Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Sambutan Hangat Diaspora Indonesia untuk Prabowo Saat Tiba di Gyeongju

    Sambutan Hangat Diaspora Indonesia untuk Prabowo Saat Tiba di Gyeongju

    Bisnis.com, GYEONGJU — Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bermalam selama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kota Gyeongju, Republik Korea, Kamis (30/10/2025) malam.

    Sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Republik Korea datang khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Di antara para diaspora, tampak pula para menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Gyeongju—antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani—ikut menyambut kehadiran Kepala Negara di lobi hotel.

    Bagi Wilson Purba, seorang editor dan social media specialist di lembaga penyiaran KBS, momen kedatangan Presiden Prabowo ke Republik Korea adalah pengalaman yang sangat membanggakan.

    “Jujur senang banget, karena ini kan APEC jadi momen dari para pemimpin negara untuk bertemu, ya, bahkan gak hanya pemimpin negara tapi juga para pebisnis-pebisnis dari seluruh dunia gitu. Aku harap dengan kehadiran Pak Prabowo ke sini, ini bisa membuka hal baru bagi Indonesia entah itu kerja sama bilateral atau peluang pasar baru,” ujarnya antusias.

    Wilson yang telah 6 bulan bekerja di Seoul juga berharap kunjungan ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi Indonesia. 

    Dia menambahkan, penyelenggaraan APEC di kota kecil seperti Gyeongju menunjukkan kemampuan Republik Korea dalam menggerakkan seluruh warganya untuk mendukung agenda internasional. Wilson pun menitipkan pesan pribadi untuk Presiden Prabowo.

    “Kalau untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia, ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujarnya penuh harap.

    Kesan serupa datang dari Muhammad Edi Suswanto, pengusaha kuliner asal Tegal yang telah tujuh tahun membuka usaha bakso di Republik Korea.

    Dia mengaku sangat bangga mendapat kesempatan menyambut langsung Presiden di Gyeongju. 

    “Pertama saya dapat kabar itu sangat speechless. Sungguh sangat kaget dan sangat senang sekali,” ujar Edi dengan mata berbinar.

    Sebagai perwakilan komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), Edi menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin berpihak kepada para pekerja di luar negeri. 

    “Tetap semangat, tetap kerja keras, jangan patah menyerah. Tetap bangga menjadi bangsa Indonesia walaupun di luar negeri,” ucap Edi.

    Dari kalangan militer, tiga perwira TNI yang tengah menempuh pendidikan di Republik Korea turut hadir menyambut Presiden. 

    Kolonel Penerbang Safeano Cahyo Wibowo, Kolonel Infantri Freddino Janen Silalahi, dan Mayor Laut Pelaut Rachmat Fetaro Hia menyatakan rasa bangga mereka.

    “Tentu saja kami merasa senang dan bangga dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, hubungan kerja sama Indonesia dengan Korea yang sudah terjalin dengan baik akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

  • P2MI dan Pemprov DKI bahas kerja sama lindungi pekerja migran

    P2MI dan Pemprov DKI bahas kerja sama lindungi pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) Mukhtarudin menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota pada Rabu.

    Pertemuan itu untuk membahas kerja sama dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari DKI Jakarta.

    “Kami ingin mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di sektor-sektor menengah ke atas, seperti pengelasan (welder), perhotelan (hospitality) dan teknik (engineering),” ujar Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.

    Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara seperti Korea, Jepang dan negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur, Tiongkok hingga kawasan Timur Tengah.

    Pramono menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran yang berangkat secara mandiri, termasuk dalam hal pemulangan dan perlindungan mereka.

    Menteri P2MI/Kepala BP2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu pekerja migran Indonesia.

    Menurut dia, perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh.

    Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mengembangkan program peningkatan kapasitas, promosi dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja global yang kini bertransformasi dari “low skill” menjadi “medium-high skill”.

    “Mulai dari peningkatan keamanan, kualitas, hingga promosi pekerja migran menjadi fokus utama dalam kerja sama ini,” katanya.

    Mukhtarudin menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah strategis untuk menciptakan pekerja migran yang lebih berdaya saing dan memiliki keterampilan menengah hingga tinggi, sesuai kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

    Permintaan tenaga kerja di luar negeri kini bergeser dari sektor rumah tangga menuju sektor keterampilan menengah dan tinggi.

    “Karena itu, kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah berkomitmen dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia,” kata Mukhtarudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri P2MI ingatkan publik waspada tawaran kerja palsu di medsos

    Menteri P2MI ingatkan publik waspada tawaran kerja palsu di medsos

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengimbau masyarakat agar waspada dan tak langsung tergiur dengan lowongan bekerja di luar negeri yang ditawarkan melalui media sosial.

    “Harapan kita, masyarakat sekalian jangan tergiur dengan tawaran-tawaran bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara yang bukan negara penempatan,” ujar Mukhtarudin di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Mukhtarudin mengatakan, jika masyarakat berminat untuk bekerja di luar negeri, mereka bisa mencari informasi resmi melalui laman (website) https://siskop2mi.bp2mi.go.id.

