Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Soal moratorium gelar doktor, Bahlil: Yang saya tau bukan ditangguhkan

    Soal moratorium gelar doktor, Bahlil: Yang saya tau bukan ditangguhkan

    Saya belum tau isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di DesemberJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan menunda sementara (moratorium) gelar doktoral yang diperoleh dirinya dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) bukan ditangguhkan, melainkan menunggu yudisium dan melakukan perbaikan disertasi terlebih dahulu.

    Bahlil ditemui di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu, menyatakan dirinya belum mengetahui isi surat penangguhan gelar doktoral tersebut, namun sudah mendapat rekomendasi yang perlu dilakukan.

     

    “Saya belum tau isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember,” kata Bahlil.

     

    “Saya menyertakan lulus itukan setelah yudisium, dan yudisium saya Desember. Kalau kemarin, disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai,” lanjutnya.

     

     

    Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan studi doktoral (S3) yang ditempuh oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.

     

    Dalam Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta, Rabu, pihak UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia (BL), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

     

    Selanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

     

    Adapun Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan dan pelaksanaan ujian.

     

     

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kelulusan Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Ini Penjelasan Universitas Indonesia

    Kelulusan Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Ini Penjelasan Universitas Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelulusan Bahlil Lahadalia dari program doktor ditangguhkan Universitas Indonesia (UI). Keputusan itu sesuai hasil rapat koordinasi empat organ UI yang dilaksanakan pada Selasa, 11 November di Kampus UI Salemba. 

    Dalam keterangan resminya, Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika.

    “UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik,” tulis Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Sataquf, melalui keterangan resmi yang ditandatanganinya pada Selasa (12/11/2024).

    Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dafi unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. 

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya. 

  • UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia – Espos.id

    UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi ibu Nurjani (kedua kanan) dan istri Sri Suparni (kanan) menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kedua kiri) usai Sidang Promosi Doktor di Bidang Kajian Stratejik dan Global dirinya di Gedung Makara Art Center, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Antara/Indrianto Eko Suwarso)

    Esposin, JAKARTA — Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia dari jenjang doktoral. Keputusan ini diambil melalui hasil rapat koordinasi empat organ UI pada Selasa (12/11/2024). 

    Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia. UI mengakui permasalahan ini merupakan kekurangan dari pihak kampus. 

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulis dokumen tersebut, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024). 

    Menindaklanjuti hal tersebut, kini UI tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. 

    Adapun, saat ini UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. 

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara [moratorium] penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan,” tulisnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Indonesia (UI) sepakat membentuk tim investigasi terkait dengan gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebagai informasi, Bahlil dinyatakan lulus ujian sidang promosi Doktor Kajian Strategi dan Global UI. Bahlil mempresentasikan hasil disertasinya berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia melalui sidang terbuka.   

    Tidak lama setelah sidang terbuka, Rabu (16/10/2024), gelar doktor dan disertasi Bahlil menjadi sorotan. Pada Jumat (18/10/2024), Komite I Dewan Guru Besar UI 2020-2025 menggelar rapat mengenai hal tersebut. Hasilnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI akan melakukan investigasi.   

    “Kami bentuk tim investigasi dengan Senat Akademik,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil melalui hasil rapat koordinasi empat organ UI pada Selasa, 12 November.

    Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MWA UI Yahya Cholil Staquf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL atau Bahlil Lahadalia. UI mengakui bahwa permasalahan ini merupakan kekurangan dari UI sendiri.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulis dokumen tersebut, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024).

    Menindaklanjuti hal tersebut, kini UI tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. 

    Adapun, saat ini UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara [moratorium] penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan,” tulisnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Indonesia (UI) sepakat membentuk tim investigasi terkait dengan gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Untuk diketahui, Bahlil dinyatakan lulus ujian sidang promosi Doktor Kajian Strategi dan Global UI. Bahlil mempresentasikan hasil disertasinya berjudul ‘Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’ melalui sidang terbuka.  

    Tidak lama setelah sidang terbuka, Rabu (16/10/2024), gelar doktor dan disertasi Bahlil menjadi sorotan. Pada Jumat (18/10/2024), Komite I Dewan Guru Besar UI 2020-2025 menggelar rapat mengenai hal tersebut. Hasilnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI akan melakukan investigasi.  

