Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • BSI Perluas Layanan Remitansi di Korea Selatan – Page 3

    BSI Perluas Layanan Remitansi di Korea Selatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) memperluas bisnis remitansi ke Korea Selatan, seiring upaya Perseroan memperkuat penetrasi layanan perbankan syariah di kawasan Asia.

    BSI melakukan ekspansi bisnis remitansi di Korea Selatan mengingat potensi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negeri Ginseng tersebut yang mencapai lebih dari 60.000 orang.

    Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, ekpansi bisnis remitansi ke Korea Selatan tersebut dilakukan awal tahun ini. Menurut Anton langkah strategis tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan memperluas layanan remitansi di sejumlah negara di Asia yang sudah dijajaki sebelumnya, di antaranya di Malaysia, Singapura, Hongkong dan Jepang.

    “Kami akan terus menjajaki potensi pengembangan halal ekosistem di dalam dan luar negeri, salah satunya lewat bisnis remitansi,” ujar Anto dikutip Jumat (28/2/2025).

    Adapun per Januari 2025, BSI telah mengelola bisnis remitansi di 13 negara dengan volume transaksi mencapai Rp10 triliun. Catatan tersebut tumbuh sebesar 42% year on year. Anton mengatakan, kinerja ini menunjukan bahwa transaksi remitansi terus meningkat.

    Perkuat Kerja SamaDi sisi lain, untuk memperlancar bisnis remitansi di Korea Selatan, BSI menggandeng Gmoney Trans dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama. Melalui kolaborasi tersebut nasabah diberikan kemudahan dalam pembukaan rekening BSI melalui aplikasi GmoneyTrans.

    Melalui layanan ini, BSI terus memperkuat layanan inklusif tidak hanya untuk PMI, namun juga bagi pelajar Indonesia di Korea Selatan. Melalui kerja sama tersebut, kedua entitas berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan basis komunitas pengguna layanan remitansi melalui referral pembukaan rekening BSI di aplikasi BYOND by BSI.

    “Dengan kerja sama ini nasabah di Korea Selatan dapat membuka rekening BSI tanpa harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Pelajar Indonesia yang akan berkuliah di Korea Selatan juga salah satu syarat administratifnya adalah memiliki mutasi dana dari luar negeri ke rekening Korea Selatan. Dengan layanan pengiriman uang yang lebih aman dan terpercaya proses ini menjadi lebih lancar dan mudah diakses,” tuturnya.

    Anton menambahkan, kolaborasi antara BSI dan GmoneyTrans menjadikan layanan pengiriman uang lebih mudah diakses. Sehingga tercipta ekosistem keuangan yang inklusif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di luar negeri.

  • BPOM RI Teken MoU dengan Kemendes, Soroti Potensi Obat-obatan Alami

    BPOM RI Teken MoU dengan Kemendes, Soroti Potensi Obat-obatan Alami

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menandatangani nota kesepahamanan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yang berisi ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’.

    Taruna menganggap hal ini bisa menjadi langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan, hingga memberikan pembinaan pada usaha skala rumah tangga di pedesaan yang ingin meningkatkan kelasnya. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan membutuhkan bantuan dari segala pihak termasuk perangkat desa agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

    Selain itu, Taruna menuturkan bahwa kerjasama ini diharapkan juga dapat menyinkronkan program-program yang sedang dilaksanakan pemerintah. Salah satunya program pangan desa aman untuk menjamin makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.

    “Selanjutnya kita juga tahu bahwa banyak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) itu berawal dari desa, misalnya PIRT (produk industri rumah tangga) yang mau naik tingkat menjadi produk makanan yang terstandarisasi. Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah,” kata Taruna, ditemui detikcom di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar dari obat asli Indonesia, seperti jamu-jamuan, yang berkembang di pedesaan. Menurut Taruna, hingga saat ini potensi obat-obatan bahan alam masih belum dikelola dengan baik.

