Xcloud.id

Topik: Moratorium

  • Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menekankan sektor digital perlu regulasi baru, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. 

    “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Menyatu dengan Pembangunan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai, sektor teknologi komunikasi dan informasi telah menyatu dengan seluruh sektor pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi, semuanya melibatkan teknologi digital.

    “Pembangunan infrastruktur digital akan tetap dilakukan oleh penyelenggara jaringan maupun jasa. Jadi, meski tidak secara spesifik disebut [dalam program prioritas], industri ini akan tumbuh seiring dibangunnya sektor-sektor lain,” ungkap Agung.

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 3 tahun ke depan telah ditentukan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam 3 tahun ke depan.

    Dia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan meneruskan megaproyek ibu kota baru RI yang dimulai di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu.

    “IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan pindah setelah IKN rampung dalam 3 tahun ke depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tuturnya.

    Meskipun telah memberikan IKN rampung dalam 3 tahun, anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dinilai tidak mencukupi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Adapun, anggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun.

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp5,05 triliun itu sebagaimana tertuang dalam surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025.

    “Pagu indikatif Otorita IKN Tahun 2026 sebesar Rp5,05 triliun,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Basuki menambahkan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operasional senilai Rp138 miliar dan belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan.

    Kendati demikian, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN. 

    Kepala OIKN menyebut pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    IKN Tetap Jadi Prioritas?

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan IKN Nusantara pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal terus berlanjut. Di mana, konstruksi pembangunan bakal ibu kota baru Indonesia itu masih akan didukung oleh injeksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono juga telah memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/8/2025).

    Adapun saat ini, pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal itu dilakukan guna melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN itu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan.

    Hal itu dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.  

    “Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (8/7/2025).

  • Rusia Terus Mengembangkan Rudal Selama Moratorium, Bukan Cuma Punya Oreshnik

    Rusia Terus Mengembangkan Rudal Selama Moratorium, Bukan Cuma Punya Oreshnik

    JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan negara terus mengembangkan rudal selama masa berlakunya Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, dengan Moskow memiliki senjata canggih lainnya selain Oreshnik.

    “Ketika moratorium diumumkan, kami menegaskan moratorium tersebut hanya berlaku untuk penempatan, dan tidak menyebutkan penghentian kegiatan (riset dan pengembangan),” kantor berita RIA mengutip Ryabkov dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Rossiya-1, seperti melansir Reuters 11 Agustus.

    “Jadi, waktu ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang tepat dan membangun persenjataan yang cukup besar di area ini. Sejauh yang saya pahami, kami sekarang memilikinya,” ujar Ryabkov seperti dikutip RIA.

    Ditanya mengenai senjata canggih selain Oreshnik, Wamenlu Ryabkov mengatakan Rusia memiliki senjata canggih lainnya.

    “Oreshnik, ya, tetapi kami memiliki (senjata) lain. Kami tidak membuang waktu,” ujarnya dikutip dari TASS.

    “Saya tidak bisa membahas apa yang tidak seharusnya saya bahas, tetapi kami memiliki senjata semacam itu,” tambahnya ketika diminta untuk memberikan detail.

    Awal bulan ini, Rusia menyatakan akan mencabut apa yang disebutnya moratorium sepihak atas penempatan rudal jarak menengah, INF Treaty, dengan mengatakan hal ini merupakan respons yang dipaksakan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

    Diketahui, perjanjian INF yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan, menghapuskan seluruh kelas senjata rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer (311 hingga 3.418 mil).

    Pada saat itu, perjanjian tersebut dipandang sebagai tanda meredanya ketegangan antara kedua negara adidaya yang bertikai. Namun seiring waktu, perjanjian tersebut terurai seiring memburuknya hubungan.

    Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2019 di masa kepresidenan pertama Donald Trump, dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah Rusia.