    “Kami bentuk tim investigasi dengan Senat Akademik,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

  • Harga Rokok Siap-Siap Naik Lagi di 2025, Berapa? – Page 3

    Harga Rokok Siap-Siap Naik Lagi di 2025, Berapa? – Page 3

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Candra Fajri Ananda mendorong pentingnya keseimbangan dalam kebijakan tarif cukai rokok sehingga dampak negatif terhadap kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian dapat diminimalisasi. Salah satu rekomendasi utamanya adalah mempertimbangkan moratorium.

    Dia mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukai adalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

    Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 – 5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

    “Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai,” kata dia dikutip Jumat (7/11/2024).

    Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE – FEB UB) menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok illegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

    “Bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan,” terang Candra.

     

     

     

  • Penundaan Kenaikan Tarif Cukai Jadi Angin Segar Industri Tembakau

    Penundaan Kenaikan Tarif Cukai Jadi Angin Segar Industri Tembakau

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

    Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE – FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

    Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

    Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

    “Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai,” kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
    Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

    “Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan,” terang Prof. Candra.
    Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

    “Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja,” tegas Candra.

    Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

    Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

    “Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau,” terang Henry Najoan.

    (rrd/rir)

  • Harga CPO Diramal Melambung 2025, Gapki Ungkap Penyebabnya

    Harga CPO Diramal Melambung 2025, Gapki Ungkap Penyebabnya

    Bisnis.com, MANGUPURA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menanggapi proyeksi harga crude palm oil (CPO) yang disebut masih berada pada level tertinggi pada awal tahun depan. 

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kondisi tersebut lantaran terjadi shortage kekurangan pasokan minyak nabati lain seperti soybean oil dan sunflower oil yang menyebabkan harga masih tinggi. Sementara, produksi CPO pun masih stagnan. 

    “Kita menyadari produksi belum bagus, masih stagnan. Kita berharap dengan pemerintah baru ini  utamanya untuk pasar segera dipacu utamanya untuk hambatan yang ada di PSR ini bisa segera dihilangkan,” kata Eddy, dikutip (9/11/2024). 

    Untuk meningkatkan produktivitas CPO maka Gapki mendorong agar target replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat sesuai dengan target pemerintah yang sebelumnya dibidik 180.000 hektar per tahun. 

    “Mungkin kalau bisa diturunkan sedikit ke 150.000 hektar [tahun depan] kemudian bisa tercapai, tahun depan lagi harus dinaikkan lagi. Tidak ada kata lain, produktivitas harus ditingkatkan dengan replanting itu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke mengatakan harga CPO tahun depan akan meningkat. Namun, terdapat potensi penyerapan untuk biofuel menurun karena memilih bahan baku selain CPO. 

    Dia mencontohkan, sejumlah industri biofuel di Amerika Serikat dan Eropa mengalami tekanan terhadap kinerja keuangan. Brazil justru memundurkan mandatori biodiesel lantaran harga terus naik.

    “Bila Pemerintah Indonesia memaksakan program B40, maka harga minyak nabati seperti CPO dan soya akan mengalami kenaikan setidaknya 10%-15% untuk memenuhi permintaan bagi sektor pangan maupun lainnya,” ujar Mielke dalam IPOC 2024. 

    Dalam hal ini, dia menyoroti produktivitas CPO Indonesia yang cenderung stagnan sampai 2026. Apalagi, kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia dalam masa moratorium kendati sebagian sudah memasuki usia replanting yang berakibat pada penurunan yield. 

    Mielke menilai kondisi kenaikan harga minyak nabati  tersebut akan dimanfaatkan oleh produsen canola, rapeseed, dan sunflowers untuk memperluas wilayah. 

  • Malaysia Ramai Diserbu Asing, Petaka di Depan Mata

    Malaysia Ramai Diserbu Asing, Petaka di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Nvidia, hingga Alibaba, ramai-ramai membangun data center di Malaysia, tepatnya di kawasan Johor.

    Kebutuhan data center makin krusial untuk menyokong teknologi komputasi cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang digadang-gadang sebagai pendorong ekonomi digital masa depan.

    Kawasan Asia Tenggara dilirik karena kapasitas lahan, listrik, dan air yang masih melimpah untuk membangun infrastruktur data center.

    Adapun Johor menjadi sasaran utama karena beberapa faktor. Salah satunya lokasi yang dekat dengan perbatasan Singapura sebagai jalur internet bawah laut paling padat di dunia.

