Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Presiden hormati kebijakan tarif Trump, tetapi sebut RI berdikari

    Presiden hormati kebijakan tarif Trump, tetapi sebut RI berdikari

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya menghormati kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi Prabowo yakin kepada kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

    Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya perundingan antara Indonesia dan AS, Presiden Prabowo menekankan Indonesia juga fokus membangun kemampuannya untuk bertahan, di antaranya dengan mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri.

    “Kita dihantam tarif berapa pun, kita akan berunding dan negosiasi. Kita hormati. Tetapi, kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu.

    Presiden melanjutkan dirinya optimistis Indonesia mampu membangun kekuatan di segala bidang, termasuk untuk swasembada pangan dan mencetak banyak lumbung pangan di dalam negeri.

    “Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta (belas) kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani! Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani,” kata Presiden.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor dasar 10 persen ke seluruh negara, dan tarif impor resiprokal ke sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Walaupun demikian, Pemerintah AS saat ini menetapkan moratorium untuk pengenaan tarif resiprokal ke banyak negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari.

    Pemerintah RI telah mengutus tim negosiasi untuk berunding mengenai penetapan tarif impor resiprokal itu, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Di Washington D. C., Menko Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Dagang AS (USTR) Jamieson Greer.

    Delegasi RI, yang dipimpin oleh Menko Airlangga, dan delegasi AS bersepakat untuk membahas negosiasi tarif secara intensif selama 60 hari ke depan terhitung sejak Minggu (20/4). Isu-isu yang dibahas dalam perundingan itu, antara lain mencakup perizinan impor, perdagangan digital dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections, kewajiban surveyor, serta ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor industri. Isu lainnya yang dibahas, yaitu implementasi tarif resiprokal, dan penguatan akses pasar kedua negara.

    Dalam pertemuannya dengan Lutnick, Airlangga menyampaikan sejumlah tawaran RI untuk AS, di antaranya Indonesia bersedia membeli LPG, gasoline, minyak mentah dari AS.

    “Indonesia juga berencana untuk membeli produk agrikultur, antara lain gandum, kacang kedelai, susu kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga saat jumpa pers di Washington D. C. pada Jumat (18/4) minggu lalu.

    Indonesia menjadi beberapa negara yang diterima oleh AS untuk negosiasi pengenaan tarif resiprokal. Selain Indonesia, AS juga saat ini bernegosiasi dengan Vietnam, Jepang, dan Italia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Suci Nurhaliza
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imbas Harga Mahal dan Stok di Dalam Negeri Langka, Pemerintah Bakal Atur Kebijakan Ekspor Kelapa – Halaman all

    Imbas Harga Mahal dan Stok di Dalam Negeri Langka, Pemerintah Bakal Atur Kebijakan Ekspor Kelapa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah disebut akan mengatur kebijakan ekspor kelapa. Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga kelapa yang terus terjadi dan makin langkanya stok di pasar dalam negeri.

    Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan global, yang membuat banyak pengusaha lebih memilih mengekspor kelapa ke luar negeri daripada menjualnya di dalam negeri.

    Akibatnya, pasokan kelapa dalam negeri menipis dan harga melonjak tajam.

    Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa hasil rapat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan memutuskan perlunya pengaturan ekspor kelapa.

    Rapat tersebut dihadiri oleh kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

    “Pemerintah akan mengatur kebijakan untuk ekspor kelapa. Apakah itu melalui pembatasan, apakah itu melalui tarif dan sebagainya, ini yang diatur oleh pemerintah,” kata Adhi kepada Tribunnews, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Adhi menjelaskan bahwa lonjakan harga kelapa telah menyulitkan pelaku industri. Beberapa bahkan terpaksa menghentikan operasional karena tidak bisa mendapatkan bahan baku.

    Bukan hanya industri, kata Adhi, tetapi konsumen juga terdampak. Di pasar, berdasarkan informasi yang ia terima, harga kelapa sudah tembus Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu usulan dari asosiasi petani kelapa untuk menyusun kebijakan yang diperlukan.

    Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penetapan pembelian kelapa dari petani dengan harga wajar dan bahkan di atas rata-rata harga normal sebelumnya.

    “Jadi sudah usulkan juga harga pembelian di sekitar Rp 5 ribu dan petani harusnya sudah cukup bagus juga karena sudah jauh di atas harga yang normal atau yang dulu,” ucap Adhi.

    “Sehingga, pengusaha melihat bahwa ini menaikkan nilai jual hasil pertanian, tapi kami juga tidak terlalu berat dalam menghasilkan produk yang berdaya saing dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa selama enam bulan.

    Permintaan ini diajukan menyusul lonjakan harga dan kelangkaan kelapa di pasar dalam negeri.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja menjelaskan bahwa tingginya permintaan global menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor kelapa dari Indonesia.

    Hal itu berdampak pada pasokan dalam negeri yang semakin menipis, sekaligus mendorong harga kelapa melonjak tajam.

    “Demand terhadap produk olahan kelapa itu memang lagi trendnya positif. Jadi banyak kelapa yang memang diekspor. Demand produk olahan kelapa meningkat di seluruh dunia. Jadi diekspor kelapa ke China dan Malaysia,” kata Rudy kepada Tribunnews, Senin (21/4/2025).

    Selain faktor ekspor, ia juga mengungkap bahwa menurunnya produksi kelapa akibat kemarau panjang akhir tahun lalu turut memperburuk kondisi.

    Produksi kelapa, kata Rudy, turun hingga 60 persen, yang menyebabkan harga di pasar tradisional kini mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Rudy pun mengusulkan moratorium ekspor kelapa selama enam bulan ke depan kepada pemerintah. Ia yakin ini bisa memulihkan produksi dan mengembalikan ketersediaan stok di dalam negeri.

    “Dalam 6 bulan itu kami perkirakan kelapa sudah berbunga lagi. Sekarang yang dipanen itu kelapanya belum benar-benar matang, sudah dipetik untuk mereka ekspor,” ucap Rudy.

    “Jadi kami mengharapkan 6 bulan, harapannya pohon kelapa mulai berbunga agar bisa menjadi buah,” jelasnya.

    Moratorium ini juga dinilai bisa membantu industri pengolahan kelapa di dalam negeri yang kini kesulitan mendapatkan bahan baku.

    Menurut Rudy, perkirakan produksi bisa mulai membaik lagi pada akhir tahun, sekitar September hingga Desember.

    “Perkiraan membaiknya sekitar di akhir tahun. September, Oktober, November, mungkin Desember itu mulai membaiknya,” katanya.

    Ia menyebut telah menyampaikan usulan moratorium kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.

