Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan
    Tim Redaksi
    ACEH TIMUR, KOMPAS.com –
    Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terkait insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.
    Salah satu dari lima korban, Muhammad Hanafiah (40), warga Alue Bugeng, Peureulak Timur, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Malaysia.
    Juru Bicara Pemerintah Aceh Timur, Tgk Muntasir Ramli, pada Selasa (28/1/2025) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh Timur akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau dan memastikan bahwa
    korban penembakan
    yang sedang dirawat di Malaysia mendapatkan perawatan terbaik.
    Lebih lanjut, Muntasir mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh Timur, melalui Camat Pereulak Timur, Teuku Taharuddin, telah mengunjungi kediaman keluarga korban penembakan atas arahan dari
    Pj Bupati Aceh Timur
    , Amrullah M Ridha.
    “Camat juga bertemu dengan Mawaddah, istri dari korban penembakan, sebagai wujud kepedulian Pemkab Aceh Timur kepada keluarga korban,” jelas Muntasir.
    Pemerintah Aceh Timur juga menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. 
    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar korban yang sedang dalam perawatan mendapatkan perhatian dan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan,” tutur Muntasir.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa kapal yang mengangkut 26 pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak oleh kapal patroli APMM.
    Petugas APMM menembak secara membabi buta dari jarak 20-25 meter.
    Malaysia mengeklaim bahwa terjadi perlawanan dari PMI, namun klaim tersebut dibantah karena seluruh penumpang adalah warga sipil dan tidak membawa senjata tajam.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 150 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia ke Tanjungpinang

    150 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia ke Tanjungpinang

    Tanjungpinang, Beritasatu.com – Sebanyak 150 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, pada Selasa (28/1/2025) sore. Ratusan PMI ilegal tersebut dipulangkan karena berbagai permasalahan hukum yang dihadapi selama berada di Malaysia.

    Setibanya di pelabuhan, para pekerja migran langsung didata oleh petugas. Dari 150 orang yang dipulangkan, terdapat 109 laki-laki dan 41 perempuan.

    Para PMI ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari habisnya masa berlaku visa hingga kehilangan paspor. Beberapa dari mereka bahkan menjalani masa tahanan di Malaysia hingga enam bulan sebelum akhirnya dipulangkan.

    Salah seorang pekerja migran asal Kepulauan Riau, Husni Abdilah, mengaku ditangkap karena visanya telah habis masa berlaku. Akibatnya, ia harus menjalani masa tahanan selama empat bulan di Malaysia.

    “Kemarin saya berangkat dari Pelabuhan Batam Center, sekitar dua tahun lalu, dan bekerja di Pasir Gudang di perkebunan. Namun, saya ditangkap karena visa saya mati dan sempat dipenjara selama empat bulan,” ungkap Husni.

    Linda, pekerja migran asal Medan, memiliki pengalaman yang berbeda. Ia pergi ke Malaysia untuk mencari anaknya, tetapi tidak menemukannya. Sebaliknya, ia justru dipekerjakan di rumah makan tanpa diberikan bayaran.

    “Saya ke Malaysia untuk cari anak yang kerja di sana, tetapi tidak ketemu. Malah saya dipekerjakan tanpa digaji. Paspor saya hilang karena dicuri, dan akhirnya saya ditangkap serta dipenjara selama empat bulan,” tuturnya.

    Pengantar Kerja Ahli Madya BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Darman M Sagala menyampaikan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri.

    “Kami sudah memberikan informasi tentang bekerja secara prosedural di luar negeri. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural. Pengetatan pemeriksaan dokumen keberangkatan juga dilakukan di sejumlah pos pelabuhan,” tegas Darman.

    Setelah pendataan, ratusan PMI ilegal ini diangkut menggunakan bus menuju tempat penampungan sementara. Selanjutnya, mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

  • Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur untuk memiliki versi tersendiri kronologi penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat, 24 Januari lalu. 

    Insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ini menyebabkan empat orang terluka dan satu lainnya meninggal dunia. 