    Singapura sebelumnya juga menjadi incaran investor asing untuk membangun data center. Namun, pada 2019, Singapura yang padat populasi memberlakukan moratorium yang mempersulit pembangunan data center. Hal ini dipicu penggunaan energi yang berlebihan di negara tersebut.

    Terlebih, Malaysia juga memiliki hubungan yang baik dengan AS dan China, sehingga memperkecil risiko politik untuk perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi. Apalagi, pemerintah Malaysia cukup akomodatif ke investor asing.

    Dikutip dari Rest of World, Kamis (7/11/2024), Malaysia menambah kapasitas data center paling cepat di kawasan Asia-Pasifik. Potensi permintaan listriknya mencapai 850 MW yang diumumkan untuk semester 2024.

    Dalam 3 tahun terakhir, Johor telah menarik sekitar 50 proyek data center, termasuk dari ByteDance dan Microsoft. Menurut firma riset DC Byte, kapasitas total data center di Johor, termasuk yang sedang dibangun dan direncanakan, telah bertumbuh 100 kali lipat dalam 5 tahun terakhir.

    Popularitas data center di Johor telah mencetak sekitar 40.000 lapangan kerja baru di Malaysia, menurut laporan Rest of World.

    Menurut estimasi Maybank, Johor akan menarik investasi data center senilai US$3,8 miliar pada tahun ini.

    Malaysia sudah lama menargetkan negaranya sebagai hub teknologi global. Tahun lalu, ekonomi digital malaysia telah memperkerjakan lebih dari 1,2 juta orang dan berkontribusi terhadap seperempat total PDB.

    Agaknya Malaysia mengambil momentum tepat dari moratorium yang dirilis Singapura pada 2019. Sejatinya, Singapura telah kembali mengizinkan penambahan data center baru dengan kapasitas 300 MW, selama menggunakan sumber energi hijau.

    Hal ini dilakukan setelah Singapura melihat potensi besar industri data center dalam beberapa tahun ke depan. Rencana penambahan kapasitas 300 MW itu tertuang dalam “Peta Jalan Pusat Data Ramah Lingkungan”.

    Namun, para operator data center sudah lebih dulu menemukan wilayah baru untuk pembangunan fasilitas data center, yakni tepat di tetangga Singapura.

    Amazon, Google, Meta, dan beberapa raksasa teknologi memang menjalankan sendiri data center mereka. Namun, mereka juga tetap mengandalkan pihak ketiga untuk 30% kebutuhan di AS dan sekitar 90% kebutuhan global, menurut CEO Princeton Digital Group, Rangu Salgame.

    Kebanyakan data center di Johor dijalankan oleh pihak ketiga, sehingga tak memiliki kesepakatan langsung dengan perusahaan teknologi sebelum proyek dimulai.

    Setiap data center yang dibangun vendor pihak ketiga bernilai sekitar US$ 1-2 miliar. Jadi, perusahaan teknologi berlaku sebagai tenant dengan memasang hardware mereka sendiri di dalam fasilitas data center.

    Salgame memprediksi Malaysia akan menjadi pasar data center terbesar ke-2 di dunia dalam 5 tahun ke depan.

    Pengukuran industri data center bisa dilihat dari kapasitas listrik yang digunakan. Virginia Utara memiliki kapasitas aktif 4,2GW dan tambahan 11,4GW yang sedang dibangun.

    Johor yang pada 3 tahun lalu memiliki kapasitas di bawah 10MW, kini sudah mencapai 0,34GW yang aktif dan tambahan 2,6GW yang sedang dibangun.

    Ancaman Petaka di Malaysia

    Peran pemerintah sangat penting dalam menyulap Johor sebagai kekuatan data center baru di Asia. Pemerintah menarik minat investor dengan memudahkan proses perizinan.

    Salgame mengatakan pengajuan, pembangunan, dan pengoperasian data center perusahaannya di Johor hanya memakan waktu sekitar 15 bulan.

    Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan Malaysia memberikan banyak insentif untuk pelaku data center. Perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak.

    “Kalau di Indonesia, ini memang belum terjadi tapi kalau pemerintah lewat RUU EBT (Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan) yang saat ini sedang digodok di Komisi VII DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi green initiative, itu akan sangat mendorong tumbuhnya industri data center di Indonesia yang saat ini tumbuh 20-30 persen per tahunnya,” kata Hendra dalam Profit di CNBC Indonesia, beberapa saat lalu.

