Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Karding Sebut Pekerja Migran Indonesia Masih Banyak Belum Sejahtera – Page 3

    Karding Sebut Pekerja Migran Indonesia Masih Banyak Belum Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyebutkan, masih banyak PMI yang belum sejahtera meski sudah bekerja di luar negeri.

    Politikus PKB ini menuturkan, penyebabnya ada yang digunakan berfoya-foya, ada juga untuk habis dikirim ke keluarganya.

    “PMI yang bekerja diluar ini rata rata itu uangnya habis di kirim ke keluarganya dan keluarganya, mohon maaf dengan segala hormat kadang-kadang berfoya-foya,” kata Karding di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Sehingga sepulang mereka tetap miskin, tetap miskin,” sambungnya.

    Karena itu, Karding mengungkapkan, pihaknya ingin mencari skema agar para PMI bisa menyimpan uang untuk membeli rumah, modal kerja, usaha maupun tetap bisa mengirim uang ke keluarga.

    “Itu akan sangat bagus sehingga masalah masalah perlindungan purnanya selesai dan pemberdayaannya di purna selesai,” katanya

    “Kita siapkan mereka, bantuan usaha, bantuan pelatihan bahkan Kita carikan mereka skema untuk usaha sendiri, usaha sendiri ini akan jauh lebih bagus,” sambungnya.

     

  • Dorong Kemandirian Finansial PMI, Bank Mandiri Perluas Program Mandiri Sahabatku ke Jepang

    Dorong Kemandirian Finansial PMI, Bank Mandiri Perluas Program Mandiri Sahabatku ke Jepang

    Tokyo: Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam mendorong ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Guna memperluas penerima manfaat program Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menyasar PMI yang berada di Jepang.
     
    Pemberdayaan yang dilakukan di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang ini bertujuan untuk memberikan keterampilan keuangan dan kewirausahaan yang sesuai bagi PMI. Harapannya, lebih dari 140 orang PMI sebagai peserta Mandiri Sahabatku Tokyo dapat mencapai kemandirian finansial, serta dapat memiliki usaha ketika kembali ke Tanah Air.
     
    Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyampaikan Mandiri Sahabatku merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI di luar negeri melalui keterampilan praktis dan akses layanan finansial. Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi PMI untuk memperkuat sektor ekonomi yang inklusif. 
    “Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia. Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Selasa, 5 November 2024.
     
    Hendrianto menyatakan terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo. Pertama, Growth Mindset yang bertujuan untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan, serta memiliki mindset entrepreneurship.
     
    Kedua, Pengelolaan Keuangan & Investasi Masa Depan, di mana peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang. Ketiga, Peluang Usaha Peternakan dengan memperkenalkan bisnis peternakan yang berpotensi besar dan langkah-langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.
     
    “Melalui Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga. Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional,” tutur Hendrianto. 
     
     

     
    M. Anis Syafii, PMI asal Jawa Tengah sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo mengungkapkan, kegiatan Mandiri Sahabatku ini sangat bermanfaat bagi PMI.
     
    “Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke Tanah Air,” jelasnya.
     
    Sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam implementasi prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), program ini sejalan dengan misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri untuk memberdayakan komunitas PMI. Sejak diluncurkan pada 2011, Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia.
     
    Selain itu, Bank Mandiri memperkenalkan aplikasi Livin’ by Mandiri, yang memungkinkan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.
     
    Untuk informasi lebih lanjut mengenai program lanjutan dan pendampingan bagi PMI, peserta dapat mengunjungi grup Facebook ‘Mandiri Sahabatku’ sebagai ruang komunitas yang menyediakan dukungan tambahan dan kesempatan berbagi pengalaman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Cegah TPPO, Menteri Agus Tambahkan Syarat Mutasi Rekening untuk Warga yang ke Luar Negeri

    Cegah TPPO, Menteri Agus Tambahkan Syarat Mutasi Rekening untuk Warga yang ke Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan menambahkan syarat khusus bagi warga negara yang hendak ke luar negeri, yakni mutasi rekening dalam setahun terakhir. Menurut Agus, hal tersebut untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

    “Kita tambahkan persyaratan nanti dalam pengajuan dokumen keimigrasian. Kalau bisa persyaratan ditambah saja dengan melampirkan rekening satu tahun mungkin. Kita lihat nanti mutasi rekeningnya wajar atau tidak wajar,” ujar Agus seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Menurut Agus, dengan mencermati mutasi rekening bisa dideteksi apakah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri untuk wisata atau patut diduga terlibat dalam TPPO. 

    “Yang bersangkutan mau melakukan kegiatan wisata misalnya atau mau melakukan kegiatan. Kalau rekeningnya cuma Rp 100.000 atau Rp 500.000, enggak mungkin dia liburan kan,” tandas Agus.