    Rudy menyebut pemerintah memberikan respons positif, tetapi mereka tetap perlu melakukan kajian lebih lanjut.

    “Sejauh ini mereka di depan kami ya oke, setuju untuk melakukan moratorium, tapi kan mereka juga perlu ada kajian lebih lanjut. Itu yang mereka sampaikan. Dia bilang kajian perlu proses. Kami industri kan hanya bisa memohon aja kepada pemerintah,” ujar Rudy.  

  • Harga Kelapa Melonjak, Prabowo Minta Produksi di Dalam Negeri Digenjot, Mentan Lakukan Pemetaan – Halaman all

    Harga Kelapa Melonjak, Prabowo Minta Produksi di Dalam Negeri Digenjot, Mentan Lakukan Pemetaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap Presiden Prabowo Subianto meminta agar produksi kelapa di dalam negeri ditingkatkan.

    Saat ini, harga kelapa di dalam negeri tengah mengalami kenaikan. Stoknya juga sedang langka.

    Amran mengatakan telah memetakan daerah-daerah tempat produksi kelapa bakal digenjot. Namun, kini ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo.

    “Kami mau menggenjot produksi kelapa. Bapak presiden sudah minta dikembangkan. Kami sudah petakan [daerah-daerahnya], tinggal menunggu [arahan],” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Adapun menurut Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, saat ini kelapa tengah memiliki permintaan global yang tinggi.

    Itu menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor kelapa dari Indonesia, yang pada ujungnya berdampak terhadap pasokan dalam negeri yang semakin menipis, sekaligus mendorong harga kelapa melonjak tajam.

    “Demand terhadap produk olahan kelapa itu memang lagi trendnya positif. Jadi banyak kelapa yang memang diekspor. Demand produk olahan kelapa meningkat di seluruh dunia. Jadi diekspor kelapa ke China dan Malaysia,” kata Rudy kepada Tribunnews, Senin (21/4/2025).

    Selain faktor ekspor, ia juga mengungkap bahwa menurunnya produksi kelapa akibat kemarau panjang akhir tahun lalu turut memperburuk kondisi.

    Produksi kelapa, kata Rudy, turun hingga 60 persen, yang menyebabkan harga di pasar tradisional kini mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Perusahaan industri pengolahan kelapa nasional pun mulai merumahkan pegawainya karena kekurangan bahan baku.

    “Kami sudah berapa ribu karyawan yang sudah dirumahkan dari pihak industri pengolahan kelapa karena kurangan bahan baku,” kata Rudy.

    Meskipun tidak menyebutkan angka pasti, Rudy mencontohkan salah satu perusahaan besar di sektor ini, Sambu Group, yang telah merumahkan sekitar 3.500 karyawan.

    Dari situ, ia memperkirakan total pekerja yang terdampak di satu industri bisa mencapai 10 ribu orang.

    Kondisi ini, menurut Rudy, diperparah dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga mengandalkan bahan baku kelapa, ikut terdampak dari kondisi kekurangan bahan baku ini.

    Banyak pelaku UMKM kini disebut tidak sanggup lagi melanjutkan produksi, bahkan terpaksa menutup usahanya.

    “Untuk Sambu Group saja kurang lebih 3.500. Belum lagi industri-industri yang padat karya, yang UMKM itu, sudah gulung tikar. UMKM sudah enggak sanggup [melakukan produksi, red],” ujar Rudy.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan serupa mengenai harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

    Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

    Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

    “Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

    Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

    “Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik,” ujar Budi. 

  • Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Jadi Alat Tawar Rusia ke AS

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina adalah alat tawar berharga bagi Rusia dalam negosiasi besar dengan Amerika Serikat (AS).

    Begitu kira-kira kesimpulan dari ulasan yang dilansir media independent Rusia, TMT, Senin (21/4/2025) mengenai wacana gencatan senjata yang digaungkan AS dalam perang Rusia-Ukraina.

    Ada misi besar Rusia dalam negosiasi ini, bukan sekadar berhentinya perang.

    Moskow ingin menciptakan equilibrium (keseimbang) baru dunia di mana isi dan dominasinya tak melulu soal AS, Barat, dan sekutu mereka.

    Sebagai garis bawah, hipotesis ulasan ini bersandar kalau Rusia, sebagai pihak yang melakukan invasi (Moskow lebih suka memilih diksi Operasi Militer Khusus), adalah pihak yang cenderung dominan dalam perang.

    Sementara Ukraina, yang terbukti sudah keliling ‘memohon’ bantuan dari negara-negara Barat, adalah pihak yang terpojok.

    Terlebih saat AS saat ini dipimpin Donald Trump yang menggaungkan kebijakan ‘cuan’, ‘pelit.’ dan ‘kencangkan ikat pinggang’ demi frasa ‘Make America Great Again’.

    “Saat Moskow mempersiapkan kemungkinan negosiasi dengan Washington yang bertujuan mengakhiri invasi besar-besaran ke Ukraina, Moskow menginginkan hasil yang jauh lebih ambisius daripada sekadar gencatan senjata: penataan ulang lingkup pengaruh secara global,” kata ulasan tersebut.

    Dalam pandangan Kremlin, negosiasi semacam itu secara efektif berarti pengakuan AS atas dominasi Rusia di kawasan pasca-Soviet — termasuk Ukraina — dan, sampai batas tertentu, pengakuan atas pengaruhnya di Eropa.

    “Untuk mencapai tujuan tersebut, Kremlin kini tengah mencari insentif yang diyakininya dapat menarik — dan mempertahankan — perhatian Presiden AS Donald Trump, mulai dari kesepakatan tanah jarang dan pengaruh geopolitik di Iran dan Korea Utara hingga Trump Tower yang telah lama diimpikan Trump di Moskow,” kata ulasan tersebut menjelaskan tujuan besar Moskow dalam perundingan damai dengan Ukraina dengan AS sebagai penengah.

    Lima pejabat pemerintah Rusia saat ini, termasuk dua diplomat, tiga sumber yang dekat dengan Kremlin dan karyawan tiga perusahaan besar milik negara mengonfirmasi hal ini kepada TMT, semuanya berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

    “Yang terpenting adalah mereka (Amerika) tidak mencampuri urusan kami dan tidak memberi tahu kami cara hidup,” kata seorang pejabat senior Rusia yang memahami logika negosiasi Kremlin.

    “Mereka tidak menghalangi kami melakukan apa yang sedang kami lakukan.”

    Beberapa pejabat di Moskow juga membayangkan gerakan simbolis pengakuan sebagai bagian dari kesepakatan potensial — seperti kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Washington dan bertemu Trump di Gedung Putih.

