Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Ditengarai Bekerja di Bisnis Judi, WNI Masuk Kamboja Melonjak Drastis

    Ditengarai Bekerja di Bisnis Judi, WNI Masuk Kamboja Melonjak Drastis

    Phnom Penh –

    Pemerintah Indonesia tengah memerangi wabah judi online yang memakan banyak korban. Sarang bisnis haram ini pun disebut-sebut tak ada di Indonesia, melainkan di luar negeri, salah satunya di Kamboja.

    Santo Darmosumarto, Duta Besar Indonesia untuk Kamboja pun sulit untuk menampik tuduhan tersebut. Ia menjelaskan memang benar bahwa industri judi legal di Kamboja. Khususnya di kota-kota perbatasan, seperti di Bavet, Poipet dan Sihanoukville. Begitu pula dengan judi online yang terkait dengan tempat judi konvensional yang legal tersebut.

    “Nah pada saat yang sama, kita juga memperhatikan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warga negara Indonesia yang menetap di Kamboja juga bertambah. Seiring dengan mewabahnya industri judi online. Jadi kalau satu plus satu kelihatannya jadinya dua, itu yang kemudian kita memprediksi,” jelas Santo saat ditemui detikcom di Phnom Penh, Kamboja, akhir pekan kemarin.

    Hanya saja, KBRI tak memiliki data yang mengaitkan secara langsung apakah memang WNI yang datang ke Kamboja itu bekerja di industri judi tersebut. Namun Santo mengakui jika melihat pattern-nya memang seperti itu, ada kaitannya. Terlebih masyarakat Indonesia jadi sasaran empuk judi online, sehingga pekerja Indonesia diperlukan untuk komunikasi dengan ‘mangsanya’.

    Data menunjukkan, saat sekitar tahun 2018-2019, jumlah WNI di Kamboja itu hanya sekitar 3.000 orang. Angka ini meningkat pesat pada tahun lalu, dimana pemerintah Kamboja merilis data bahwa ada 123 ribu entri orang Indonesia ke Kamboja, termasuk 89 ribu di antaranya mengkonversikan keberadaannya di sini menjadi long term, jadi selama 6 bulan hingga satu tahun di Kamboja.

    “Dari situ kita mengetahui, 69 ribu di antaranya itu punya working permit untuk bekerja di Kamboja, tapi kalau lapor diri online sih cuma nanya 18 ribu ya, jadi angkanya itu bervariasi,” lanjut Santo yang baru satu tahun mendapat tugas sebagai Dubes di Kamboja tersebut.

    Angka di atas merupakan data resmi dari pemerintah Kamboja. Artinya, data ilegalnya pasti jauh lebih banyak dari 123 ribu. Bahkan Santo memprediksi jika pada tahun 2024 angka kedatangan WNI ke Kamboja bisa menembus 150-160 ribu orang.

    Jumlah pekerja yang datang pastinya akan berdampak pula pada jumlah kasus ketenagakerjaan yang muncul dari pekerja migran Indonesia. Sampai bulan Oktober 2024, KBRI Phnom Penh sudah menyelesaikan sekitar 1.400 kasus terkait perlindungan pekerja dengan kasus bervariasi.

    “Ada yang sakit, minta dikeluarkan dari perusahaan scam online, tapi memang angkanya dibandingkan 4-5 tahun lalu jadi lebih fantastis. Dimana sebelumnya cuma beberapa puluh, tetapi sekarang lebih dari ribuan kasus. ” lanjut Santo.

    Namun industri judi tak cuma berdiri sendiri. Di Sihanoukville yang sudah melegalkan judi di Kamboja misalnya, terdapat 200 restoran Indonesia, sedangkan Poipet juga ada sekitar 250 restoran Indonesia di sana. Kedua wilayah itu perbatasan dengan Thailand dan jadi tempat dilegalkannya judi konvensional dan online.

    “Jadi industri ini tak cuma fokus di sana, jadi kalau saya bilang angkanya 123 ribu WNI yang datang ke sini (Kamboja-red.) tidak tertutup kemungkinan mereka juga bekerja di industri yang tidak ada hubungannya secara tidak langsung dengan judi online,” pungkasnya.

