Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi

    Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan mencabut moratorium atau larangan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Hal itu mengingat masih banyaknya kasus lama kekerasan menimpa PMI belum diselesaikan Pemerintah Saudi.

    “Pemerintah jangan sampai membuka moratorium tetapi kita tidak mereviu permasalahan lama yang dilakukan Pemerintahan Arab Saudi terhadap pekerja migran kita,” kata anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina kepada wartawan dikutip, Selasa (2/4/2025).

    Arzeti meminta agar pemerintah tetap mempertahankan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik.

    “Masih banyak PR lama yang belum dijalankan Pemerintah Arab Saudi dengan berbagai macam kasus dari pekerja migran kita di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba dibuka kembali?” tuturnya.

    Diketahui, moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi diberlakukan sejak 2015 karena banyaknya kasus pelanggaran hak dan perlakuan buruk terhadap pekerja migran Indonesia, seperti perbudakan, kekerasan fisik dan seksual, bahkan ancaman hukuman mati.

    Namun, dengan adanya janji dari Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, Presiden Prabowo Subianto merestui pencabutan moratorium tersebut. Pemerintah rencananya akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi terkait kesepakatan ini di mana tahap awal pemberangkatan PMI ke Arab Saudi akan dimulai pada Juni 2025.

    Meski telah ada evaluasi terhadap sistem penempatan satu kanal (SPSK) yang diklaim lebih aman, Arzeti mengingatkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terkait PMI harus tetap menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan.

    “Keamanan dalam sistem penempatan hanyalah satu aspek. Jauh lebih penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita di masa lalu dan bahkan hingga saat ini. Kita tidak bisa begitu saja membuka kembali pintu penempatan tanpa adanya jaminan yang kuat dan terukur dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelesaian kasus-kasus yang telah menahun,” jelas Arzeti.

    Menurut Arzeti, ada beberapa kasus PMI di Arab Saudi selama ini yang menjadi perhatian serius, seperti kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan, kasus gaji tidak dibayar, kondisi kerja tidak layak, serta kasus hukum yang tidak mendapatkan pembelaan yang adil.

    Arzeti memahami adanya potensi manfaat ekonomi dari penempatan PMI ke luar negeri. Namun, kata dia, keselamatan dan kesejahteraan nyawa anak bangsa jauh lebih berharga dari sekadar keuntungan ekonomi.

    Oleh karenanya, Arzeti mendesak Pemerintah untuk melakukan sejumlah hal sebelum membuka kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Hal yang paling utama adalah agar Pemerintah memastikan Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan seluruh kasus-kasus PMl yang bermasalah secara transparan dan adil.

    “Pemerintah juga harus menuntut adanya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak PMI, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” papar Arzeti.

    “Kemudian penting juga bagi Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Arzeti menegaskan perlindungan terhadap PMI juga sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat banyak WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya yang terkait dengan jaringan scam di Myanmar dan Thailand di mana mereka berangkat secara ilegal.

    “Kita juga pernah mendengar cerita dari korban TPPO di Thailand dan Myanmar, anak-anak muda dari sejumlah daerah yang ahli komputer atau IT, terutama lulusan SMA,” sebut Arzeti.

    Dalam cerita korban, mereka direkrut melalui grup Telegram dengan iming-iming penghasilan tinggi sehingga tergiur dengan tawaran gaji besar tersebut. Mereka lalu dibuatkan paspor dan diberangkatkan dengan pesawat, namun dengan perintah jarak jauh. Sehingga korban berangkat secara mandiri dari Indonesia.

    Namun setibanya di negara tujuan, mereka malah dibawa ke lokasi yang sangat jauh dan terpencil, bahkan di tengah hutan, bukan di gedung atau fasilitas yang layak. Di sana, mereka dipaksa untuk bekerja 24 jam sehari sebagai operator scam. Korban diharuskan mencari nomor telepon baru setiap harinya untuk menawarkan transaksi ilegal melalui komputer. 

    Ada ancaman fisik bagi yang tidak mampu bekerja dengan maksimal. Jika ada korban yang tidak mampu memenuhi target kerja, mereka disiksa dengan cara dimasukkan ke terowongan gelap yang panas dan penuh sesak, untuk memberikan efek jera dan memaksa mereka kembali bekerja.

