Topik: migran indonesia

  • Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Malang (beritajatim.com) – Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malang meninggal dunia pada Desember 2024. Salah satunya adalah Irianto (29), warga Pakisaji, yang meninggal akibat sakit di Korea Selatan. Jenazah Irianto tiba di rumah duka di Pakisaji pada Kamis (26/12/2024) pukul 05.13 WIB.

    Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, menjelaskan kronologi kematian Irianto. Almarhum tiba di Korea Selatan pada Selasa (17/12/2024) melalui program re-entry. Saat dijemput pihak perusahaan, Irianto mengeluh tidak enak badan. Kondisinya memburuk pada Rabu (18/12/2024) sore, hingga ia dilarikan ke Rumah Sakit Jeonbuk National University Hospital. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.00 waktu setempat.

    Ahmad Andi menyoroti lamanya proses pemulangan jenazah yang memakan waktu hingga sembilan hari. “Irianto meninggal pada 18 Desember, namun jenazah baru tiba di rumah duka hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

    Selain itu, Ahmad Andi meminta pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon PMI sebelum keberangkatan.

    “Jika pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan ketat, kasus seperti ini mungkin bisa dihindari. Apalagi, Irianto meninggal sehari setelah tiba di Korea, belum sempat bekerja, dan tidak mendapat perlindungan asuransi,” jelasnya.

    Ahmad Andi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ada kasus serupa. Seorang PMI perempuan asal Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang Selatan, meninggal dunia di Singapura tiga minggu lalu.

    Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi sistem pengiriman PMI agar keselamatan dan kesejahteraan mereka lebih terjamin. “Perlindungan PMI harus menjadi prioritas, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” tutupnya. [yog/beq]

  • Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 22:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target sebesar Rp280 triliun.

    Angka itu tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (24/12).

    Airlangga menjelaskan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, tingkat rasio kredit macet atau non-performance loan (NPL) KUR tercatat sebesar 2,19 persen atau masih terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    Untuk 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun anggaran 2025.

    Airlangga mengatakan dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR bakal mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Dalam rapat koordinasi kebijakan KUR, terdapat sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR.

    Pertama, penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kemenko Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Kedua, menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025.

    Ketiga, menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.

    Keempat, rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses.

    Kelima, menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

    Selain itu, kebijakan KUR 2025 juga akan mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    “Program kredit usaha takyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia,” elas Airlangga.

    Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi mengumumkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp280 triliun.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

    Penyaluran KUR tahun depan akan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Adapun fokus penyaluran KUR pada debitur baru diproyeksikan akan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan beberapa keputusan strategis untuk memperkuat ekosistem KUR, antara lain:

    Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang masih berfungsi di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur organisasi di kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persetujuan usulan perubahan Permenko mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2025. Persetujuan penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan untuk keberhasilan program ketahanan pangan. Persetujuan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI agar lebih mudah diakses. Persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.

    Rapat ini juga mengakomodasi penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Airlangga menjelaskan, program KUR dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis dari rapat ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

    Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, KUR diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

    Kinerja KUR 2024

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan sektor produksi menjadi yang paling dominan. Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target tahun ini.

    Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sektor produksi menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran KUR, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, yang lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran juga terlihat dari jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta, atau 107,65 persen dari target 2,34 juta debitur baru.

    Selain itu, akses pembiayaan meningkat, dengan lebih dari 1,30 juta debitur KUR yang bergraduasi pada tahun 2024, mencapai 111,24 persen dari target 1,17 juta debitur graduasi.

  • 2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    Banda Aceh, CNN Indonesia

    Ditreskrimum Polda Aceh menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Bireuen, Aceh. Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah inisial RH dan JS.

    Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Ade Harianto mengatakan kedua pelaku itu ditangkap di lokasi berbeda.

    Dalam aksinya, kata Ade, mereka menjanjikan korbannya untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu staf bagian penjualan di negara Laos secara legal dan diimingi gaji tinggi serta bonus.