    (ash/hns)

  • Rp 26,81 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia Sepanjang Semester II 2024 – Page 3

    Rp 26,81 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia Sepanjang Semester II 2024 – Page 3

    Stabilitas ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini tetap terjaga di tengah berbagai dinamika risiko global yang tengah terjadi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian surplus pada neraca transaksi ekonomi internasional Indonesia.

    Menurut laporan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar. Sebelumnya NPI mengalami defisit sebesar USD 0,6 miliar pada kuartal II 2024.

    Penurunan Defisit Transaksi BerjalanTorehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi USD2,2 miliar (0,6% dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit USD3,2 miliar (0,9% dari PDB) pada kuartal II 2024.

    Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya USD 5,1 miliar menjadi USD 4,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

    Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi USD 8,9 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 9,6 miliar, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis.

    Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi USD 1,6 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 1,5 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

  • Cawabup Djoko Susanto: Pemkab Jember Belum Pernah Terbitkan Regulasi Pekerja Migran

    Cawabup Djoko Susanto: Pemkab Jember Belum Pernah Terbitkan Regulasi Pekerja Migran

    Jember (beritajatim.com) – Djoko Susanto, calon wakil bupati nomor urut 2, menyebut Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum pernah menerbitkan regulasi tentang pekerja migran Indonesia.

    “Fakta di Jember, pada ada 1.689 pekerja migran per September 2023, dan yang lebih memprihatinkan lagi, pekerja migran yang berangkat adalah pekerja non keterampilan,” kata Djoko, dalam debat antarpasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Kabupaten Jember, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Di sisi lain, menurut Djoko, banyak terjadi deportasi dan pemulangan pekerja migran non dokumen. “Ke depan bagaimana kami menyikapi kondisi tersebut, pembuatan regulasi tentu harus kami lakukan pertama kali, karena payung kegiatan yang bisa kita lakukan mesti bersandar pada regulasi daerah,” katanya.

    Mengenai penguatan pekerja migran, Djoko menekankan pentingnya pendampingan kelembagaan, baik fisik maupun mental, dan pengurusan dokumen.

    Muhammad Baluya Firjaun Barlaman, calon wakil bupati nomor urut 1, mengatakan, seharusnya regulasi dan kemampuan pekerja migran Indonesia dari Jember diperkuat. “Termasuk perlindungannya,” katanya.

    Pemkab Jember pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan pusat untuk pemulangan pekerja migran Indonesia.

    Opsi lainnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan di Jember. “Sehingga warga Jember tidak perlu jauh-jauh mengais rezeki ke luar negeri, cukup di daerah sendiri,” kata Firjaun.

    Saat ini tugas pemerintah daerah adalah mengeliminasi pekerja migran non prosedural. Agen-agen penyalur kerja ilegal harus diberantas. “Sehingga keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia dapat dipertanggungjawabkan,” kata Firjaun. [wir]

  • Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTB, Seorang Perempuan Ditangkap Regional 24 November 2024

    Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTB, Seorang Perempuan Ditangkap Regional 24 November 2024

    Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTB, Seorang Perempuan Ditangkap
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Seorang perempuan berinisial ES (58) ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim
    Polres Sumbawa Barat
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ).
    Kasat Reskrim Iptu I Kadek Suadaya Atmaja mengonfirmasi, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan.
    “Benar, sudah ditetapkan tersangka yaitu seorang perempuan berinisial ES atas kasus TPPO,” kata Kadek saat dihubungi, Minggu (24/11/2024).
    Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial RL (39) tahun, warga Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, yang merupakan
    Pekerja Migran Indonesia
    (PMI) dan dipulangkan karena tidak sampai ke tujuan yang dijanjikan.
    Kadek menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka menggunakan modus operandi dengan mendatangi rumah korban bersama suaminya untuk menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi dengan iming-iming menjadi
    baby sitter
    .
    Untuk menarik minat korban, pelaku menjanjikan uang saku sebesar Rp 2 juta untuk keberangkatan, sehingga suami korban setuju untuk memberangkatkan istrinya.
    “Modus utama tersangka ini adalah iming-iming bekerja di Abu Dhabi, tetapi setelah korban diberangkatkan, ternyata ia dipekerjakan di Libya,” ujar dia.
    Rute penerbangan yang dilalui saat pemberangkatan adalah dari Bandara Sukarno Hatta menuju Abu Dhabi, kemudian ke Turki, dan akhirnya ke Libya.
    Rute ini dapat dibuktikan melalui paspor milik korban.
    Dalam praktiknya, tersangka ES bertindak sebagai perekrut, sementara RL sebagai calon PMI diantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Asyi-Syifa Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
    Setelah hasil pemeriksaan, RL diserahkan kepada SL, yang bertugas mengurus pemberangkatan korban ke Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) Lombok menuju Jakarta.
    “Setelah tiba di Jakarta, pengurusan paspor dan pemberangkatan dilakukan oleh seorang perempuan. Selama menunggu di penampungan rumah B selama satu bulan, RL baru diterbangkan ke luar negeri,” ungkap Kadek.
    Berdasarkan keterangan SL, ia memberikan keuntungan kepada tersangka ES sebesar Rp 5 juta sebagai perekrut.
    Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk paspor atas nama RL dengan nomor E1567126, fotokopi tiket pesawat BERNIQ tertanggal 23 Februari 2024, serta barang bukti lainnya.
    “Semua bukti ini memperkuat dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka,” tambahnya.
    Sementara itu, Kasi Humas Polres Sumbawa Barat Iptu Zainal Abidin menyatakan, pengungkapan kasus TPPO ini merupakan bagian dari upaya Polres KSB untuk mendukung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
    “Kami berharap masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka,” kata dia.
    Polres Sumbawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam memerangi TPPO.
    “Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku kejahatan serupa serta membangun kesadaran bersama untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang,” sebut Zainal.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Debat Pilkada Jember, Cabup Hendy Siswanto Singgung Daster

    Buka Debat Pilkada Jember, Cabup Hendy Siswanto Singgung Daster

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, calon bupati petahana nomor urut 1, menjelaskan perlunya keberpihakan terhadap kaum perempuan, dalam pidato pembuka debat antar pasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Tema utama debat adalah strategi pemajuan budaya dan ketahanan sosial di Kabupaten Jember, dengan subtema debat kearifan lokal, keadilan gender, ekonomi kreatif, dan pembentukan karakter.

    Dalam kesempatan itu, Hendy lebih banyak bicara soal kebijakan yang berpihak dan berdampak terhadap kaum perempuan dan anak. “Dalam hal kesetaraan gender, kami sudah memfasilitasi upaya merawat kesetaraan peluang antara lelaki dan perempuan, termasuk di birokrasi di mana 54 persen ASN adalah kaum hawa,” katanya.

    Selama memimpin Jember, Hendy juga telah mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah yang mayoritas perempuan untuk terus berkembang melalui fasilitasi pelatihan. “Kami konsisten mengadvokasi dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.

    Hendy menegaskan, bahwa Jember sudah menjadi kabupaten ramah anak dengan berkurangnya jumlah pernikahan anak setiap tahun sejak 2021.

    Program kesehatan gratis Jember Pasti Keren juga banyak membantu kaum perempuan. “Program kesehatan gratis J-Pasti Keren melindungi keluarga miskin dari kesulitan biaya berobat. Emak emak tak hanya butuh daster gratis, tapi juga kebijakan yang melindungi keluarga mereka,” kata Hendy.

    Pembangunan infrastruktur jalan di Bandealit yang termasuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri, menurut Hendy, tak hanya mendongkrak ekonomi warga setempat, namun juga membuka akses informasi untuk menurunkan angka pernikahan anak.

    Sementara itu untuk generasi muda, Hendy-Firjaun membuka ruang untuk meluapkan minat dan daya kreatif di sejumlah ruang publik seperti alun-alun, J-Klab, dan ruang terbuka hijau.

    “Untuk pekerja migran Indonesia, kami sudah membuat MOU (nota kesepahaman) dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan kementerian untuk penguatan pekerja migran asal Jember,” kata Hendy.

    Hendy-Firjaun diusung PDI Perjuangan. Sementara lawan mereka, pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. [wir]

  • Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan dukungan penuh KBUMN terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    “Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” ujar Erick, Menteri BUMN.