    Selain itu, kata Agus, pihaknya sudah melantik 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa). Menurut Agus, ratusan orang tersebut akan ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terjadi TPPO atau TPPM.

    “Kemarin saya lantik 146 petugas imigrasi pembina desa, ada di setiap kantor imigrasi wilayah. Yang menjadi prioritas tugas mereka adalah di kantong-kantong yang memiliki potensi terjadinya kejahatan TPPO atau TPPM. Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya,” jelas Agus.

    Diketahui, Menteri Agus Andrianto sudah melantik 146 pimpasa yang berasal dari 133 Kantor Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia. Menurut Agus, 146 petugas imigrasi tersebut akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masyarakatnya berpotensi menjadi korban TPPO dan TPPM .

    “Setiap Kantor Wilayah Imigrasi ini ada satu pimpasa, yang tentunya mereka mengidentifikasi wilayah, kantong-kantong, potensi masyarakat yang bisa menjadi korban TPPO maupun TPPM maupun kejahatan yang lain,” ujar Agus usai apel pengukuhan pimpasa di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Mereka juga memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM. Selain itu, seluruh pimpasa juga bertugas melakukan sosialisasi layanan keimigrasian kepada masyarakat, agar jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dapat ditekan.

    “Mereka sudah langsung (bekerja) di wilayah,” tandas dia. 

    Menurut Agus, jumlah pimpasa bisa bertambah seiring dengan kebutuhan dan hasil evaluasi di lapangan.

    “Secara berkelanjutan nanti kita evaluasi. Apakah perlu penambahan, penguatan, bagi petugas-petugas penempatan atau yang ada di wilayah? Sejalan dengan pemisahan kementerian ini (Kementerian Hukum dan HAM), mudah-mudahan juga personel menjadi semakin banyak dan bisa kita perkuat untuk melaksanakan tugas-tugas itu,” pungkas dia.

  • Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang digugat kalangan buruh.  

    Dia mengatakan, pihaknya melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Yassierli, segera menyiapkan regulasi untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Keterangan itu disampaikan Airlangga seusai rapat bersama jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

    “Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ungkapnya kepada media.

    Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

    “Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” lanjutnya.

    Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan upah minimum provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

    Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

    Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindak lanjut aturan tersebut.
     

  • Pelaku Perdagangan Orang dan 2 Wanita Pekerja Migran Ilegal Diringkus Polisi – Page 3

    Pelaku Perdagangan Orang dan 2 Wanita Pekerja Migran Ilegal Diringkus Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim Satgas TPPO Polres Metro Tangerang Kota, berhasil mengamankan seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia dan menggagalkan dua wanita calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia.

    “Pada Jumat, 1 November 2024, Satgas TPPO Polres Metro Tangerang Kota di pimpin Kasat Reskrim Kompol David Yunior Kanitero telah berhasil menggagalkan upaya keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia,” ujar Kapolres, Sabtu (2/11/2024).

    Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku berinisial AWS (40) ini, ditemukan bersama 2 wanita pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia, DM dan Y, secara Illegal dan atau non prosedural melalui Bandara Pekanbaru Riau via Bandara Soekarno Hatta.

    “Pria berinisial AWS dan 2 wanita calon pekerja migran ilegal tersebut berhasil kami amankan di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang, ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta,” ungkapnya.

    Dari hasil pemeriksaan sementara, AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural. AWS sejak tahun 2020 telah memberangkatkan lebih kurang 100 orang ke berbagai negara, seperti: Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan Malaysia.

     

  • Polisi gagalkan pemberangkatan pekerja migran ilegal di Tangerang

    Polisi gagalkan pemberangkatan pekerja migran ilegal di Tangerang

    Jakarta (ANTARA) – Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Metro Tangerang Kota telah menggagalkan pemberangkatan pekerja migran ilegal ke Malaysia di Tangerang, Provinsi Banten.

    “Pada hari Jumat (1/11) sekira pukul 17.00 WIB, Tim Satgas TPPO berhasil mengamankan seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia dan menggagalkan dua wanita calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polisi Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Zain menjelaskan, Tim TPPO mengamankan terduga pelaku berinisial AWS (40). Selain itu dua wanita pekerja migran Indonesia berinisial DM dan Y yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal dan atau non prosedural melalui Bandara Pekanbaru Riau dan Bandara Soekarno-Hatta.

    “Pria berinisial AWS dan dua wanita calon pekerja migran ilegal tersebut berhasil kami amankan di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang, ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

    Dari hasil pemeriksaan sementara, AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural.

    “AWS sejak tahun 2020 telah memberangkatkan lebih kurang 100 orang ke berbagai negara, seperti Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan Malaysia,” katanya.

    Zein menambahkan, pengungkapan kasus tersebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait Program 100 hari mendukung Asta Cita Presiden RI 2024-2029.

    “Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus ini,” katanya.

    Adapun pelaku disangkakan dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman paling paling lama 15 tahun subsider Pasal 81 Jo. 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    “Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar,” kata Zein.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hindari Penipuan, Pekerja Migran Harus Melek Layanan Keuangan Digital

    Hindari Penipuan, Pekerja Migran Harus Melek Layanan Keuangan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan pentingnya pekerja migran Indonesia (PMI) untuk memahami layanan keuangan digital agar terhindar dari risiko penipuan dan bahaya dalam transaksi keuangan.

    Hal ini disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset AFPI Marcella Wijayanti ketika memberikan edukasi terkait financial technology (fintech) lending kepada ratusan PMI di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong.

    “Tujuan edukasi ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pekerja migran mengenai layanan keuangan digital, khususnya fintech lending,” ujar Marcella Wijayanti pada Sabtu (2/11/2024).

    Ia mengatakan, PMI perlu cerdas dalam mengelola penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Salah satunya dapat memanfaatkan layanan keuangan digital, seperti fintech lending yang terpercaya, guna menghindari potensi penipuan. 

    “Kami memberikan pemahaman mengenai manfaat serta risiko dalam penggunaan layanan ini bagi PMI,” tambahnya.

    Marcella juga menjelaskan bahwa pekerja migran berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (BI), pada tahun 2023 devisa dari PMI mencapai Rp 230,81 triliun, atau sekitar 10% dari total cadangan devisa negara.

    “Jumlah ini sangat besar, dan AFPI berkewajiban memberikan edukasi keuangan agar para PMI dapat memanfaatkan teknologi finansial dengan bijaksana,” ujar Marcella.

    Ia berharap agar dengan pengetahuan memadai, PMI dapat terlindungi dari risiko menggunakan layanan keuangan yang tidak bertanggung jawab.

    Konsulat Jenderal (Konjen) Indonesia di Hong Kong menyambut baik inisiatif edukasi bagi para pekerja migran. Konjen berharap kolaborasi semacam ini bisa terus dilanjutkan.

  • Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas penguatan kebijakan di lingkup ketenagakerjaan.

    Saat ini, pemerintah sedang fokus pada pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    “Kita mendiskusikan bagaimana penguatan-penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk disesuaikan dengan AstaCita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu turut dibahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan terhadap penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI).

    Pembentukan Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI itu diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelindungan PMI secara end to end.

    Menurut dia, hal tersebut berdampak pada penataan fungsi penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri kepada Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB siap mendukung penguatan tata kelola kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan dari Presiden tersebut.

    “Tentunya tugas Kementerian PANRB membantu Pak Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Presiden, dan membantu Bapak Menaker untuk bisa menyelesaikan strategi yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan aspirasi dan apresiasi kepada Kementerian PANRB. Ia berharap dari hasil diskusi tersebut didapatkan pemahaman yang sejalan khususnya terkait transformasi organisasi.

    “Kami berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri. Seperti yang disampaikan, kami mendiskusikan arahan dari Pak Presiden terkait dengan Astacita, kita punya misi punya program strategis dan kita pastikan bahwa terkait tentang transformasi organisasi, reformasi organisasi, dan seterusnya itu kita inline dengan apa yang disiapkan oleh Kementerian PANRB, dan hasil diskusi Alhamdulillah kita memiliki kesatuan pemahaman bagaimana organisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkas Yassierli.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Karding Sebut Perusahaan yang Sehat Miliki Karyawan Solid dan Loyalitas Tinggi

    Menteri Karding Sebut Perusahaan yang Sehat Miliki Karyawan Solid dan Loyalitas Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan, perusahaan yang sehat adalah yang memiliki karyawan loyal dan solid.

    “Loyalitas sangat penting. Jadi, perusahaan sehat adalah yang punya (karyawan) loyalitas dan solid,” kata Abdul Kadir Karding dalam acara di Hotel Rafles, Jakarta, Rabu (31/10/2024) malam.  

    Abdul Kadir mengatakan perusahaan di Indonesia wajib menaikkan kemampuan karyawan agar bisa berkompetisi di level global. “Perusahaan masa kini, perlu berkompetisi dengan baik dan terus menaikkan keterampilan dan kompetensi karyawannya,” kata dia.

    Menteri Abdul Kadir juga menekankan perlunya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia(PMI). “Nilai devisa pekerja migran bisa capai Rp 227 triliun (setahun),” kata dia.

    Sayangnya, kata dia, masih banyak yang berangkat ke luar negeri berasal dari jalur nonprosedur atau ilegal. Mereka kurang memiliki keterampilan kerja dan kemampuan berbahasa sehari-hari di negara tujuannya, sehingga menjadi sasaran eksploitasi.

    “Nah, kalau kita bisa menaikkan keterampilan tenaga kerja tersebut, maka 50% persoalan eksploitasi bisa hilang. Hal inilah yang sangat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Kadir.
     

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.