    Mereka diberangkatkan lewat jalur Riau – Malaysia – Thailand, dan berakhir di Laos.

    “Di Malaysia semua identitas korban disita oleh agen lain yang juga merupakan kelompok pelaku RH, serta disampaikan bahwa korban telah dijual ke bos di Laos dengan harga Rp10 juta,” kata Ade Harianto kepada wartawan, Senin (23/12).

    Hanya saja sesampainya di Laos para korban dipekerjakan sebagai admin love scamming salah satu modus kejahatan cybercrime dan diberikan target untuk melakukan penipuan.

    “Apabila tidak sesuai target, para korban diancam akan dijual ke Myanmar dan apabila mencoba melarikan diri, maka akan dibunuh,” ucapnya.

    Kombes Ade mengimbau masyarakat khususnya remaja yang baru tamat SMA ataupun mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi dan ITE, untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.

    Dia pun berpesan kepada warga agar tidak melibatkan diri dalam bidang pekerjaan scamming, karena hal itu merugikan dan bertentangan dengan UU di Indonesia dan aturan di negara lain.

    Dua tersangka TPPO tersebut bakal dijerat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran dan juga akan dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

    (dra/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman – Halaman all

    Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman – Halaman all

    Jalankan Instruksi Presiden, BP3MI DKI Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman

    Wahyu Aji/Tribunnews.com 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta komitmen menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri P3MI/Kepala BP3MI, Abdul Kadir Karding, untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

    Hal ini ditegaskan oleh Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol Duhri Akbar Nur, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    “Presiden Prabowo telah memberikan arahan/intruksi kepada KP2MI untuk dua hal yaitu Pelindungan optimal bagi PMI, dengan meminimalisir terjadinya eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada para PMI,” ujar Duhri kepada wartawan.

    Untuk itu, berdasarkan arahan dari Menteri Karding, BPM3MI DKI Jakarta fokus pada peningkatan kompetensi/pelatihan bagi para calon PMI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

    “BP3MI DKI Jakarta  selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional  kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik di tahapan sebelum, selama dan setelah bekerja,” kata Duhri.

    “Jenis pelayanan kami seperti pelayanan informasi peluang kerja, layanan penempatan, layanan pelindungan hingga layanan pemberdayaan. BP3MI DKI Jakarta menyampaikan kepada masyarakat luas untuk waspada dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penipuan peluang kerja luar negeri yang saat ini semakin marak, serta mengajak masyarakat apabila ada yang berminat bekerja keluar negeri untuk mengikuti sesuai prosedur yang resmi dan tercatat dalam sistem pemerintah,” tambahnya.

    Untuk diketahui, setiap tahun nya BP3MI DKI Jakarta rata rata memproses 40.000 PMI dari seluruh wilayah Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri.

    Untuk periode Januari sampai November 2024 sebanyak 1.550 PMI asal Provinsi DKI Jakarta yang tercatat bekerja ke luar negeri.

    Sementara itu, narasumber lainnya, salah seorang Staf Kementerian P3MI, Adhitya Himawan, memberikan beberapa tips bagi warga masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri.

    “Siapkan mental, cari informasi peluang kerja yang valid/resmi, siapkan kompetensi/terus asah keterampilan, ahami kualifikasi persyaratan dan mekanisme penempatan nya,” kata pria yang akrab disapa Dimas ini yang sekarang menjabat sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda ini.

    Sementara itu, Dewan Kota Jakarta Pusat, Nasirman mengatakan akan terus mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh BP3MI DKI Jakarta.

    “Apa yang dilakukan oleh BP3MI sangat baik dan dapat menjadi motivasi bagi warga Jakarta, khususnya Jakarta Pusat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.

    Senada dengan Nasirman, Ketua Forum Kerukunan Umat Betawi (FKUB) Jakarta Pusat, Ferry Iswan, juga mendukung penuh langkah BP3MI DKI Jakarta dalam upaya memberikan pelatihan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dari Jakarta.