    November tahun lalu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan Rusia telah menembakan Rusia menembakan rudal balistik ke Dnipro, menghantam target militer Ukraina pada Hari Kamis, usai Amerika Serikat dan Inggris mengizinkan Ukraina menyerang Rusia dengan senjata Barat.

    Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pidato yang disiarkan di televisi, mengatakan Moskow menyerang fasilitas militer Ukraina dengan rudal balistik hipersonik jarak menengah baru yang dikenal sebagai “Oreshnik”, memperingatkan lebih banyak lagi yang akan menyusul.

    “Rusia menghantam sebuah pabrik kedirgantaraan Ukraina bernama Yuzhmash dengan rudal balistik hipersonik yang membawa hulu ledak non-nuklir,” kata Presiden Putin.

    Presiden Putin mengatakan, rudal baru yang diluncurkan Rusia ke Ukraina memiliki kecepatan hingga Mach 10, sesuatu yang dinilainya mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan Amerika Serikat di Eropa.

    “Tidak ada cara untuk melawan rudal itu pada saat ini,” klaim Presiden Putin.

    “Oreshnik menyerang target dengan kecepatan Mach 10, atau 2,5 hingga 3 kilometer per detik,” ungkap Presiden Putin.

    “Sistem pertahanan udara modern dan sistem pertahanan rudal yang dikerahkan oleh Amerika di Eropa tidak dapat mencegat rudal semacam itu. Itu mustahil,” tandasnya.

    Pemimpin Kremlin menegaskan rudal balistik hipersonik baru yang ditembakan ke Ukraina pekan ini, Oreshnik, merupakan inovasi Rusia, bukan modernisasi peninggalan Soviet dan segera diproduksi massal.

  • Jangan Jor-joran! Umur Cadangan Batu Bara RI Cuma Tersisa Segini

    Jangan Jor-joran! Umur Cadangan Batu Bara RI Cuma Tersisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan batu bara nasional per Desember 2024 mencapai 31,95 miliar ton.

    Tanpa adanya penemuan cadangan baru, jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 45 tahun ke depan. Dengan asumsi, produksi batu bara nasional rata-rata per tahun dipatok 700 juta ton.

    Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional tahun 2025, total cadangan Batu Bara RI per Desember 2024 mencapai 31,95 miliar ton, terdiri dari cadangan terkira sebesar 14,418 miliar ton dan cadangan terbukti 17,536 miliar ton.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada anggaran eksplorasi yang dialokasikan secara khusus di Indonesia.

    Berbeda dengan sejumlah negara maju, mereka telah menganggarkan dana untuk kegiatan eksplorasinya. Sementara, dana eksplorasi tambang cukup penting guna meningkatkan cadangan sumber daya mineral dan batu bara nasional.

    “Terutama negara-negara maju, itu mereka menganggarkan biaya untuk eksplorasi, Pak, di negaranya. Termasuk Mesir,” kata Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Menurut Tri, Mesir dengan program dana eksplorasi yang telah digencarkan telah berhasil meningkatkan kekayaan sumber daya alamnya dari US$ 1,5 miliar menjadi US$ 3,5 miliar. Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan eksplorasi memainkan peran penting dalam memperkuat cadangan sumber daya suatu negara.

    “Kita mengharap ada tambahan, tetapi kita sendiri tidak mengeluarkan kapital untuk itu. Kita ini, jujur saja, Pak, kalau misalnya terkait dengan eksplorasi, mestinya kita melakukan beberapa eksplorasi yang terutama pada daerah-daerah green field untuk apa sebetulnya? Untuk misalnya pencadangan negara,” katanya.

    Tri menilai selama ini pemerintah hanya mengandalkan data eksplorasi dari perusahaan tambang yang berasal dari laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    “Untuk di RKAB, kami ini untuk tahun 2025, ini RKAB akan mengejar untuk dana eksplorasi mereka yang dijanjikan di RKAB. Nambah atau nggak cadangannya terhadap itu,” kata dia.