    “Jika bos kami [Putin] sesekali datang ke Washington untuk bertemu dengan Trump — itu juga akan menyenangkan,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini.

    Meski begitu, para pejabat mengakui bahwa era pertemuan puncak besar — ​​seperti yang terjadi selama Perang Dingin atau tahun-tahun awal pasca-Soviet — telah berakhir. 

    “Sulit untuk mengandalkan itu sekarang,” kata pejabat pemerintah itu.

    DONALD TRUMP PRIMA – Presiden AS Donald Trump saat menghadiri UFC 314 pada Sabtu (13/4/2025) malam di Miami di Kaseya Center. (Tangkap layar YouTube TNT Sports)

    Mencari Leverage

    Kremlin, yang menyadari keterbatasan posisi negosiasinya, telah menugaskan pejabat dan pakar untuk menganalisis dan mengidentifikasi semua kemungkinan insentif yang dapat menarik minat Trump dan menjaga agar pembicaraan tidak menyempit menjadi agenda terbatas, cuma soal perdamaian dengan Ukraina.

    Menyusul kemenangan pemilu Trump pada bulan November, Kremlin memerintahkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyiapkan proposal terperinci untuk kerja sama ekonomi dengan Washington.

    “Pekerjaan berjalan lancar di pemerintahan, kementerian, dan perusahaan besar, termasuk di malam hari dan di akhir pekan: proposal sedang dipersiapkan di seluruh sektor ekonomi utama,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini kepada TMT. 

    “Rosatom dan Rosneft menyampaikan inisiatif mereka, dan (produsen emas) Polyus mengirimkan informasi intelijen terbaru tentang endapan emas ke Kremlin. Rusal dan entitas lain ikut bergabung,” kata pejabat itu.

    Dia menambahkan bahwa wakil kepala administrasi kepresidenan Maxim Oreshkin dan utusan khusus Putin, Kirill Dmitriev, termasuk di antara mereka yang mengoordinasikan upaya ini.

    Karyawan di tiga perusahaan besar milik negara dan sumber yang dekat dengan Kremlin mengonfirmasi hal ini.

    Pendekatan baru ini mencerminkan runtuhnya model kaku hubungan AS-Rusia sebelumnya. 

    Selama Perang Dingin, negara-negara adikuasa mempraktikkan “keterkaitan”, di mana isu-isu yang tampaknya tidak berhubungan menjadi konsesi dalam kerangka negosiasi yang lebih besar. 

    “Anda memberi kami gandum — kami akan memberi Anda lebih sedikit radikal di Amerika Latin. Anda memberi saya aspirin, saya memberi Anda Valocordin,” kata seorang diplomat senior Rusia mencontohkan model keluwesan yang coba dibangun Moskow dengan Washington.

    “Jika Anda memiliki berbagai macam masalah di atas meja, lebih mudah untuk menemukan keseimbangan dan menyeimbangkan asimetri,” kata diplomat itu.

    Namun tidak seperti era Perang Dingin, Rusia kini memegang lebih sedikit kartu.

    Perjanjian pengendalian senjata strategis yang pernah menjadi dasar dialog — dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik hingga New START — mulai terurai.

    Dengan berakhirnya New START pada Februari 2026, pembicaraan tentang perpanjangannya bahkan belum dimulai .

    “Dulu kami mengadakan pertemuan puncak, menandatangani perjanjian — pertama Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis (SALT), kemudian Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START). Seluruh ekosistem konsultasi dan mekanisme bersama dibangun di sekitar itu,” kenang seorang diplomat Rusia saat ini.

    “Ini meluncurkan mekanisme kerja sama antara Moskow dan Washington di berbagai bidang.”

    Saat ini, bangun rancang seperti itu sudah tidak ada lagi, dan pengendalian senjata hanya menarik minat Trump dalam konteks persaingannya dengan China.

    Akibatnya, Moskow dan Washington semakin melihat satu sama lain sebagai pesaing, bukan mitra. 

    “Kami bersaing di pasar hidrokarbon di Eropa, pasar makanan, dan penjualan senjata. Dan konfrontasi ini hanya akan semakin memanas,” kata seorang pejabat pemerintah Rusia.

    Kolase foto Vladimir Putin dan Donald Trump (TASS, Instagram Donald Trump)

    Ukraina Sebagai Alat Tawar-menawar

    Dengan sedikit daya ungkit yang tersisa, Moskow melihat perang di Ukraina sebagai alat tawar-menawar yang paling ampuh.

    Para pejabat Rusia pun berharap untuk memanfaatkan keinginan Trump untuk mengamankan gencatan senjata.

    “Kita perlu memeras Trump sebanyak mungkin, sambil menggantungkan kemungkinan gencatan senjata seperti wortel di hadapannya,” kata salah seorang peserta diskusi.

    Namun, tidak banyak ilusi tentang rapuhnya peluang ini.

    “Jendelanya mungkin tertutup rapat. Trump bisa kehilangan minat atau, lebih buruk lagi, menyimpan dendam,” para diplomat dan pejabat yang berbicara kepada TMT, sepakat.

    Namun, banyak pihak di Kementerian Luar Negeri Rusia dan pemerintahan pusat negara tersebut di Kremlin memiliki pandangan berbeda. 

    “Kami berada di jalur yang benar. Prioritasnya adalah mengkalibrasi ulang hubungan dengan Amerika Serikat — tugas yang sama sekali tidak sederhana — sambil menjaga dialog tentang Ukraina tetap berjalan,” kata seorang diplomat Rusia.

    “Dari sana, situasi di lapangan akan menentukan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, semuanya tentang waktu, kesabaran, dan tetap pada jalur.”

    Secara formal, Kremlin telah mengisyaratkan kesediaan untuk membuat konsesi.

    Pada bulan Maret, Putin setuju untuk mematuhi moratorium yang diusulkan Trump atas serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Namun, Rusia melanjutkan serangannya segera setelah moratorium berakhir pada tanggal 18 Maret.

    “Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang gencatan senjata pada tahap ini sama sekali tidak realistis,” kata Vasily Nebenzya, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, pada awal April.

    Para pejabat melihat dua skenario utama. Yang pertama adalah menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Trump dengan imbalan konsesi seperti pembatasan pengiriman senjata AS ke Ukraina.

    “Meskipun ini tidak berarti senjata tidak akan masuk melalui Eropa,” seorang diplomat Rusia memperingatkan.

    Yang kedua: jika perundingan gagal, salahkan Kiev. 

    “Jika Rusia menolak gencatan senjata, kita harus siap menghadapi front Barat yang bersatu lagi — dan dalam konfigurasi yang bahkan kurang menguntungkan bagi kita,” pejabat lainnya memperingatkan.

