Topik: migran indonesia

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PPMI instruksikan pelindungan pekerja migran yang lebih baik

    Menteri PPMI instruksikan pelindungan pekerja migran yang lebih baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri PPMI instruksikan pelindungan pekerja migran yang lebih baik
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)/Badan Pelindungan PMI (BP2MI) menginstruksikan upaya pelindungan yang lebih baik untuk pekerja migran dengan biaya penempatan yang semakin murah.

    Dalam keterangan di Jakarta, Senin, Menteri PPMI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding mengatakan dua hal penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian tersebut bertugas secara khusus mengurangi dan meminimalisir perlakuan eksploitasi terhadap pekerja migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Perlindungannya harus bagus, harus baik sehingga tidak ada kasus yang muncul karena kelalaian atau ketidakmampuan kita dalam bekerja,” ujar Menteri Karding.

    Berbicara dalam upacara hari peringatan Sumpah Pemuda pada Senin (28/10), dia menyebut pihaknya akan mendorong sebanyak-banyaknya pengiriman tenaga kerja Indonesia, tetapi secara manusiawi dan tidak melakukan penempatan ke negara rawan eksploitasi.

    Selanjutnya, Karding meminta seluruh balai di daerah untuk mulai merancang tata organisasi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan vokasi dan pelatihan sebelum Pekerja Migran berangkat.

    “Kalau seseorang terampil, menguasai bahasa dan sedikit saja memahami budaya dari negara tujuan, ditambah pengawasan kita terhadap kontrak kerjanya, saya yakin tidak akan ada eksploitasi. Sesuai amanat Presiden kita, di zaman ini, tidak ada lagi eksploitasi. Kita jaga haknya,” katanya.

    Di akhir sambutannya, Karding berpesan kepada seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional dan mengingatkan bahwa negara ditugaskan bekerja mengurus para pekerja migran.

    “Saya minta di jajaran yang ada untuk perbaiki sistem. Hal-hal yang tidak perlu dilewati kita potong saja agar cepat dan efisien. Saya baru dan harus tau dulu tahapan-tahapan Pekerja Migran dari mulai pelatihan, direkrut sampai mereka pulang ke Indonesia,” demikian Abdul Kadir Karding.

    Sumber : Antara

  • Makan Siang Bergizi jadi Andalan Prabowo, Sanggup Ciptakan Generasi Emas Indonesia? – Page 3

    Makan Siang Bergizi jadi Andalan Prabowo, Sanggup Ciptakan Generasi Emas Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Makanan yang bergizi bukan hanya sekadar memenuhi rasa lapar, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan fisik dan mental generasi muda. Makan siang bergizi menjadi salah satu langkah nyata pemerintah untuk memastikan generasi penerus bangsa, terutama anak-anak dan remaja, dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan berkualitas.

    Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmadi Tawalla mengatakan, dengan semakin meningkatnya tantangan global, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa anak muda mendapatkan asupan nutrisi yang tepat agar dapat bersaing dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

    “Pemerintah sudah berada di jalur yang benar dengan berbagai program yang mendorong keterlibatan pemuda, termasuk pemenuhan gizi yang baik dan pendidikan yang merata,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ‘Kaum Muda Menyongsong Indonesia Emas’, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Dzulfikar melanjutkan, Generasi Z, yang dikenal sebagai generasi digital native, sering menghadapi masalah kesehatan mental. Survei menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dan pemenuhan gizi seimbang turut berperan penting dalam membangun mental yang tangguh.

    Nutrisi yang tepat dapat mempengaruhi suasana hati, energi, dan kemampuan fokus, yang semuanya penting untuk prestasi akademik dan perkembangan pribadi.“Gizi yang baik tidak hanya berkontribusi pada kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka,” ujarnya.

    Indonesia Emas 2045

    Menurutnya, dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan generasi yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi tinggi. Upaya ini dapat terpenuhi oleh generasi yang memiliki akses kepada gizi baik dan pendidikan yang merata.

    Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa Gen Z sebagai generasi paling muda dalam angkatan kerja memiliki karakteristik unik. Mereka dikenal sebagai generasi yang spontan, reaktif, dan memiliki keterbukaan pikiran yang luar biasa.

