Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan pendanaan simpan pinjam dengan total Rp20 triliun untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menko Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas permodalan dan memberi kemudahan finansial kepada pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, dan pekerja migran.

    “Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” kata Menko Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1).

    Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini menambah jenis permodalan yang sudah ada dari pemerintah seperti pinjaman KUR dan salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Pemerintah juga akan membuat program pinjaman khusus untuk pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi.

    “Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, cost structure, tiket keberangkatan, pelatihan, dan dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” kata Muhaimin.

    Program pendanaan simpan pinjam dengan bunga yang rendah ini, kata dia, akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan.

    Adapun skema pendanaan ini, lanjut dia, akan menduplikasi dari sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui PNM Mekaar, yakni permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

    Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan model pinjaman baru dengan bunga rendah untuk sejumlah kelompok masyarakat. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 20 triliun. 

    “Kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Bisa Rp 20 triliunan total anggarannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin mengatakan, program ini diupayakan demi meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial kepada sejumlah kelompok masyarakat. Adapun sasarannya adalah para UMKM, pekerja migran, koperasi, hingga pelaku ekonomi kreatif.

    Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan program kredit usaha rakyat (KUR), membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, hingga menyediakan akses permodalan melalui PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

    Cak Imin menegaskan, program pinjaman, kredit murah, atau permodalan dengan bunga rendah yang terkini disiapkan pemerintah merupakan model baru. “KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir, kemudian ada nambah lagi,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencontohkan salah satu pelaksanaan program pinjaman model baru tersebut, yakni dengan menyasar pekerja migran Indonesia.

    Disampaikannya, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, hingga mengurus dokumen. Oleh karena itu, pinjaman dengan bunga rendah juga dibutuhkan pekerja migran Indonesia.

    “Contoh sukses PNM akan kita duplikasi menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di badan simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi,” tutur Cak Imin.

    Inisiasi model baru simpan pinjam dengan bunga rendah ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengatur uang pemerintah untuk dipinjamkan ke sejumlah kelompok masyarakat.

  • Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk mempersiapkan dana hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan akses modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dan pekerja migran.

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan aksesibiltas pendanaan bagi para pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Dia menjelaskan bahwa skema akses pendanaan yang akan disiapkan pemerintah akan melalui pembentukkan lembaga simpan pinjam dengan Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN sebagai konsep yang akan dijadikan sebagai contoh.

    “Kan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara atau pemerintah. Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan pemerintah turut mengkaji program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang mau ke luar negeri.

    Apalagi, kata Cak Imin, Pekerja Migran Indonesia membutuhkan uang untuk pelatihan, ongkos keberangkatan, pelatihan, dan berbagai dokumen administrasi.

    “Itu nanti kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah memang berniat untuk meningkatkan akses modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil dengan kisaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

    “Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Ya bisa Rp20 triliunan total ini. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir,” pungkas Cak Imin.

  • 2 Jam Lebih Ratas Perdana di Istana Bogor, Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    2 Jam Lebih Ratas Perdana di Istana Bogor, Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas perdana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (3/1/2025).

    Dalam rapat yang digelar secara tertutup tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ratas yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB baru selesai pukul 17.30 WIB. Rapat dihadiri oleh para menteri yang berada di bawah Koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

    Para Menteri yang hadir diantaranya yakni Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

    Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Menko Muhaimin Iskandar mengatakan rapat membahas sejumlah agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

    “Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

    Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

    “Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

    Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

    “Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.

    Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    “Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.

    Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu agenda rapat yakni membahas program makan bergizi gratis. Pemerintah ingin memastikan bagaikan peran Desa, Koperasi dalam program tersebut.

    “Bagaimana peran desa, peran kooperasi, peran BUMDES, dan sebagainya,” katanya.

  • Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

    Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.

    “Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).

    Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. 

    “Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.

    Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.

    Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.

    “Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.

    Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

  • Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Bogor –

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikut rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor hari ini. Cak Imin mengatakan rapat itu membahas isu kemiskinan ekstrem.

    Rapat digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Hadir pula Wapres Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ⁠Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ⁠⁠Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    “Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat. Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya, mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat,” kata Cak Imin.

    Cak Imin menyebut ada beberapa langkah strategis yang dibicarakan untuk mengentas kemiskinan. Dia menyebut salah satunya ialah pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM.

    “Salah satunya data tunggal agar tempat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. Kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata dia.