     

     

  • Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Batam, CNN Indonesia

    Seorang oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap atas dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

    Dugaan keterlibatan oknum tersebut saat ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut.

    “Iya memang benar, Oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan inisial A diamankan Polresta Tanjungpinang, terkait kasus TPPO” Kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Prasojo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/12).

    Namun, dia mengaku tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut keterlibatan oknum Polisi tersebut dalam kasus pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, karena ditangani Polresta Tanjungpinang.

    “Kasus ini sudah ditangani Polresta Tanjungpinang, silakan tanyain ke Polresta Tanjungpinang ya,” ujarnya.

    CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik. Namun, belum ada keterangan darinya terkait oknum polisi Polres Bintan yang diamankan penyidik PolrestasTanjungpinanghingga berita ini ditulis.

    Sengkarut oknum aparat dan jaringan TPPO

    Sementara itu aktivis HAM di Batam, Pastor  Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan dugaan keterlibatan oknum itu menunjukkan kasus TPPO di Kepri tak berhenti tanpa keterlibatan bekingan. Salah satunya, kata dia, yang terbukti pada 2022 silam di mana sejumlah oknum penegak hukum malah jadi rantai sindikat TPPO. Dia menyebut, apabila ingin TPPO ini berhenti, pihak penegak hukum harus berhenti dari kepentingan dan mau menuntaskan kasus ini.

    “Menurut saya ini, soal perspektif, soal hati, soal kemauan apa nggak. Nggak terlalu sulit, kamu mau apa nggak gitu, apa yang nggak dipunya aparat penegak hukum,” katanya kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (20/12) lalu.

    Menurutnya masih lakunya korban memilih jalur belakang atau ilegal ketimbang jalur resmi untuk bekerja di luar negeri merupakan buah sistem tata kelola jalur resmi penyaluran PMI ke negara mitra. Selain itu, ongkos yang diduga harus dikeluarkan lebih banyak, membuat calon PMI akhinrya memilih jalur cepat tergiur oknum penyalur PMI ilegal.

    “Kita masih kalah, sementara mafia itu luar biasa, setiap hari di media sosial disebarkan tentang keberangkatan yang nampaknya begitu sempurna padahal itu perangkap dibuat para mafia, agar orang bisa masuk dalam siklus perdagangan orang ini,” ujarnya.

    Menurut dia selama ini pemerintah juga seolah tak menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kasus TPPO dan penyaluran PMI ilegal, misalnya dalam pencegahan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman, sistem yang sederhana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

    (arp/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • TKW Jember Koma 9 Hari usai Operasi Bisul, saat Sadar Kaget Tiba-tiba Tangan dan Kaki Menghitam

    TKW Jember Koma 9 Hari usai Operasi Bisul, saat Sadar Kaget Tiba-tiba Tangan dan Kaki Menghitam

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pekerja migran atau TKW koma 9 hari usai operasi bisul.

    Mirisnya saat sadar, ia kaget tangan dan kakinya menghitam.

    Kondisi ini dialami oleh Septia Kurnia Rini.

    Septia merupakan TKW yang badannya lumpuh setelah operasi di Singapura.

    Kondisi Septia Kurnia Rini ini membuat masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya ingin melihat.

    Suasana rumah sederhana di Komplek Taman Gading, Jember, pun ramai didatangi para tamu yang ingin melihat langsung kondisi Septia Kurnia Rini.

    Septia Kurnia Rini sendiri kini hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang.

    Dirinya dikunjungi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, beserta rombongan pada Jumat (20/12/2024).

    Septia adalah salah satu dari jutaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengadu nasib di luar negeri.

    Namun, berbeda dari mereka yang sukses meraih kehidupan lebih baik, nasib Septia berakhir tragis.

    Kini, ia menderita kelumpuhan, dengan tangan dan kaki yang menghitam serta sulit digerakkan.

