Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Uya Kuya Dukung Pengiriman Tenaga Kerja Profesional ke Kroasia

    Uya Kuya Dukung Pengiriman Tenaga Kerja Profesional ke Kroasia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau yang dikenal sebagai Uya Kuya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengirimkan tenaga kerja formal dan profesional Indonesia ke Kroasia.

    Hal ini disampaikan Uya Kuya setelah melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan anggota parlemen Kroasia di Zagreb.

    “Indonesia pastinya berminat menjalin kerja sama dengan Kroasia untuk pengiriman tenaga kerja formal dan profesionalnya,” ujar Uya Kuya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @king_uyakuya, Sabtu (31/5/2025).

    Meskipun mendukung inisiatif tersebut, Uya menekankan pentingnya adanya perjanjian kerja sama yang jelas antara Indonesia dan Kroasia untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Untuk menjamin proses imigrasi tenaga kerja yang aman, kami tetap mendorong adanya pembentukan nota kesepahaman (MoU) penempatan dan perlindungan PMI di Kroasia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tegasnya.

    Menurut Uya, UU tersebut memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menetapkan negara tujuan dan mengatur perlindungan bagi para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri.

    “Negara tujuan PMI juga harus memiliki mekanisme jaminan sosial yang memadai bagi pekerja migran. Dengan begitu, kita bisa merasa tenang saat melepas warga negara kita untuk bekerja di luar negeri,” lanjutnya.

    Dalam kunjungannya, Uya Kuya juga menerima masukan serta pandangan dari parlemen Kroasia terkait keberadaan tenaga kerja asing di negara tersebut.

    Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menjajaki kerja sama bilateral yang lebih konkret di sektor ketenagakerjaan.

    Dukungan Uya Kuya ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar kerja luar negeri bagi tenaga kerja formal dan profesional, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI melalui regulasi dan kerja sama internasional.

  • Menteri P2MI Dukung Tabungan Investasi Wajib untuk Pekerja Migran

    Menteri P2MI Dukung Tabungan Investasi Wajib untuk Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding antusias audiensi dari Asosiasi Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia Korea (APPIK) di Jakarta. Sejumlah masukan penting dari APPIK langsung ditindaklanjuti, termasuk wacana tabungan investasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan, niat untuk mengonsolidasikan peran APPIK dalam pengembangan P2MI, khususnya untuk sektor migrasi ke Korea. Menurutnya, para purna pekerja migran dapat menjadi mentor yang sangat berharga.

    “Mereka bisa jadi mentor, baik untuk bahasa, literasi keuangan, maupun pemahaman budaya Korea bagi calon PMI,” ujar Menteri Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu ide utama yang disampaikan adalah pengadaan dana pensiun atau tabungan investasi untuk PMI. Abdul Kadir Karding menanggapi positif gagasan tersebut dan mempertimbangkan regulasi yang akan mewajibkan setiap pekerja migran memiliki tabungan investasi.

    “Kalau perlu, saya akan wajibkan seluruh pekerja migran memiliki tabungan investasi. Ini akan menjaga kesejahteraan mereka saat purna tugas,” tegasnya.

    Ketua APPIK Bambang Sutrisno mengapresiasi respon cepat Menteri P2MI yang langsung mengimplementasikan ide pemberdayaan usaha PMI. Produk-produk seperti jaket dan air mineral karya PMI langsung dibeli sebagai bentuk dukungan konkret.

    “Ini luar biasa. Apa yang kami sampaikan langsung dieksekusi. Produk kami langsung dibeli oleh Pak Menteri,” katanya.

    Menteri P2MI juga berkomitmen untuk terus mempelajari dan mengembangkan berbagai upaya demi mendorong kesejahteraan PMI, baik saat aktif bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air.

    Dengan rencana regulasi tabungan investasi, P2MI menandai langkah baru yang lebih progresif untuk perlindungan jangka panjang bagi para pahlawan devisa bangsa.

  • Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya menggandeng Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto bersinergi pengawasan orang asing di tingkat kecamatan. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “TIMPORA ini merupakan hasil diskusi bersama pak Camat dan lintas sektor, untuk menjawab isu strategis. Seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan lainnya,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Dodi Gunawan Ciptadi, Kamis (29/5/2025).

    Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Imigrasi berkomitmen membangun desa binaan sebagai basis penyadaran masyarakat mengenai prosedur legal bekerja ke luar negeri.

    “Selama ini, banyak CPMI menjadi korban iming-iming kerja di luar negeri tanpa tahu detail gaji, jenis pekerjaan, hingga legalitas dokumen. Kami ingin memberikan edukasi langsung melalui forum desa, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.

    Dodi juga mengungkapkan bahwa sistem pelaporan orang asing berbasis digital tengah dikembangkan. Pihaknya sedang siapkan Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA), dimana pemilik tempat tinggal, perangkat desa, hingga kecamatan bisa melaporkan keberadaan WNA. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 72 Undang-undang Keimigrasian.

    “Dalam periode Januari hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Surabaya telah menangani 64 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan manusia yang telah memasuki tahap P21 di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang beraktivitas tidak sesuai izin, termasuk oknum yang mengaku sebagai investor,” jelasnya.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif.

    Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park (NIP) yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Kawasan ini dikembangkan dengan total area 480 hektar yang pembangunan tahap pertama dimulai pada Januari 1991 dan tahap kedua dimulai pada Agustus 2010. [tin/ian]

  • Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri kegiatan fun football yang digelar Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Lapangan Sepak Bola ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk “Pemuda Negarawan, Totalitas untuk Indonesia Raya”.

    Wapres Gibran bergabung dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, antara lain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, serta Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Machendra Setya Atmaja.

    Tim ini juga diperkuat beberapa pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama, seperti Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat dan Sekretaris Jenderal Peradah Pandu Winata.

    Selain itu, mantan pemain Timnas Indonesia Cristian Gonzáles dan Maman Abdurahman menambah kekuatan tim.

    Sedangkan lawan mainnya, yakni Tim Pemuda Muhammadiyah menurunkan formasi terbaik dari jajaran Pimpinan Pusat, antara lain Gusman Fahrizal, Nur Sigit Nugroho, Radius Setiawan, Abdul Musawir Yahya, Elli Oscar, Bagus Ardeni, Ilham Pratama, Amiruddin Awalin, Infa Wilindaya, Eko Andriyanto, dan Muh. Syaltut.

    Pada pertandingan yang berlangsung dalam dua babak berdurasi masing-masing 30 menit tersebut, kedua tim saling bertukar serangan dalam suasana penuh keakraban namun tetap mempertahankan semangat juang dan sportivitas.

    Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara-cara yang menyenangkan.

    Pada akhir pertandingan, Tim Wapres berhasil mengalahkan Tim Pemuda Muhammadiyah dengan skor 6-3. Gibran berhasil mencetak satu gol pembuka untuk kemenangan timnya.

    Terkait acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai miladnya ke-93 dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan.

    Menurutnya, semangat kerja sama, sportivitas, dan pantang menyerah yang tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemuda sebagai kekuatan strategis pembangunan sekaligus motor penggerak persatuan.

    “Saya senang bisa bermain bersama teman-teman lintas organisasi malam ini. Jangan lelah bersatu, berkarya, dan bergembira,” ucapnya.

    Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

    “Hari ini juga sekaligus kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana temanya adalah bersama di sini, tentu kita berharap kebersamaannya seperti tim sepak bola (sesungguhnya),” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Mandiri Sahabatku Pantik Semangat Wirausaha 250 PMI di Jepang

    Program Mandiri Sahabatku Pantik Semangat Wirausaha 250 PMI di Jepang

    Jakarta –

    Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program unggulan Mandiri Sahabatku sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Bertempat di Tokyo, Jepang, program dengan tema ‘Menjadi Pengusaha di Negeri Sendiri’ ini menjangkau lebih dari 230 PMI dalam serangkaian pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan.

    Acara yang berlangsung pada Minggu (11/5) ini dibuka secara resmi oleh Atase Pertanian KBRI Tokyo, Muhammad Muharram Hidayat. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bank Mandiri dalam mendukung penguatan kapasitas ekonomi para PMI melalui pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan.