    Kementerian BUMN menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara serta program-program pelindungan lainnya. Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding terkait peningkatan kualitas lounge khusus pekerja migran Indonesia (PMI), pelindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan kredit usaha rakyat (KUR) bagi PMI.

    “Pekerja migran ini adalah sebuah program besar Presiden Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ucap Pimpinan Kementerian BUMN itu.

    Erick juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka, seperti lintah darat atau oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Menteri BUMN, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi.

  • Sebulan, Polisi Tangkap 41 Tersangka Perdagangan Orang

    Sebulan, Polisi Tangkap 41 Tersangka Perdagangan Orang

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam periode 29 Oktober – 22 November 2024, Polres jajaran di Polda Jawa Timur menangkap 41 tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Timur mengatakan, 41 tersangka yang diamankan berasal dari 28 laporan yang masuk ke pihak kepolisian.

    “Hasil yang kami yaitu ada 28 (laporan polisi) dengan jumlah tersangka beserta jajaran sebanyak 41 tersangka,” ujar Farman, Sabtu (23/11/2024).

    Dari 28 kasus yang diungkap, mayoritas merupakan perkara TPPO terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan jumlah 34 tersangka. Mereka ketahuan mengirimkan para korban ke luar negeri dengan berbagai modus.

    “Untuk PMI yang kami temukan antara lain itu beberapa perkara di Blitar, Kediri, seolah-olah badan latihan kerja,” ungkap Farman.

    Korban PMI ilegal kebanyakan dikirim ke Negara Malaysia. Para korban dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun, sesampainya di Malaysia para korban diminta untuk bekerja di sektor lain dan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

    “Pekerjaan yang dijanjikan negara tujuannya memang Malaysia, lebih banyak ditawarkan sebagai pekerja rumah tangga,” jelasnya.

    Sementara itu tujuh tersangka lain berkaitan dengan perkara kasus pekerja seks komersial (PSK) anak di bawah umur. Farman menyebut, para tersangka menjual korbannya melalui media sosial dan aplikasi hijau.

    “Sedangkan sisanya 7 perkara berkaitan dengan TPPO yang lebih banyak terkait dengan pekerja seks komersial baik di bawah umur maupun sudah cukup umur,” ungkap Farman.

    AKBP Ali Purnomo Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim menyebut peran tujuh tersangka TPPO kasus pornografi ini sebagai mucikari atau perantara PSK.

    Para tersangka itu menjual korban-korbannya di medsos dengan harga yang telah disepakati oleh pelanggan.

    “Untuk yang penjualan manusia terkait dengan pornografi ini kebanyakan mucikari, melalui medsos Michat dan sebagainya. Mereka dijual dengan harga yang sudah ditentukan disepakati, terus kemudian melakukan komunikasi baik lewat WA dan sebagainya,” ungkap Ali. (ang/ian)

  • Bareskrim Ungkap Pekerja Migran Ilegal Banyak Dijadikan PSK di Luar Negeri

    Bareskrim Ungkap Pekerja Migran Ilegal Banyak Dijadikan PSK di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabareskim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan sejumlah nasib buruk yang diterima pekerja migran Indonesia yang dikirim secara ilegal ke luar negeri. Salah satu di antaranya, banyak pekerja migran Indonesia ilegal yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jumat (22/11/2024).

    “Setelah sampai di negara lain, (korban) tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga menyampaikan, para pelaku TPPO banyak mencari pekerja migran Indonesia secara ilegal untuk melakukan eksploitasi anak.

    “Pokoknya memperdaya anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai lady companion (LC) kalau di negara kita, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia,” ungkap Wahyu.

    Lebih lanjut, Wahyu juga menceritakan nasib-nasib menyedihkan lainnya yang dialami pekerja migran yang dikirim secara ilegal ke luar negeri. 

    Misalnya, para pekerja migran tersebut dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang sehingga seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan. Perjanjian ini pun membuat korban dipaksa bekerja karena harus membayar perjanjian utang tersebut. 

    “Ini adalah modus untuk mengikat mereka, supaya mereka tetap mau bekerja,” tutur Wahyu.

    Wahyu mengungkapkan, banyak korban yang diimingi-imingi bekerja dengan gaji tinggi. Padahal, mereka dipekerjakan di perusahaan, pabrik, atau perkebunan-perkebunan ilegal di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, banyak dari korban dipaksa untuk memenuhi target dan jika tidak memenuhi target-target pekerjaan, maka mereka akan menerima konsekuensi berupa tindakan kekerasan dari para pelaku. 

    Dalam kasus TPPO yang telah diungkap, Wahyu menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku di antaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa yang tidak sesuai seperti visa kunjungan, visa ziarah, maupun visa wisata.

    Para pekerja migran Indonesia juga diberangkatkan tanpa pelatihan kerja dan medical check-up dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

    Wahyu juga menjelaskan jalur keberangkatan pekerja migran ilegal itu dilakukan melalui jalur tak resmi atau melalui jalur tikus di wilayah-wilayah perbatasan. Salah satu negara tujuan yang paling banyak dituju pekerja migran ilegal itu adalah Malaysia.

    Setibanya di luar negeri, para korban kebanyakan sudah diambil paspornya dan berkas administrasi lainnya oleh pelaku TPPO. Hal ini pun membuat korban tidak memungkinkan kembali ke Indonesia.

  • Menteri P2MI: Pekerja migran hasilkan devisa Rp227 triliun per tahun

    Menteri P2MI: Pekerja migran hasilkan devisa Rp227 triliun per tahun

    Kedua terbesar setelah minyak dan gas, salah satunya adalah pekerja migran. Sebenarnya kalau ini dikelola secara baik itu akan menjadi pemecah masalah pengangguran,.

    Temanggung (ANTARA) – Pekerja migran Indonesia menghasilkan devisa sekitar Rp227 triliun per tahun, kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    “Kedua terbesar setelah minyak dan gas, salah satunya adalah pekerja migran. Sebenarnya kalau ini dikelola secara baik itu akan menjadi pemecah masalah pengangguran,” kata Abdul Kadir Karding, di Temanggung, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, pengangguran terus bertambah, sehingga salah satu solusi adalah selain memperkuat dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia, juga kirim pekerja ke luar negeri.

    “Itu sebenarnya peluangnya besar, bekerja di luar negeri, penghasilannya jauh lebih besar dari pada di Indonesia,” katanya.

    Ia mencontohkan lulusan SMA/SMK di Korea gajinya bisa Rp18 juta-Rp23 juta di berbagai sektor, kalau perawat di Eropa di atas Rp20 juta. Di Kanada dengan sertifikat khusus bisa Rp59 juta-Rp80 juta.

    “Jadi peluangnya sangat terbuka lebar, problemnya adalah kalau ditinggal anak itu rasanya gimana, syaratnya gampang bahasa saja baru tambah skil. Bahasanya siapkan sejak awal jauh lebih bagus,” katanya pula.

    Ia menuturkan kenapa banyak kejadian perlakuan tidak adil terhadap pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri, karena mereka berangkat tidak mengikuti prosedural atau ilegal.

    “Yang terdaftar menurut BI hampir 5 juta pekerja Indonesia di luar, tetapi banyak aktivis menyampaikan yang tidak terdaftar jauh lebih banyak. Paling banyak yang tidak terdaftar itu di Arab, Malaysia, dan sebagian di Hong Kong dan Taiwan,” katanya lagi.

    Dia menyampaikan Kementerian P2MI bertugas mengurangi orang yang berangkat kerja ke luar negeri tanpa keterampilan.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Jadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga – Page 3

    Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Jadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Stabilitas ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini tetap terjaga di tengah berbagai dinamika risiko global yang tengah terjadi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian surplus pada neraca transaksi ekonomi internasional Indonesia.

    Menurut laporan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar. Sebelumnya NPI mengalami defisit sebesar USD 0,6 miliar pada kuartal II 2024.

    Penurunan Defisit Transaksi Berjalan

    Torehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi USD2,2 miliar (0,6% dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit USD3,2 miliar (0,9% dari PDB) pada kuartal II 2024.

    Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya USD 5,1 miliar menjadi USD 4,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

    Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi USD 8,9 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 9,6 miliar, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis.

    Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi USD 1,6 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 1,5 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).