    Dengan demikian, memberikan kesempatan para generasi muda, termasuk Gen Z, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah dan masyarakat akan menjadi modal sangat berharga dalam menyongsong masa depan.

    “Ada peluang besar bagi anak muda untuk berkontribusi, termasuk dalam pemerintahan,” ujarnya.

    Sebagai bangsa yang berdaulat, pemerintah harus percaya dan memberikan ruang bagi Gen Z untuk berinovasi dan berkontribusi. Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan anak-anak muda dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.

  • Pemkot Jakpus sediakan 1.892 lowongan kerja untuk tekan pengangguran

    Pemkot Jakpus sediakan 1.892 lowongan kerja untuk tekan pengangguran

    Terdapat 40 pemberi kerja yang berpartisipasi dalam job fair kali iniJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menyediakan 1.892 lowongan pekerjaan di bursa kerja (job fair) tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, untuk menekan angka pengangguran.

     

    “Untuk mengatasi masalah pengangguran, dilaksanakan program pembinaan dan penempatan tenaga kerja melalui  job fair yang diselenggarakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir saat membuka bursa kerja ketiga tahun 2024 di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: 3.381 pencari kerja padati bursa kerja di Jaksel

     

    Kegiatan bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan penyedia kerja, kata Chaidir.

    Dalam ajang bursa kerja seperti ini penting untuk memahami kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

     

    Chaidir menyebutkan bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 yang dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu (23/10) hingga Kamis (24/10) ini ada 40 perusahaan yang berpartisipasi. Setiap harinya kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Baca juga: 212 orang diterima kerja lewat bursa kerja di Jaksel

     

    “Terdapat 40 pemberi kerja yang berpartisipasi dalam job fair kali ini, terdiri atas 38 perusahaan dan dua instansi, yaitu 
    Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat,” ujar Chaidir.

     

    Selain itu, Chaidir menyebut lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    Pencari kerja tertib mengantre pada acara pembukaan bursa kerja tahap ketiga tahun 2024 di ITC Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat Noviar Dinariyanti menyebut sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa, dan perusahaan penyalur jasa lainnya.
     

    Pencari kerja yang memenuhi kualifikasi dan mendaftar akan melalui tahapan sesuai proses penerimaan pegawai dari masing-masing perusahaan.

     

    Novi berharap kegiatan ini bisa mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

     

    “Sasaran dari program penempatan tenaga kerja melalui kegiatan pameran bursa kerja adalah pencari kerja atau pengangguran yang hadir sebanyak 1.500 per hari. Sehingga total dua hari ini semoga bisa mencapai 3.000 pencari kerja,” ujar Novi.

    Baca juga: 277 warga dapat pekerjaan dari bursa kerja pertama di Jakpus

     

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

     

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

     

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,2 juta jiwa pada Februari 2024.

     

    Angka itu telah mengalami penurunan sebanyak 0,79 juta penduduk dari sebelumnya sebesar 7,99 juta jiwa dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2023.

     

    Sejalan dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia juga melandai menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Persentase itu berkurang sekitar 0,63 persen yang sebelumnya sebesar 5,45 persen pada Februari 2023.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo beri arahan khusus untuk Kementerian Perlindungan PMI

    Prabowo beri arahan khusus untuk Kementerian Perlindungan PMI

    ANTARA – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen PPMI/Waka BP2MI) Christina Aryani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus untuk kementeriannya. Arahan tersebut terkait peluang kerja baru dan perlindungan PMI. (Afra Augesti/Pradanna Putra Tampi, Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menkominfo Bantah Pemerintah Bahas Sosok T Pengendali Judi Online

    Menkominfo Bantah Pemerintah Bahas Sosok T Pengendali Judi Online

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan menolak berspekulasi terkait sosok pengendali judi online berinisial T. Ia justru menantang untuk menyebut sosok T yang disebut-sebut belakangan ini.

    “Mr. T itu diungkap oleh seseorang, masa tanya saya siapa orangnya. Saya nggak tahu, tanya yang kasih istilah dong,” ujar Budi ditemui awak media di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis (1/8/2024).

