Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Turun, Mengapa?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) Abdul Kadir Karding menyebut, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi menurun karena beberapa faktor.
Salah satunya karena gaji yang relatif kecil. Selain itu, Karding juga mengatakan, perlindungan PMI di Arab Saudi masih kurang.
“Arab Saudi itu selama ini selalu minta gajinya rendah. Dari 2015 itu mintanya 1.300 (riyal), kira-kira Rp 5 juta. Yang kedua, sistem perlindungannya pas di sana itu juga masih kurang,” kata Karding saat ditemui di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
Karding bilang, pihaknya telah meminta pemerintah Arab Saudi meningkatkan upah dan sistem perlindungan pekerja migran. Jika hal itu telah terpenuhi, dia yakin Arab Saudi kembali jadi sasaran pekerja migran.
“Jadi kita harus yakin dua hal ini. Arab Saudi kalau mau, dia harus bekerja sama dan menguatkan di dua ini,” tambah Karding.
Untuk memperkuat perlindungan, Karding berharap, seluruh penyaluran pekerja migran dilakukan oleh perusahaan legal.
“Terakhir, kita maunya mengirim orang, yang nerima perusahaan, kita enggak mau langsung ke majikan. Karena kalau langsung ke majikan, riskan. Kita maunya ada perusahaan. Jadi kalau ada apa-apa, perusahaan ini yang kita tuju,” tambah dia.
Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, HE Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Faisal mengungkapkan, saat ini PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari India, Thailand, dan Filipina.
“Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Yusril menyatakan akan mendalami pernyataan Fasial.
Yusril juga menyoroti penurunan jumlah PMI di Arab Saudi yang pernah mencapai 2 juta orang, namun kini hanya sekitar 100.000 orang berdasarkan catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.
Penurunan ini diduga akibat moratorium yang telah berlangsung selama sekitar 10 tahun.
“Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” ujarnya.
Adapun pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, dan Pakistan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Regulasi tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan mencakup sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: migran indonesia
-
/data/photo/2024/12/11/675977978c6e8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Turun, Mengapa? Megapolitan 17 Desember 2024
-
/data/photo/2024/12/17/676105b480494.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Calo yang Berangkatkan Pekerja Migran Tak Sesuai Prosedur Bakal Ditindak Megapolitan 17 Desember 2024
Calo yang Berangkatkan Pekerja Migran Tak Sesuai Prosedur Bakal Ditindak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berjanji menindak tegas calo-calo yang membantu keberangkatan pekerja imigran Indonesia yang tak sesuai prosedur.
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyebut, langkah tersebut bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum bagi PMI.
“Salah satu cara mengurangi
unprosedural
adalah calo-calo ini kita selesaikan. Calo, baik perorangan maupun kelompok, atau kedok institusi. Penegakan hukum,” kata Karding di gedung BP2MI, Pancoran, Selasa (17/12/2024).
Karding mengungkap, pemberangkatan PMI melalui calo menduduki posisi teratas dalam hal keberangkatan pekerja migran tidak sesuai prosedur atau unprosedural.
Banyak calo yang mendatangi warga di desa-desa untuk melakukan perekrutan langsung.
Menyikapi ini, Karding mengatakan bakal membangun sistem pendaftaran satu pintu untuk calon pekerja migran Indonesia. Prosedur demikian diharapkan menjamin keamanan pekerja.
“Jadi siapa pun yang mau bekerja di luar negeri, itu harus teregister supaya masuk di data kami. Kalau dia masuk, maka kita bisa mantau dia kerjaannya apa, bekerja di mana, siapa yang ngirim, lalu jabatan pekerjaannya apa, terlindungi atau enggak di sana,” tambah Karding.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menanggulangi banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal.
“Jadi tim ini sengaja kita bentuk karena setelah melihat data, ternyata orang yang berangkat unprosedural terlalu banyak,” kata Menteri PPMI Abdul Kadir Karding saat ditemui di Kantor Kementerian PPMI, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).
Berdasarkan data pada 2017, ada 4,3 juta PMI yang berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal.
Mereka diberangkatkan lewat bandara dan pelabuhan, juga di jalan-jalan “tikus” yang menjadi rentan perdagangan orang.
“Oleh karena itu, salah satu langkah kita, kita bentuk tim ini untuk kemudian meminimalisir kejadian ini,” kata Karding.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

KP2MI Berangkatkan 400 Pekerja Migran ke Korea Selatan, Skema G to G
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberangkatkan 400 PMI ke Korea Selatan dengan skema government to government (G to G) pada Senin (16/12) dan Selasa (17/12).
Keberangkatan ini jadi yang terakhir di tahun 2024. Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah sudah menempatkan PMI ke Korea Selatan sebanyak 10.111 orang.
“Kedua penerbangan ini merupakan penerbangan terakhir di tahun 2024,” ujar Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Senin (16/12), dikutip dari keterangan tertulis.
Seriulina menjelaskan jumlah PMI yang dikirim ke Korsel pada tahun ini menurun karena kondisi ekonomi di negara tersebut juga tengah menurun. Pada 2023, ada 11.570 PMI yang dikirim ke Korsel.
Namun, jumlah penempatan PMI ke Korea Selatan tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan penempatan G to G ke negara lainnya, seperti Jepang.
“Ke Jepang kita hanya memberangkatkan tahun ini adalah 311 pekerja migran dan demikian juga ke Jerman tahun ini juga menampakkan 111 PMI,” tuturnya.
Bertalian dengan itu, Seriulina mengatakan saat ini KP2MI tengah menjalin komunikasi intensif dengan KBRI Seoul dan pimpinan HRD Korea di Jakarta untuk membahas lebih lanjut soal regulasi penempatan PMI.
Bahkan, kata dia, kementerian sudah mengagendakan rapat dengan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah ingin membahas sejumlah hal mengenai tata kelola penempatan PMI, salah satunya berkaitan dengan roster.
Roster adalah suatu sistem yang mencatat data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diseleksi dan dipilih oleh Calon Pemberi Kerja (Sajang/Majikan) di Korea Selatan.
“Dalam waktu dekat, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI di Seoul untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan guna membahas data roster tersebut di atas serta hal-hal lain dalam memperbaiki tata kelola penempatan PMI skema G to G ke Korea Selatan,” ucapnya.
Seriulina mengungkapkan kondisi roster G to G Korea Selatan per 13 Desember 2024, tercatat sebanyak 13.611 CPMI. Jumlah itu terdiri dari lulusan tahun 2022 sebanyak 1.153 CPMI.
“Artinya tinggal 14 persen dari jumlah roster yang di-approval yang ada di roster,” jelas dia.
Kemudian, lulusan tahun 2023 sebanyak 5.487 CPMI atau 32 persen dari jumlah roster approval. Sedangkan lulusan 2024 sebanyak 6.971.
Seriulina menyebut jumlah lulusan 2024 masih akan terus bertambah. Mengingat pengumuman kelulusan gelombang keempat atau yang terakhir, baru dilakukan minggu lalu.
“Sehingga kelulusan gelombang keempat ini, saat ini sedang melakukan proses untuk lamaran online atau untuk sending (dokumen),” kata Seriulina.
“Nah, secara umum jika melihat roster lulusan tahun yang lama, yaitu tahun 2022 dan 2023, maka jumlah roster yang tersisa itu sebanyak 6.640 (CPMI) atau hanya sekitar 26 persen dari yang di-approval, jadi kurang dari 30 persen,” tambahnya.
Direktur Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Mocharom Ashadi, menegaskan penempatan PMI ke Korsel masih mengacu pada aturan yang lama. Ia menuturkan pemerintah masih menyusun regulasi baru soal penempatan CPMI di Korsel.
“Jadi kebijakan enggak ada yang baru untuk G to G Korea, masih menggunakan kebijakan dari regulasi yang lama. kebijakan dari BP2MI yang lama,” kata Mocharom Ashadi.
(tim/tsa)
[Gambas:Video CNN]
-

BP3MI Jakarta minta masyarakat waspada terhadap perdagangan orang
Jakarta (ANTARA) – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta meminta masyarakat untuk waspada terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penipuan peluang kerja luar negeri yang saat ini semakin marak.
“Bila masyarakat ada yang berminat bekerja keluar negeri agar mengikuti sesuai prosedur yang resmi dan tercatat dalam sistem pemerintah,” kata Kepala BP3MI DKI Jakarta Duhri Akbar Nur dalam “Kegiatan Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (TPPO) di Jakarta, Senin.
Untuk menghindari TPPO, Duhri menyampaikan beberapa tips bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Pertama, siapkan mental. Kedua, cari informasi peluang kerja yang valid/resmi. Ketiga, siapkan kompetensi/terus asah ketrampilan.
“Keempat, pahami kualifikasi persyaratan dan mekanisme penempatannya,” katanya.
Dia juga menuturkan bahwa BP3MI DKI Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian P2MI yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia.
“Jenis pelayanan kami seperti informasi peluang kerja, layanan penempatan, layanan pelindungan hingga layanan pemberdayaan,” kata dia.
BP3MI DKI Jakarta selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada para calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran dan keluarganya.
“Ini untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam perlindungan pekerja migran, baik di tahapan sebelum, selama dan setelah bekerja,” katanya.
Duhri sempat menyinggung masih sedikitnya masyarakat Jakarta yang menjadi pekerja migran.
Setiap tahunnya BP3MI DKI Jakarta rata-rata memproses 40.000 pekerja migran yang berangkat bekerja ke luar negeri. “Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 2 persen warga Jakarta yang tercatat bekerja ke luar negeri,” kata Duhri.
Salah satu Dewan Kota Jakarta, Bayu menambahkan, pengurus RT/RW memiliki peran penting agar tidak membuat surat pengantar sembarangan bagi warganya yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Hal ini menghindari TPPO. Pengurus RT/RW juga bisa memberikan masukan kepada warga agar berhati-hati dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang meragukan,” katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak terjadi di Malaysia.
Kebanyakan, persoalan yang dihadapi adalah PMI ilegal.
“Malaysia itu paling berat, paling banyak permasalahan PMI-nya karena dia negara tetangga Indonesia. Terutama PMI Ilegal banyak sekali,” kata Kurniasih kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2024).
Selain itu, di Malaysia pun banyak terjadi kekerasan, kejahatan ilegal, dan sebagainya yang menimpa PMI.
Persoalan tersebut dipicu dari mudahnya PMI masuk ke Malaysia karena berbatasan langsung dengan Indonesia.
Bahkan untuk masuk ke Malaysia, WNI tak perlu visa.
Berbeda dengan PMI yang bekerja di Jepang, semua orang harus menggunakan visa.
Dengan begitu, orang sudah terseleksi ketat untuk masuk ke Negeri Sakura.
“Sedangkan di Jepang PMI kita sangat sedikit permasalahannya dibandingkan negara lain. Tampak aman nyaman bekerja dengan serius di Jepang karena memang kualitas dan standar kerja di Jepang tinggi sekali dan sangat disiplin ya. Jadi saya juga tenang dengan PMI yang ada di Jepang,” ucapnya.
Kurniasih pun melihat kualitas PMI yang pulang dari Jepang cukup baik.
“Karena itu semestinya bisa bekerja dengan baik di Indonesia atau berdikari membuat usaha sendiri bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur serta menjadi pengusaha berbagai bidang,” ucapnya.
Selain itu, anggota DPR dari fraksi PKS ini mengingatkan agar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang merekrut tenaga kerja dan mengirimkannya ke Jepang jangan hanya terima uangnya saja.
“Saya mau para LPK tersebut bukan hanya merekrut dan mendidik, tetapi juga harus bertanggung jawab memonitor tenaga kerjanya selama bekerja di Jepang bahkan bertanggung jawab pula sampai pulang kembali mereka ke Indonesia. Itulah LPK yang baik yang jadi harapan saya,” tegasnya.
Dengan begitu, Kurniasih yakin tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya Jepang akan jauh lebih baik dan ikut mengisi pembangunan baik di Jepang maupun di Indonesia.
Masih mengenai PMI di Jepang, Kurniasih akan terus memonitor para PMI tersebut agar bisa diswadayakan lebih lanjut di Indonesia.
Misalnya dipakai sebagai tenaga di IKN Kalimantan.
“Dengan kualitas yang tinggi diperolehnya dari Jepang mestinya kita memiliki SDM yang baik untuk membangun ibu kota negara Nusantara nantinya. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Pemerintah agar dipakai di IKN para alumni PMI dari Jepang,” ucapnya.
Sementara itu, bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.
-

Anggota DPR Sebut Alumni PMI dari Jepang Miliki Kualitas Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain – Halaman all
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari Jepang diakui memiliki kualitas tinggi dibandingkan dengan PMI dari negara lain.
Hal ini diungkapkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, Anggota DPR Komisi IX, dalam diskusi dengan para PMI di kota Asahi, Chiba, Jepang, pada Minggu (15/12/2024).
Kurniasih menekankan bahwa PMI yang telah bekerja di Jepang dapat diandalkan dalam pekerjaan di Indonesia.
“Saya yakin sekali PMI dari Jepang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan setelah kembali ke Indonesia. Bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur setelah sebelumnya pernah menjadi pemagang di Jepang,” ujarnya.
Meskipun memiliki kualitas yang baik, Kurniasih mencatat adanya perlakuan kurang baik dari oknum Bea Cukai terhadap PMI saat kembali ke Indonesia.
“Beberapa waktu lalu saya inspeksi mendadak ke bandara Soekarno-Hatta dan alhamdulillah semua pemeriksaan berjalan baik. Namun, belakangan saya mendapat laporan bahwa banyak PMI yang dikenakan biaya hingga jutaan rupiah oleh oknum nakal,” kata Kurniasih.
Salah seorang PMI yang telah bekerja selama lima tahun di Jepang mengungkapkan keluhannya mengenai teman yang dikenakan biaya hingga 17 juta rupiah saat pulang ke Indonesia.
“Padahal dia telah membuat daftar barangnya sendiri dan dicap oleh KBRI, tetap saja kopornya diacak-acak,” keluhnya.
Kurniasih berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk mengatasi permasalahan ini.
“Biar nanti saya koordinasikan kembali agar oknum nakal tersebut jangan sampai muncul kembali,” tegasnya.
Kurniasih juga mengusulkan agar PMI yang pulang dari Jepang dapat dipekerjakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Saya sudah menyarankan kepada pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja 30.000 orang agar menggunakan para tenaga PMI, terutama yang pulang dari Jepang,” ungkapnya.
Masalah Pendaftaran Akta Kelahiran
Selain itu, Kurniasih mencatat adanya permasalahan lain yang dihadapi PMI, seperti kesulitan dalam mendaftarkan akta kelahiran anak yang lahir di Jepang.
“Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah mengenai hal tersebut. Mengapa mesti sulit mendaftarkan akta kelahiran di Indonesia meskipun lahir di luar negeri?” tanyanya.
Kurniasih menambahkan bahwa meskipun berbagai masalah dihadapi PMI di luar negeri, situasi di Jepang relatif aman.
“Jepang sendiri hampir tak ada masalah, aman-aman saja,” tutupnya.
Pameran UKM Handicraft
Bagi para UKM handicraft dan pecinta Jepang yang ingin berpameran di Tokyo, mereka dapat bergabung gratis ke dalam WhatsApp Group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke tkyjepan@gmail.com, mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5051433/original/060156100_1734253579-IMG-20241215-WA0000.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