    Cak Imin mengatakan Prabowo meminta agar para pekerja migran diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dia mengatakan saat ini pihaknya telah membangun sekitar 100 balai latihan kerja baru.

    Cak Imin mengatakan rapat itu juga membahas mengenai kemudahan pendanaan kepada UMKM. Dia mengatakan pemerintah menyiapkan skema pinjaman mudah.

    “Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” kata dia.

    “Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM yaitu pemberian penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67 ribu. 67 ribu penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh presiden dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (fca/haf)

  • Penuhi Ketentuan, Pekerja Migran Indonesia Ini Bebas Bayar Pajak Pendaftaran IMEI – Halaman all

    Penuhi Ketentuan, Pekerja Migran Indonesia Ini Bebas Bayar Pajak Pendaftaran IMEI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak tahun lalu, tepatnya mulai Januari 2024, Bea Cukai Tanjung Emas telah melaksanakan layanan pendaftaran IMEI untuk perangkat seluler dengan fasilitas pembebasan pajak bagi pekerja migran Indonesia. 

    Salah seorang pekerja migran Indonesia asal Taipei menjadi salah satu penerima manfaat dari layanan ini.

    “Layanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada Desember 2023. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pekerja migran dalam mengimpor perangkat seluler tanpa dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 Impor,” ujar Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Emas, Rr. Retno Murti Dewayani ditulis Sabtu (3/1/2025).

    Disebutkan Retno, Leni Haryanti, yang telah bekerja selama tujuh tahun sebagai pekerja migran di Taipei, pada Desember lalu berhasil mendaftarkan perangkat iPhone 14 Pro Max miliknya dengan pembebasan pajak, setelah memenuhi ketentuan yang ada. 

    Sebelumnya, Leni harus memperpanjang paspornya melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, diikuti dengan pembaruan kartu e-PMI yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan fasilitas ini. 

    Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Leni mendapat prioritas layanan di bagian perekaman IMEI, mengingat kondisinya yang sedang hamil. 

    “Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kemudian memberikan barcode khusus untuk melanjutkan registrasi IMEI di Kantor Bea Cukai terdekat. Barcode ini berlaku selama lima hari sejak kedatangan. Setibanya di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, petugas kami memverifikasi berkas dan memastikan kartu e-PMI Leni masih aktif,” lanjut Retno.

    Setelah itu, perangkat iPhone Leni berhasil terdaftar dengan pembebasan bea masuk, tanpa dikenakan PPN, dan dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 Impor. 

    Leni tidak perlu membayar biaya apapun untuk pendaftaran IMEI perangkat selulernya. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterimanya dan berharap kebijakan ini terus berlanjut. 

    “Saya sangat terbantu dengan fasilitas ini, terutama karena prosesnya cepat dan mudah. Semoga semakin banyak PMI yang bisa merasakan manfaatnya,” katanya. 

    Fasilitas pembebasan ini, menurut Retno hanya berlaku bagi pekerja migran dengan kartu e-PMI yang masih aktif, dan berlaku jika perekaman IMEI telah dilakukan di bandara kedatangan dengan barcode yang bisa digunakan untuk verifikasi lebih lanjut di kantor Bea Cukai. Bagi non- pekerja migran, pembebasan pajak diberikan dengan batasan nilai perangkat seluler hingga 500 USD.

    “Dengan adanya layanan ini, Bea Cukai Tanjung Emas berharap dapat memberikan kemudahan bagi pekerja migran dalam mengimpor perangkat seluler, sekaligus mendorong penguatan sistem pendaftaran IMEI di Indonesia,” tutur Retno.

  • Ringkus Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bojonegoro, Ini Modusnya

    Ringkus Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bojonegoro, Ini Modusnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Bojonegoro meringkus pelaku dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus pelaku adalah menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Jumlah korban total diperkirakan sudah mencapai 200 orang.

    Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan, dalam perkara tersebut, terduga pelaku yakni Hafid warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pelaku diduga telah menjalankan operasinya sejak 2007 dan baru terbongkar pada Juli 2024.

    Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. “Tersangka ditangkap di rumahnya pada 10 November 2024 setelah ada korban yang melapor ke Mapolres Bojonegoro,” ujar AKBP Mario Prahatinto, Selasa (31/12/2024).

    Sementara Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono menambahkan, dugaan TPPO yang dilakukan tersangka ini terbongkar setelah korban berinisial AM merasa tertipu atas keberangkatannya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

    Hasil penyelidikan polisi, rentetan peristiwa yang dilakukan tersangka ini, dimulai pada Rabu (3/7/2024) lalu. Saat itu, pelaku berada di warung sekitar Kantor Imigrasi Bojonegoro, dan menawarkan kepada korban berinisial AM untuk menjadi PMI dengan tujuan Malaysia.

    “Korban dijanjikan bekerja secara resmi di salah satu hotel di Langkawi, Malaysia dengan gaji Rp5 juta per bulan dan uang makan Rp1 juta. Untuk berangkat korban dimintai uang senilai Rp1,5 juta dengan dalih sebagai ganti biaya mengurus pasport,” ungkap AKP Bayu Adjie.

    Selanjutnya, lanjut AKP Bayu, pada Rabu (10/12/2024) korban diberangkatkan ke Bandara Juanda, dan diberi uang saku senilai Rp600 ribu. Saat sudah sampai di Malaysia, AM merasa ditipu, lantaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal, dan hanya sebagai pekerja laundry di sebuah ruko kecil dengan gaji Rp14 ribu per jam.

    “Setelah bekerja selama 1 minggu di Langkawi Malaysia, korban baru menyadari ternyata telah diberangkatkan secara illegal oleh tersangka,” jelas Polisi berpangkat tiga balok emas di pundaknya itu.

    Usai sadar dirinya diberangkatkan secara ilegal, korban kemudian melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Selanjutnya, korban dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Malaysia, pada (9/10/2024).

    Setelah sampai di Indonesia, AM melanjutkan lapor ke Polres Bojonegoro, pada (10/11/2024). Di hari yang sama, Satreskrim Polres Bojonegoro langsung meringkus pelaku ini di rumahnya.

    Polisi lulusan Akpol tahun 2015 ini menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka oleh Penyidik Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro, tersangka secara sadar mengakui telah memberangkatkan sebanyak 200 orang PMI secara Ilegal sejak tahun 2007.

    “Korban setidaknya sudah dikirim ke beberapa negara, seperti Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, Singapore, Jepang, Korea Polandia, Brunei Darussalam, dan Australia,” tambahnya.

    Tersangka mengaku bahwa, keuntungan yang didapatkan dari hasil memberangkatkan dua korban dalam perkara ini adalah sebesar RM 7.000 atau senilai Rp24.500.000. Dan untuk saat ini Polres Bojonegoro berhasil menggagalkan 4 orang calon PMI yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia oleh tersangka. [lus/kun]

  • 295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memberangkatkan 295.439 pekerja migran ke luar negeri sepanjang tahun 2024. Jumlah ini alami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar 297.108 pekerja.

    “Sepanjang periode Januari hingga 30 Desember 2024, sebanyak 295.439 layanan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah direalisasikan,” kata Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun Capaian 2024 di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Dzulfikar mengatakan, penurunan penempatan PMI di tahun 2024 terjadi karena adanya penutupan tenaga kerja asing di Malaysia, khususnya untuk sektor manufaktur, konstruksi, dan peladangan di rentang Maret – Mei.

    Sementara, dari data tersebut, ada 5 negara terbanyak yang jadi tujuan penempatan para PMI. Diantaranya Hong Kong 99.168, Taiwan 84.306, Malaysia 50.917, Jepang 12.653, dan Singapura 10.781.

    Sedangkan 5 jenis pekerjaan tertinggi adalah  pembantu rumah tangga 33,7 persen, perawat 17,5 persen, buruh 7,6 persen, pekerja perkebunan 6,8 persen, dan pekerja konstruksi 2,9 persen. 

    Sektor private to private masih menjadi skema tertinggi penempatan PMI di luar negeri dengan 234.595 orang atau 79,41 persen.

    Kemudian provinsi yang menjadi penyumbang tertinggi PMI pada tahun 2024 adalah Jawa Timur sebanyak 79.001 orang atau 26,76 persen, disusul Jawa Tengan 66.297 orang atau 22,45 persen, Jawa Barat 61.236 orang atau 20,73 persen, NTB 30.342 orang atau 10,24 persen, dan Lampung 25.016 orang atau 8,38 persen.

    “Penyumbang tertinggi dari pekerja migran kita tahun 2024 pertama itu Jawa Timur,” katanya.