    “Modus seperti ini sangat memprihatinkan. Para korban, yang sebagian besar adalah anak-anak muda dari daerah, dirampas hak dan kebebasan mereka, dipaksa untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan banyak orang, dan bahkan diperlakukan dengan sangat kejam,” jelas Arzeti.

    Legislator dari dapil Jawa Timur I itu pun meminta kementerian/lembaga terkait untuk segera menuntaskan masalah PMI ilegal yang menjadi korban scam. Termasuk, kata Arzeti, melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan dan penyelundupan perdagangan orang yang terlibat.

    “Tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan atau BP2MI yang harus menindak jaringan perekrutan pekerja migran (PMI) ilegal. Imigrasi juga perlu aware untuk mengawasi anak-anak muda yang berpergian ke luar negeri yang rawan TPPO,” pungkas dia.

  • Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hampir 45.000 penduduk Kherson Ukraina harus bertahan hidup di kota yang gelap gulita lantaran akses listrik di wilayah itu rusak akibat serangan rudal Rusia.

    Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan bahwa puluhan puluhan ribu orang di Ukraina selatan kini kehilangan akses listrik setelah serangan Rusia pada Selasa (1/4/2025).

    Adapun serangan itu dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina setelah mereka menolak usulan gabungan AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh.

    “Pagi ini, serangan Rusia lainnya merusak fasilitas listrik di Kherson, menyebabkan 45.000 penduduk kehilangan listrik,” kata Sybiga dalam konferensi pers yang dikutip dari Ahram.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia.

    Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah berulang kali melancarkan serangan udara sistematis terhadap pembangkit listrik dan jaringan listrik Ukraina.

    Pada tahun 2023, sekitar 63 persen fasilitas energi di Kyiv dilaporkan rusak akibat konflik tersebut.

    Pada tahun 2024, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80 persen menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari satu juta warga.

    Namun pada awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam kesepakatan itu, Rusia diketahui bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari kedepan.

    Rusia Abaikan Perintah Trump

    Akan tetapi beberapa jam pasca moratorium itu dirilis, Rusia dan Ukraina kembali melancarkan serangan dengan pesawat nirawak (drone).

    Mengutip dari Al Jazeera, perseteruan ini kembali memanas buntut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak tawaran Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari dalam perangnya di Ukraina.

    Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

    Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

    Putin juga  bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan “keamanan hukum Rusia” dan penyebab awal dari konflik ini.

    “Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov

    “Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi,” imbuhnya.

    Perseteruan ini yang membuat konflik keduannya memanas hingga Rusia kembali melakukan aksi serang ke fasilitas energi Ukraina.

    Trump Ancam Jegal Bisnis Minyak Rusia

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi.

    Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

    Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

    Sanksi yang dimaksud yakni pemberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

    Tak sampai disitu, Jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

    Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi. 

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    “Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” tambahnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    JAKARTA – Koordinator Migrant Care, Muhammad Santosa menilai pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Arab Saudi membuktikan kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja usai hantaman badai PHK di dalam negeri.

    Seperti diketahui, gelombang PHK menghantam Indonesia. Setelah Sritex memecat 12 Ribu karyawannya karena jeratan utang, PT Yamaha Music Indonesia menyusul dengan memberhentikan 1.100 pekerjanya imbas penutupan pabrik. Yamaha Music menutup dua pabrik piano di kawasan Jakarta dan Bekasi. Rencananya, Yamaha bakal pulang kampung atau relokasi ke China.

    Belum selesai, berita PHK kembali menyeruak dari pabrik Sanken yang memecat sedikitnya 400 pekerjanya mulai Juni 2025. Tahun lalu, Sanken yang berlokasi Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, telah mem-PHK 500 pekerjanya.

    Di tengah hantaman badai PHK itu, pemerintah memutuskan mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Ada 600 Ribu kuota yang disiapkan dengan jaminan keamanan lebih dari kerajaan Arab serta potensi devisa yang masuk mencapai Rp31 triliun.

    Menurut Santosa, keputusan pemerintah mencabut moratorium merupakan jalan pintas akibat kegagalan mencegah badai PHK dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah seperti gelap mata karena tergiur iming-iming jaminan gaji besar dari Arab Saudi.