    Mengatur Umpan

    Banyak ide telah dilontarkan sebagai kemungkinan insentif untuk menarik Trump ke dalam kesepakatan, mulai dari memediasi negosiasi AS-Tiongkok hingga misi bersama ke Mars.

    Namun, Kremlin hanya memiliki sedikit kartu truf yang nyata dalam perundingan ini.

    Proposal ekonomi Rusia terlihat lemah. Bahkan di tahun-tahun terbaiknya, perdagangan AS-Rusia hampir tidak mencapai $45 miliar.

    Pada tahun 2024, perdagangan anjlok menjadi hanya $3,5 miliar, level terendah sejak 1992.

    Saat ini, Moskow hanya dapat menawarkan beberapa komoditas yang masih dibutuhkan AS: titanium untuk pembuatan pesawat terbang, uranium untuk energi nuklir, dan minyak mentah berat untuk kilang minyak di sepanjang Gulf Coast.

    Namun, seperti yang dikatakan seorang pejabat, komoditas ini “tidak akan menyelamatkan neraca perdagangan Amerika — dan karenanya tidak ada nilainya bagi Trump.”

    Rusia merupakan pemasok utama logam tanah jarang seperti skandium, itrium, dan lantanum, yang penting untuk sistem elektronik dan pertahanan. Namun, hal ini juga dianggap tidak cukup untuk membuka konsesi politik besar.

    Proyek regional kedua negara yang bisa dijajaki bersama, juga terbatas. 

    Washington ingin Rusia menghentikan pengiriman senjatanya ke Korea Utara dan mematuhi sanksi PBB — tetapi Moskow, yang telah berinvestasi dalam aliansi yang berkembang dengan Pyongyang, tidak berniat untuk menghentikan kerja samanya.

    Iran juga telah diusulkan sebagai saluran yang mungkin untuk keterlibatan, mengingat peran Rusia dalam mengelola bahan bakar nuklir bekas Teheran dan dukungannya terhadap program nuklir damainya.

    “Ada keyakinan bahwa Trump memiliki rasa hormat tertentu terhadap Putin. Dan bahwa perkataan Putin dapat memengaruhi keputusan Amerika [mengenai Iran],” kata seorang pejabat pemerintah Rusia. 

    Tetapi bahkan diplomat Rusia mengakui kalau peran Moskow dalam perundingan AS-Iran paling banter hanya marjinal.

    “Teheran selalu ingin berbicara langsung dengan Amerika dan juga takut ‘dikhianati’ oleh kami dalam sebuah tawar-menawar besar,” kata seorang diplomat Rusia.

    Usulan yang lebih realistis melibatkan koordinasi energi dan gerakan simbolis.

    Salah satu usulan: misi kemanusiaan di Gaza dengan memanfaatkan infrastruktur buatan Rusia di Suriah.

    Usulan lain akan melibatkan kerja sama informal di pasar minyak yang melibatkan AS, Rusia, dan Arab Saudi.

    “Di sini, tiga negarawan besar bisa tampil di panggung: pemimpin AS, Rusia, dan Arab Saudi,” kata seorang diplomat Rusia.

    Lalu ada ide Trump Tower di Moskow.

    Para pejabat bertukar pikiran untuk membangun Trump Tower setinggi 150 lantai di Kota Moskow, distrik bisnis ibu kota.

    Proyek tersebut dapat segera diluncurkan, dan Trump sendiri dapat berpartisipasi dalam peletakan batu pertama.

    “Kecepatan, dampak, dan daya tarik: itulah hal-hal yang secara intuitif dihargai Trump,” kata seorang sumber yang dekat dengan Kremlin. Terlebih lagi mengingat tim Trump dan pejabat Rusia telah membahas proyek ini sebelumnya, tambahnya.

    Afrika, yang selama ini tidak terlalu penting dalam kebijakan luar negeri AS, dianggap tidak mungkin menarik perhatian Trump.

    Misi gabungan ke Mars juga tidak dianggap realistis.

    Dalam semua proposal ini, Kremlin berpedoman pada satu aksioma: inisiatif harus disesuaikan secara pribadi dengan Trump, dapat dicapai dalam satu masa jabatan, dan menawarkan daya tarik media yang kuat.

    “Tanpa itu, adalah naif untuk mengharapkan kemajuan apa pun,” kata seorang pejabat senior Rusia.

     

    (oln/tmt/*)

  • Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

    Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

    Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

    “Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (21/4/2025).

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

    Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

    “Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik,” ujar Budi.

    Belakangan ini, kenaikan harga kelapa sedang menjadi sorotan. Di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga kelapa parut melambung tinggi hingga Rp 40 ribu per kg.

    “Mahal banget, padahal ini buat jualan. Satu kilogram harganya Rp 40 ribu, padahal biasanya Rp 7.000- Rp 8.000,” kata Kasmini, warga Mejasem Tegal, kepada tribunjateng.com, Selasa (15/4/2025).

    Pedagang kelapa parut, Somirin (70) mengungkapkan, kelapa hingga saat ini masih langka.

    Ia sendiri kekurangan stok. Dari yang biasanya sebulan bisa menstok sampai 1.000 butir, kini pengiriman per 200 butir jika ada.

    “Malah lebih mahal sekarang. Saya lebaran jual Rp 35 ribu per kilogram, sekarang Rp 40 ribu per kilogram. Untuk yang per butir harganya Rp 20 ribu,” ungkapnya.

    Somirin mengatakan, kenaikan harga ini sudah bertahan dua bulan sejak sebelum Ramadan.

    Saat normal harga kelapa parut per kilogramnya hanya Rp 20 ribu.

    Kemudian yang dijual per butir hanya sekira Rp 8.500- Rp 9.000.

    “Penjualan di masyarakat juga menurun. Saya biasanya jual 100 butir per hari, kini hanya sekira 70 butir,” jelasnya.

    Sementara itu, di Purwakarta, Jawa Barat, kelapa parut biasanya dijual seharga Rp8 ribu per butir, kini kelapa parut ukuran besar menembus angka Rp25 ribu per butir.

    Kenaikan harga ini tak hanya dikeluhkan pembeli, tapi juga pedagang yang mengalami penurunan omzet drastis hingga 50 persen.

    Pantauan Tribunjabar.id di Pasar Rebo, Rabu (16/42025), menunjukkan lonjakan harga yang sudah mulai terasa sejak menjelang Lebaran, namun kini kian tak terkendali.

    Pembeli, terutama pelaku UMKM seperti penjual kue tradisional, kelimpungan karena tak bisa mengurangi penggunaan kelapa demi menjaga kualitas rasa.