    Sementara itu, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widajatno menilai, estimasi umur cadangan mineral dan batu bara (minerba) dibuat dengan asumsi tidak ada tambahan cadangan baru. Sementara kegiatan produksi tetap berjalan dengan laju tetap maupun naik.

    “Sisa umur ini mengasumsikan tidak ada tambahan cadangan baru, dan bahwa laju produksi tetap atau naik, eksplorasi untuk mineral dan batu bara harus ditingkatkan untuk menambah cadangan,” ujar Djoko.

    Oleh sebab itu, agar Indonesia tidak menghadapi ancaman krisis pasokan di masa yang akan datang, ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas, seperti moratorium terbatas dan kuota produksi, kewajiban cadangan strategis nasional, eksplorasi agresif dan insentif, pengaturan kecepatan hilirisasi, serta integrasi tata kelola minerba berkelanjutan.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Akhirnya Lepaskan “Pengaman” Nuklir, Langsung Tunjuk AS-Eropa

    Rusia Akhirnya Lepaskan “Pengaman” Nuklir, Langsung Tunjuk AS-Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menyatakan pada hari Senin bahwa mereka tidak lagi terikat oleh moratorium yang diberlakukan sendiri atas pengerahan rudal nuklir jarak menengah berbasis darat. Hal ini terjadi saat Moskow bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa lantaran perang di Ukraina.

    Dalam sebuah keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut rencana ini dilakukan karena manuver Amerika Serikat (AS) dan NATO untuk menempatkan senjata serupa di Eropa dan Asia-Pasifik. Mereka menyebut Washington juga ikut melanggar hal ini sehingga tidak ada dasar Rusia juga menaatinya.

    “Pengerahan tersebut, termasuk aktivitas rudal AS baru-baru ini di Denmark, Filipina, dan Australia, menimbulkan ‘ancaman langsung’ terhadap keamanan Rusia. Kami akan mengambil langkah-langkah ‘teknis-militer’ sebagai tanggapan untuk memulihkan apa yang disebutnya keseimbangan strategis,” tuturnya, dilansir Newsweek, Selasa (5/8/2025).

    “Secara spesifik, sejak 2023, kami telah mencatat preseden transfer sistem Amerika yang mampu meluncurkan rudal jarak menengah berbasis darat ke negara-negara NATO Eropa untuk ‘menguji’ senjata-senjata ini selama latihan yang memiliki fokus anti-Rusia yang jelas.”

    Senin malam, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan negara-negara NATO atas pencabutan moratorium rudal nuklir jarak pendek dan menengah dan mengatakan Moskow akan mengambil langkah lebih lanjut sebagai tanggapan.

    “Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tentang pencabutan moratorium pengerahan rudal jarak menengah dan pendek merupakan akibat dari kebijakan anti-Rusia negara-negara NATO,” tulis Medvedev dalam bahasa Inggris di X. “Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya.”

    Ketegangan antara Washington dan Moskow telah mencapai titik didih dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini utamanya terkait dengan upaya pemerintahan Trump untuk merundingkan gencatan senjata dalam perang Rusia melawan negara tetangga Ukraina.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah pusat belum ada rencana untuk membuka kebijakan moratorium bagi pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

    “Moratorium belum ada rencana dibuka sama sekali,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Sekarang keuangan negara diprioritaskan dulu untuk sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” ucap Bima Arya.

    Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencatat sampai dengan April 2025 setidaknya ada 341 usulan daerah untuk dimekarkan, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

    Jumlah itu terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 usulan pembentukan kabupaten, 36 usulan pembentukan kota, dan enam usulan daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus.

    Permintaan masyarakat kian meningkat setelah pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta penyesuaian atas Undang-Undang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    Pembentukan provinsi baru di Papua tersebut dibahas dalam tiga tahun yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD RI, sesuai kewenangannya.