    Kendati demikian, ancaman kebutuhan listrik dan air juga menghantui Malaysia. Riset Bank Investasi Kenanga memprediksi kebutuhan listrik dari data center di sana mencapai 5 gigawatt pada 2035.

    Wali Kota Johor Bahru Mohd Noorazam Osman mengatakan pemerintah harus menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

    Ia meminta pembangunan pabrik desalinasi yang bisa mengubah air laut atau air payau menjadi air tawar. Hal ini untuk memastikan kebutuhan air masyarakat lokal tetap terpenuhi. Sebab, area Johor Bahru mulai menghadapi krisis air gara-gara dialokasikan untuk data center.

    Pejabat Komite Investasi, Perdagangan dan Konsumen setempat juga mengatakan pemerintah perlu memberikan panduan jelas soal implementasi penggunaan data center energi hijau di kota tersebut.

    (fab/fab)

  • Prabowo Mau Internet Cepat, Lawannya RT/RW Net

    Prabowo Mau Internet Cepat, Lawannya RT/RW Net

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan internet cepat kepada Kementerian Komdigi. Namun kata XL Axiata, tantangannya ada di RT/RW Net.

    Rencana Prabowo untuk mengekspansi jaringan internet dengan kecepatan tinggi ke seluruh negeri, didukung oleh XL Axiata. Menurut mereka, internet cepat punya multiple efek yang besar untuk ekonomi digital.

    “Kalau pemerintah mempunyai fokus ke sana, itu menurut kami sangat baik dan perlu di-support. Tapi untuk semua pelaku, tata kelola bisnis harus dijaga supaya semua pemainnya itu bisa sehat dan bisa mendukung internet di seluruh negeri dengan kecepatan tinggi 100 Mbps,” kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam XL Axiata Get Along with Media di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (23/10/2024) malam

    Masalahnya menurut XL Axiata, ada tantangan dari ISP ilegal alias RT/RW Net yang menjadi hambatan untuk mengembangkan internet cepat di Indonesia. Hal ini pun merugikan operator telko.

    Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir mengatakan pihaknya bersama Open Signal sedang melakukan pengukuran. Menurutnya, RT/RW Net yang merupakan praktek ilegal konsumen menjual internet ke konsumen lain menyebabkan terjadinya downgrade kecepatan internet di Indonesia.

    “Kami meyakini ini adalah drag down dari speed yang terjadi di RT/RW Net,” kata Marwan.

    Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcom

    Marwan mengatakan total penyelenggara ISP tumbuh 1.500 dan yang sudah beroperasi ada 1.200 dalam setahun terakhir. Namun di berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi situasi dimana konsumen membeli internet dari provider, lantas dijual ke konsumen lain.

    “Ini yang menjadi tantangan kita sehingga speed yang diukur Komdigi harapannya 100 Mbps tapi pada kenyataannya masih di 32 Mbps,” ujarnya.

    Marwan mencontohkan di Banyuwangi, penetrasi fixed broadband yang berlisensi hanya 3-4%, sisanya dikuasai RT/RW Net. Hal ini menjadi suara keprihatinan XL Axiata. Ada 2,6 juta rumah yang memakai RT/RW Net.

    “Harga nggak bisa membohongi kualitas. Harga yang dijual 5 Mbps, 10 Mbps, 15 Mbps. Bagaimana kita mau menaikkan speed nasional? Tantangan ini yang kita hadapi sehingga keamanan data pun sulit kita kontrol,” kata Marwan.

    XL Axiata pun mengusulkan 3 langkah aksi untuk mengatasi RT/RW Net. Pertama, ada penindakan hukum kepada pelaku RT/RW Net dan perlindungan kepada penyelenggara yang sah. Kedua, mesti ada peningkatan pemahaman kepada masyarakat soal bahayanya RT/RW Net karena ilegal. Langkah aksi ketiga adalah sosialisasi dan tarif batas bawah perlu ditetapkan untuk mencegah perang harga.

    “Sosialisasi juga penting, bahwa reseller itu hanyalah dengan penyelenggara langsung. ISP perlu moratorium supaya nggak banyak lagi. Yang sudah ada dipindahkan kepada penyelenggara yang sah,” kata Marwan.

    (fay/fyk)

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]