    “Mau tidak mau tetap beli meski mahal. Kalau takaran dikurangi, rasa kue bisa berubah dan pelanggan kecewa,” ujar Yayah, salah satu penjual kue di Purwakarta, Rabu (16/4/2025).

    Menurut pedagang, mahalnya harga kelapa parut disebabkan oleh minimnya pasokan.

    Mereka harus bersaing dengan sesama pedagang, bandar, hingga pabrik pengolahan yang juga membutuhkan kelapa dalam jumlah besar.

    Saat ini, kelapa ukuran kecil dijual Rp15 ribu per butir, sementara ukuran besar tembus Rp25 ribu.

    “Biasanya bisa jual sampai 700 butir per hari, sekarang maksimal cuma 400. Omset turun hampir setengahnya,” kata Sopyan, pedagang kelapa di Pasar Rebo.

    Baik pedagang maupun pembeli berharap harga kelapa segera kembali stabil agar roda usaha dan konsumsi masyarakat tidak terganggu lebih lama. 

  • PDGI Tegaskan Tukang Gigi Tidak Bisa Praktik Medis Seperti Dokter Gigi – Halaman all

    PDGI Tegaskan Tukang Gigi Tidak Bisa Praktik Medis Seperti Dokter Gigi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) menegaskan, tukang gigi tidak boleh menyentuh praktik medis yang biasa yang dilakukan oleh dokter gigi.

    Hal ini merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin, yang menyinggung tentang peningkatan kompetensi tukang gigi di tengah meningkatnya permasalahan gigi di masyarakat.

    Ketua PB PDGI drg. Usman Sumantri menuturkan, tukang gigi merupakan praktik tradisional yang berkembang di masyarakat.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014, mereka hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sederhana tanpa tindakan medis, dan dengan izin praktik tertentu.

    “Tukang gigi bukan bagian dari tenaga kesehatan resmi, tidak menempuh pendidikan kedokteran gigi, dan tidak dibekali pemahaman tentang anatomi, patologi, serta pengendalian infeksi. Kami menilai bahwa memperluas kewenangan tukang gigi hingga menyentuh ranah tindakan medis bukan solusi tepat, melainkan langkah mundur dalam sistem pelayanan kesehatan,” tutur dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Namun di satu sisi, kekurangan tenaga dokter gigi memang menjadi persoalan serius, terutama di daerah terpencil kepulauan dan perbatasan.

    Saat ini, Indonesia kekurangan lebih dari 10.000 dokter gigi. Dari 32 fakultas kedokteran gigi yang aktif, hanya sekitar 2.650 lulusan dihasilkan per tahun. Bahkan, enam fakultas kedokteran gigi baru belum meluluskan satu pun dokter.

    Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya jumlah, melainkan distribusi.

    Rasio satu dokter gigi umum melayani lebih dari 5.000 penduduk, sementara dokter gigi spesialis bahkan melayani hingga 55.000 penduduk.

    Dokter Usman mengatakan, kesehatan gigi dan mulut adalah masalah sistemik.

    Kesehatan gigi bukan hanya urusan mulut. Bukti ilmiah semakin kuat menunjukkan keterkaitan erat antara penyakit gigi dan berbagai penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan kehamilan berisiko.

    “Tingginya angka kejadian masalah gigi yang menempati urutan teratas dalam hasil skrining kesehatan nasional menjadi sinyal bahwa sistem pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi oral dalam pendekatan promotif dan preventif,” ungkap drg Usman.

    Data menunjukkan dari 57,6 persen penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut, tetapi hanya 10,2 persen yang mendapatkan perawatan dari tenaga medis gigi.

    Rekomendasi PB PDGI untuk Tangani Kasus Gigi yang Tinggi

    PB PDGI mengajak Kementerian Kesehatan mewujudkan Revolusi Kesehatan Gigi Nasional untuk bersama-sama mengakselerasi integrasi dimensi oral health dalam kebijakan kesehatan nasional.

    1. Peningkatan literasi kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan berbasis komunitas, bekerja sama dengan kader, perawat gigi, dan bidan.

     

    2. Penugasan strategis dokter gigi pasca-internship di daerah prioritas dengan insentif dan jaminan karier.

    3. Pemanfaatan teledentistry dan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat terpencil secara efisien.

     

    4. Menambah kuota dan fasilitas pendidikan dokter gigi spesialis dan Meningkatkan kapasitas pendidikan kedokteran gigi dan mempercepat moratorium pembukaan FKG baru (sudah dilakukan moratorium oleh pemerintah)

     

    5. Pendidikan berkelanjutan dan redistribusi tenaga spesialis secara adil dan berbasis kebutuhan. Pelaksanaan SIP yang berbasis data kebutuhan tenaga kesehatan, seperti diatur dalam Pasal 263 UU No. 17/2023.

     

    6. Pelatihan dasar promotif-preventif bagi kader dan tenaga pendukung, dengan pengawasan dokter gigi untuk memperluas jangkauan tanpa mengorbankan mutu.

     

    7.  Program pendidikan berkelanjutan, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi yang sudah ada dengan kewenangan tambahan hanya pada daerah-daerah yang belum ada dokter gigi spesialis

     

    “Dengan solusi yang berbasis regulasi, bukannya kompromi terhadap mutu, PB PDGI yakin pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa harus mengorbankan keselamatan pasien. Tukang gigi adalah bagian dari sejarah sosial kita, namun bukan jawaban atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional. Jangan biarkan masyarakat menerima layanan setengah matang hanya karena alasan pragmatisme,” kata dia.

  • Kementerian P2MI Benarkan 19 Pekerja Migran Terindikasi Korban TPPO di Dubai – Page 3

    Kementerian P2MI Benarkan 19 Pekerja Migran Terindikasi Korban TPPO di Dubai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membenarkan terdapat 19 pekerja migran non-prosedural yang terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Dubai.

    “Terkait dengan list 19 orang yang terindikasi kuat mengalami TPPO di Dubai, memang benar apa adanya, ada 19 orang yang kabur dari majikannya,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat (11/5/2025).

    Setelah kabur dari majikannya di Dubai itu, para PMI non-prosedural tersebut lantas mendapat iming-iming untuk bekerja di tempat baru dan di tempat baru itu mereka malah dipertemukan dengan mucikari dan diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

    Dari 19 orang tersebut, Menteri Karding mengatakan tujuh orang di antaranya telah dipulangkan ke Indonesia dan 12 orang sisanya ini saat ini sedang mengikuti proses hukum di Dubai.

    Karena Dubai bukan tujuan penempatan untuk pekerja domestik di tengah moratorium, maka para PMI tersebut dikategorikan sebagai pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural.