    Sebagai informasi, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang mengungkap pertama kali sosok T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Hal itu kemudian ramai dibicarakan di publik.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pejabat pemerintahan Kabinet Indonesia Maju tidak membahas sosok T yang dimaksud itu.

    “Jangan berspekulasi dong, A, B, C, D. Langsung saja kasih tahu namanya, kasih buktinya gitu loh. Masa jadi gimmick. Pemberantasan judi online jangan jadi gimmick, Mr. T, Mr. A, jangan,” tegas Menkominfo.

    “Pemberantasan judi online ini harus konkret, ada buktinya. Lapor ke aparat penegak hukum, tangkap, bukan menyebarkan gimmick, gitu loh ya. Kecuali memang mau main tebak-tebak buah manggis. Ini waktunya serius, korbannnya sudah banyak,” tuturnya.

    Kepala BP2MI Benny Rhamdani telah memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri. Dia mengaku sudah membeberkan perihal sosok berinisial T yang disebutnya pengendali bisnis judi online (judol).

    Benny mengklaim sudah menyampaikan berbagai hal soal sosok T yang dimaksudnya kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Maka, dia menilai pihak yang lebih tepat berbicara soal sosok T adalah polisi.

    Hal itu disampaikannya setelah memenuhi proses pemeriksaan klarifikasi atas 22 pertanyaan selama hampir enam jam yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri.

    “Terkait inisial T yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan silahkan tanya ke penyidik,” kata Benny usai klarifikasi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

    Pemerintah saat ini tengah gencar perang terhadap judi online. Sebagai bentuk kerseriusan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satuan tugas (satgas) judi online yang melibatkan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bareskrim Polri, BSSN, instansi terkait lainnya.

    (agt/afr)

  • Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    London

    Setelah sempat dihentikan, Inggris kembali mengambil pekerja musiman asal Indonesia pada 2024. Apa mitigasi yang dilakukan agar insiden pekerja Indonesia kabur untuk menjadi imigran gelap atau mencari suaka pada saat penempatan pada 2022 silam tak terulang?

    Acara pelepasan pemberangkatan sekitar 500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Inggris untuk ditempatkan di sektor perkebunan melalui skema pekerja musiman (seasonal worker scheme) pada musim petik 2024 digelar di Rumah Sate Haji Subeki, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (08/05).

    Mereka diberangkatkan secara bergelombang sesuai permintaan perkebunan Inggris. Rombongan pertama terdiri dari 19 orang dan dijadwalkan diberangkatkan pada Senin, 13 Mei 2024.

    Keberangkatan tenaga kerja Indonesia itu merupakan yang pertama sejak Inggris memutuskan tidak mempekerjakan tenaga kerja dari Indonesia pada 2023 lantaran banyak PMI yang dikirim pada 2022 memutuskan kabur. Mereka tidak pulang ke Indonesia meskipun masa berlaku visa sudah berakhir.

    Keputusan menjadi imigran gelap tersebut diberitakan mendalam oleh BBC News Indonesia dalam tulisan bertajuk WNI mantan pemetik buah menjadi imigran gelap dan pencari suaka di Inggris – ‘Ini jalan pintas paling mudah’ serta Bekerja di perkebunan Inggris: Ribuan WNI pupus harapan berangkat tahun 2023.

    Di antara PMI yang diberangkatkan dalam kloter pertama tahun 2024 ini terdapat Raka Kristiyadi, pria berusia 26 tahun asal Depok, Jawa Barat.

    Dia adalah sarjana agribisnis yang pernah bekerja di sektor keuangan dan sempat pula menjadi moderator konten TikTok.

    “[Faktor] uang memang sudah tidak dipungkiri lagi karena gajinya dalam mata uang poundsterling dan setelah saya hitung-hitung, Alhamdulillah. Cukuplah Insyaallah,” ungkap Raka dalam percakapan jarak jauh dengan wartawan Rohmatin Bonasir yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, pada Kamis (18/04).

    Faktor lainnya, lanjut Raka, dia berharap bekerja di perkebunan Inggris akan menjadi pengalaman terbaik sesuai dengan bidang studinya.

    “Saya mau belajar banyak di Inggris. Pertanian terbaik di dunia adalah Belanda, Australia dan Inggris.”

    “Saya dapat kerja di Inggris. Saya ingin belajar,” katanya seraya menambahkan pengalaman kerja di Inggris dapat digunakan untuk mengembangkan pertanian di tanah airnya.

    Berbeda dengan Raka, Pinkan Lydia Christien telah mengikuti skema pekerja musiman pada 2022 silam.

    Pinkan, bersama ribuan PMI lainnya, direkrut untuk diberangkatkan ke Inggris pertama kali dua tahun lalu. Setelah bekerja di perkebunan Inggris selama enam bulan pada 2022, Pinkan pulang ke Indonesia.

    Sesuai kontrak, dia semestinya kembali ke Inggris untuk musim petik tahun berikutnya. Akan tetapi dia gagal berangkat lantaran penempatan PMI ke Inggris tahun 2023 tidak terlaksana.

    Tapi tahun ini, setelah Inggris membuka kembali perekrutan pekerja musiman dari Indonesia, Pinkan kembali mengikuti proses rekrutmen.

    “Karena saya sudah resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan saya sebagai guru TK pada waktu daftar gelombang pertama dan saya tidak punya pekerjaan lagi di sini,” terangnya.

    Menurutnya, berbeda dengan perekrutan yang dia lakoni sebelumnya, perekrutan kali ini lebih selektif.

    Kali ini, dia harus melalui proses skrining serangkaian tes dan pemeriksaan terkait penguasaan Bahasa Inggris, pengetahuan tentang pertanian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti.

    “Kalau yang perdana tidak ada yang begitu. Langsung daftar, mengajukan permohonan visa dan selanjutnya jika semua dokumen dinyatakan lolos dan dapat visa maka berangkat,” kata Pinkan.

    Proses rekrutmen yang etis

    Pada 2024, Raka, Pinkan dan teman-teman mereka diberangkatkan oleh PT Mardel Anugerah Internasional, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berkantor di Jakarta

    Ini adalah kali pertama PT Mardel mengirim PMI ke Inggris dan penempatan tersebut terwujud berkat kerja sama dengan AGRI-HR, salah salah satu perusahaan Inggris yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri negara itu sebagai operator untuk mendatangkan pekerja musiman sektor perkebunan tahun 2024.

    Direktur Utama PT Mardel, Delif Subeki, mengatakan keterlibatan perusahaannya dalam pengiriman pekerja musiman Indonesia ke Inggris tidak melihat sisi bisnis semata, melainkan menempatkannya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Faktor ini sesungguhnya salah satu yang menjadi pemicu dan mendorong kami untuk dapat mengirim pekerja migran Indonesia SWS UK (skema pekerja musiman Inggris),” jelasnya.

    Bagaimanapun, kasus sebelumnya bahwa sekitar 250 WNI yang memutuskan tidak pulang sesudah masa berlaku visa enam bulan berakhir menjadi kekhawatiran di Inggris.

    Izin AG Recruitment sebagai operator pekerja musiman kala itu bahkan sampai dicabut pemerintah Inggris.

    AG Recruitment, operator skema pekerja musiman yang mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia pada 2022, bekerja sama dengan PT Al Zubara.

    Izin AG Recruitment dicabut oleh pihak berwenang Inggris menyusul laporan-laporan bahwa banyak tenaga kerja yang didatangkannya dari Indonesia kabur, padahal tenaga kerja musiman diharuskan pulang sesudah masa berlaku visa habis.

    Ditambah lagi, para pekerja telah mengeluarkan biaya besar dalam proses rekrutmen dan pemberangkatan dari Indonesia. Bahkan, sebagian dari mereka terjerat utang.

    Dalam pengiriman perdana dari Indonesia pada 2022, terdapat 1.422 tenaga kerja. Mereka dikirim oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia (PT AMI) yang bekerja sama dengan AG Recruitment selaku operator skema pekerja musiman di Inggris.

    “Terkait tingginya persentase yang kabur pada penempatan yang lalu oleh perusahaan lain, hal tersebut sudah kami pelajari penyebabnya dan kami sudah memiliki mitigasi untuk masalah tersebut,” kata Delif Subeki, Direktur Utama PT Mardel.

    Penyebab PMI kabur, antara lain karena mereka menanggung utang untuk membiayai keberangkatan ke Inggris.