    Menurut data pada Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), sejak 2023 hingga 2025, kurang lebih sebanyak 4.000 warga Jakarta sudah ditempatkan bekerja di luar negeri.

    Melalui website tersebut, masyarakat bisa mencari informasi-informasi resmi negara yang menjadi penempatan pekerja migran, perusahaan penyalur dan sebagainya.

    Ia memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar secara resmi sudah memenuhi syarat dan terakreditasi sehingga lebih aman.

    Mukhtarudin juga mengingatkan soal negara-negara yang bukan negara penempatan resmi pekerja migran. Misalnya, Kamboja dan Myanmar.

    Dia menegaskan bahwa Kamboja bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau terjadi (berangkat) sekarang berarti berangkatnya mandiri.

    “Kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” katanya.

    Namun, jika ada warta Indonesia yang sudah terlanjur berangkat ke negara tersebut, tertipu dan sebagainya, Mukhtarudin menjamin pemerintah akan hadir untuk melindungi, membantu dan memulangkan mereka ke tanah air.

    “Prinsipnya mereka yang berangkat secara ilegal, kita pulangkan. Kalau nggak mau pulang, ya kita paksa pulang,” kata Mukhtarudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Pemerintah Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran

    Video Pemerintah Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan, bahwa Kamboja bukan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Hingga kini, KP2MI belum pernah menetapkan Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

    Kasus pekerja Indonesia di Kamboja disebut sebagai keberangkatan ilegal dan masuk kategori TPPO.

  • Muhaimin: 100.000 WNI yang Bekerja di Kamboja Ilegal

    Muhaimin: 100.000 WNI yang Bekerja di Kamboja Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, lebih dari 100.000 warga negara Indonesia (WNI) saat ini bekerja di Kamboja, baik sektor formal maupun informal.

    “Di sana itu terakhir sekitar 100.000 orang. Mereka bekerja pada sektor tertentu maupun yang men-support makanan dan konsumsi harian,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Muhaimin, banyak warga Indonesia yang bekerja pada sektor kuliner di Kamboja. Tak heran, berbagai makanan khas Indonesia kini mudah dijumpai di negara tersebut. “Makanya di sana ada soto Lamongan, ada rujak cingur, pecel Madiun. Banyak di sana,” tambahnya.

    Namun, Muhaimin menegaskan Kamboja bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia (PMI). Hingga kini, belum ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja yang menjamin keselamatan serta hak-hak pekerja migran asal Indonesia.

    Menko Muhaimin juga menyoroti meningkatnya potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran yang berangkat melalui jalur tidak resmi.

    Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. “Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” tegas Muhaimin.

    Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri, terutama yang tidak terdaftar secara resmi melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

  • Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah baru transformasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
    Hal itu menjadi fokus utama dalam gelaran “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” yang digelar pada Selasa (28/10/2025) di Menara Danareksa, Jakarta.
    Acara refleksi ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian lintas kementerian sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat secara nasional.
    Lebih dari 400 peserta hadir, terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat.
    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.
    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
    Forum ini juga menjadi wadah pemaparan capaian lintas kementerian serta praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
    Kemenko PM menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus dilakukan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
    Kemenko PM juga menekankan pentingnya kerja sama multisektor agar target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai.
    Sebagai koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kemenko PM bertanggung jawab mengawal sinergi kebijakan lintas kementerian agar program tepat sasaran.
    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
    Paparan tersebut mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian selama satu tahun terakhir.
    Selain paparan kebijakan, forum ini juga menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro, kepala desa, pekerja migran, dan penerima manfaat yang telah bertransformasi melalui berbagai program pemberdayaan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ilham Warga Bogor Kabur dari Scammer Kamboja tapi Belum Sepenuhnya Aman Nasional

    4 Ilham Warga Bogor Kabur dari Scammer Kamboja tapi Belum Sepenuhnya Aman Nasional

    Ilham Warga Bogor Kabur dari Scammer Kamboja tapi Belum Sepenuhnya Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengabarkan bahwa warga Bogor bernama Ilham (bukan nama sebenarnya) memang sudah berhasil kabur dari perusahaan penipuan (scammer) Kamboja namun dia belum aman 100 persen.
    “Disampaikan kepada kami bahwa kondisi yang bersangkutan 80 persen aman,” tutur Dzulfikar saat dihubungi awak media, Minggu (26/10/2025).
    Dia menyebut pihaknya bakal menyurati perwakilan RI di Kamboja terkait kondisi yang menimpa Ilham ini. Dia menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
    Surat akan dilayangkan pihak Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi (LPMA) yang ditugaskan memberi bantuan hukum (Bakum) bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
    “Direktorat LPMA PMI Bakum akan menyiapkan surat resmi KP2MI (Kementerian P2MI) ke Perwakilan RI untuk bantuan penanganan permasalahan yang bersangkutan,” kata Dzulfikar.
    Dzulfikar mengungkapkan, petugas LPMA sebelumnya telah menghubungi pihak keluarga Ilham. Mereka menyampaikan informasi bahwa kondisi korban belum 100 persen aman.
    Ilham diketahui dipekerjakan di perusahaan penipuan online (
    online scam
    ) di Kamboja, namun berhasil melarikan diri. 
     
