Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Said Iqbal Kritik Menteri P2MI di Kasus Kematian 2 WNI: Kalau Lip Service Tukang Becak Juga Bisa

    Said Iqbal Kritik Menteri P2MI di Kasus Kematian 2 WNI: Kalau Lip Service Tukang Becak Juga Bisa

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh, Said Iqbal mengkritik keras jajaran di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atas penanganan kasus kematian dua WNI di Malaysia.

    Pasalnya, Said Iqbal melihat Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan para wakil menterinya yakni Christina Aryani dan Dzulfikar Tawalla sekedar lip service atau retorika belaka dalam penanganan kasus ini.

    Hal itu terlihat dari seringnya para pejabat di Kementerian P2MI itu hadir dalam talkshow terkait kasus ini ketimbang datang langsung ke Malaysia untuk mengusut kasus ini.

    “Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan wamennya jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers,” kata Said Iqbal saat aksi di depan Kedubes Malaysia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Said Iqbal meminta Menteri P2MI secara tegas menyatakan bahwa apa yang dialami dua WNI di Malaysia itu adalah pembunuhan.

    “Kami minta Menteri P2MI dan Wamennya, nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum.

    Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang pemerintah menembak? Harus di penjara. Seberat-beratnya,” kata Said Iqbal.

    “Hei Menteri, jangan enak-enak saja makan uang negara,” lanjutnya.

    Menurut Said Iqbal, jika jajaran Kementerian P2MI hanya sekadar lip service maka sama sekali tak ada gunanya.

    “Jangan enak-enak saja konferensi pers. Abang becak, saudara kami pun bisa jadi Menteri kalau cuma konferensi pers,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua, Said Iqbal dan massa buruh meminta jajaran Kementerian P2MI segera membawa pulang tiga WNI yang mengalami luka atas peristiwa penembakan yang dilakukan kepolisian Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Sebab, Said Iqbal menyebut bahwa para WNI terpaksa mengadu nasib di negara orang karena pemerintah tak mampu memberikan pekerjaan kepada mereka di tanah air.

    “Sudah tidak bisa ngasih pekerjaan, tidak melindungi. Buat apa kamu jadi Menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit,” kata Said Iqbal.

    Said Iqbal menegaskan, pihaknya memberikan waktu tiga hari kepada jajaran Kementerian P2MI untuk membawa pulang WNI yang terluka.

    “Bila mana dalam satu kali tiga hari, pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan tiga orang yang masih dalam keadaan sakit. 

    Maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan Kedubes Malaysia setiap hari,” tegas Said Iqbal.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Unjuk rasa ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun (HUT) ke-26 FSPMI.

    Pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.45 WIB, ribuan butuh yang menaiki bus, mobil pribadi dan sepeda motor tiba di depan Kedubes Malaysia.

    Massa aksi ini pun mengibarkan bendera FSPMI dan Partai Buruh. Massa juga menyerukan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. 

    Di antaranya, terkait kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian di Malaysia beberapa waktu lalu.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak untuk pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Dimana, salah satunya harus meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    “Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia,” seru massa aksi.

    Massa juga menyerukan Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia dan menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI,” sambungnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera bertindak menangani kasus penembakan tersebut.

    Dia pun menyinggung Menteri Karding yang sibuk konferensi pers dan tampil di media, daripada bertindak dan melakukan sesuatu demi melindungi dan mengusut kasus penembakan tersebut.

    “Kami beri waktu 3×24 jam untuk Menteri P2MI bertindak dan menjemput buruh migran yang masih dirawat untuk diberikan perlindungan dan mengusut kasus ini dengan pemerintah Malaysia,” kata Said Iqbal.

    Said pun memberikan ultimatum, jika hal itu tidak segera dilakukan, pihaknya bersama massa buruh akan menduduki Kedubes Malaysia dan Kantor P2MI setiap hari.

    Sementara, ratusan personil kepolisian terlihat telah berjaga di depan kedubes Malaysia. 

    Dua mobil taktis water canon milik Brimob juga terlihat terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes.

    Pagar penghalang juga terlihat terpasang di pintu masuk Kedubes Malaysia.

    Arus lalu lintas di depan Kedubes Malaysia terpantau padat, yang dari arah Mampang menuju Menteng.

    Sebelumnya diberitakan, desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat.

    Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Namun pernyataan itu dibantah dua korban yang berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. 

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Aksi Serentak

    Sebelum menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia, massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

    Sejumlah tuntuan turut disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Diagendakan, massa juga akan mendatang kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Kementerian P2MI Amankan 7 Pekerja Migran Indonesia yang Akan Dikirim Secara Ilegal ke Kedua Negara Ini – Page 3

    Kementerian P2MI Amankan 7 Pekerja Migran Indonesia yang Akan Dikirim Secara Ilegal ke Kedua Negara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan pencegahan dan penyelamatan terhadap tujuh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural ke Oman dan Qatar.

    Tindakan ini dilakukan pada Senin, 3 Februari 2025, setelah P2MI menindaklanjuti informasi yang diterima dan melakukan penelusuran di kawasan Jalan Villa Nusa Indah 1, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

    “Di lokasi kami temukan dari rekan kita sebanyak tujuh orang,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Jakarta Timur, sebagaimana ditulis pada Kamis (6/2/2025).

    Ketujuh calon PMI yang selamat ini berinisial SJ, NNA, N, WN, L, H, dan N. Mereka ditemukan hanya membawa KTP dan tidak memiliki dokumen resmi lainnya, di mana akan dikirim untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). 

    Menurut keterangan yang diperoleh, para calon PMI tersebut dijanjikan gaji antara Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan, serta uang fee antara Rp3 juta hingga Rp10 juta yang akan diberikan setelah mereka tiba di negara tujuan.

    Karding menyampaikan bakal mendalami pihak-pihak yang mengatur rencana keberangkatan tujuh calon PMI tersebut ke Oman dan Qatar.  

    “Target kami adalah calo yang ingin memberangkat para CPMI ini,” ungkap dia. 

     

  • Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unjuk rasa kaum buruh digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat tiba, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka mengadegankan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.

    Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:

    1. Hapus Outsourcing  

    2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan

    3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

    4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

    5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

    6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

    7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

    8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

    10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    11. Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia.

    12. Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka.

  • PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Dalam upaya mempercepat implementasi program ini, PBNU telah membentuk satuan gugus tugas (Satgas) yang bertugas mengakselerasi kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis.

    “Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk menyukseskannya. Insyaallah,” ujar Gus Yahya.

    MoU antara PBNU dan BGN mencakup berbagai inisiatif, termasuk pembangunan dapur sehat di pondok pesantren dan madrasah yang bernaung di bawah NU. Selain itu, PBNU akan mengidentifikasi lokasi strategis yang dapat dijadikan pusat layanan makan bergizi gratis, guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Gus Yahya menegaskan PBNU siap mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, bekerja sama dengan BGN. Targetnya, sebanyak lima juta santri dari berbagai pesantren akan menerima manfaat dari program ini.

    Selain dengan Badan Gizi Nasional, PBNU juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Selain itu, PBNU menjalin kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Perum Bulog, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

    Melalui jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput, PBNU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan dan menjalankan program-program prioritas bagi masyarakat secara efektif.

    Kerja sama antara PBNU dan BGN menandai langkah besar dalam mewujudkan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dengan membangun dapur sehat dan menargetkan jutaan santri, PBNU berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.

  • Ketum PBNU: NU Siap Berkontribusi Penuh untuk Program Pemerintah

    Ketum PBNU: NU Siap Berkontribusi Penuh untuk Program Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan organisasi yang dipimpinnya itu siap memberikan dukungan serta berkontribusi penuh terhadap program-program pemerintah. Hal itu disampaikan Gus Yahya-panggilan Yahya Cholil Staquf di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan peringatan harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    “Kami dengan tegas menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dan mendukung sepenuhnya berbagai agenda serta program pemerintah,” ujar Gus Yahya.

    Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

    Ia menekankan setiap pihak yang membawa manfaat bagi rakyat, terutama pemerintah, layak mendapatkan dukungan penuh dari NU.

    Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan PBNU telah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih, di antaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BKKBN, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Bulog.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan NU dengan jaringannya yang kuat hingga ke tingkat akar rumput, dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program prioritas kepada masyarakat secara efektif.

    “Semua ini dilakukan agar manfaat dari berbagai agenda tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat. Insyaallah kami akan terus bekerja bersama umat demi Indonesia yang lebih maslahat,” ungkapnya.

    Gus Yahya menambahkan beberapa kerja sama tersebut telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan akan terus diperluas ke depannya, terutama dalam hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    “Banyak kerja sama yang telah kami mulai beberapa tahun lalu dan masih terus berjalan hingga kini. Selain itu, kami juga terus mengembangkan kerja sama baru,” imbuh Gus Yahya di harlah NU.

  • Nasib Sugi Dinikahi WNA China Ternyata untuk Dijual, Kini Berharap Diselamatkan Presiden Prabowo

    Nasib Sugi Dinikahi WNA China Ternyata untuk Dijual, Kini Berharap Diselamatkan Presiden Prabowo

    TRIBUNJATIM.COM – Pernikahan orang Indonesia dengan warga negara asing (WNA) kerap menjadi sorotan. 

    Ada yang bernasib baik, namun ada juga yang ternyata kurang beruntung setelah menikah.

    Kisah pilu menikah dengan WNA, datang dari wanita bernama Sugi Purnawati (31). 

    Wanita asal Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu ini dinikahkan dengan WNA asal China dengan modus mail order bride atau pengantin pesanan.

    Ia menikah dengan seorang laki-laki warga negara China pada 6 Desember 2024 lalu.

    Usai menikah secara siri, ia dibawa ke negara tirai bambu tersebut.

    Belakangan, janji-janji yang sebelumnya diimingi kepada korban diketahui tidak kunjung direalisasikan.

    Korban diperlakukan kurang baik oleh suami sirinya.

    Bahkan diduga, ia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Korban pun sangat berharap dirinya diselamatkan dari negara China dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto lewat rekaman video yang ia buat.

    Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Akhmad Jaenuri mengatakan, modus TPPO ini pun jadi temuan baru yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

    “Modus ini sebenarnya sudah pernah terjadi di daerah lain, tapi kalau di Indramayu kami baru menemukan kasus modus seperti ini,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Rabu (5/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

    SBMI sendiri diketahui lembaga yang konsen menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Salah satu daerah yang jadi fokus SBMI adalah Kabupaten Indramayu karena menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia.

    Adapun dalam kasus dugaan TPPO modus pengantin pesanan ini, lanjut Jaenuri, pihaknya mengungkap adanya peran calo di dalamnya.

    Jumlahnya, lanjut dia, ada dua orang. Mereka berasal dari luar daerah Indramayu.

    KASUS TPPO – SBMI saat mendampingi keluarga membuat laporan ke Kemenlu RI, Rabu (5/2/2025) terkait anggota keluarganya yang diduga jadi korban TPPO dengan modus pengantin pesanan. Wanita Indramayu itu awalnya dinikahi siri seorang WNA China dan ditawarkan berbagai janji-janji. (TribunJabar.id)

    Adapun cara oknum tersebut melakukan perekrutan ialah melalui media sosial.

    “Dari awal memang mereka menawari korbannya untuk menikah,” ujar dia.

    Masih disampaikan Jaenuri, SBMI juga menemukan fakta lain berupa chat yang menerangkan bahwa calo yang bersangkutan sedang kehabisan stok wanita.

    “Ini berarti bahwa yang bersangkutan sudah sering melakukan perekrutan,” ujar dia.

    Perihal kasus ini, SBMI sudah membuat laporan polisi di Polres Indramayu untuk menindak pelaku perekrutan.

    Termasuk melakukan aduan ke Kemenlu RI untuk upaya pemulangan korban dari China kembali ke tanah air.

    Kisah lain, seorang istri dibuat jijik oleh suaminya sendiri.

    Iapun akhirnya menggugat cerai suami karena jarang mandi.

    Si istri mengaku tak bisadekat-dekat lagi dengan suaminya karena selalu mengenakan pakaian kotor dan bau mulut.

    Kisah ini dialami oleh perempuan India baru-baru ini.

    Si wanita itu menceraikan suami yang baru menikah selama 40 hari.

    Dia mengeklaim suaminya hanya mandi sekali atau dua kali per bulan.

    Perempuan yang tidak disebutkan namanya dari Agra, di negara bagian Uttar Pradesh, India, mendatangi pusat konseling keluarga setempat untuk mengeluhkan kebersihan pribadi suaminya yang buruk.

    Dilansir Oddity Central, dia menyebut suaminya jarang mandi, mengenakan pakaian kotor dan menderita bau mulut.

    Seorang istri dibuat jijik oleh suaminya sendiri. Iapun akhirnya menggugat cerai suami karena jarang mandi. (FREEPIK/jcomp)

    Dia hampir tidak bisa berdiri di dekat pria itu, apalagi berhubungan intim dengannya.

    Akibatnya, setelah hanya 40 hari menikah, istri itu tersebut meminta cerai.

    Ketika ditanyai oleh pusat konseling, sang suami, Rajash, mengaku hanya mandi sekali atau dua kali dalam sebulan dan membersihkan diri dengan memercikkan air Gangajal (air suci dari sungai Gangga) seminggu sekali.

    Salah satu konselor di pusat keluarga di Agra mengatakan kepada para wartawan bahwa pasangan muda ini mulai terlibat dalam perdebatan sengit tentang kebersihan sang suami beberapa minggu setelah pernikahan.

    Akhirnya, sang istri meninggalkan rumah tangga mereka dan kembali tinggal bersama keluarganya.

    Tak lama kemudian, keluarganya mengajukan keluhan pelecehan mas kawin di kantor polisi setempat dan meminta perceraian.

    Sang istri yang dicaci maki mengatakan Rajash telah mandi 6 kali dalam 40 hari terakhir, sedikit lebih banyak dari biasanya, tetapi hanya karena dia bersikeras.

    Mendengar keputusan sang istri untuk menceraikannya, sang suami berjanji untuk meningkatkan kebersihannya dan bahkan mandi setiap hari, tapi keluarga perempuan itu mengatakan dia tidak mau berdamai dengannya.

    Meski terdengar aneh, ini bukanlah pertama kalinya kebersihan pasangan yang buruk menyebabkan perceraian.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Perairan Malaysia, Aspataki: Pemerintah Harus Bikin Aturan Hukum yang Kuat

    Kasus Penembakan 5 WNI di Perairan Malaysia, Aspataki: Pemerintah Harus Bikin Aturan Hukum yang Kuat

    Kasus penembakan terhadap lima WNI di perairan Malaysia, ketua Aspataki Maxixe meminta agar pemerintah harus membuat hukum yang kuat.

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak di perairan Malaysia menjadi pembahasan di Masyarakat dan menjadi bukti nyawa bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak ada harganya. Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Maxixe Mantofa meminta agar pemerintah untuk membuat aturan hukum yang kuat

    Maxixe mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah buat Indonesia dan perlu di waspadai. Khususnya, para oknum yang bermain curang untuk memberangkatkan para imigran secara ilegal dan Indonesia harus membuat sebuah hukum yang kuat.

    “Jadi, ini harus perlu diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah harus membuat sebuah aturan hukum yang kuat,” ujar Maxixe Mantofa saat berbincang dengan Beritasatu.com, Rabu (5/2/2025).

    Maxixe mengatakan, undang-undang terkait PMI harus dikuatkan agar dapat menghukum siapa pun yang bermain curang.

    “Menghukum siapa saja yang bermain curang. Maksudnya, pemerintah harus membuat hukum yang kuat,” jelasnya.

    “Salah satu problematiknya adalah di Indonesia ini kurangnya edukasi terhadap mereka (masyarakat),” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) untuk dilakukan investigasi.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi,” kata Presiden Prabowo Subianto di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengingatkan agar pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak apabila pihak luar memaksa melakukan penyelundupan.

    “Sekali lagi saya ingatkan, jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

  • WNI Tewas Ditembak di Malaysia Diduga Terlibat Narkoba, Menteri P2MI Buka Suara

    WNI Tewas Ditembak di Malaysia Diduga Terlibat Narkoba, Menteri P2MI Buka Suara

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku telah mengecek informasi soal lima WNI yang ditembak di Malaysia diduga punya keterkaitan dalam kasus penggelapan senjata dan narkoba.

    “Saya sudah cek ya, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. saya sudah cek ke kedutaan, bahwa itu ternyata tidak sepenuhnya benar, semoga saja tidak benar,” kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dikutip dari Channel News Asia, Mendagri Malaysia dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, pada Senin, 3 Februari mengatakan kelima WNI imigran ilegal tanpa dokumen resmi.

    Menurutnya penyelidikan bisa mengarah pada perdagangan narkoba atau senjata api, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dengan para pekerja imigran yang tertangkap.

    Mendagri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menyampaikan bahwa kepolisian telah menangkap seorang pria diduga terlibat dalam perdagangan manusia.

    Korban akan dipulangkan

    Peristiwa penembakan terhadap kelima WNI terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat, 24 Januari 2025 oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Seorang pekerja berinisial B meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Seorang korban lainnya meninggal pada Selasa malam 4 Februari 2025.

    Menteri BP2MI Abdul Karding mengonfirmasi hal tersebut. Upaya pemulangan telah dilakukan oleh pemerintah RI dan berkoordinasi dengan pihak berwajib di Malaysia.

    “Jadi informasi terbaru per tadi malam yang namanya Pak Aban meninggal dunia, jadi hari ini posisinya dua orang meninggal dunia. Namun kami cari datanya Pak Aban ini keluarganya kita belum ketemu sampai hari ini, yang kita tahu itu adalah di Riau, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa nemuin. Kita lagi berupaya untuk pakai biometrik, karena memang dulu beliaunya kemungkinan besar unprocedural,” kata dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di LN

    Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di LN

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus membuktikan posisinya sebagai bank nasional berskala global dengan membantu memudahkan transaksi keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui layanan remitansi.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan tren transaksi remitansi sepanjang 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil terutama ditopang oleh ketersediaan jaringan layanan remitansi BNI di berbagai negara.

    “Kekuatan jaringan kantor BNI di luar negeri ditambah dengan kemajuan digitalisasi kami, menjadikan BNI sebagai bank pilihan PMI dalam memudahkan transaksi keuangan salah satunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka di Indonesia,” ujar Okki, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

    Kontribusi remitansi PMI terhadap bisnis BNI sangat signifikan terutama dalam mendukung pertumbuhan transaksi internasional dan memperkuat likuiditas. Transaksi remitansi yang dilakukan Pekerja Migran Indonesia di BNI mencapai 4,1 juta atau 80% dari keseluruhan total transaksi remitansi pada 2024.

    Ke depan, prospek transaksi remitansi terhadap bisnis BNI diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah PMI, perluasan jaringan kantor internasional, serta adopsi teknologi digital yang memudahkan pengiriman dana lintas negara. Okki mengatakan selain adanya upaya peningkatan layanan internasional, pemerintah juga sudah membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi mitra BNI dalam membantu kelancaran transaksi PMI.

    Okki menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi secara rutin kepada segenap PMI terutama dalam meningkatkan literasi keuangan, keterampilan usaha, serta akses terhadap layanan perbankan dan investasi. Saat ini, BNI memiliki layanan remitansi untuk PMI melalui produk BNI Taplus PMI G2G dan Smart Remittance, di mana BNI Taplus PMI G2G merupakan produk tabungan yang dilengkapi dengan kartu edisi PMI.

    “Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM sedangkan Smart Remittance merupakan layanan transfer valas yang dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking atau wondr by BNI,” pungkasnya.

    (akd/ega)