    Karding mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan KBRI dan konsulat di Dubai dan permasalahan para PMI tersebut telah dapat diatasi, dengan 12 PMI yang masih ada di sana ditempatkan di tempat penampungan di KBRI di Abu Dhabi dan akan dipulangkan setelah proses pemeriksaan dilakukan.

    Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban scamming online tiba di bandara Soekarno Hatta, setelah melakukan perjalanan dari Myanmar.

  • Mengatasi banjir dan genangan malapetaka Jabodetabek

    Mengatasi banjir dan genangan malapetaka Jabodetabek

    Foto udara luapan air Sungai Ciliwung yang menggenangi jalan dan permukiman di Jatinegara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.

    Mengatasi banjir dan genangan malapetaka Jabodetabek
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Hari-hari ini rakyat miskin yang tidak berpunya terus mengalami deraan hidup. Gas melon yang sempat susah dibeli, lalu harga bahan pokok yang masih relatif tinggi, dan belum tahu kapan berakhirnya.

    Baru-baru ini banjir dan genangan juga datang kembali. Bencana yang terus berulang melanda Jakarta dan sekitarnya.

    Publik mendengar beritanya di media on-line maupun off-line, bahkan dilaporkan secara live oleh masyarakat.

    Mengapa demikian, argumennya sangat kuat, karena air hujan yang tidak dapat tertampung di tanah yang sudah banyak berubah menjadi beton sehingga banjir dan genangan akan terjadi yang diperparah jika sedang terjadi rob (pasang air laut) sehingga bagaikan benteng mencegah terbuangnya air ke laut.

    Pada musim kemarau masyarakat miskin akan mengalami kelangkaan air alias kekeringan.

    Semakin kering pada musim kemarau, maka pertanaman banyak yang mati, sehingga pada musim hujan, daya sangga airnya anjlok, erosinya semakin dahsyat, sehingga kerusakan akan terus terjadi dan semakin dipercepat.

    Pertanyaan fundamentalnya, apa penyebab fundamental banjir dan genangan terus terjadi dengan besaran (magnitude) terus meningkat, baik intensitas, areal terdampak maupun durasinya?

    Pemicu dan pemacu banjir serta genangan
    berdasarkan pemantauan lapangan dari hulu Sungai Ciliwung sampai hilir di pantai, tampak jelas bahwa perubahan tutupan lahan (land cover) dari tanaman ke hutan beton menjadi faktor determinannya.

    Kondisinya diperburuk dengan rendahnya pengawasan pemerintah kabupaten/kota mulai kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok dan Daerah Khusus Ibukota dan menjaga tutupan lahan bervegetasi.

    Justru yang terjadi, sawah dialihfungsikan, lahan kering dibetonkan, daerah hijau bahkan resapan bisa dirubah secara periodik lima tahunan dengan persetujuan DPRD kabupaten/Kota.

    Motif ekonomi menjadi biang keladinya, tapi yang paling mendasar adalah mental dan komitmen aparat dalam menegakkan aturan tata ruang yang benar.

    Tragisnya lagi, pemerintah pusat belum melakukan moratorium pembangunan rumah tapak, sehingga cepat dan pasti tutupan lahan bervegetasi akan habis, dan permukaan lahan menjadi tutupan beton yang sifatnya tidak meloloskan air ke dalam tanah (impermeable) dan sebaliknya mempercepat aliran air, meningkatkan laju erosi dan destruksi ketika masuk ke dalam Sungai.

    Dampak ekonomi sosial

    Banjir dan genangan yang terus berulang, jelas akan merugikan banyak pihak, terutama orang miskin yang bermukim di bantaran dan rawan banjir.

    Orang kaya umumnya dengan akses keuangan yang baik, mereka bisa memilih areal pemukiman yang relatif aman terhadap banjir.

    Meskipun begitu, mereka tidak bisa menghindar, karena banjir akan mengganggu transportasi dan mobilitas masyarakat. Semua menjadi lama, mahal, dan itu harus ditanggung oleh masyarakat dan negara.

    Beban biaya ini semakin berat dan mahal, ketika saat yang sama terjadi rob (muka air laut yang naik). Implikasinya aliran air Sungai dari hulu tertahan di hilir, sehingga menimbulkan genangan, dengan besaran yang lebih besar.

    Apalagi jika durasinya genangan makin lana, tinggi genangan terus meningkat. Selain kerusakan fisik, maka merebaknya wabah penyakit tidak bisa dihindari.

    Biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh korban banjir dan genangan semakin besar dan mahal. Akibatnya harga bahan pokok seperti beras, mie, telur, minyak dan bahan pokok harus membayar biaya angkut yang lebih mahal.

    Terbatasnya pasokan akan lebih mengerek harga bahan pangan pokok, karena saat itu berlaku hukum pasar antara pasokan dan permintaan. Itu yang terjadi di konsumen.

    Tersendatnya pasokan bahan makanan akan menurunkan harga di produsen dalam hal ini petani.

    Celakanya, begitu banjir selesai, masyarakat dan pemerintah terkesan melupakan penyelesaiannya.

    Banjir seakan merupakan ritual rutin tahunan yang harus diterima sebagai takdir. Implikasinya masalah mitigasi banjir dan genangan, seperti “dijadikan” proyek yang justru mendatangkan keuntungan.

    Buktinya banjir praktis tidak pernah terselesaikan, sekalipun pemerintahan terus berganti, eksperimen terus dilakukan, biaya besar terus digelontorkan.

    Bahkan belakangan muncul ide membangun giant great wall di Pantai utara Jawa untuk memitigasi rob.

    Pertanyaan mendasarnya, bagaimana dengan banjir yang asalnya dari hulu, apalagi distruksi sistemik tutupan lahan di hulu seakan berjalan terus, dipercepat tanpa terkendali?

    Akankah, rakyat akan terus menjadi korban dan bahkan terkesan dibiarkan menjadi korban banjir dan genangan yang semakin dahsyat? Lalu bagaimana dengan mitigasi banjir yang praktikan, operasional, dan berkeadilan?

    Mitigasi banjir

    Jika pemerintah berhasil memitigasi banjir dan genangan di Jakarta dan sekitarnya, maka paling tidak 50 persen masalah Jakarta terkendali, ekonomi berputar, dan economic loss yang tidak perlu dapat direduksi secara signifikan.

    Argumennya, banjir dan genangan akan melumpuhkan urat nadi ekonomi tanpa pandang bulu.

    Dampak ikutannya juga sangat banyak. Biaya pemerintah yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain terpaksa harus digunakan untuk menolong rakyat yang terdampak banjir.

    Salah satu usulan rekomendasi praktikan dan operasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah moratorium pembangunan rumah tapak, semua harus beralih ke rumah vertikal.

    Publik dapat melihat bagaimana negara negara seperti Singapura, Jepang, Korea, Amerika Serikat, demi memperluas ruang terbuka hijau, mereka membangun permukiman semakin tinggi dibanding sebelumnya dan sisanya dijadikan lahan terbuka hijau.

    Selanjutnya dilakukan moratorium alih fungsi lahan sawah, sehingga secara langsung kita mempertahankan retensi air di hulu.

    Agar moratorium itu berhasil, maka Presiden dapat mengeluarkan Perpu termasuk tutupan lahan hijau minimum di setiap wilayah disertai sanksi yang tegas dan menimbulkan jera, agar lahan terbuka hijau benar benar bisa terjaga, bahkan ditingkatkan.

    Serapan air dalam jumlah yang tidak terbatas dari hulu sampai hilir baik di zona permukiman dan non permukiman harus dilakukan secara masif dan ditransfer menjadi aliran permukaan sudah berkurang jauh volumenya dan kecepatannya.

    Pemerintah dapat membuat skenario penurunan koefisien run off (rasio antara volume aliran permukaan terhadap volume hujan).

    Semakin tinggi koefisien run-off dapat mengindikasikan bahwa daerah tangkapan air tidak baik. Sebaliknya, jika koefisien run-off kecil, maka kapasitas tampung daerah tangkapan air bagus. Artinya daerah tangkapan air dapat mengatur dan mengelola serta mendistribusikan air dengan baik.

    Pemerintah dapat menyusun skenario koefisien run-off dari saat ini menuju yang ideal. Berdasarkan kondisi sungai dan vegetasi serta tutupan lahan, maka disarankan koefisien run-off tidak lebih dari 3 persen agar tidak menimbulkan banjir dan genangan yang signifikan.

    Itu jika dan hanya jika semua pihak mengambil peran dalam menampung air hujan di sepanjang musim penghujan.

    Manfaat jangka panjangnya, pasokan air pada musim kemarau akan lebih baik, sehingga bencana kekeringan juga termitigasi ketika mitigasi banjir berhasil dilakukan.

    Adaptasi banjir

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti sudah memiliki peta zona rawan banjir dan genangan. Pemanfaatan peta tersebut perlu dimaksimalkan dengan mengembangkan rumah adaptif banjir dan genangan berdasarkan skenario tinggi genangan maksimum yang pernah terjadi.

    Masyarakat Jakarta sebagian besar sudah melakukan adaptasi terhadap banjir dan genangan, terutama yang bermukim di bantaran Sungai.

    Namun, karena magnitude banjir makin besar, maka adaptasi tersebut tidak mampu merespons besaran banjir.

    Untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum perlu menghitung kembali besaran banjir maksimum untuk periode ulang 10 tahun, 25 tahun dan 50 tahun untuk menyusun langkah adaptasinya.

    Masyarakat dapat beradaptasi terhadap banjir dan genangan dengan menyesuaikan tinggi rumah panggung permukiman yang rawan banjir dan genangan.

    Pengembangan pilot project rumah yang adaptif terhadap banjir di beberapa daerah endemik perlu diintroduksi, agar ada teladan bagi Masyarakat untuk melakukannya secara benar.

    Pekerjaan besar ini perlu dirancang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam bentuk master plan mitigasi dan adaptasi banjir dalam 100 tahun ke depan.

    Master plan ini selanjutnya ditetapkan menjadi Perda dan disetujui DPRD, sehingga menjadi pedoman kerja bagi Gubernur terpilih siapapun orangnya, dari manapun partai pengusungnya.

    Pekerjaan ini bisa dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk membuat keputusan dalam mitigasi dan adaptasi banjir dan genangan Jakarta.

    Kalau banjir dan genangan Jakarta terus terjadi dan bahkan terus meningkat besarannya, maka dipastikan penyelesaian yang dilakukan tidak menyeluruh alias tambal sulam, karena tidak mampu menyelesaikan akar masalahnya.

    Ini menjadi tantangan bagi Gubernur Jakarta yang baru terpilih, sehingga publik dapat menagih janjinya. Kelak rakyat dan publiklah yang akan menilainya.

    Sumber : Antara

  • Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Jakarta –

    Iran, Arab Saudi, dan Irak menyumbang 90% dari kasus hukuman mati secara global, dan menjadi penyebab utama lonjakan tajam jumlah eksekusi mati secara Global. Iran berada di posisi teratas karena mengeksekusi setidaknya 972 orang, dan angka ini naik dari 853 kasus pada tahun sebelumnya.

    Di Arab Saudi, angkanya dua kali lipat, yakni menjadi sedikitnya 345. Amnesty International mencatat ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dicatat untuk negara itu. Di Irak, hukuman mati diterapkan sebanyak 63 kali, hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023.

    Amnesty International menobatkan Cina sebagai “eksekutor utama dunia” dalam laporan tahunannya, dengan menyatakan bahwa informasi yang tersedia menunjukkan ribuan eksekusi dilakukan di sana. Namun, Cina menolak mengungkapkan data. Amnesty International juga mencurigai Korea Utara dan Vietnam banyak menggunakan hukuman mati.

    Membungkam perbedaan pendapat

    Arab Saudi mengalami peningkatan tajam dalam eksekusi, meskipun Putra Mahkota Mohammad bin Salman mengusung agenda modernisasi dan berjanji akan membatasi penggunaan hukuman mati. Amnesty International menyebut bahwa penindasan terhadap perbedaan pendapat politik menjadi motif utama.

    LSM tersebut mengatakan bahwa otoritas Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum warga dari minoritas Syiah yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara 2011 dan 2013.

    Pada Agustus 2024, pihak berwenang mengeksekusi Abdulmajeed al-Nimr atas tuduhan terkait terorisme karena bergabung dengan Al-Qaeda, meskipun dokumen pengadilan awal menunjukkan keterlibatannya dalam protes.

    “Di media, kita melihat bagaimana pihak berwenang memutar kasus ini sebagai narasi terkait terorisme, yang menunjukkan bahwa istilah terorisme bisa digunakan untuk menciptakan persepsi bahwa hukuman mati diperlukan untuk meredam perbedaan pendapat dan melindungi publik,” kata pakar hukuman mati Amnesty, Chiara Sangiorgio.

    “Mereka yang berani menantang otoritas menghadapi hukuman paling kejam, terutama di Iran dan Arab Saudi, dengan hukuman mati digunakan untuk membungkam mereka yang cukup berani untuk berbicara,” kata Sekjen Amnesty International, Agns Callamard.