    Dalam proses perekrutan, mereka tidak mendaftar langsung ke PT Al Zubara, melainkan melalui agen dan calo. Para perantara tersebut memungut biaya besar untuk memastikan PMI diberangkatkan ke Inggris. Ketika itu, pengiriman ke Inggris belum mempunyai acuan biaya penempatan yang dijadikan patokan.

    Walau sudah mengeluarkan biaya besar, tidak semua tenaga kerja beruntung bisa bekerja selama enam bulan penuh sesuai kontrak.

    Mereka yang diberangkatkan menjelang akhir musim panen tidak bisa mendapatkan penghasilan maksimal sebab buah yang dipetik semakin sedikit sehingga potensi pendapatan pemetik berkurang.

    Pemetik buah sedang rehat dari aktivitas memetik raspberry di perkebunan buah dan sayuran dekat Maidstone, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    Mitigasi ditempuh, kata Delif, melalui apa yang dikenal sebagai ethical recruitment.

    Calon mendaftarkan diri secara online, langsung tanpa melewati calo atau agen. Mereka lantas menjalani beberapa tahap penyaringan, termasuk wawancara tatap muka serta tes buta warna dan ketangkasan.

    Masih menurut Delif, PT Mardel “tidak akan membebankan biaya agency fee (biaya perusahaan) kepada pekerja migran Indonesia.”

    Calon PMI juga harus mampu menanggung seluruh biaya penempatan di antaranya membayar visa, pemeriksaan kesehatan, asuransi BPJS, tiket pesawat pergi pulang. Semua pengeluaran itu harus dibayarkan dari rekening masing-masing calon PMI.

    Berdasarkan keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), acuan biaya penempatan PMI di Inggris kurang dari Rp40 juta. Ini jauh lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan para PMI dalam pengiriman pada 2022.

    “Untuk penempatan pertama, saya sendiri mengeluarkan biaya sampai Rp55 juta. Itu di luar biaya lain-lain yang kecil-kecil. Kalau sekarang hanya Rp33 juta,” tutur Pinkan yang tinggal di Jakarta.

    Untuk musim petik kali ini, PT Mardel mendapat pemesanan 500 tenaga kerja.

    Sempat menyatakan tidak berminat merekrut dari Indonesia di tengah kisruh WNI kabur, AGRI-HR kini berubah pikiran. Ada empat alasan di balik perubahan itu.

    Operator pekerja musiman itu ingin memperluas wilayah perekrutan.

    Seorang pekerja memetik buah cherry di perkebunan yang terletak di dekat Sittingbourne, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    “Indonesia sangat menarik karena animo terhadap skema ini besar. Kedua, mitra kami PT Mardel Internasional memenuhi standar bisnis kami.

    “Ketiga, perkebunan yang mempekerjakan orang-orang dari Indonesia sebelumnya menyukai mereka dan menghendaki mereka untuk kembali,” jelas direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout kepada Rohmatin Bonasir.

    Adapun faktor terakhir, tambahnya, peran KBRI London yang “sangat membantu dalam menyusun jalur perekrutan etis ini”.

    Bagaimana nasib pekerja yang kabur pada 2022?

    Dalam penempatan perdana pada 2022, sekitar 250 PMI kabur. Beberapa di antara mereka sudah pulang ke Indonesia, baik atas keinginan sendiri maupun karena dideportasi. Namun mayoritas masih tetap tinggal di Inggris.

    Agar bisa tinggal secara resmi, sebagian dari mereka mengajukan suaka dengan membayar pengacara atau biro jasa.

    Dalihnya beragam; terjerat utang untuk biaya pemberangkatan, mengaku sebagai gay atau lesbian.

    Karena status suaka lazimnya diberikan kepada orang-orang yang keselamatannya tidak bisa dijamin di negara asal misalnya lantaran perang dan persekusi, maka pengajuan suaka sebagian besar WNI mantan pemetik buah telah ditolak.

    [Gambas:Youtube]

    Indonesia masuk kategori negara aman. Mereka tetap mempunyai opsi untuk mengajukan banding.

    “Dari awal memang alasan saya tetap tinggal di sini adalah untuk mencari penghidupan lebih baik,” ungkap Ana (nama samaran) salah satu mantan pekerja perkebunan yang mengajukan suaka.

    “Kalau utang untuk biaya penempatan sudah lunas. Sekarang saya mencari penghidupan untuk ke depan.”

    Ana sudah menyetor Pound 2.000 (sekitar Rp40 juta berdasarkan kurs sekarang) kepada pengacara untuk mengurus permohonan suakanya. Permohonan Ana ditolak. Kini dia mengajukan banding.

    Banyak pula yang membayar sekitar Pound 3.000-4.000 (Rp60-80 juta) untuk jasa pengacara atau agen. Adapun pengajuan suaka ke pemerintah Inggris sebenarnya tidak dikenakan biaya.

    Di luar mereka yang mengajukan suaka, ada pula yang memberanikan diri bertahan tanpa dokumen. Bekerja serabutan, mereka mencari nafkah tanpa kontrak dan sering kali mengalami risiko eksploitasi.

    “Semua utang sudah lunas, rumah sudah jadi. Sekarang saya mencari tambahan modal untuk usaha di Indonesia,” kata seorang mantan pemetik buah yang meminta BBC untuk tidak mengungkap identitasnya dengan alasan keamanan.

    Dia bekerja sebagai tukang bangunan di ibu kota Inggris, London.

    Adapun mereka yang bekerja di restoran-restoran terutama di kawasan Chinatown baru-baru ini diberhentikan. Langkah itu dilakukan karena pihak imigrasi Inggris sedang menggalakkan razia terhadap imigran gelap.

    Ana dan pekerja lain yang memutuskan untuk kabur mengaku tidak menyesali keputusan untuk melanggar masa berlaku visa mereka, meskipun tindakan mereka turut menjadi penyumbang kegagalan pemberangkatan PMI untuk mengisi sektor perkebunan di Inggris pada 2023.

    Direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout, meyakini kejadian tersebut tidak akan terulang. Pasalnya, perekrutan yang dilakukan perusahaannya bersama PT Mardel amat berbeda.

    Kemudian, calon pekerja membayar sendiri semua biaya seperti visa, surat keterangan kelakuan baik, pemeriksaan kesehatan dan tiket penerbangan. Mereka tidak dibebani biaya apa pun untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

    “Pekerja dapat menutup pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam waktu singkat jadi ini jauh lebih menarik bekerja selama enam bulan, pulang dan kembali tahun depan.

    “Lebih dari 50% pekerja yang kami minta adalah mereka yang sudah pernah bekerja di sini. Ini pilihan yang jauh lebih menarik dibanding bekerja secara ilegal dan melewati batas izin tinggal,” jelasnya.

    Di Inggris, PMI bekerja selama enam bulan pada 2024 dengan gaji sesuai standar upah minimum setempat, yakni Pound 11.44 (sekitar Rp225.000) per jam. Gaji tersebut belum dipotong pajak pendapatan sebesar 20%, biaya akomodasi, makan, transportasi dan pengeluaran-pengeluaran pribadi lainnya.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan.

    Selain Indonesia, pekerja musiman didatangkan dari sejumlah negara antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan dan Bulgaria.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan (Getty Images)

    Ketentuannya sama, mereka bekerja di Inggris maksimal enam bulan dan pulang ke negara asal. Tahun berikutnya bisa kembali bekerja, juga maksimal selama enam bulan.

    Visa pekerja musiman ini tidak dapat diubah menjadi izin kerja di luar sektor perkebunan.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris yang antara lain membawahi urusan keimigrasian, jika pemegang visa pekerja musiman berganti pekerjaan, maka visanya tidak berlaku dengan sendirinya.

    Pekerja asing telah lama menjadi tulang punggung perkebunan di Inggris, mulai dari merawat, memanen buah dan sayur hingga mengepak. Adapun jenis buah yang dipanen meliputi apel, pir, stroberi, frambusia dan lainnya.

    Musim petik biasanya berlangsung mulai April atau Mei. Kebutuhan akan pekerja musiman bertambah besar sesudah Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit pada 2020.