    “Belum ada rencana untuk membuka moratorium daerah otonomi baru. DOB belum ada,” pungkas Bima Arya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Sersan AS Disuntik Mati Atas Pembunuhan Istri-2 Anak

    Mantan Sersan AS Disuntik Mati Atas Pembunuhan Istri-2 Anak

    Jakarta –

    Seorang mantan sersan Angkatan Udara Amerika Serikat dieksekusi mati atas pembunuhan istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Eksekusi mati dengan cara disuntik mati ini dilakukan di negara bagian Florida pada hari Kamis (31/7) waktu setempat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/8/2025), Edward Zakrzewski (60) telah mengaku bersalah atas pembunuhan istrinya, Sylvia, putranya, Edward (7) dan putrinya, Anna (5) pada bulan Juni 1994.

    Istrinya dipukuli dengan linggis, dicekik dengan tali, dan dipukul dengan parang.

    Kedua anaknya dibacok hingga tewas dengan parang. Parang itu dibeli Zakrzewski saat istirahat makan siang setelah dia diberi tahu bahwa istrinya berencana menceraikannya.

    Zakrzewski melarikan diri ke Hawaii dan mengubah namanya setelah pembunuhan tersebut. Namun, dia menyerahkan diri empat bulan kemudian setelah diidentifikasi oleh teman-temannya di sebuah acara televisi berjudul “Unsolved Mysteries.”

    Zakrzewski disuntik mati pada pukul 18.12 (22.12 GMT) di Penjara Negara Bagian Florida di Raiford, setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Mahkamah Agung AS pada hari Rabu (30/7) waktu setempat.

    Pensacola News Journal melaporkan kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi mati. “Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang baik di Negara Bagian Sunshine karena telah membunuh saya dengan cara yang paling dingin dan penuh perhitungan, bersih, manusiawi, dan efisien. Saya tidak memiliki keluhan apa pun,” kata Zakrzewski.

    Dilaporkan ada 27 eksekusi mati di Amerika Serikat tahun ini, terbanyak sejak 28 eksekusi mati pada tahun 2015.

    Termasuk Zakrzewski, 22 eksekusi dilakukan dengan suntikan mematikan, dua dilakukan oleh regu tembak, dan tiga dengan hipoksia nitrogen, yaitu pemompaan gas nitrogen ke dalam masker wajah, yang menyebabkan tahanan mati lemas.

    Penggunaan gas nitrogen sebagai metode hukuman mati telah dikecam oleh para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi.

    Hukuman mati telah dihapuskan di 23 dari 50 negara bagian AS, sementara tiga negara bagian lainnya — California, Oregon, dan Pennsylvania — telah menerapkan moratorium.

    Presiden Donald Trump adalah pendukung hukuman mati. Pada hari pertamanya menjabat, ia menyerukan perluasan penggunaan hukuman mati “untuk kejahatan paling keji.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang baik usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sangat baik, ini sangat baik, supaya semuanya juga merasakan,” kata Kaesang kepada wartawan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Adapun terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN, dia mengingatkan soal komitmen awal Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

    “Semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

    Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target, karena itu tidak ada rencana moratorium.

    Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

    “Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kaesang soal Usul Moratorium Sementara IKN: Presiden Komitmen Selesaikan

    Kaesang soal Usul Moratorium Sementara IKN: Presiden Komitmen Selesaikan

    Jakarta –

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi usulan Partai NasDem terkait moratorium sementara IKN. Kaesang meyakini Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan menyelesaikan IKN.

    “Semua kan dulu sudah ditanda tangan ini. Dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Saat ditanya mengenai usulan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di IKN, Kaesang menilai hal itu merupakan sesuatu yang baik.

    “Sangat baik, ini sangat baik. Supaya semuanya juga merasakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

    Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

    (amw/maa)

  • Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    GELORA.CO  – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. 

    Dirinya menyebut jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.

    Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. 

    Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

    “Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/07/2025).

    Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. 

    Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif. 

    “Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

    Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. 

    Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

    “Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” katanya.

    Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus Pembangunan

    • Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.

    • Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.

    Arahan Presiden

    • Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

    • Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem