Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    PIKIRAN RAKYAT – Terbaru dalam kasus penembakan yang terjadi di lepas pantai Tanjung Rhu hingga menewaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Polisi Malaysia telah menahan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

    WNI yang ditahan merupakan seorang pria berusia 35 tahun, yang telah ditangkap sejak Sabtu malam, 1 Februari waktu setempat. Ia kini sedang menjalani proses penyelidikan.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan kemungkinan akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” ujar Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, sebagaimana dikutip dari Malay Mail, Senin, 3 Februari 2025.

    Tersangka kini berada di Pengadilan Magistrat Banting, namun identitas WNI yang ditahan belum diungkapkan secara transparan kepada publik. Selain pria tersebut, ada satu pria lain yang masih dalam pengejaran.

    Adapun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan respons atas kejadian ini. Menlu Sugiono menyatakan bahwa pihak terkait sedang mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

    “Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” kata Menlu Sugiono.

    Kembali pada pernyataan Hussein, ia mengatakan bahwa 14 saksi dari APMM telah diperiksa dan kemungkinan akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan, juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Sekilas Kasus

    Sebelumnya, APMM menembak WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal. Satu WNI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa itu.

    Berdasarkan komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan PDRM diperoleh konfirmasi kejadian itu benar terjadi pada 24 Januari 2025. Penembakan itu disebutkan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan.

    “Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, Minggu 26 Januari 2025 

    KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab hingga 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot karena Pungli

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab hingga 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot karena Pungli

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu  (2/2/2025) hingga pagi ini. Mulai dari Raffi Ahmad bertemu tokoh agama Rizieq Shihab hingga pencopotan 30 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta karena pungli.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab Bahas Pembinaan Generasi Muda Islami
    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bertemu dengan tokoh agama Rizieq Shihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Pertemuan ini membahas pembinaan generasi muda Indonesia yang Islami.

    “Alhamdulillah, berkesempatan bersilaturahmi bersama Habib Rizieq Shihab. Beliau berbagi banyak wawasan tentang pembinaan generasi muda Islami,” kata Raffi melalui akun media sosialnya dikutip Beritasatu.com, Minggu (2/2/2025).

    Retret Kepala Daerah Dibiayai Pemerintah, Bukan dari Kantong Prabowo
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang rencana dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah akan dibiayai oleh pemerintah, bukan dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    “Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

    Sebelumnya Presiden Prabowo mengeluarkan dana pribadi untuk retret menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Magelang pada Oktober 2024. 

    Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan
    Isu politik dan hukum terkini yang masih hangat terkait Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk mempercepat penyusunan regulasi perlindungan anak di ruang digital. 

    “Kami diberi waktu satu hingga dua bulan,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Untuk memenuhi arahan tersebut, Meutya telah menandatangani surat keputusan (SK) pembentukan tim kerja khusus yang bertugas mengkaji dan menyusun regulasi perlindungan anak di ranah digital. 

    TPPO Terbongkar, WNI Gagal Dikirim ke Malaysia secara Ilegal
    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. WNI berusia 54 tahun berinisial M yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia secara nonprosedural alias ilegal, berhasil diselamatkan pada Sabtu (1/2/2025).

    Menteri P2MI Abdul Karding mengungkapkan, berdasarkan hasil wawancara, korban hendak dikirim ke Malaysia melalui jalur ilegal yang diatur tersangka berinisial AT.

    “Melalui wawancara dengan korban, kami memperoleh informasi yang bersangkutan hendak diberangkatkan bekerja di Malaysia menggunakan jalur ilegal yang diatur tersangka AT,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

  • Minat PMI Tulungagung Masih Tinggi, Nilai Remiten 2024 Tembus Rp 2,4 Triliun

    Minat PMI Tulungagung Masih Tinggi, Nilai Remiten 2024 Tembus Rp 2,4 Triliun

    Tulungagung (beritajatim.com) – Minat masyarakat Tulungagung bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) tetap tinggi. Bahkan nilai remiten PMI asal Kabupaten Tulungagung naik Rp 2,3 Triliun. Mayoritas pencari kerja mendapatkan penempatan sebagai PMI. Negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan Jepang menjadi daerah favorit PMI asal Tulungagung.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, pada 2024 tercatat ada sebanyak 4.147 pencari kerja di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah ini sebanyak 3.571 pencari kerja sudah mendapatkan penempatan.

    Mayoritas mereka bekerja di luar negeri sebagai PMI. Total terdapat 3.405 pekerja mendapatkan pekerjaan di luar negeri. “Untuk pencari kerja yang ditempatkan dalam negeri hanya 166 orang,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Meski PMI mendominasi penempatan pencari kerja 2024, jumlah PMI Tulungagung termasuk menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sebelum Covid-19 jumlah PMI asal Tulungagung mencapai 6.000 orang lebih.

    Menurunnya jumlah PMI bukan karena minatnya yang rendah, namun karena pemerintah Indonesia mengeluarkan monatorium kebeberapa negara penempatan.

    “Selain itu, beberapa negara juga memperlakukan PMI kurang manusiawi. Maka dari itu dilakukan pembatasan PMI bekeja di negara itu,” paparnya.

    Menurut Agus, PMI asal Tulungagung paling banyak bekerja di negara Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan. Tingginya angka PMI ini membuat angka remiten juga mengalami kenaikan.

    Pada 2024 total reminten PMI Tulungagung naik Rp 200 Miliar. “Pada 2023 remiten PMI hanya sekitar Rp 2,1 triliun, dan 2024 rimiten PMI Tulungagung naik menjadi Rp 2,4 triliun,” pungkasnya. [nm/but]

  • Menlu Sugiono Ungkap Kondisi Terkini 4 WNI yang Ditembak Polisi Malaysia

    Menlu Sugiono Ungkap Kondisi Terkini 4 WNI yang Ditembak Polisi Malaysia

    loading…

    Menlu Sugiono mengungkapkan dua WNI korban penembakan di Malaysia masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara dua lainnya sudah dinyatakan sehat. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri ( Menlu ) Sugiono mengungkapkan perkembangan terbaru 4 Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia. Empat WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) itu, dua masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dua lainnya sudah dinyatakan sehat.

    “Tadinya ada dua yang dalam kondisi kritis. Salah satu korban sudah keluar dari masa kritisnya, sementara yang satu lagi masih dalam proses pemulihan,” kata Sugiono kepada awak media di Temple Murugan, Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Sementara itu, kata Sugiono, satu korban yang meninggal dunia jenazahnya sudah dibawah pulang ke Tanah Air.

    “Dari hasil koordinasi kami dengan Kementerian Luar Negeri di Malaysia, korban meninggal sudah dibawa kembali ke kampung halamannya. Sudah dimakamkan. Kalau saya tidak salah 3 hari atau 4 hari lalu,” ungkap Sugiono.

    Sugiono juga mengungkap bahwa penyelidikan kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Malaysia. “Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki.”

    Saat ditanya mengenai informasi ada satu WNI yang dikabarkan ditangkap oleh polisi Malaysia, Sugiono belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. “Semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan dari sana,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap 5 WNI di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Satu orang WNI meninggal atas penembakan tersebut.

    Prabowo berharap adanya investigasi mendalam terkait penembakan tersebut. “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo usai menghadiri Rapim TNI-Polri 2025, Kamis (30/1/2025).

    Baca Juga: Tuntut Keadilan bagi Buruh Migran yang Ditembak, Ratusan Buruh Demo di Kedubes Malaysia

  • Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik Nasional 2 Februari 2025

    Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik Nasional 2 Februari 2025

    Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan perkembangan terkini terkait kondisi para warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak di
    Malaysia
    .
    Saat ini, dua orang WNI yang tadinya
    kritis
    sudah dalam kondisi yang lebih baik.
    “Tadinya ada dua yang kritis. Yang pertama sudah keluar dari masa kritis. Kemudian, satu lagi sudah dalam tahap pemulihan,” ujar Sugiono saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
    Sementara, dua WNI lainnya sudah sehat. Sedangkan satu WNI yang telah meninggal dunia sudah dimakamkan di kampung halamannya.
    Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat di Malaysia.
    “Itu hasil penyelidikan kita serahkan ke mereka. Kita tidak ikut menyelidiki,” kata dia.
    Sugiono belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait informasi satu WNI yang ditahan akibat peristiwa ini. Dia mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait hal tersebut.
    “Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” tutupnya.
    Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika petugas APMM mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI dilaporkan tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Satu WNI yang meninggal dunia, Basri, asal Provinsi Riau, dipulangkan pada Rabu kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Pelindungan PMI Gagalkan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia – Page 3

    Kementerian Pelindungan PMI Gagalkan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggagalkan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang tak sesuai prosedur. Satu orang terduga pelaku ditangkap.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menerangkan, M (54) saat itu dinyatakan tidak memenuhi syarat bekerja ke luar negeri. Korban M (54) diselamatkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 1 Februari 2025.

    “Karena terdapat perbedaan identitas antara data di KTP dengan di paspor,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Karding mengatakan, pihaknya kemudian menginterogasi korban. Rupanya, korban hendak diberangkatkan bekerja di  Malaysia dengan cara-cara yang telah diatur oleh tersangka inisial AT.

    “AT (55) mengatur keberangkatan korban CPMI (calon pekerja migran Indonesia) ini mulai dari ditempatkan di rumahnya di Serang, Banten. Kemudian, istri tersangka AT ikut membantu dengan mengantarkan korban menuju Tanjung Pinang dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di Tanjung Pinang, korban ditempatkan di rumah kontrakan tersangka menunggu waktu berangkat ke Malaysia,” ujar dia.

    Karding mengatakan, AT mengatur keberangkatan korban ke Malaysia. Di Malaysia, korban akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga.

    Mendapatkan informasi tersebut, tim berkoordinasi dengan Kapos Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengusutan keberadaan tersangka AT melalui pengecekan daftar nama penumpang.

    Karding mengatakan, Tim kemudian mengamankan tersangka AT di terminal keberangkatan Internasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang .

    “Dan membawanya ke kantor Helpdesk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri,” ucap dia.

  • Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Selangor –

    Polisi Selangor menahan seorang warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang menewaskan WNI di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting. Pria itu ditahan untuk proses investigasi.

    Dilansir Malay Mail, Minggu (2/2/2025), pria yang ditahan itu dicari polisi setelah insiden penembakan di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting, terjadi pada 24 Januari lalu.

    Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengonfirmasi kepada media setempat, Harian Metro, bahwa tersangka merupakan pria berusia 35 tahun. Dia telah ditahan sejak Sabtu (1/2) malam waktu setempat.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” kata Hussein.

    Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrat Banting. Belum ada informasi detail soal identitas WNI yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari.

    Sebagai informasi, satu unit kapal patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) diduga ditabrak empat kali oleh kapal lain pada 24 Januari. Kapal itu diyakini terkait dengan tersangka yang ditahan.

    Selama pertengkaran itu, dua tersangka yang diduga bukan warga negara Malaysia, diduga berusaha menyerang petugas MMEA dengan parang. Pada pagi harinya, MMEA disebut menerima informasi tentang perahu yang terombang-ambing di dekat Pantai Banting di Kuala Langat.

    Setelah sampai di perahu, mereka menemukan dua orang di dalamnya. Satu orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang lain terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

    Dalam insiden terkait, tiga orang yang diyakini warga negara Indonesia juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang akibat luka tembak. Ketiganya dilaporkan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada 24 Januari.

    Pihak berwenang saat ini masih mengejar seorang warga negara Indonesia lain yang diyakini terlibat dalam insiden tersebut. Polisi juga mencari orang-orang lain yang diduga terkait insiden itu berdasarkan pernyataan saksi dan ukuran perahu yang terlibat.

    Hussein juga mengatakan 14 saksi dari MMEA telah diperiksa dan beberapa kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan di perairan lepas Pantai Morib sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia Desak Malaysia Serius Tangani Kasus

    Indonesia telah mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini. Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat APMM itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika terjadi hal yang melanggar aturan di negara tersebut.

    Dia meminta TKI tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelundup. Prabowo meminta semua pihak waspada.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Migran Care menyinggung masih maraknya perilaku pungli oleh petugas kepada pekerja migran Indonesia. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah harus segera melakukan pembenahan dan pengawasan agar masalah tersebut dapat di terselesaikan.

    “Jadi ini (masalah kekerasan pada pekerja Indonesia di luar negeri) terulang salah satunya karena masalah integritas petugas kita. Seringkali mereka mau disuap bahkan minta pungli atau yang lain-lain,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

    Selain itu, Wahyu mengatakan perlu adanya pembebasan pembayaran biaya penempatan pekerja. Menurutnya hal tersebut menjadi beban bagi pekerja dan menimbulkan celah bagi para penyalur imigran ilegal bertindak.  

    “Kedua, pada sisi pengawasan, kita tahu banyak keterlibatan dari aparat mulai dari imigrasi, aparat yang memproduksi dokumen, perizinan itu meloloskan pekerja-pekerja yang seharusnya belum bisa diberangkatkan,” ujarnya.

    Wahyu menambahkan petugas perbatasan Indonesia juga menjadi masalah utama  dimana banyak petugas yang tidak memiliki integritas dan rentan terjadi tindakan pungli.

    “Kalau enggak memenuhi syarat seharusnya jangan dibebaskan atau diloloskan untuk keluar misalnya ada di Batam, di Nunukan perbatasan perbatasan darat. Di situ banyak jalur tikus dan jalur tikus ini banyak terjadi karena keleluasaan yang diberikan petugas perbatasan kita,” katanya.

    Dia menekankan perlunya pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.“Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi masih berbelit belit sehingga orang lebih memilih jalan pintas dan tentu ini penuh resiko keselamatan,” tekannya.

    Selain itu Wahyu juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan atau pelatihan yang harus dikeluarkan pekerja sekitar Rp 4-5 juta, belum ditambah pemmemriksaan medis sebesar Rp 600.000, dan biaya lainnya.

    Dia meminta agar terpenuhinya pembebasan pembiayaan seperti pembuatan paspor, pelatihan hingga cek kesehatan untuk pekerja migran Indonesia. 

  • Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang bakal membawa kasus penembakan lima WNI di Malaysia ke forum Komnas HAM Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF). 

    Diketahui, Komnas HAM menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2025. 

    SEANF merupakan jaringan lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.

    Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Myanmar. 

    Komnas HAM juga membuka kemungkinan bakal melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia). 

    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Sabtu (2/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Atnike mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 5 WNI yang menjadi korban penambakan polisi Malaysia, 24 Januari 2025 lalu. 

    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ujarnya. 

    Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.

    Malaysia Didesak Usut Tuntas

    Di sisi lain, otoritas Malaysia juga diminta untuk segera mengusut tuntas kasus ini. 

    “Kami mendesak pemerintah Malaysia agar kasus ini diusut tuntas,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Sabtu (1/2/2025).

    Andreas juga meminta agar kasus penembakan tersebut menjadi pelajaran bagi semua WNI yang ingin bekerja di luar negeri.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan untuk hati-hati apabila hendak bekerja di luar negeri.

    “Tenaga kerja kita haruslah terlatih dan legal sehingga terlindungi dari eksploitasi dan tidak menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking),” ujar Andreas.

    Desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat. 

    Desakan juga sempat disuarakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Kami berharap insiden ini diusut tuntas, mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu,” ujar Cak Imin, di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

    Cak Imin mengatakan, peristiwa penembakan ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengambil tindakan terkait perkuatan hukum legal dan ilegal.

    “(Solusi) kedua duduk bersama, mengatasi yang legal maupun ilegal,” tutur dia.

    Kedua negara menurut dia harus meningkatkan kerja sama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal.

    “Ini menjadi pelajaran penting untuk terus meningkatkan kerja sama, melegalkan pola hubungan interaktif penegak kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal,” ujar dia.

    (Tribunnews.com/Milani/Rizki Sandi) (Kompas.com) 

  • Kiat Penting Sebelum Bekerja di Luar Negeri, Waspada Iming-iming Gaji Besar!

    Kiat Penting Sebelum Bekerja di Luar Negeri, Waspada Iming-iming Gaji Besar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Memiliki gaji besar adalah impian banyak orang. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri demi pendapatan yang lebih tinggi. Namun, penting untuk tetap waspada dan tidak mudah tergiur dengan janji gaji besar tanpa memahami konsekuensinya.

    Yosshi, seorang tenaga kerja migran Indonesia (TKI) di Jepang, membagikan kiat-kiat penting sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Menurutnya, ada dua jalur resmi yang bisa dipilih, yaitu melalui program pemerintah seperti G to G (Government to Government) atau melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

    “LPK harus memiliki SO (Sending Organization) dan sertifikat resmi dari pemerintah. Namun, tidak semua LPK yang memiliki izin benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, calon pekerja harus lebih teliti,” ujar Yosshi kepada Beritasatu, Sabtu (1/2/2025).

    Untuk bekerja di luar negeri, calon pekerja harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Beberapa LPK menawarkan dana talangan yang mencakup biaya medical check-up, pengurusan dokumen, visa, hingga tiket pesawat. Namun, Yosshi menekankan pentingnya memahami rincian biaya tersebut.

    “Ada kasus di mana gaji pekerja masih dipotong hingga bertahun-tahun setelah bekerja karena dana talangan yang tidak transparan. Akibatnya, mereka tidak tahu jumlah pasti utang yang harus dibayar,” ungkapnya.

    Salah satu cara untuk memastikan kredibilitas LPK adalah dengan melihat ulasan alumni dan rating yang diberikan. LPK yang baik akan mendukung tenaga kerjanya, terutama dalam menghadapi kendala bahasa dan budaya.

    “LPK yang benar-benar bertanggung jawab akan membantu tenaga kerja yang mengalami masalah, termasuk dalam berkomunikasi dengan perusahaan tempat mereka bekerja,” jelas Yosshi yang sudah enam tahun bekerja di Jepang.

    Banyak calon pekerja tergiur dengan janji gaji besar hingga puluhan juta rupiah. Namun, kenyataannya, gaji yang diterima bisa jauh lebih kecil setelah dipotong berbagai biaya.

    “Ada yang dijanjikan gaji besar, tapi saat tiba di sini hanya menerima Rp 8 juta hingga Rp 9 juta karena banyaknya potongan. Akibatnya, mereka kecewa dan stres. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami kontrak kerja sebelum menandatanganinya,” tegas Yosshi.