    Sebelum itu, para pekerja datang dari negara-negara Eropa timur tanpa perlu visa kerja. Persoalan bertambah rumit kala pecah perang Ukraina sehingga banyak warga negara itu tidak bisa mengisi pekerjaan di sektor perkebunan dan peternakan Inggris.

    Reportase oleh wartawan di Inggris, Rohmatin Bonasir.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Madiun Kecolongan, PJTKI Putri Samawa Mandiri Diduga Menipu  

    Pemkab Madiun Kecolongan, PJTKI Putri Samawa Mandiri Diduga Menipu  

    Madiun (beritajatim.com) – Pemkab Madiun bisa dibilang kecolongan dengan adanya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Putri Samawa Mandiri. Perusahaan tersebut dilaporkan menipu sejumlah warga Madiun dan sekitarnya.

    Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Madiun tak dapat berbuat banyak ketika tahu ada puluhan korban terkait kasus dugaan penipuan. 

    Kadisnakerperin Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, mengaku sudah mendatangi kantor cabang PJTKI PT Putri Samawa Mandiri di Jalan Raya Madiun-Ponorogo, Desa Purworejo, Kecamatan Geger. Namun, tak ada aktivitas. Pemilik ruko mengatakan kantor itu sepi sejak setahun lalu. 

    Imam juga bakal berkomunikasi dengan Disnaker Provinsi Jatim dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  pusat. Menurutnya, apabila ada P3MI yang terlibat, nantinya akan diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Pihaknya juga bakal melakukan penelusuran guna memastikan tidak ada oknum yang terlibat, dengan mengatasnamakan PJTKI atau P3MI.

    “Kalau hanya oknum yang mengatasnamakan salah satu PJTKI, maka kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Apalagi ini menyangkut wilayah di Kabupaten Madiun. Sehingga menjadi tanggung jawab kami,” jelasnya.

    Sepanjang catatannya, rata-rata pekerja migran diberangkatkan ke negara Asia seperti Taiwan dan Hongkong. Jarang yang memberangkatkan ke negara Eropa.

    “Kalaupun ada hanya beberapa, seperti di Polandia dan Italia masing-masing satu orang. Kebanyakan ke Taiwan dan Hongkong. Berdasarkan catatan Disnakerperin Kabupaten Madiun, belum ada yang mengajukan untuk bekerja di Inggris,” papar Imam.

    Disamping itu Imam juga menyampaikan, kewenangan  terhadap PJTKI atau P3MI hanya sebatas verifikasi perjanjian penempatan, sebelum calon TKI berangkat ke luar negeri, kemudian diinput dalam aplikasi siap kerja. 

    “Verifikasi perjanjian penempatan itu sangat penting dan menjadi syarat mutlak sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Tanpa adanya berkas tersebut, tak bisa berangkat. Kadang-kadang masyarakat tidak paham mengenai hal itu, sehingga dimanfaatkan oleh sebagian oknum,” pungkas Imam.

    Terpisah, pemerintah Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, baru mengetahui PJTKI PT Putri Samawa Mandiri  dari pemberitaan sejumlah media soal beberapa korban yang melapor ke polisi. 

    Kepala Desa Purworejo Riyadi, mengaku sudah mendatangi tempat yang digunakan PT Putri Samawa Mandiri, sebagai kantor operasional di Jalan Raya Madiun-Ponorogo.

    “Tidak pernah ada konfirmasi dengan pemdes. Kami juga tidak tahu, begitu juga dengan masyarakat desa setempat. Itu kan ngontrak di ruko itu pada 2022. Sudah saya panggil pemilik kontrakan dan membenarkan kalau dulu dikontrak oleh PJTKI tersebut. Tapi sudah pindah setahun lebih,” kata Riyadi, Jumat (26/4/2024) .

    Kata pemilik kontrakan, memang benar, perusahaan itu merekrut calon pekerja migran dan memberangkatkan ke Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. 

    “Kalau memberangkatkan TKI ke Inggris. Terus terang kami tidak tahu soal itu. Kemarin juga sudah saya hubungi perwakilan perusahaan tetapi tidak ada respon. Mungkin promosi mereka dari mulut ke mulut. Kalau sekarang bangunan itu ditempati perusahaan PJTKI dengan nama yang berbeda,” pungkasnya. [fiq/but]