    “1.500 Riyal Arab Saudi jelas pemerintah tergiur, kenapa? Karena asumsinya itu sekitar Rp6 juta atau Rp6,5 juta. Nah ini kan ketika membuka lapangan pekerjaan (di Indonesia) dengan gaji segini belum ada, UMR Jakarta saja baru menyentuh angka Rp5,5 juta,” ujarnya dalam keterangan, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, pengiriman PMI ke Arab Saudi, bukan sekadar urusan devisa dan juga lapangan kerja saja. Data dari BP2TKI pada 2023, Arab Saudi bukan tujuan utama PMI dibandingkan negara lain. Jumlah PMI terbesar berangkat ke Taiwan sebanyak 39.178 orang, Hongkong 33.639 orang, Malaysia 38.478 orang, Jepang 4.927 orang, dan Korea Selatan 6.999 orang. Sementara itu, Arab Saudi hanya menerima 2.424 PMI.

    Meski jumlah PMI di Arab lebih kecil, negara ini justru mencatat aduan tertinggi dari PMI. Data BP2TKI 2023 menunjukkan pada Juni 2023, terdapat 261 aduan dari PMI di Arab Saudi, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (137 aduan), Hongkong (117 aduan), Taiwan (115 aduan), dan Kamboja (26 aduan).

    “Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan suara dari organisasi PMI, jangan main asal cabut moratorium kerja sama penempatan pekerja di Arab Saudi. Karena Saudi Arabia ini terkenal sebagai satu negara, di mana terjadi pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya terhadap warga negara kita yang bekerja di sana,” ungkap Santosa.

    Dia juga juga mempertanyakan, apakah ada kajian mendalam sebelum mencabut moratorium, mengingat moratorium sudah cukup lama dilakukan. “Sehingga membutuhkan suatu kajian kenapa ini dibuka. Lalu apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan sehingga ini menjadi dasar, ada perbaikan perlindungan sebelum moratorium dan pasca pencabutan moratorium itu,” katanya.

  • Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kebijakan pemerintah yang ingin membuka kembali moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang mengingat masih banyaknya kasus lama yang belum diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia di sana.

    “Pemerintah jangan sampai membuka moratorium tetapi kita tidak mereview permasalahan lama yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi terhadap pekerja migran kita,” kata Arzeti Bilbina dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Arzeti meminta agar pemerintah tetap mempertahankan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik.

    “Masih banyak PR lama yang belum dijalankan pemerintah Arab Saudi dengan berbagai macam kasus dari pekerja migran kita di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba dibuka kembali?” tuturnya.

    Meski telah ada evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang diklaim lebih aman, Arzeti mengingatkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terkait PMI harus tetap menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan.

    “Fraksi PKB berpandangan bahwa keamanan dalam sistem penempatan hanyalah satu aspek. Jauh lebih penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita di masa lalu dan bahkan hingga saat ini,” jelas Arzeti.

    Arzeti mengatakan ada beberapa kasus PMI di Arab Saudi selama ini yang menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan agar tidak mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    “Seperti kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan, kasus gaji tidak dibayar, kondisi kerja tidak layak, serta kasus hukum yang tidak mendapatkan pembelaan yang adil,” urai Arzeti.

    Arzeti mendesak Pemerintah untuk melakukan sejumlah hal sebelum membuka kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Hal yang paling utama adalah agar Pemerintah memastikan Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan seluruh kasus-kasus PMl yang bermasalah secara transparan dan adil.

    “Pemerintah juga harus menuntut adanya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak PMI, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” papar Arzeti.

    “Kemudian penting juga bagi Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Arzeti menegaskan perlindungan terhadap PMI juga sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat banyak WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya yang terkait dengan jaringan scam di Myanmar dan Thailand di mana mereka berangkat secara ilegal.

    “Kita juga pernah mendengar cerita dari korban TPPO di Thailand dan Myanmar, anak-anak muda dari sejumlah daerah yang ahli komputer atau IT, terutama lulusan SMA,” sebut Arzeti.

    Diketahui, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut pemerintah akan mencabut moratorium dan segera meneken kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman TKI. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dia mengatakan kerja sama dengan Saudi dimoratorium atau dihentikan sejak 2015. Namun, katanya, kondisi itu membuat risau.

    “Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” ujarnya.

    Karding mengatakan moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga negara Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujar Karding.

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 8 Update Rusia: Trump Juru Kunci, Perang Ukraina Bakal Berakhir?

    8 Update Rusia: Trump Juru Kunci, Perang Ukraina Bakal Berakhir?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki babak baru. Kedua negara tetangga dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk “menghilangkan penggunaan kekuatan” di Laut Hitam setelah melakukan pembicaraan paralel dengan negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi.

    Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Rabu (26/3/2025).

    Gedung Putih: AS-Rusia Sepakat Melakukan Pelayaran Aman di Laut Hitam

    Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Rusia dan AS telah sepakat selama pembicaraan “tingkat teknis” di ibu kota Saudi, Riyadh “untuk memastikan pelayaran yang aman” di Laut Hitam.

    “Amerika Serikat akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk, menurunkan biaya asuransi maritim, dan meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi tersebut,” kata pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera.

    Dikatakan juga bahwa AS dan Rusia sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah untuk melaksanakan perjanjian Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin “untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina”.

    “Amerika Serikat dan Rusia akan terus berupaya untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan abadi. Amerika Serikat menegaskan kembali perintah Presiden Donald J. Trump bahwa pembunuhan di kedua belah pihak dalam konflik Rusia-Ukraina harus dihentikan, sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian perdamaian yang langgeng,” dokumen itu menambahkan.

    Laporan Intelijen: Kelanjutan Perang Rusia di Ukraina Berisiko Bagi AS

    Rusia tidak akan mampu meraih “kemenangan total” di Ukraina, tetapi tetap mempertahankan momentum di negara yang dilanda perang itu, menurut laporan badan intelijen AS.

    Kelanjutan perang melanggengkan risiko strategis bagi AS berupa eskalasi yang tidak diinginkan, potensi penggunaan senjata nuklir, Penilaian Ancaman Tahunan oleh komunitas intelijen AS.

    Laporan itu juga mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah memberi Moskow “banyak pelajaran mengenai pertempuran melawan senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar”.

    Rusia Klaim Tembak Jatuh Bom Berpemandu Buatan AS dan 92 Pesawat Nirawak

    Sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh bom udara berpemandu JDAM buatan AS dan 92 pesawat nirawak jenis pesawat Ukraina selama 24 jam terakhir, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

    Kami telah melaporkan sebelumnya bahwa Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 139 pesawat nirawak dan rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan oleh Rusia selama serangan semalam yang melukai dua orang dan merusak fasilitas penyimpanan.

    Uni Eropa Akan Meningkatkan Pertahanan Gegara Rusia

    Eropa harus memperoleh segala cara untuk mempertahankan diri dari agresi militer, kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Ia menambahkan bahwa perdamaian tanpa pertahanan adalah ilusi.

    “Jika Rusia menganggap bahwa perbatasan Ukraina hanyalah garis pada peta, mengapa harus menghormati perbatasan negara lain?” katanya.

    Menurutnya, Rusia saat ini melihat perbatasan sebagai ‘garis pada peta’, sehingga negara Eropa lain harus bersiap mempertahankan wilayahnya.

    Putin Berharap ‘Banyak Konsesi’ Atas Keinginan Trump Akhiri Perang Ukraina

    Lawrence Korb, mantan asisten menteri pertahanan AS, mengatakan Presiden AS Donald Trump merasa bahwa ia dapat mengakhiri perang di Ukraina dan memperbaiki hubungan dengan Rusia.

    “Namun pertanyaannya adalah kesepakatan apa pun yang ia setujui, apakah Ukraina akan menerimanya, karena Trump cenderung menyerah pada banyak tuntutan Rusia,” katanya kepada Al Jazeera dari Delaware.

    “Putin merasa bahwa Trump sangat menginginkan kesepakatan itu sehingga ia akan membuat banyak konsesi yang mungkin tidak ingin disetujui Ukraina.”

    Ia mengatakan bahwa penting bagi Trump “untuk menjelaskan kepada Rusia bahwa jika mereka tidak terus bergerak di jalur untuk menghentikan operasi militer di Ukraina, AS akan meningkatkan bantuan ke Ukraina”.

    Ukraina Tangkap Prajurit yang Dituduh Mengirim Lokasi Pasukan ke Rusia

    Dinas keamanan SBU Ukraina menuduh prajurit yang ditahan itu mengirim posisi militer Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Kursk, ke Moskow, yang memungkinkan serangan lebih lanjut.

    “Saat berada di garis depan, ‘mata-mata’ itu sedang mempersiapkan koordinat untuk serangan rudal dan bom penyerang ke lokasi pasukan Ukraina,” kata SBU.

    Prajurit itu, yang ditangkap di wilayah Sumy, Ukraina, telah direkrut secara daring oleh intelijen militer Rusia, kata SBU.

    Rusia Tuduh Ukraina Melakukan Serangan Terhadap Infrastruktur Energi

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan militer Ukraina melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi energi sipil kemarin, meskipun ada moratorium penargetan infrastruktur energi.

    Menurut kementerian, targetnya meliputi: stasiun distribusi gas di kota Svatovo yang diduduki Rusia; fasilitas penyimpanan gas bawah tanah di Krimea yang diduduki Rusia; dan cabang perusahaan listrik Rusia Rosseti di kota Krasnodar, Rusia, yang memutus saluran listrik tegangan tinggi.

    Pernyataan kementerian yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS mengatakan bahwa dengan “melanjutkan serangan harian terhadap infrastruktur energi Rusia”, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy “menegaskan ketidakmampuannya untuk bernegosiasi”.

    Rusia telah berulang kali menyerang infrastruktur energi Ukraina dengan rudal dan pesawat nirawak selama perang, terkadang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas. Hingga Mei 2024, serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari US$1 miliar, menurut Menteri Energi Herman Halushchenko.

    Rusia Klaim Kembali Merebut Dua Desa Ukraina

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai Myrne di wilayah Donetsk di Ukraina timur dan Mali Scherbaky di wilayah Zaporizhia di Ukraina tenggara.

    Al Jazeera melaporkan pasukan Rusia juga telah maju lebih jauh menuju kota Kostyantynivka di Donetsk. Rusia saat ini menduduki sekitar 20 persen wilayah Ukraina.

     

    (fab/fab)

  • AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mengenai gencatan senjata perang Ukraina telah selesai.

    Dikatakan, perundingan berlangsung selama 12 jam.

    Dikutip dari TASS, perundingan yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagian.

    Fokus utama pada penghentian serangan terhadap pengiriman di Laut Hitam.

    Hasil perundingan ini akan diumumkan dalam pernyataan bersama yang dijadwalkan pada Selasa (25/3/2025).

    Sebelum pertemuan dengan Rusia, delegasi AS juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Ukraina di Riyadh.

    Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menyebut pembicaraan dengan AS berlangsung produktif dan terfokus, terutama mengenai perlindungan infrastruktur sipil dan energi.

    Delegasi Ukraina dalam perundingan ini dipimpin oleh Umerov dan didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Karasevych, serta Wakil Menteri Energi, Mykola Kolisnyk.

    Menurut Ukrinform, negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Jeddah, di mana Ukraina menerima rencana gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS.

    Sebagai imbalannya, Washington berjanji mencabut suspensi bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Kyiv.

    Delegasi Rusia dan Agenda Perundingan

    Delegasi Rusia tiba di Riyadh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Rombongan Rusia dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Internasional di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Grigory Karasin.

    Ia didampingi oleh Sergey Beseda, penasihat Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

    Menurut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, salah satu isu yang dibahas dalam negosiasi ini adalah kemungkinan dimulainya kembali Inisiatif Gandum Laut Hitam 2022.

    Kesepakatan ini sebelumnya memungkinkan Ukraina mengekspor jutaan ton gandum melalui pelabuhan-pelabuhannya.

    Akan tetapi, Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2023 dengan alasan bahwa Barat gagal menepati komitmennya untuk meringankan sanksi terhadap ekspor pertanian dan pupuk Rusia.

    Selain itu, perundingan juga berfokus pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Laut Hitam, khususnya di Odesa, Kherson, dan Mykolaiv.

    Tidak Ada Terobosan Besar yang Diharapkan

    Meskipun perundingan berlangsung lama, berbagai pihak meragukan adanya terobosan besar dari pertemuan ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa tidak ada ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan di Riyadh.

    Menurut analis Ukraina, Oleksiy Melnyk, kurangnya rasa saling percaya antara Moskow dan Kyiv membuat negosiasi damai tetap sulit tercapai.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan harapannya agar kesepakatan mengenai pembagian pendapatan atas mineral Ukraina dapat segera diselesaikan.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang berdiskusi dengan Kyiv mengenai kemungkinan perusahaan AS memiliki pembangkit listrik Ukraina.

    Gencatan Senjata 30 Hari yang Rawan Dilanggar

    Sebelumnya, setelah pembicaraan terpisah dengan Trump, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kesepakatan ini mencakup komitmen kedua belah pihak untuk tidak menyerang infrastruktur energi satu sama lain.

    Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling menuduh telah melanggar moratorium tersebut.

    Pejabat Ukraina menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rusia.

    Sebaliknya, Kremlin mengklaim Rusia masih mematuhi kesepakatan tersebut meskipun Kyiv terus melakukan serangan terhadap fasilitas energi di wilayahnya.

    Serangan Tetap Berlangsung di Tengah Negosiasi

    Bahkan saat negosiasi berlangsung, serangan militer di Ukraina tetap berlanjut.

    Rusia melancarkan serangan udara ke Kyiv untuk ketiga malam berturut-turut, menyebabkan satu orang terluka dan merusak beberapa rumah di sekitar ibu kota Ukraina.

    Dikutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengecam tindakan Rusia.

    Dia menegaskan kalau Moskow seharusnya menghentikan serangannya daripada “membuat pernyataan kosong tentang perdamaian.”

    Serangan rudal Rusia di Sumy juga melukai hampir 90 orang, termasuk 17 anak-anak, serta merusak sebuah sekolah dan rumah sakit.

    Di sisi lain, serangan siber yang diduga berasal dari Rusia melumpuhkan sistem tiket daring layanan kereta api Ukraina, yang disebut sebagai upaya “mendestabilisasi” situasi di negara tersebut.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menjatuhkan 227 pesawat tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir.

    Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi gas Valuika di wilayah Belgorod dan mencoba menyerang ladang kondensat gas Glebovskoye di Krimea.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi, Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

    Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

    Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

    “Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebutkan isu-isu lain yang menurutnya sedang dibahas. Isu-isu tersebut diharapkan Washington akan membantu membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang lebih luas.

    “Kita sedang berbicara tentang wilayah sekarang. Kita berbicara tentang garis demarkasi, berbicara tentang listrik, kepemilikan pembangkit listrik,” ujar Trump.

    Pekan lalu, Rusia menolak usulan Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari di Ukraina. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu sejauh ini hanya menyetujui moratorium serangan terhadap infrastruktur energi.

    Putin Masih Emosi

    Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

    “Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

    “Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

    “Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

    Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

     

    (luc/luc)

  • Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi, Komisi IX DPR: Ingat, Devisa Tak Sebanding Nyawa! – Halaman all

    Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi, Komisi IX DPR: Ingat, Devisa Tak Sebanding Nyawa! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Satgas PMI DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, dengan tegas mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

    Menurutnya, perlindungan terhadap keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama pemerintah.

    Dan pemerintah harus memastikan ada jaminan nyata terlebih dahulu sebelum melanjutkan penempatan pekerja Indonesia di Arab Saudi.

    “Kami di PKB meminta pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium PMI ke Arab Saudi. Dulu kita ingat betul moratorium itu dilakukan karena PMI kita banyak yang tidak terlindungi, kasus demi kasus menerpa mereka. Lah, sekarang malah mau dibuka, padahal solusinya belum jelas,” ujar Nihayatul yang akrab disapa Ninik, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, yang diberlakukan sejak 2015, dilatarbelakangi banyaknya kasus pelanggaran hak dan perlakuan buruk terhadap pekerja migran Indonesia, seperti perbudakan, kekerasan fisik dan seksual, bahkan ancaman hukuman mati.

    Ninik menegaskan, pembukaan kembali moratorium ke Arab Saudi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan setelah adanya jaminan perlindungan yang jelas.

    “Masalah-masalah yang dihadapi PMI kita di Arab Saudi masih banyak. Jangan sampai moratorium dibuka sebelum kita memastikan perlindungan mereka. Ingat, devisa itu tak sebanding dengan nyawa dan keselamatan mereka!” tegas Ninik.

    “Tentu pelindungan PMI itu yang utama. Bagaimana manajemennya di sana, apakah benar-benar sudah siap menerima PMI kita, bagaimana jika nanti ada persoalan, penyelesaiannya bagaimana, itu harus dipastikan dulu,” ujarnya.

    Ratih terlihat menangis bercerita meminta dipulangkan karena sudah tidak kuat menahan siksaan dari anak majikannya di Arab Saudi. (Tangkapan layar video)

    Ninik juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang disusun pada 2021, namun belum serius diimplementasikan.