    “Saya mendorong kepada atase kepolisian yang ada di Malaysia untuk juga mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kepada PMI kita. Saya ingin ada satu kronologi tersendiri ya, yang dipunyai oleh pemerintah kita,” jelas Karding dalam video yang diterima awak media di Jakarta, Selasa, 28 Januari. 

    Menurut Karding, kronologi versi pemerintah penting sebagai pembanding dengan versi lainnya. Ia juga meminta agar kasus ini bisa diusut secara transparan. 

    “Saya juga memberi dukungan yang sangat kuat kepada Kemlu, Pak Sugiono, bahwa beliau akan membentuk satu tim investigasi yang menyeluruh,” terang Karding. 

    Lebih lanjut untuk WNI yang tewas, Karding memastikan KP2MI akan membantu proses pemulangan jenazah ke Riau mulai dari mempersiapkan ambulans atau proses penyebrangan. 

    “Dan ini semua akan koordinasi kami dengan Pemda dan polisi perairan,” ucapnya. 

    Insiden penembakan terhadap lima PMI nonprosedural oleh APMM terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

  • Laskar Merah Putih Kecam Keras Penembakan 5 PMI di Malaysia

    Laskar Merah Putih Kecam Keras Penembakan 5 PMI di Malaysia

    loading…

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) M Arsyad Cannu mengecam keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Otoritas Maritim Malaysia. FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) M Arsyad Cannu mengecam keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Otoritas Maritim Malaysia. Penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) yang menyebabkan 1 WNI meninggal dunia terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Dalam insiden tersebut, lima orang PMI menjadi korban, satu orang di antaranya meninggal dunia dan empat orang luka-luka. KBRI di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik meminta agar peristiwa penembakan terhadap lima PMI diusut tuntas.

    “Atas nama Laskar Merah Putih, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu di Markas Besar LMP, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tandasnya.

    KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau penanganan peristiwa sangat tragis dan meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban. Sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Arsyad memberikan tanggapan keras terkait tindakan APMM yang berlebihan terhadap Warga Negara Indonesia di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    “Apalagi sampai merenggut nyawa WNI pekerja migran karena diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Kenapa main tembak, seharusnya cukup diamankan saja,” tegasnya.

    Atas kasus tersebut Laskar Merah Putih menyatakan sikap menolak penggunaan kekuatan militer yang melibihi batas wajar. Sebab,WNI yang menjadi korban tidak bersenjata dan mereka bukan teroris, bukan juga bandar narkotika.

    Tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia. “Kamimeminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    Laskar Merah Putihmendukung Pemerintah Republik Indonesia mengirim Nota Diplomatik, menyatakan protes, dan mengutuk keras peristiwa yang tidak berprikemanusiaan itu.

    (abd)

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Lima orang jadi korban, di mana satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia ini menuai kecaman berbagai pihak terutama dari Indonesia.

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M Arsyad Cannu mengutuk keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga dilakukan Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu saat ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tegas Arsyad. 

    Menurutnya, tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia.

    “Kami meminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah  Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    DPR Kecam

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.

    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari, Selasa (28/1/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.

    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.

    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 

    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.

    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.

    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.

    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.

  • Warga Riau Korban Penembakan di Malaysia Akan Dimakamkan di Pulau Rupat

    Warga Riau Korban Penembakan di Malaysia Akan Dimakamkan di Pulau Rupat

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Salah satu warga negara Indonesia (WNI) bernama Basri yang menjadi korban tewas akibat penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) berasal dari Bengkalis, Riau.

    Hal ini diungkapkan oleh istri almarhum, Nurhaida, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (28/1/2025).

    Menurut Nurhaida, jenazah Basri akan dimakamkan di tanah kelahirannya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, setelah dipulangkan ke Indonesia.

    “Insyaallah dikebumikan di Pulau Rupat tempat kelahirannya. Saya masih dalam perjalanan ke Rupat,” kata Nurhaida.

    Diketahui, pada Jumat (24/1/2025), lima orang pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan oleh APMM di Perairan Tanjung Rhu. Dua di antaranya berasal dari Riau, dua lainnya dari Aceh, dan satu dari Kepulauan Riau. 

  • WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia, Kinerja Kementerian P2MI Disorot – Page 3

    WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia, Kinerja Kementerian P2MI Disorot – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani fenomena pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

    Menurut Cucun, Kementerian P2MI harus segera membuat terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di luar negeri.

    “Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Cucun menilai Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian P2MI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja migran yang jumlahnya besar.

    Sejumlah isu yang dialami para pekerja migran ilegal kerap menjadi sorotan, salah satunya kekerasan. Selain itu juga ada penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.

    Dengan berbagai macam isu tersebut, menurut Cucun, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah ditantang untuk membuktikan kinerjanya.

    “Ini tantangan perlindungan kehadiran negara melalui Menteri P2MI, rakyat sangat ingin melihat kinerjanya,” ujar Cucun.

    Ke depan, Cucun berharap Kementerian P2MI segera menemukan solusi untuk menyelesaikan sejumlah isu yang merugikan, bahkan sampai mengancam nyawa para PMI. Termasuk mereka yang bekerja secara ilegal di luar negeri.

    “Kita berharap Kementerian PPMI bisa segera menyelesaikan PR-PR terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” tutur Cucun.

    Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat berpatroli.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut keterangan Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, WNI itu mencoba menyerang petugas APMM saat berpatroli. Sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan demi keamanan.

    “Kapal yang ditumpangi tersangka menghantam kapal APMM sebanyak empat kali sebelum dua di antaranya mencoba menyerang petugas dengan parang,” lapor Harian Metro Malaysia, mengutip keterangan Hussein.

    Lantaran merasa terancam, petugas APMM kemudian melesatkan peluru ke arah kapal para WNI. Disebutkan bahwa para WNI itu sempat kabur.

    Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok bersama otoritas setempat melakukan gerak cepat dalam rangka mempercepat proses pemulangan 20 WNI pekerja informal di Myanmar. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan …

  • Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum Nasional 28 Januari 2025

    Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum Nasional 28 Januari 2025

    Anggota DPR: Bukti Malaysia Hargai Indonesia, Penembak 5 PMI Harus Dihukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
    Putih Sari
    mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (
    APMM
    ).
    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.
    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.
    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.
    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.
    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 
    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.
    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.
    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.
    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.
    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.
    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.
    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI Minta Kemlu Lakukan Investigasi Internal Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia – Page 3

    Menteri P2MI Minta Kemlu Lakukan Investigasi Internal Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan investigasi internal untuk mengusut kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

    “Agar teman-teman Kemlu dengan kepolisian yang ada di sana untuk melakukan internal investigasi,” kata Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Karding mengatakan investigasi internal ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia tidak hanya menerima kronologi maupun penyebab penembakan dari pihak Malaysia saja, tetapi juga mendapat versi lainnya.

    Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah-langkah lanjutan untuk melindungi warganya di luar negeri, khususnya Malaysia.

    “Agar versinya tidak hanya dari versi polisi Malaysia, tapi versinya juga ada versi dari kita. Ini kan supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik ke depan dalam rangka menlindungi warga kita,” ujar Menteri P2MI.

    Di sisi lain, kata Karding, Kementerian P2MI terus melakukan pendampingan kepada para korban. Sebab, terbuka kemungkinan kasus ini bergulir ke proses hukum, karena kelima WNI yang tertembak diduga merupakan pekerja migran ilegal.

    Karding juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

    “Kita terus melakukan pendampingan terus menerus. Ke depan kemungkinan ada proses hukum, karena mereka dituduh, satu ilegal, kedua melawan petugas,” ucap Karding.

    “Maka pasti harus ada pendampingan hukum di sana nanti, baik mitigasi maupun nonmitigasi. Kita dorong ke Kedutaan di sana atau perwakilan kita di luar negeri karena memang kewenangan luar negeri itu kewenangan Kemenlu,” imbuh Karding.

     

    Seorang WNI yang tewas diberondong lebih dari 100 peluru di Texas, Amerika Serikat diketahui bernama Vita. Hal ini terungkap lewat situs GoFundMe yang dibuat oleh kerabatnya. Dilansir NBC News, penembakan itu terjadi sekitar pukul 01:30 Selasa di seb…