

    “Jika (Trump) dengan cara tertentu menyebut uji coba Burevestnik sebagai uji coba nuklir yang dilakukan negara lain, maka itu sama sekali tidak akurat. Semua negara terus mengembangkan sistem pertahanan mereka, tetapi ini bukan merupakan uji coba nuklir,” ujar Peskov menjelaskan.

    Putin, yang memimpin negara dengan pasokan senjata nuklir terbesar di dunia, telah berulang kali mengatakan jika ada negara yang menguji coba senjata nuklir, maka Rusia juga akan melakukannya.

    “Saya ingin mengingatkan kembali pernyataan Presiden Putin, yang telah diulang berkali-kali: Jika seseorang melanggar moratorium, Rusia akan bertindak sesuai dengan itu,” ucap Peskov.

    Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba nuklir pada tahun 1990, sedangkan AS terakhir kali pada tahun 1992 dan China pada tahun 1996.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Komentari Proyek Kapal Selam Nuklir, Harap Korsel-AS Taati NPT

    China Komentari Proyek Kapal Selam Nuklir, Harap Korsel-AS Taati NPT

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China berharap Korea Selatan dan AS tetap memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir terkait dengan rencana Korsel untuk membangun kapal selam nuklir di galangan kapal milik Amerika Serikat (AS).

    “China berharap Korsel dan AS akan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir mereka, dan melakukan apa yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebaliknya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Kamis, 30 Oktober.

    Pada Rabu (29/10), Trump mengumumkan Korsel akan membangun kapal selam bertenaga nuklir modernnya di galangan kapal Philadelphia, AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Galangan Kapal Philadelphia, tepat di sini di Amerika Serikat yang kita cintai. Industri perkapalan di Negara kita akan segera membuat KEBANGKITAN BESAR,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Perlu ditekankan China berkomitmen pada jalur pembangunan yang damai. China mengikuti kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif dan kebijakan luar negeri yang ditandai dengan hubungan bertetangga yang baik, serta berfungsi sebagai jangkar bagi perdamaian dan ketenangan regional,” tegas Guo Jiakun.

    Guo Jiakun juga mengatakan China berharap AS mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif dan komitmennya terhadap “moratorium uji coba nuklir”.

    Hal itu terkait dengan perintah Trump untuk segera memulai uji coba senjata nuklir, sesuai pernyataan Trump di media sosial “Trump Social”, “Karena negara-negara lain sedang melakukan program uji coba, saya telah memerintahkan Departemen Perang untuk memulai pengujian senjata nuklir kita secara setara. Proses itu akan dimulai segera.”

    “China berharap AS mengambil tindakan nyata untuk menegakkan rezim perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi internasional, serta keseimbangan dan stabilitas strategis global,” tegas Guo Jiakun.

    Trump menegaskan AS memiliki lebih banyak senjata nuklir dibanding negara mana pun, dan hal itu dicapai selama masa jabatan pertamanya, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap persenjataan yang sudah ada.

    Namun, ia memperingatkan pihak-pihak yang menjadi lawan AS kini mulai mengejar ketertinggalan.

    “Karena kekuatan penghancurnya yang luar biasa, saya BENCI melakukan ini, tapi saya tidak punya pilihan lain! Rusia berada di urutan kedua, dan China masih jauh di belakang pada urutan tiga, tapi (China) akan sejajar dalam lima tahun,” ujarnya.

    Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan keputusannya itu terkait dengan tindakan sejumlah negara bersenjata nuklir yang tampaknya sedang melakukan uji coba nuklir.

    “Kita memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada siapa pun. Kita tidak melakukan uji coba. Kami telah menghentikannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena negara lain melakukannya, saya rasa sudah pantas bila kita juga melakukannya,” tambahnya.

    Diketahui Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non-Profliferation Treaty atau NPT) mulai berlaku sejak 1970 dan diperpanjang tanpa batas waktu pada 1995.

    Berdasarkan traktat tersebut, negara-negara yang mempunyai senjata nuklir diwajibkan untuk tidak mengalihkan kepemilikan atau kendali kepada negara penerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

    Juga tidak dengan cara apapun membantu, mendorong atau membujuk negara-negara yang tidak mempunyai senjata nuklir untuk memproduksi, memperoleh atau kendali atas senjata atau perangkat tersebut.

    Saat ini terdapat 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel dan Korea Utara.

    Negara-negara yang tidak punya senjata nuklir selanjutnya berjanji untuk menerima pengamanan yang dilaksanakan oleh Badan Energi Atom Internasional terhadap semua sumber atau bahan fisi khusus dalam semua kegiatan nuklir damai di dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi mereka dengan tujuan untuk mencegah pengalihan dari penggunaan nuklir untuk tujuan damai menjadi senjata nuklir.

  • Trump Perintahkan Uji Coba Senjata Nuklir AS, China Bilang Gini

    Trump Perintahkan Uji Coba Senjata Nuklir AS, China Bilang Gini

    Beijing –

    China menanggapi pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal negaranya akan segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Beijing mengingatkan Washington untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Tanggapan China itu, seperti dilansir AFP, Kamis (30/10/2025), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, setelah Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir.

    Trump mengungkit soal Rusia dan China saat mengumumkan hal tersebut via media sosial pada Kamis (30/10).

    “China mengharapkan Amerika Serikat akan sungguh-sungguh mematuhi kewajiban perjanjian larangan-uji coba-nuklir komprehensif dan komitmennya terhadap larangan uji coba nuklir, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga sistem perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir global dan menjaga keseimbangan dan stabilitas strategis global,” kata Guo dalam pernyataannya.

    Pengumuman Trump itu disampaikan kurang dari satu jam sebelum pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping digelar di Busan, di Korea Selatan (Korsel) pada Kamis (30/10) pagi. Trump juga berada di Korsel untuk menghadiri forum KTT APEC.

    “Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun. Hal ini telah dicapai, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap senjata yang sudah ada, selama masa jabatan pertama saya. Karena daya rusaknya yang luar biasa, saya SANGAT TIDAK SUKA melakukannya, tetapi tidak punya pilihan!” kata Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social pada Kamis (30/10).

    “Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi akan sama dalam waktu 5 tahun,” sebutnya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Postingan tersebut disampaikan Trump setelah Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Rabu (29/10), mengumumkan negaranya sukses menguji coba drone Poseidon bertenaga nuklir pekan ini. Itu menjadi uji coba senjata nuklir kedua yang dilakukan oleh Moskow beberapa waktu terakhir, setelah sebelumnya mengklaim sukses menguji coba rudal jelajah Burevestnik yang berkemampuan nuklir.

    Rusia, menurut The Guardian, saat ini memiliki lebih banyak senjata nuklir dibandingkan AS — yang menepis klaim Trump. Data dari Campaign to Abolish Nuclear Weapons menyebutkan bahwa Moskow memiliki lebih dari 5.500 hulu ledak nuklir yang terkonfirmasi, sedangkan Washington memiliki 5.044 senjata nuklir.

    Sementara itu, AS terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 23 September 1992 silam, di lokasi yang sekarang disebut sebagai Nevada National Security Site. Presiden AS pada saat itu, George HW Bush, mengumumkan moratorium uji coba nuklir bawah tanah pada tahun yang sama.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menanggapi informasi keberadaan tambang ilegal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kalau dianggap dekat dengan Mandalika itu semua (tambang ilegal) dekat dengan Mandalika. Kebetulan lokasi yang dimaksud ini dekat selatan di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa, 28 Oktober, dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan pada prinsipnya di mana pun lokasi tambang ilegal berada tetap ilegal karena beraktivitas tanpa memiliki izin dan memiliki dampak yang buruk baik secara sosial maupun lingkungan.

    “Oleh karena itu, harus diselesaikan oleh pemerintah secara bersama-sama mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku belum membaca hasil pemeriksaan terkait keberadaan tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat yang kini tengah disorot KPK.

    “Justru saya lagi minta untuk saya pelajari bahan-bahannya dan melihat di mana ruang yang kiranya diperankan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

    Terkait adanya keinginan masyarakat yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan moratorium tambang ilegal, mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini menegaskan tidak ada yang perlu moratorium karena tambang ilegal.

    “Nggak bisa moratorium karena sudah ilegal. Kalau ilegal ya harus dihentikan, disetop bukan dimoratorium. Maksud moratorium itu kan dihentikan,” ujar Iqbal.

    Menyinggung jumlah tambang ilegal yang telah didata oleh Pemprov NTB, Iqbal mengaku belum mengetahui berapa jumlah pasti tambang ilegal yang ada di daerah itu.

    “Saya belum punya data yang presisi terkait berapa jumlahnya. Yang jelas kita tahu banyak tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa,” ujarnya.

    Meskipun demikian, ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan memiliki keinginan yang sama untuk menghentikan keberadaan tambang ilegal di wilayah itu.

    Sebelumnya, KPK mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, NTB, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

    “Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung Merah Putih KPK.

    Menurutnya, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

    “Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

    Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat diduga dikelola oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China ini beromzet Rp1,08 triliun per tahun.

    Ia menjelaskan KPK pada mulanya pada Agustus 2025 mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari Mandalika.

    KPK kemudian meninjau lokasi tambang tersebut bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

    Selain itu, dia mengatakan KPK mendapatkan informasi adanya tambang ilegal yang lebih besar dari yang dekat Mandalika, yakni berada di Lantung, Sumbawa, NTB.

  • Produsen Baja Lokal Resah Diserbu Barang Impor China dan Vietnam

    Produsen Baja Lokal Resah Diserbu Barang Impor China dan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja konstruksi nasional semakin resah menghadapi derasnya arus produk impor dari China dan Vietnam yang membanjiri pasar domestik.

    Kondisi ini dinilai telah menekan kinerja industri baja dalam negeri yang tengah berjuang menjaga keberlanjutan produksi di tengah harga baja global yang fluktuatif.

    Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan, masifnya impor baja dari kedua negara tersebut telah menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produsen lokal.

    Menurutnya, produk baja impor dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar sehingga memicu praktik predatory pricing di pasar domestik.

    “Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

    Banjir Impor Baja Asal China dan Vietnam

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Tren ini terus menanjak sejak 2023 ketika volume impor dari China masih berada di level 2,31 juta ton dengan nilai US$2 miliar.

    Sementara itu, impor baja dari Vietnam tercatat mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 ribu ton pada periode yang sama tahun ini. Meski nilainya sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan suplai baja konstruksi terbesar ke Indonesia.

    Budi menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baja nasional, melainkan oleh perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan jalur impor, dan praktik dumping dari negara eksportir. Jika situasi ini dibiarkan, ia menilai Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

    “Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” tegasnya.

    Lima Tuntutan Industri Baja Nasional

    Sebagai langkah antisipatif, ISSC mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari China dan Vietnam pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar. Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai dengan PP No. 34/2011 serta aturan World Trade Organization (WTO).

    Selain itu, ISSC meminta pemerintah memperketat mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

    Pemerintah juga diminta memprioritaskan produk baja nasional untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional serta memastikan Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan baja asing.

    Menurut Budi, usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah secara hukum dan konstitusional.

    “Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” ujarnya.

    Demonstrasi di Kantor Bea Cukai

    Minimnya respons pemerintah atas berbagai usulan tersebut membuat ISSC turun ke jalan. Pada Selasa (28/10/2025), ratusan pelaku industri baja menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur. Massa hadir sejak pagi mengenakan seragam khas kontraktor lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

    Dalam aksi tersebut, ISSC menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan industri dalam negeri. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas praktik mafia impor yang dinilai mempermainkan pasar dengan memanfaatkan celah regulasi.

    “Kami sampaikan kepada Bea Cukai bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi kami sebagai pengusaha baja dan pekerja konstruksi. Sudah saatnya pemerintah menertibkan semua produk baja yang masuk tanpa pengawasan ketat,” kata Budi kepada Bisnis.

    Ia menuturkan, serbuan baja impor telah membuat banyak pabrik dan kontraktor lokal kehilangan proyek, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Subang, dan Batang.

    “Dulu mal, pabrik, dan gudang dikerjakan oleh bangsa sendiri. Sekarang, proyek-proyek itu dengan mudahnya menggunakan baja impor,” ujarnya.

    Dalam catatan ISSC, impor baja konstruksi dari China dan Vietnam telah terjadi sejak 2017 dengan volume mencapai 600.000 ton per tahun. Padahal, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Namun, tekanan harga murah dari luar negeri membuat produk lokal sulit terserap pasar.

    ISSC pun menegaskan kembali perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah agar industri baja nasional tetap bertahan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi baja murah dari luar negeri, sementara industri strategis nasional kehilangan daya hidupnya.

  • Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI Nasional 24 Oktober 2025

    Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI Nasional 24 Oktober 2025

    Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan negosiasi dengan Arab Saudi untuk membuka moratorium penempatan pekerja migran di negara kerajaan itu.
    “Sekarang kita lagi melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kontraknya itu berbadan hukum,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara bincang-bincang dengan media di kantor KP2MI di Jakarta, sebagaimana dilansir
    ANTARA
    , Kamis (23/10/2025).
    Selama ini banyak warga negara Indonesia bekerja di sektor domestik Arab Saudi dengan kontrak perorangan sehingga pemerintah kesulitan memberikan perlindungan optimal kepada mereka.
    “Begitu masuk ke majikan, sudah
    lost control
    . Nggak bisa diapa-apain lagi. Pelindungannya juga lemah,” kata Mukhtarudin.
    Maka Kementerian P2MI mendorong agar kontrak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dilakukan antar-perusahaan berbadan hukum.
    Jika negosiasi dengan Arab Saudi mencapai kesepakatan, KP2MI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terkait langkah selanjutnya.
    “Jadi, saya tidak memutuskan sendiri dalam konteks ini,” kata dia.
    Mukhtarudin menambahkan bahwa perundingan serupa juga tengah dilakukan dengan Uni Emirat Arab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Jakarta –

    Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 disambut positif oleh pelaku industri dan kalangan akademisi. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk memulihkan kinerja, menjaga stabilitas tenaga kerja, sekaligus mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.

    Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tepat dalam menjaga keberlanjutan sektor tembakau yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di berbagai daerah.

    “Keputusan ini sangat berarti bagi industri, mengingat kenaikan tarif yang terlalu tinggi selama ini telah berdampak negatif, mulai dari penurunan produksi, berkurangnya daya serap tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Sriyadi mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga tahun ke depan agar industri memiliki kepastian usaha dan ruang untuk memperkuat struktur bisnis.

    “Industri membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun mengalami tekanan akibat kenaikan tarif yang cukup tinggi. Dengan jeda moratorium tiga tahun, perusahaan bisa menata ulang operasional dan memastikan perlindungan tenaga kerja,” katanya.

    Dari sisi akademisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan menahan tarif cukai sebagai momentum memperkuat tata kelola dan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga kemampuan menekan kebocoran penerimaan akibat rokok ilegal.

    “Kontribusi CHT ke APBN lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Tetapi apa gunanya menambah tarif jika penerimaan bocor lewat rokok ilegal? Ibarat atap yang bocor, menambah ember tidak menyelesaikan banjir,” ujarnya.

    Achmad menilai kepastian regulasi justru akan memperkuat daya saing industri dan membuka ruang inovasi produk yang lebih berkelanjutan.

    “Tidak naik pada 2026 memberi ruang industri menata efisiensi, menjaga hubungan dengan petani, dan melindungi tenaga kerja. Kepastian ini membuka jalan bagi transformasi jangka menengah yang lebih sehat,” jelasnya.

    Ia juga mendukung usulan moratorium dengan catatan pemerintah tetap fokus pada tiga agenda strategis: memperluas edukasi bahaya merokok, menekan peredaran rokok ilegal, serta menyiapkan peta jalan yang berpihak pada petani dan pekerja industri.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)