    SPSK bertujuan mengintegrasikan penempatan PMI melalui jalur pemerintah, bukan individu atau agen, agar lebih terkontrol dan aman.

    “Kita sebenarnya sudah punya SPSK yang disusun sebagai salah satu solusi dan evaluasi moratorium PMI ke Arab. Tapi, sejauh ini enggak pernah serius diimplementasikan, begitu juga pemerintah Arab Saudi seperti tidak mau menerapkannya,” ujarnya.

    “Pemerintah harus serius menerapkan SPSK. Ini adalah solusi yang sudah disusun untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan PMI. Jika kita benar-benar peduli, kita harus pastikan sistem ini dijalankan dengan benar, bukan sekadar membuka moratorium tanpa jaminan,” ujar Ninik.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesepakatan atau kerja sama antar pemerintah (G-to-G) dalam pembukaan moratorium ini, yang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas. Hal ini termasuk memastikan bahwa pemberi kerja di Arab Saudi berbadan hukum, hak dan kewajiban yang jelas, serta penyelesaian masalah yang transparan.

    “Misalnya dengan memastikan pemberi kerjanya berbadan hukum, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian permasalahan, perjanjian kerja, lalu tata cara monitoring dan evaluasinya bagaimana. Ini harus dipastikan dulu,” ungkapnya.

    “Yang enggak kalah penting itu adalah pembentukan Tim Pengawasan Khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi kebijakan di lapangan, termasuk pemantauan terhadap kondisi PMI di Arab Saudi. Sejauh ini kan belum ada,” sambungnya

    Moratorium PMI ke Arab Saudi sempat diberlakukan selama 10 tahun karena masalah keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

    Namun, dengan adanya janji dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, Presiden Prabowo telah merestui pencabutan moratorium tersebut

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang mengungkapkan adanya kesepakatan mengenai gaji minimal dan perlindungan asuransi bagi PMI.

    Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi rencananya akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kesepakatan ini. Jika semuanya berjalan lancar, tahap awal pemberangkatan PMI ke Arab Saudi akan dimulai pada Juni 2025.

    Namun, Ninik tetap menekankan, keputusan ini tidak boleh terburu-buru.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap PMI yang berangkat ke Arab Saudi mendapat pelindungan yang layak dan sesuai dengan janji yang diberikan,” pungkasnya.

  • Puluhan Ribu Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan Kerja Ilegal di 3 Negara Ini – Page 3

    Puluhan Ribu Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan Kerja Ilegal di 3 Negara Ini – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah berencana membuka kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015. Karding mengatakan Prabowo menyetujui penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dibuka kembali.

    Hal ini disampaikan Karding usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita, Kementerian P2MI, untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia,” kata Karding usai pertemuan.

    Menurut dia, moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya.

    Oleh karena itu, Kementerian P2MI berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.

    “Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” jelasnya.

    Karding menyampaikan Prabowo menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Prabowo juga meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera disiapkan.

    “Beliau Alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200-250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal,” ungkapnya.

  • Update Perang Ukraina: Putin Ngamuk-Zelensky Tembak RS

    Update Perang Ukraina: Putin Ngamuk-Zelensky Tembak RS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, pertempuran masih membara di antara keduanya. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Kamis (20/3/2025):

    1. Putin Ngamuk

    Rusia dilaporkan telah meluncurkan 171 serangan drone ke wilayah Ukraina, Rabu (20/3/2025) malam waktu setempat. Hal ini dilaporkan langsung oleh militer Kyiv.

    Dalam pengumumannya, Angkatan Udara Ukraina mengklaim dari jumlah tersebut, 75 drone berhasil dilumpuhkan. Selain itu, ada 63 lainnya yang hilang dari radar tanpa menimbulkan kerusakan.

    “Sepanjang malam musuh meluncurkan 171 serangan drone,” ujar militer Kyiv dikutip AFP.

    2. Drone Ukraina Hajar RS Rusia

    Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka menghancurkan 132 pesawat nirawak Ukraina yang diluncurkan dalam serangan semalam di beberapa wilayah di seluruh negeri.

    “Selama semalam, sistem pertahanan udara yang bertugas menghancurkan 132 kendaraan udara nirawak Ukraina,” kata Kementerian Pertahanan Moskow dalam sebuah posting Telegram.

    Walau begitu, muncul laporan terkait adanya kerusakan sebuah rumah sakit di kota Engels, Rusia bagian tengah, akibat serangan pesawat nirawak Ukraina. Ibu kota daerah di dekatnya, Saratov, juga menjadi sasaran.

    Gubernur Roman Busargin mengunggah gambar di akun Telegram miliknya pada Kamis pagi, yang memperlihatkan rumah sakit tersebut dengan jendela-jendela yang pecah. Seorang wanita dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Selain pecahan kaca, pipa oksigen juga pecah.

    “Untuk sementara, pasien gawat darurat yang datang dialihkan ke fasilitas lain,” kata gubernur tersebut. Ia menekankan bahwa insiden tersebut “tidak akan mempengaruhi kualitas perawatan medis yang diberikan di rumah sakit tersebut”.

    3. Rusia dan Ukraina Saling Bertukar Tawanan Perang

    Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran tawanan perang (POW) menyusul negosiasi gencatan senjata baru-baru ini antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump.

    Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Rabu bahwa 175 tentara telah dikembalikan dari wilayah yang dikuasai Kyiv. Sebagai gantinya, Moskow telah mengirim kembali sejumlah tentara Ukraina yang ditangkap, serta 22 prajurit yang terluka parah, sebagai tanda niat baik.

    Kementerian tersebut menambahkan bahwa pertukaran tersebut dimediasi oleh Uni Emirat Arab dan bahwa tentara Rusia yang dibebaskan saat ini berada di negara tetangga Belarus. Ditambahkan pula bahwa mereka akan segera dipindahkan ke negara asal mereka untuk perawatan dan rehabilitasi.

    Pertukaran tawanan perang diumumkan pada hari Selasa menyusul panggilan telepon antara Trump dan Putin. Setelah percakapan hampir 2,5 jam, Kremlin mengatakan Rusia akan menangguhkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari dan menyatakan bahwa Moskow dan Kiev akan melakukan pertukaran tahanan.

    4. Zelensky Buat Janji Kemenangan 

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Rabu menegaskan kembali janjinya untuk meraih kemenangan atas Rusia. Hal ini dilontarkannya saat ia menggembar-gemborkan panggilan telepon yang akan datang dengan Presiden AS Donald Trump.

    Zelensky menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi pers bersama Presiden Finlandia Alexander Stubb, di mana ia menyatakan harapan bahwa Trump akan memberi pengarahan kepadanya mengenai pembicaraan hari Selasa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Hari ini saya akan melakukan kontak dengan Presiden Trump. Kami akan membahas rinciannya dengannya hari ini. Saya sedang memikirkan rincian langkah selanjutnya. Baiklah, dan saya pikir saya akan mendengar darinya rincian pembicaraannya dengan Putin,” kata Zelensky, menegaskan kembali tekadnya untuk meraih kemenangan.

    “Dan kita hidup, kita membela diri, kita bertahan hidup, kita berjuang untuk kedaulatan dan kemerdekaan kita. Dan kita pasti akan memenangkan perang ini,” tambahnya.

    5. Anak Buah Trump: Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Beberapa Pekan Lagi

    Utusan Khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, mengatakan kepada Bloomberg TV, bahwa gencatan senjata lengkap untuk konflik Ukraina dapat dilaksanakan dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini terjadi setelah dialog antara Putin dan Trump.

    “Presiden Trump dan Presiden Putin saling selaras, panggilan tersebut berorientasi pada hasil,” kata pejabat tersebut. “Saya sebenarnya berpikir dalam beberapa minggu, kita akan mencapai (gencatan senjata),” katanya kepada outlet tersebut.

    Witkoff mengonfirmasi bahwa kedua pemimpin telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi, baik dari Rusia maupun Ukraina, dan infrastruktur sipil. Trump dan Putin juga berjanji untuk bekerja menuju moratorium Laut Hitam atas serangan terhadap kapal angkatan laut dan kapal barang yang membawa gandum.

    “Saya berharap langkah-langkah awal ini akan berkembang menjadi gencatan senjata penuh, yang sedikit lebih rumit karena ada perbatasan sepanjang 2.000 kilometer, ada Kursk (Kawasan Rusia), dan ada banyak detail yang masuk ke dalamnya,” tambahnya.

    (sef/sef)