    Perjalanan Ilham sampai di perusahaan scam Kamboja
    Dzulfikar juga menyebut pihaknya telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) kasus Ilham.
    Pihaknya mendapatkan informasi bahwa korban berangkat ke Singapura pada September 2025 atas ajakan kenalan adiknya.
    Di negara tetangga itu, ia bekerja sebagai
    customer service
    selama beberapa waktu.
    Pada 17 Oktober, Ilham mengabarkan dirinya secara tidak sadar sudah ada di Kamboja untuk dipekerjakan secara paksa di perusahaan
    online scam
    .
    Ilham lalu melarikan diri dan meminta pertolongan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh pada 21 Oktober 2025.
    “Pemberi informasi ini menyampaikan kondisi yang bersangkutan diancam oleh perusahaannya kalau tidak kembali ke perusahaan dan meminta pertolongan untuk ditempatkan di tempat yang aman,” tutur Dzulfikar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, komitmen pemerintah menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global.

    Dia menjelaskan, program terkait digagas bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.

    “Hari ini, Saya bersama Pak Menteri KP2MI membahas khusus tentang paket program yang namanya SMK Go Global,” ujar Menko PM Muhaimin usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PM, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Pria karib disapa Cak Imin itu mengatakan, peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality.

    “Peluang pasar kerja di luar negeri begitu terbuka. Masih terbuka di bidang welder, terutama las bawah laut. Kita siapkan agar ada 500 ribu PMI lulusan SMK yang bisa kerja di luar negeri,” jelasnya.

     

  • Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI Nasional 24 Oktober 2025

    Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI Nasional 24 Oktober 2025

    Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan negosiasi dengan Arab Saudi untuk membuka moratorium penempatan pekerja migran di negara kerajaan itu.
    “Sekarang kita lagi melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kontraknya itu berbadan hukum,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara bincang-bincang dengan media di kantor KP2MI di Jakarta, sebagaimana dilansir
    ANTARA
    , Kamis (23/10/2025).
    Selama ini banyak warga negara Indonesia bekerja di sektor domestik Arab Saudi dengan kontrak perorangan sehingga pemerintah kesulitan memberikan perlindungan optimal kepada mereka.
    “Begitu masuk ke majikan, sudah
    lost control
    . Nggak bisa diapa-apain lagi. Pelindungannya juga lemah,” kata Mukhtarudin.
    Maka Kementerian P2MI mendorong agar kontrak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dilakukan antar-perusahaan berbadan hukum.
    Jika negosiasi dengan Arab Saudi mencapai kesepakatan, KP2MI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terkait langkah selanjutnya.
    “Jadi, saya tidak memutuskan sendiri dalam konteks ini,” kata dia.
    Mukhtarudin menambahkan bahwa perundingan serupa juga tengah dilakukan dengan Uni Emirat Arab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • P2MI: Pemerintah Belum Terapkan "Travel Ban" ke Negara yang Marak Kasus "Online Scam" Nasional 23 Oktober 2025

    P2MI: Pemerintah Belum Terapkan "Travel Ban" ke Negara yang Marak Kasus "Online Scam" Nasional 23 Oktober 2025

    P2MI: Pemerintah Belum Terapkan “Travel Ban” ke Negara yang Marak Kasus “Online Scam”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan, pemerintah belum menerapkan kebijakan larangan bepergian atau
    travel ban
    bagi WNI menuju negara-negara yang memiliki kasus penipuan daring atau
    online scam
    .
    “Jadi, soal travel ban. Ini kan bukan wewenang kami untuk menyatakan itu adalah
    travel ban
    ,” kata Christina, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Christina mengatakan, kebijakan penerapan
    travel ban
    harus dilakukan dalam rapat antar kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan kondisi negara-negara yang memiliki kasus
    online scam
    .
    “Tapi, dengan temuan-temuan yang ada nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri kepada rapat antar kementerian. Pasti nanti ada imigrasi, ada Kemlu, ada Kemenko Polkam, dan lain-lain. Ini loh situasinya, apakah sudah saatnya Indonesia meningkatkan status,” ujar dia.
    Christina menyoroti kebijakan Pemerintah Korea Selatan yang menerapkan
    travel ban
    ke Kamboja bagi warga negaranya.
    Dia mengatakan, Indonesia masih harus membahas hal tersebut dengan melihat kondisi di Kamboja.
    “Seperti Korea Selatan juga sudah memberikan
    ban
    untuk warganya pergi ke Kamboja. Nah, ini kan mungkin perlu ditingkatkan seperti itu? Nanti kita lihat ya hasil temuannya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.