    Hal ini menurutnya mesti diperhatikan karena potensi ekonomi obat bahan alam untuk masyarakat di pedesaan sangat besar. Menurut Taruna, pada akhirnya manfaat kerjasama ini akan diutamakan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    “Ini (obat-obatan bahan alam) potensi ekonomi yang sangat tinggi. Jadi ini nanti akan bisa menjadi sumber yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kehidupan desa,” tandas Taruna.

    Mendes PDT Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa setiap desa memiliki potensi yang besar dalam bidang masing-masing. Ia mengharapkan kerja sama tersebut bisa mendorong potensi desa-desa menjadi lebih besar.

    “Jangan sampai potensi desa itu terpendam atau bahkan menjadi beban. Tapi kalau kita cari pemasarannya, pembinaannya, Insya Allah itu bisa menjadi sumber pendapatan yang membanggakan untuk negara ini. Karena desa ekspor itu bisa juga menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen,” ujar Yandri pada awak media

    Selain dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, Kemendes PDT juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan PT Berdikari.

    (avk/up)

  • Wamen Christina Minta Jakarta Jadi Penyumbang Pekerja Migran Indonesia

    Wamen Christina Minta Jakarta Jadi Penyumbang Pekerja Migran Indonesia

    loading…

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah yang menyumbang signifikan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah yang menyumbang signifikan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Memiliki kemampuan dan banyak fasilitas untuk menunjang pelatihan pekerja migran bekerja di luar negeri menjadi salah satu alasannya.

    “Yang saya (Kementerian P2MI) lakukan adalah mencari peluang (kerja) di luar negeri, pertemukan dengan suplai tenaga kerja kita yang ada. Nah, pemprov bisa membantu dari hal pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan di Jakarta yang bisa didayagunakan. Itu yang mau kita pertemukan,” ujar Christina usai pembukaan Jakarta Timur Job Fair di Taman Mini Square, Rabu (26/2/2025).

    Politikus Partai Golkar itu pun mengingatkan agar calon pekerja migran Indonesia membekali diri dengan ketrampilan, agar mampu bersaing dengan pekerja migran dari negara lain seperti Nepal, India atau Bangladesh. “Jadi kita harus siap. Kalau dengar ada #kaburajadulu, enggak cukup dengan kabur tanpa keahlian. Kalau ada kejadian apa-apa, susah diri sendiri, susah keluarga, susah pemerintah. Jadi kabur harus siap, informasi dan keterampilan,” ungkap Alumnus Universitas Indonesia ini.

    Lebih lanjut Christina mengatakan bahwa Jakarta Job Fair menjadi salah satu wujud kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lain dalam penanganan isu ketenagakerjaan. Apalagi, kata dia, Kementerian P2MI menargetkan penempatan 425 ribu pekerja migran di luar negeri.

    Christina menuturkan, Kementerian P2MI senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta. “Kami menyambut baik kegiatan job fair seperti ini. Lewat job fair, kementerian melalui kantor BP3MI kami bisa memberikan informasi seputar peluang kerja di luar negeri dengan berbagai macam skill. Jangan lupa tingkatkan kompetensi raih peluang kerja di luar negeri,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Rano Karno menuturkan bahwa Jakarta akan mengadakan job fair setiap 3 bulan di tiap kecamatan. Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyambut baik informasi yang disampaikan Wamen Christina mengenai target penempatan 425 ribu pekerja migran di luar negeri sepanjang 2025. Apalagi Jakarta memiliki banyak balai latihan kerja (BLK).

    “Jadi artinya, momen job fair ini selain menjadi informasi pekerjaan yang ada di Indonesia, juga ada potensi pekerjaan di luar negeri. Kalau ada kendala bahasa, kita punya BLK. Kita siap melatih calon pencari kerja di luar negeri dengan bahasa Mandarin, Korea, Jepang, Taiwan dan job fair ini akan menjadi pusat informasi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wamen P2MI Minta Jakarta Jadi Penyumbang Signifikan Pekerja Migran, Ini Alasannya – Halaman all

    Wamen P2MI Minta Jakarta Jadi Penyumbang Signifikan Pekerja Migran, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani meminta Pemprov DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang signifikan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. 

    Pertimbangannya, lantaran Jakarta memiliki kemampuan dan fasilitas penunjang pelatihan pekerja migran untuk siap bekerja di luar negeri. 

    “Yang saya lakukan adalah mencari peluang (kerja) di luar negeri, pertemukan dengan suplai tenaga kerja kita yang ada.” 

    “Nah, Pemprov bisa membantu dari hal pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan di Jakarta yang bisa didayagunakan. Itu yang mau kita pertemukan,” kata Christina usai pembukaan Jakarta Timur Job Fair di Taman Mini Square, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Christina juga mengingatkan kepada calon PMI bisa membekali diri dengan keterampilan supaya mampu bersaing dengan pekerja migran negara lain sisal Nepal, India atau Bangladesh.

    Ia kemudian menyinggung tagar ‘Kabur Aja Dulu’ yang menurutnya tidak bisa diikuti tanpa keahlian maupun pemahaman yang cukup. 

    Sebab jika nekat pergi ke luar negeri tanpa bekal tersebut, maka ketika alami masalah di luar negeri, pemerintah maupun keluarga yang bersangkutan juga akan kesulitan untuk memberikan bantuan.

    “Jadi kita harus siap. Kalau dengar ada #kaburajadulu, ngga cukup dengan kabur tanpa keahlian. Kalau ada kejadian apa-apa, susah diri sendiri, susah keluarga, susah pemerintah.”

    “Jadi kabur harus siap, informasi dan keterampilan,” ungkapnya.

    Adapun Christina menerangkan bahwa saat ini Kementerian P2MI mencanangkan target penyaluran 425 ribu pekerja migran ke luar negeri. 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan Pemprov akan mengadakan job fair setiap 3 bulan di tiap kecamatan.

    Rano menyambut baik target penempatan kerja di luar negeri yang dicanangkan Kementerian P2MI. Apalagi Jakarta memiliki banyak balai latihan kerja (BLK).

    “Kalau ada kendala bahasa, kita punya BLK. Kita siap melatih calon pencari kerja di luar negeri dengan bahasa Mandarin, Korea, Jepang, Taiwan dan job fair ini akan menjadi pusat informasi,” kata Doel, sapaan akrab Rano Karno.

  • Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam pembukaan Jakarta Job Fair \”Bersama Jakarta Timur, bersinar karirmu\” gelombang 1 di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan penempatan sebanyak 425 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri pada 2025.

    “Tahun ini, kami menargetkan penempatan ke luar negeri pekerja migran sebanyak 425 ribu orang atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 297 ribu orang. Jadi, ada tambahan 128 ribu orang,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani saat membuka Jakarta Job Fair “Bersama Jakarta Timur, Bersinar Karirmu” gelombang pertama di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Christina, hal itu tidak mustahil karena pada 2024, permintaan sumber daya manusia (SDM) yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta.

    “Permintaan yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta. Kami belum sanggup memenuhi itu, tapi semoga di tahun ini dengan kolaborasi lintas sektor tadi semua ini bisa menjadi peluang yang kita daya gunakan,” ujar Christina.

    Christina juga menyoroti tren tagar “Kabur Aja Dulu” di media sosial dan untuk itu ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dengan melihat peluang kerja di luar negeri sebagai opsi yang lebih menguntungkan dan menjanjikan. Perubahan pola pikir ini, Christina berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang kerja di luar negeri secara legal dan aman, daripada sekadar “kabur” tanpa arah yang jelas.

    “Nah sekarang kita ganti tagarnya jadi #kerja di luar negeri dulu, itu menjadi salah satu opsi selain, kita bisa bekerja juga di dalam negeri. Jadi, peluangnya tidak terbatas, sekarang kami berharap kegiatan hari ini (job fair) akan membawa hasil nyata, mempertemukan pemberi kerja, serta membawa manfaat bagi kita,” jelas Christina.

    Selain itu, Christina menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencari solusi dari pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian P2MI, yang kini semua urusan pekerja migran berada di bawah satu kementerian sehingga koordinasi lebih optimal.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga adalah kunci. Ini menjadi cara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna mendukung pengejawantahan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada ketiganya yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas Christina.

    Lebih lanjut, Christina juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan lowongan kerja daring yang menjanjikan gaji tinggi dengan syarat yang terlalu mudah dan tak masuk akal.

    “Sering ada iklan kerja di luar negeri, gajinya 1.000 dolar, tidak perlu syarat apa-apa, paspor disediakan. Itu sudah pasti palsu atau penipuan,” tegas Christina.

    Untuk mendapatkan informasi resmi terkait pekerjaan di luar negeri, Christina meminta masyarakat mengecek informasi melalui Instagram Kementerian P2MI atau datang langsung ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta. Sementara itu, pada bursa kerja kali ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja. 

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta. Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • DKI siap ciptakan 500 ribu lapangan kerja bagi lulusan SMA dan sarjana

    DKI siap ciptakan 500 ribu lapangan kerja bagi lulusan SMA dan sarjana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    “Jakarta sekarang masih membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur, Rabu.

    Rano menjelaskan, beberapa posisi yang dibutuhkan Pemprov Jakarta saat ini di antaranya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

    Selain itu pasukan putih untuk membantu Puskesmas yang ada di Jakarta dan juga untuk para lanjut usia (lansia).

    “Kami masih membutuhkan PPSU, lalu kepala Dinas Damkar berbisik kepada saya, kami masih membutuhkan 11.000 petugas,” katanya.

    “Jakarta kalau tidak dipenuhi dengan keselamatan, tingkat kebakaran sangat tinggi. Ini juga lapangan kerja. Apakah cukup dengan tenaga? No. Kita memerlukan ‘skill’ (kemampuan) tentu dengan pelatihan,” ujar Rano.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menciptakan pasukan putih untuk membantu tenaga medis saat berkunjung langsung ke masyarakat untuk membantu para lansia.

    Selain itu, Rano juga mendukung anak muda untuk bisa mendapat pekerjaan di luar negeri sekaligus membantu generasi ke depannya bisa fasih dalam bahasa asing di dunia kerja.

    “Ayo adik-adik, bermimpilah bekerja di luar. Tapi begitu dengar luar, ‘bang gue bahasa kaga bisa bang’. Kan ada pelatihan. Pelatihan mandarin, Korea, Inggris, Jepang,” katanya.

    Saat menjadi Gubernur Banten, Rano hampir mengirim 1.000 orang untuk bekerja di Taiwan. “Dari 0 (tidak bisa apa-apa), maaf, Banten dari Lebak, dari Pandeglang. Tapi kita latih mereka bahasa, akhirnya bisa bekerja di Taiwan,” katanya.

    Karena itu, pihaknya akan berkomitmen mengadakan bursa kerja (job fair) di Jakarta yang dilakukan sebulan hingga tiga bulan sekali untuk memberikan lapangan kerja yang luas bagi warga Jakarta.

    “Ini janji gubernur dan wakil gubernur, kita akan melakukan ‘job fair’ per tiga bulan sekali. Tapi ternyata, Kadis Ketenagakerjaan ini sanggup melakukan per bulan sekali. Kita akan jangkau hingga kecamatan,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Turut hadir mendampingi Rano antara lain Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.

    Selain itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah, Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Sahroni dan jajaran lainnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    “Ini ‘job fair’ gelombang satu, karena ada gelombang berikutnya. Yang kita sediakan hari ini 2.000 lowongan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Pihaknya memfasilitasi kegiatan tersebut karena Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempunyai beban tanggung jawab ada dua. Yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran

    Bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan tenaga kerja tentu ada kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Hari menyebutkan, lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    “Kalau kita bicara statistik, struktur ketenagakerjaan, pengangguran di Jakarta itu hampir 338 ribu orang. Ini hampir 115 ribu orang itu kebanyakan SMA,” katanya.

    Selain itu, Hari mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 4.000 pengunjung di “job fair” tersebut.

    “Kalau target kita dari 4 ribu yang hadir berarti bisa terserap 50 persen Alhamdulillah. Kan nanti ada gelombang berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima semuanya dari dua ribu lowongan pekerjaan yang ada,” katanya.

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024, persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat, yakni 6,75 persen, Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen) dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Tanjungpinang, Beritasatu.com – Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

    Sebanyak 133 pekerja migran asal Indonesia tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Mereka yang dipulangkan merupakan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

    Setibanya di pelabuhan, para pekerja migran ini langsung di data dan selanjutnya dibawa ke penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhammad Fachri, ratusan pekerja migran yang dipulangkan tersebut terdiri dari 21 perempuan dan 112 laki-laki. 

    Fachri menyebutkan, pemulangan ini merupakan bagian dari total 7.200 pekerja migran yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam dua tahun ke depan.

    “Ini merupakan bagian dari total lebih kurang 7.200 orang yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam kurun waktu dua tahun ke depan, dan sekarang sudah memasuki batch ketiga,” ungkap Muhammad Fachri kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

    Setelah didata oleh petugas, ratusan pekerja migran ini kemudian dibawa menggunakan bus yang telah disediakan menuju rumah penampungan sementara, sebelum akhirnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

  • Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran gelap atau ilegal ke Bahrain. 

    Tiga orang tersangka yang ditangkap yakni SG, RH, dan NH telah ditahan terkait kasus ini.

    Kasubdit III Dittipid PPA dan TPPO, Kombes Pol Amingga PM menuturkan kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai terapis spa. 

    Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

    Menurutnya, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. 

    “Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15.000.000,” katanya dalam keterangan Selasa (25/2/2024).

    Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

    Adapun peran tiga tersangka antara lain SG sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban, RH sebagai Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.

    Kemudian NH selaku staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

    Amingga menuturkan jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

    “Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka,” ucapnya.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar Kombes Amingga.

    Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

    Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600.000.000. 

    Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15.000.000.000.

    Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

    “Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi,” ujar Kasubdit.

    “Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan.

  • Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat tak sesuai prosedur atau ilegal. Sebab, pemerintah tak pernah memiliki kerja sama dengan dua negara tersebut.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada,” ujar Karding saat rapat kerja bersama dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, 25 Februari.

    Para pekerja migran Indonesia itu kerap menggunakan visa turis sebagai modus untuk masuk ke dua negara di Asia Tenggara tersebut.

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Menteri Karding.

    Karding juga menyebut aksi nekat dilakukan pekerja migran mengelabuhi keimigrasian hingga menggunakan jalur tikus untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar sebenarnya di luar tanggung jawab pemerintah.

    Namun karena mengemban amanat konstitusi, pemerintah akan terus memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia sekaligus terus aktif melakukan penyuluhan akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal atau unprosedural.

    “Jadi sebenernya kami tidak bertanggungjawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” ucap Karding.

    Berdasarkan sejumlah kejadian, keberadaan pekerja migran Indonesia ilegal biasanya baru diketahui setelah mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Karenanya, Karding menyarankan masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi sehingga nekat masuk Kamboja atau Myanmar untuk bekerja secara ilegal.

    Disarankan mereka yang berkeinginan bekerja di luar negeri menempuh jalur prosedural untuk menghindari kejahatan di negara tujuan.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” kata Karding.