    Kejahatan narkoba

    Lebih dari 40% eksekusi pada 2024 terkait kejahatan narkoba. Hukuman mati untuk kejahatan narkoba juga banyak diterapkan di Singapura dan Cina, menurut laporan Amnesty.

    “Dalam banyak konteks, menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan narkoba terbukti berdampak tidak proporsional pada mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dan tidak terbukti efektif mengurangi peredaran narkoba,” kata Callamard.

    Ia mengatakan bahwa negara-negara yang saat ini mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan narkoba, seperti Maladewa, Nigeria, dan Tonga, harus dikritisi dan didorong untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan narkoba mereka.

    Namun, di Malaysia, sekitar 1.000 narapidana hukuman mati, banyak di antaranya karena kasus narkoba, mendapat pengampunan sebagai hasil reformasi yang dimulai pada 2023. Negara itu menghapus hukuman mati wajib untuk kejahatan termasuk peredaran narkoba.

    Pengecualian: Amerika Serikat

    Amerika Serikat tetap menjadi pengecualian di antara negara-negara demokrasi Barat dalam penggunaan hukuman mati. Meskipun hanya terjadi sedikit peningkatan dari 24 menjadi 25 eksekusi pada 2024, Amnesty International mencatat tren yang mengkhawatirkan.

    “Angka tersebut memang menunjukkan jumlah eksekusi dan vonis yang sangat rendah secara historis, tetapi tahun lalu kami juga menyaksikan empat negara bagian kembali melaksanakan eksekusi: South Carolina, Georgia, Utah, dan Indiana. Ini sangat mengkhawatirkan karena eksekusi tidak dilakukan di negara bagian tersebut selama beberapa tahun,” kata peneliti AI, Sangiorgio.

    Di Alabama, jumlah eksekusi meningkat dua kali lipat dan mencakup penggunaan gas nitrogen. Pengawas PBB menyatakan bahwa kematian dengan hipoksia nitrogen bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

    Adanya harapan baru

    Meskipun lonjakan eksekusi pada 2024 sangat mengkhawatirkan, Amnesty International mencatat bahwa hanya 15 negara yang masih melakukan eksekusi, angka yang tetap rendah dalam dua tahun berturut-turut.

    “Ini menunjukkan pergeseran dari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi,” ujar Callamard. Ia menambahkan, negara yang masih mempertahankan hukuman mati kini adalah kelompok kecil yang semakin terisolasi.

    Saat ini, 145 negara telah menghapus hukuman mati secara hukum atau dalam praktik. Untuk pertama kalinya, dua pertiga anggota Majelis Umum PBB juga mendukung moratorium atau penghentian sementara penggunaan hukuman mati.

    Pada 2024, Zimbabwe menghapus hukuman mati melalui undang-undang, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk diberlakukan kembali dalam situasi darurat. Sekitar 60 narapidana diperkirakan akan mendapat perubahan hukuman. Sejak 2021, enam negara Afrika lainnya juga telah mengambil langkah serupa.

    Pakar Amnesty, Chiara Sangiorgio, menyebut perkembangan ini sebagai kisah sukses dari Afrika. “Ini adalah cerita tentang harapan, kepemimpinan dalam hak asasi manusia, dan penolakan terhadap anggapan bahwa hukuman mati adalah solusi cepat untuk masalah kejahatan,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kenaikan harga kelapa yang cukup signifikan pada saat Lebaran tahun ini, menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya pada kalangan konsumen rumah tangga, tapi juga pelaku industri di tanah air.

    Sejumlah faktor seperti naiknya permintaan ekspor kelapa butir utuh di pasar global, kapasitas produksi yang relatif terbatas, hingga regulasi yang diangggap kurang mendukung pasar domestik, ditengarai ikut memicu kenaikan harga kelapa ini.

    Ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, mengatakan, hingga saat ini, permintaan ekspor butir kelapa utuh di pasa global, terus mengalami tren kenaikan yang tajam dari tahun ke tahun.

    Di satu sisi, peningkatan ekspor ini tentu dapat membantu devisa negara, tapi disisi lain, apakah sudah dilakukan upaya pemberian nilai tambah yang cukup, hingga tidak hanya ekspor kelapa utuh, tapi juga produk turunan kelapa yang sudah diolah, seperti briket kelapa hingga minyak kelapa.

    Dijelaskannya, sebagai perbandingan, jika hanya mengekspor kelapa butir, profit yang didapat hanya pada kisaran Rp 8.000 hingga Rp. 10.000, maka bandingkan jika sudah diolah menjadi briket, maka potensi profit dapat mencapai Rp.25.000 per kilogram.

    Tingginya permintaan kelapa di pasar global ini, juga mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan kelapa di dalam negeri. Jika melihat data yang dilansir dari Badan Karantina Pertanian, pada awal tahun 2024 lalu, volume ekspor kelapa butir atau kelapa bulat, terus menunjukkan tren positif.

    Selain Cina sebagai negara tujuan ekspor terbesar, Indonesia juga melakukan ekspor ke sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Australia, Amerika, dan Jerman.

    Bayu Bagas Hapsoro, menambahkan, pada awal tahun ini saja, BPS tercatat ekspor kelapa bulat hingga bulan Februari 2025, sudah mencapai 71.077  ton. Pada periode itu, Cina masih menjadi negara tujuan dengan volume terbesar, sebanyak 68.065 ton dengan nilai 29,5 juta US dollar, diikuti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, dengan volume masing masing sebanyak 2.180 ton, 550 ton, dan 280 ton.

    “Jika tidak ada pengaturan tegas ekspor kelapa utuh ini, tidak hanya akan mengganggu suplai kelapa di dalam negeri, tapi juga akan mengganggu proses hilirisasi produk olahan kelapa, yang memiliki Economic Value Added (EVA) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa utuh,” katanya.

    Mengacu hal tersebut, maka rekomendasi moratorium ekspor kelapa bulat dari Kementerian Perindustrian pada Maret 2025 lalu, dapat menjadi solusi jangka pendek atas fenomena kurangnya pasokan kelapa di tanah air.

    Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat menurut data Bappenas pada akhir tahun 2024, produktivitas kelapa di Indonesia mulai stagnan di kisaran 1,1 ton per hektar.

    Selain itu, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sehingga berdampak sebanyak 378.191 ribu hektar tanaman sudah tidak lagi menghasilkan. 

    “Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan beberapa bulan terakhir, seperti depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, membuat biaya produksi di pasar domestik menjadi meningkat. Hal ini mendorong harga kelapa saat ini menjadi lebih mahal,” pungkasnya.

    (*)