    Penyebab pasti dari kondisi ini masih menjadi misteri, meskipun dugaan malapraktik saat operasi di Singapura terus menghantuinya.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengunjungi PMI yang sakit di Jember pada Jumat (21/12/2024). (KOMPAS.COM/BAGUS SUPRIADI)

    Septia memulai perjalanan sebagai pekerja migran pada 2021. 

    Ia meninggalkan tanah kelahirannya di Jember demi menghidupi kedua anaknya yang masih kecil.

    Dalam keterbatasan ekonomi, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dianggapnya sebagai jalan keluar.

    “Awalnya saya dikontrak dua tahun. Setelah itu, saya memperpanjang kontrak untuk tahun ketiga,” kisah Septia saat ditemui di rumahnya, dikutip dari TribunnewsMaker.

    Namun, hidupnya mulai berubah ketika ia merasakan ada bisul di bagian paha.

    Berbeda dari bisul biasa, bisul ini berwarna merah tanpa mata dan terasa sangat nyeri.

    Setelah empat hari menahan rasa sakit, Septia akhirnya mengadu kepada majikannya dan meminta obat pereda nyeri.

    Sayangnya, bisul tersebut tak kunjung sembuh.

    Majikannya kemudian menyarankan Septia untuk memeriksakan diri ke rumah sakit di Singapura.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Septia harus menjalani operasi untuk mengatasi bisul tersebut.

    Septia (38) PMI asal Jember pulang dari Singapore dalam keadaan sakit. (KOMPAS.COM/BAGUS SUPRIADI)

    Namun, apa yang terjadi setelah operasi sungguh mengejutkan. 

    Septia mengalami koma selama sembilan hari.

    Ketika akhirnya ia sadar, tangan dan kakinya berubah menjadi hitam pekat, kaku, dan terikat dengan kain.

    “Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja kondisi saya seperti ini,” ujar Septia dengan nada lirih.

    Selama dirawat di rumah sakit, Septia merasa sangat kesepian.

    Tidak ada seorang pun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang datang untuk menjenguk atau memberikan pendampingan.

    Dalam kondisi lemah, jauh dari keluarga, dan tidak paham dengan sistem kesehatan Singapura, Septia mengaku merasa sangat terasing.

    Setelah 13 hari perawatan, majikannya memutuskan untuk memulangkan Septia ke Indonesia menggunakan kapal feri.

    Namun, alih-alih dipulangkan langsung ke kampung halamannya di Jember, Septia dikirim ke rumah sakit di Batam.

    Di sana, ia dirawat selama seminggu dengan biaya yang ditanggung majikannya.

    Ironisnya, sang majikan sempat meminta uang kepada keluarga Septia untuk menutupi biaya perawatan di Singapura, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Septia.

    “Saya merasa, sebagai majikan, seharusnya mereka bertanggung jawab penuh atas kondisi saya,” ujarnya tegas.

    Pada Oktober 2024, keluarga Septia akhirnya menjemputnya dan membawanya pulang ke Jember.

    Namun, kondisi Septia tidak menunjukkan perbaikan.

    Kakinya yang berwarna hitam terasa keras seperti kayu terbakar, kaku, dan tidak bisa digerakkan.

    Rasa nyeri yang ia alami setiap hari menjadi beban berat, baik secara fisik maupun mental.

    Dalam kunjungan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Septia menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisinya.

    “Saya hanya ingin mendapatkan bantuan agar rasa sakit saya bisa berkurang. Saya ingin tetap bisa hidup untuk anak-anak saya,” ungkapnya dengan air mata berlinang.

    Abdul Kadir Karding mengakui bahwa keberangkatan Septia ke Singapura dilakukan secara ilegal.

    Hal ini menyebabkan Septia kehilangan hak perlindungan, termasuk asuransi kerja yang seharusnya menjadi hak PMI resmi.

    “Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi sebelum bekerja di luar negeri. Keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sangat berisiko,” ujar Karding.

    Ia menambahkan, keberangkatan ilegal membuat pekerja migran tidak terdaftar secara resmi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan jika terjadi masalah.