    Adapun Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan pelatihan ini bertujuan untuk memberi bekal praktis kepada PMI agar mampu mengelola keuangan secara bijak, membangun pola pikir wirausaha, dan memanfaatkan peluang usaha, termasuk di sektor peternakan sejak masih bekerja di luar negeri.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir sebagai agen perubahan dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan para PMI memiliki akses dan literasi yang cukup untuk tumbuh menjadi wirausaha tangguh dan mandiri saat kembali ke tanah air,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Ia menambahkan Mandiri Sahabatku menjadi strategi berkelanjutan Bank Mandiri dalam mengakselerasi kemandirian finansial PMI dan memperkuat sinergi antara perbankan, pemerintah, serta sektor swasta dalam mencetak wirausaha di Tanah Air. Oleh sebab itu, Bank Mandiri bersinergi mitra strategis seperti JAPFA dan figur inspiratif Dian Kusuma sebagai mantan PMI dan alumni Mandiri Sahabatku dalam pelatihan ini.

    Pada saat itu, Dian Kusuma merupakan pekerja Pabrik yang juga memproduksi berbagai konten melalui kanal Youtube NeoJapan. Setelah mengikuti program Mandiri Sahabatku 2013, Dian terinspirasi untuk mengumpulkan modal dan memulai usahanya sendiri dengan membuka Sekolah Bahasa Jepang di Indonesia dan memulai usaha Restoran Indonesia di Jepang.

    Selain pelatihan, peserta juga mendapat e-sertifikat, souvenir menarik, serta edukasi produk finansial, termasuk pembukaan rekening dan investasi dengan berbagai reward eksklusif. Bank Mandiri juga memperkenalkan aplikasi Livin’ by Mandiri, yang kini semakin inklusif untuk PMI di Jepang, memudahkan mereka dalam pembukaan rekening dengan SIM lokal, transaksi perbankan, dan akses produk investasi. Melalui promo khusus selama 11-18 Mei 2025, pengguna berkesempatan mendapatkan reward hingga Rp500.000 atau ¥4.000.

    “Program Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 20.000 PMI di berbagai negara sejak 2011. Inisiatif ini selaras dengan misi Bank Mandiri untuk memperkuat peran PMI sebagai pahlawan devisa sekaligus penggerak utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Darmawan.

    Tonton juga Video: BP2MI Ungkap Jepang Minta 100-200 Ribu Pekerja Indonesia Tahun Ini

    (akn/ega)

  • Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    JABAR EKSPRES – Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor kembali mencatat sejarah akademik. Prof. Dr. Hj. Endeh Suhartini Syurdi, S.H., M.H., CCD., CIM., CBLC., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat UNIDA pada Rabu (7/5/2025) di Aula Gedung C UNIDA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 512/M/KPT.KP/2025.

    Momen bersejarah ini menjadikan Prof. Endeh sebagai Srikandi asli UNIDA pertama yang berhasil menapaki puncak karier akademik sebagai profesor,  setelah menempuh jenjang sarjana dan megister di UNIDA. Komitmennya terhadap ilmu pengetahuan membawa meraih gelar doktor di Universitas Sebelas Maret, Solo dengan predikat cum laude.

    “Bagi kami, Prof. Endeh adalah Srikandi UNIDA yang menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh insan UNIDA,” ujar Rektor UNIDA, Assoc. Prof. Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I, dalam sambutannya.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Dr. H. Mulyadi, M.M.A, yang juga adik kandung Prof. Endeh.

    Dengan penuh haru, ia menyampaikan, “Hari ini saya menangis karena bahagia dan bangga. Kami anak-anak desa dari Jonggol, dan kakak saya kini menjadi profesor,” ucapnya.

    “Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi kemenangan bagi semua rakyat kecil yang bermimpi besar,” tambahnya.

    Turut hadir pula Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, PSCJ., M.M, perwakilan pemerintah daerah, alumni, serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi mitra.

    BACA JUGA: Imbas Pelebaran Jalan, Perpustakaan Kota Cimahi Bakal Dibangun Ulang di Area MPP

    Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Dinamika Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya Peningkatan Upah untuk Kesejahteraan, Prof. Endeh menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    “Pekerjaan bukan hanya kewajiban atau ibadah, tetapi juga hak konstitusional untuk meraih kehidupan yang layak,” tegasnya.

    Chancellor UNIDA, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Prof. Endeh.

  • Bareskrim Ungkap Kasus PMI Non Prosedural di Nunukan

    Bareskrim Ungkap Kasus PMI Non Prosedural di Nunukan

    NUNUKAN – Satgas Koordinasi Penegakan Hukum Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus penempatan Imigran Ilegal yang terindikasi kuat sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

    Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan kasus ini terungkap berkat adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman warga negara Indonesia secara ilegal ke Malaysia lewat Kalimantan Utara untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan buruh perkebunan sawit.

    “Kita bersama personel gabungan lainnya melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang kapal KM. Thalia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 dan mengungkap 4 kasus dengan 3 tersangka dan berhasil menyelamatkan sebanyak 19 orang Korban, Kemudian melakukan pemeriksaan penumpang kapal KM. Bukit Siguntang pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dan berhasil mengungkap 5 kasus dengan 4 tersangka dan menyelamatkan 63 orang Korban sehingga total 9 Laporan Polisi dengan 7 tersangka dan menyelamatkan Korban sebanyak 82 orang” kata Brigjen Nurul Azizah, Rabu, 8 Mei.

    Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan PMI secara non prosedural lewat pelabuhan – pelabuhan kecil di wilayah Nunukan khususnya Pulau Sebatik menuju Malaysia dengan meminta bayaran sebesar Rp. 4.500.000 hingga Rp. 7.500.000 kepada Korban yang memiliki paspor maupun tidak.

    “Barang bukti yang diamankan yaitu 14 paspor, 13 unit Handphone, 13 tiket kapal, 2 surat cuti dari perusahaan Malaysia dan 3 kartu vaksin dari klinik di Malaysia,” kata dia.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan Pasal 120 ayat 2 UU Nomor 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan janji/bujuk rayu atau iming – iming baik melalui perekrut/ sponsor atau media sosial, silahkan dipertanyakan keabsahan perusahaan dan kontrak kerja sehingga para PMI dapat terlindungi hak – haknya sebagai pekerja migran dan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi yang ingin bekerja diluar negeri,” sambung Brigjen Nurul Azizah.

    Satgas Penegakan Hukum Desk Perlindungan Pekerja Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas dengan harapan membawa manfaat dan rasa aman bagi warga negara Indonesia.

  • RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pemerintah hingga perguruan Korea Selatan (Korsel) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.

    Institusi yang menjadi mitra kerja sama yakni Korean Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), Korea Seafarers Welfare and Employment Center (KOSWEC), Pukyong National University (PKNU), National Institute of Fisheries Science (NIFS), hingga Ministry of Oceans and Fisheries of Korea (MOF).

    “Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Kerja sama itu juga menjadi pusat kolaborasi bilateral dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja perikanan Indonesia di Korea Selatan dengan dukungan pendanaan skema Official Development Assistance (ODA) Korea.

    Sedangkan sinergi KKP dengan KIMFT dan KOSWEC membuka jalan bagi pelaksanaan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna memastikan pengakuan kompetensi mereka di industri perikanan Korea Selatan.

    Kerja sama strategis lain mencakup pertukaran data dan informasi PMI sektor perikanan yang diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja tenaga kerja migran Indonesia.

    Menurutnya kemitraan strategis dengan Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa talenta maritim Indonesia tidak hanya siap secara kompetensi, tetapi juga terlindungi secara menyeluruh saat bekerja di luar negeri,” ucap Nyoman.

    Mengenai kerja sama akademik dengan PKNU didorong pada program pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, seminar bersama, serta riset kolaboratif dalam kerangka pembangunan ekonomi biru.

    Selaras dengan itu, dukungan MOF juga diarahkan pada pengembangan smart campus dan sistem pendidikan vokasi berbasis industri menuju terwujudnya Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah institusi pendidikan yang akan menjadi simpul pengembangan talenta maritim nasional.

    Sebagai bentuk keberlanjutan kerja sama, KKP bersama Bappenas, tengah menyusun kerangka kerja strategis Global Leader Talent Development Support Center, merampungkan draf Memorandum of Understanding (MoU), serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat terlepas dari investasi pada manusia.

    “Penguatan kapasitas SDM adalah kunci utama untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan,” katanya.

    Menurut Trenggono, kolaborasi internasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan talenta maritim unggul yang mampu bersaing secara global sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam pertemuannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Beliau menyampaikan update terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Kamboja, kemudian bagaimana hubungan kerja sama antara kedua negara, lalu bagaimana hubungan antara kedua negara yang sekarang alhamdulillah juga makin berjalan akrab, erat,” kata Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.

    Pembahasan terkait dengan kerja sama Indonesia dan Kamboja, kata Puan, mencakup bidang pertahanan hingga ekonomi, yang mengalami peningkatan.

    Puan menyebutkan hubungan kerja sama ekonomi sangat meningkat hampir 1 miliar dolar AS. Begitu pula hubungan pertahanan makin meningkat, bahkan perkembangan pembangunan di Kamboja juga makin berkembang.

    Terkait dengan hubungan parlemen, Puan mengatakan bahwa Senat Kamboja memiliki kesamaan ihwal keterwakilan perempuan yang menjadi pemimpin parlemen sebagaimana Indonesia.

    “Beliau terinspirasi bahwa Indonesia sudah ada ketua DPR perempuan. Jadi, sekarang di Kamboja ada ketua DPR perempuan juga,” tuturnya.

    Wakil rakyat ini menuturkan bahwa parlemen Indonesia dan Kamboja bersepakat untuk sama-sama mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah kedua negara.

    “Tidak mungkin kemudian eksekutif bekerja sendirian tanpa dukungan legislatif, dan itu disepakati oleh Hun Sen bahwa memang eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya,” paparnya.

    Cucu Bung Karno, sapaan akrab presiden ke-1 RI Soekarno, ini mengatakan bahwa Ketua Senat Kamboja pun berharap agar hubungan kerja sama baik antara Indonesia dan Kamboja dapat terus terjalin baik ke depannya.

    Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang diungkapkan pula Hun Sen saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kehormatannya beberapa waktu lalu.

    “Beliau tentu saja mengharapkan hubungan yang makin erat ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Hubungan baik Indonesia dan Kamboja, kata dia, telah terjalin sejak lama, bahkan sejak presiden ke-1 RI Soekarno.

    “Hubungan ini memang fondasinya adalah dimulai dari keeratan hubungan antara presiden ke-1 RI Soekarno dan Raja Norodom. Jadi, ya itulah fondasi itu yang beliau sampaikan ingin diteruskan dari dulu sampai sekarang dan sampai masa depan,” katanya.

    Dalam pertemuannya dengan Hun Sen tersebut, kata Puan, turut membahas terkait dengan solidaritas ASEAN di tengah gejolak situasi global yang kurang kondusif.

    “Bagaimana menjaga situasi Asia Tenggara dengan solidaritas ASEAN ini menjadi supaya lebih baik dan lebih erat agar gejolak yang ada di dunia global itu kemudian tidak memengaruhi ASEAN secara khusus,” kata Ketua DPR RI ini.

    Meski demikian, Puan menyebut bahwa pertemuan yang dilangsungkan sekitar pukul 10.00 WIB itu tidak membahas secara khusus terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    bakal menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan
    Kamboja
    Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
    Hun Sen
    ke Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (7/5/2025) pagi.
    Dalam pertemuan itu, Puan bakal membahas soal perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di tengah isu maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online.
    “Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).
    Puan pun menyinggung laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kamboja soal jumlah WNI bermasalah yang melonjak di negara tersebut.
    Berdasarkan data yang diterima Puan, jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja hingga 2024 tercatat 3.310 kasus. Angka ini disebut melonjak hingga 60 kali lipat dibandingkan data 2020.
    Sebanyak 75 persen kasus tersebut, kata Puan, terkait dengan WNI yang terlibat dan terjebak dalam pekerjaan online scam, termasuk judi online (Judol).
    Di samping itu, KBRI Kamboja juga telah menangani 92 kasus kematian WNI sepanjang 2024. Jumlah itu meningkat 24,3 persen dari 2023.
    “Peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik. Namun sudah masuk sebagai darurat kawasan,” ucap Puan.
    Oleh karen itu, ia berharap hubungan bilateral DPR dengan parlemen Kamboja kian erat usai kunjungan Hun Sen besok.
    “Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Hun Sen sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Pengamatan Kompas.com dinlokasi, Prabowo tampak langsung menyambut hangat Hun Sen di kompleks istana. Prabowo dan Hun Sen pun saling berpelukan.
    Setelah itu, Prabowo dan Hun Sen masuk ke dalam Istana untuk menggelar pertemuan secara tertutup.
    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Hun Sen akan berada di Indonesia hingga 7 Mei 2025.
    Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, salah satu topik yang dibicarakan Prabowo dan Hun Sen adalah persoalan kejahatan transnasional penipuan online.
    “Khususnya terkait jaringan online scamming (penipuan online/ judi online) dan penyalahgunaan obat, kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional baik dalam kerangka bilateral dan regional, ASEAN,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.