Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)

  • DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Hindun Anisah mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu mencontoh langkah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menyelamatkan nyawa tenaga kerja dari ancaman hukum mati.

    Menurut Hindun, dibutuhkan high diplomacy atau deplomasi tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran. “Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi,” ujarnya.

    Menurut Hindun, diplomasi tingkat tinggi sering dilakukan pemimpin tertinggi di negara tetangga, seperti Filipina dalam melindungi pekerja mereka.

    “Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” beber Hindun.

    Seperti diketahui, Gus Dur pernah melakukan diplomasi tingkat tinggi kepada Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz untuk menangguhkan hukum mati terhadap pekerja migran dari Madura Siti Zaenab pada 1999. Diplomasi Gus Dur pun berhasil. Eksekusi mati terhadap Zaenab akhirnya ditunda.

    Selain Zaenab, Gus Dur juga pernah menyelamatkan nyawa pekerja migran dari Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi dari hukuman mati pada 2005.

    Walaupun saat itu Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia tetap berusaha melobi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Lobi Gus Dur berhasil dan Adi akhirnya dibebaskan, kemudian dipulangkan ke Indonesia. [hen/ian]

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal Nasional 31 Januari 2025

    Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal Nasional 31 Januari 2025

    Menteri HAM Sebut Upaya Perlindungan Pekerja Migran Belum Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.
    Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.
    “Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi,” kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).
    “Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.
    Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.
    Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.
    “Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.
    Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.
    Dia juga menyoroti posisi
    Kementerian HAM
    yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.
    “Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat,” ujarnya.
    “Tapi karena levelnya sama, ini menjadi
    problem
    sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.
    Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.
    “Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia
    Malaysia
    (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan
    pekerja migran Indonesia
    yang terjadi di Malaysia.
    Menteri HAM
    Natalius Pigai
    menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
    “Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN,” ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).
    “Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.
    Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.
    Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.
    “Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
    “Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.
    Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.
    “Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya,” ujarnya.
    “Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.
    Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.
    Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.

    Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut. 

    “Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.

    “Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya. 

     

    Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR. 

    “Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu. 

     

  • WNI Tewas Ditembak, Anggota Komisi X Verrell Bramasta Kecam Pemerintah Malaysia

    WNI Tewas Ditembak, Anggota Komisi X Verrell Bramasta Kecam Pemerintah Malaysia

    loading…

    Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia dan mendesak Kemlu mengusut tuntas insiden tragis ini. Foto/Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia. Verrell Bramasta mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Kuala Lumpur untuk segera mengusut tuntas insiden tragis ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell, Jumat (31/1/2025).

    Verrell mengatakan, 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI.

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell.

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas akar kejadian ini.

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal. Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan Excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    (shf)

  • Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Dari kiri ke kanan: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers rapat tingkat menteri, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:18 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

    “Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.

    Menurut dia, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka. Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.

    “Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.

    “Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” kata Mensos.

    Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem. “Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu (pemberian bantuan) beda programnya,” kata Mensos.

    Menurut dia, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.

    “Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Kasus 5 WNI Ditembak Bikin Indonesia Desak Malaysia Serius

    Kasus 5 WNI Ditembak Bikin Indonesia Desak Malaysia Serius

    Jakarta –

    Lima orang WNI ditembak oleh aparat Malaysia. Indonesia pun mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini.

    Seperti diketahui, pada Jumat (24/1), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Keempat WNI itu kini dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

    KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaraan satu WNI yang meninggal, inisial B, asal Riau untuk dipulangkan ke Tanah Air. Repatriasi jenazah dilakukan pada Rabu (29/1), bergantung pada ketersediaan tiket penerbangan.

    Pemulangan akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh.

    “Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.

    Bagaimana sikap Indonesia atas kasus ini? Baca halaman selanjutnya.

    Malaysia Lakukan Penyelidikan

    Foto: Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat. (Maulana/detikcom)

    Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap lima WNI oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Rhu, Selangor. Personel yang diduga terlibat penembakan telah dibebastugaskan untuk penyelidikan.

    Dikutip Malaymail, Kami (30/1/2025), Kepolisian Malaysia berkoordinasi dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Selangor untuk mengusut kasus ini.

    Kemlu Desak Malaysia Usut Kasus Sampai Tuntas

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendesak pemerintah Malaysia melakukan investigasi kasus penembakan lima WNI oleh aparat Malaysia. Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat, meminta pemerintah Malaysia serius mengusut kasus penembakan yang menewaskan satu orang itu.

    “Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin,” kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Mirza mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan. Seperti halnya dalam menindak nelayan tradisional yang melintas batas untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan.

    “Misalnya kita dengan Malaysia, kita punya common guideline yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas gitu ya, untuk tidak dilakukan misalnya penahanan segala macam. Jadi kita punya bilateral, dan saya rasa di tingkat regional juga ada kerja sama seperti itu,” ucapnya.

    Menlu Desak Malaysia Lakukan Penyelidikan Menyeluruh

    Foto: Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei dan Menlu RI Sugiono. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Dia mengatakan insiden tersebut tidak mencederai hubungan kedua negara. Namun Mirza memastikan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam menuntaskan kasus tersebut.

    “Ya saya rasa bukan mencederai ya, kan kejadian tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tapi tentunya kedua negara mempunyai semangat yang sama, bahwa kita akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono juga bersuara soal ini. Sugiono mengatakan telah meminta kepada pihak terkait agar dilakukan penyelidikan menyeluruh.

    “Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh,” kata Sugiono setelah menghadiri The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta, di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Namun Sugiono tak menjawab ketika ditanya mengenai perkembangan atau hasil penyelidikan dari kasus itu.

    Arahan Prabowo Minta Kasus Diselidiki

    Foto: Presiden Prabowo Subianto (Eva/detikcom).

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa lakukan penyelundupan.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    Ia meminta PMI untuk tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelindupan. Ia meminta semua pihak waspada.

    “Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancam kedaulatan bangsa.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo peringatkan upaya pelemahan tentara sebagai ancaman negara

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. BKN: Manajemen talenta ASN era digital dukung Astacita Prabowo-Gibran

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya transformasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di era digital untuk membangun smart ASN.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan manajemen talenta guna mewujudkan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “ASN harus menjadi sosok yang responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang efisien,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Baleg DPR mulai susun RUU PPMI guna tingkatkan devisa dan keamanan WNI

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang di antaranya bertujuan untuk meningkatkan devisa serta keamanan pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI).

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan tentang PPMI perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.

    “Memang dalam rangka untuk bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini, dan makanya dibentuk kementerian khusus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Komisi II DPR: Pembahasan RUU Omnibus Law Politik tunggu putusan rapim

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik, atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

    Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

    “Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi)?” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025