    “Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan tergiur janji-janji manis dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.

    Sebagai langkah pencegahan, pemerintah berencana untuk memperketat regulasi dan meningkatkan sosialisasi di desa-desa, termasuk melalui media sosial.

    “Kita harus menindak tegas sindikat maupun individu yang terlibat dalam penyelundupan pekerja migran ilegal,” tegas Karding.

    Meskipun secara hukum sulit memberikan bantuan karena keberangkatan Septia yang tidak prosedural, Kementerian P2MI tetap memberikan pendampingan atas dasar kemanusiaan.

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Mbak Septia mendapatkan dukungan yang ia butuhkan,” janji Karding, meskipun tidak menjelaskan secara rinci bentuk bantuan tersebut.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan

    Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan

    Pemerintah Targetkan Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke 100 Negara Tujuan Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    /BP2MI Abdul Kadir Karding menargetkan dapat mengirim 500.000
    pekerja migran Indonesia
    (
    PMI
    ) ke 100 negara tujuan pada tahun depan. 
    Target ini, disebutnya, memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
    “Kita enggak muluk-muluk, kalau kemarin 287.000 (PMI yang dikirim) kalau bisa di angka 400.000 sampai 500.000 sudah top,” kata Karding di Kantor BP2MI, Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Karding mengatakan, pemerintah memiliki 6 negara tujuan utama untuk PMI yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
    Tak hanya memberangkatkan, Kementerian P2MI juga bertanggungjawab ketika PMI kembali ke Tanah Air.
    “Kita akan dampingi mereka mendorong agar terjadi pemberdayaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, (mulai dari) pelatihan, menyambungkan produk ke pasar modal, dan mencoba melatih manajemen keuangan dan bisnis,” ujarnya.
    Terakhir, Karding mengatakan, terkait pengiriman PMI ke Arab Saudi, pemerintah memberikan dua syarat yaitu, jaminan gaji tinggi, dan perlindungan kesehatan.
    “Arab saudi masih kita kaji, prinsipnya kalau kita buka harus dua hal pertama gajinya tinggi, perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap tenaga kerja paripurna,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Wapres Resmikan Ruang Bersama Indonesia saat Hari Ibu, Ruang Bagi Anak dalam Berkreativitas – Page 3

    Istri Wapres Resmikan Ruang Bersama Indonesia saat Hari Ibu, Ruang Bagi Anak dalam Berkreativitas – Page 3

    Arifah Fauzi mengatakan peringatan Hari Ibu di Indonesia bukan hanya untuk mengapresiasi jasa-jasa ibu yang luar biasa, namun lebih dari itu, untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, dan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

    Dia mengatakan, peringatan Hari Ibu 22 Desember didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

    “Sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia,” kata Arifatul Choiri Fauzi.

    Kongres juga membicarakan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, di antaranya pendidikan, perkawinan, perlindungan, serta pemajuan untuk perempuan dan anak, serta jejaring perempuan-perempuan Indonesia.

    Peringatan Hari Ibu ke-96 tersebut dihadiri oleh istri Wapres RI, Selvi Ananda.

    Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Dikti Saintek Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro.

  • Hari Ibu, Menteri PPPA: Perkuat Peran Perempuan di Semua Sektor dengan Beri Akses Setara – Page 3

    Hari Ibu, Menteri PPPA: Perkuat Peran Perempuan di Semua Sektor dengan Beri Akses Setara – Page 3

    Dia mengatakan, peringatan Hari Ibu 22 Desember didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

    “Sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia,” kata Arifatul Choiri Fauzi.

    Kongres juga membicarakan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, di antaranya pendidikan, perkawinan, perlindungan, serta pemajuan untuk perempuan dan anak, serta jejaring perempuan-perempuan Indonesia.

    Peringatan Hari Ibu ke-96 tersebut dihadiri oleh istri Wapres RI, Selvi Ananda.

    Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Dikti Saintek Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro.