Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya

    Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya

    n kegiatan Bootcamp Berdaya Bersama Bandung yang berlangsung pada 18–20 Juni 2025 di Hotel Mercure, di Kota Kembang. Foto: Rizky Rian Saputra

    Café More Wyata masuk 70 terbaik Program Perintis Berdaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Cafe More Wyata Guna terpilih sebagai salah satu dari 70 peserta terbaik dalam Program Perintis Berdaya yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dari total 1.736 pendaftar yang terdiri atas pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI), terpilihnya Cafe More menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar dalam membangun usaha yang mandiri dan inklusif.

    Barista disabilitas netra, Robi Fadillah, mewakili Cafe More dalam rangkaian kegiatan Bootcamp Berdaya Bersama Bandung yang berlangsung pada 18–20 Juni 2025 di Hotel Mercure, di Kota Kembang. Puncak acara ditandai dengan Bazar Berdaya Bersama di Jalan Braga pada 21 Juni 2025, tempat Cafe More menampilkan beragam produk unggulan.

    Produk yang dipamerkan meliputi minuman kemasan siap konsumsi dan siap seduh berbasis kopi, teh, dan coklat, serta berbagai camilan hasil kreasi penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Kepala Sentra Wyata Guna, Sri Harijati, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Cafe More dalam program ini. “Ini adalah bukti bahwa penyandang disabilitas mampu berkontribusi secara konkret dalam ekonomi kreatif. Kami di Sentra Wyata Guna selalu mendorong mereka untuk mandiri dan kompetitif,” katanya.

    Ia menambahkan, program seperti Perintis Berdaya membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha disabilitas untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya secara setara. “Melalui dukungan Kemensos, Cafe More bukan hanya tempat pelatihan, tapi menjadi model nyata pemberdayaan. Mereka tidak sekadar dilatih, tetapi diposisikan sebagai pelaku usaha yang sejajar,” ujarnya.

    Keterlibatan Cafe More dalam program ini memperkuat peran Sentra Wyata Guna sebagai ruang pembinaan yang aktif membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, dengan pendekatan berbasis potensi dan kesempatan yang setara.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama dalam mendukung migrasi tenaga kerja yang aman dan adil lewat peluncuran dua program baru, yakni MOVE-ID dan Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM).

    Program MOVE-ID, atau Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia, dikembangkan oleh GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) atas mandat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), dan kini telah resmi hadir di Bandung dan Mataram.

    Sementara itu, Goethe-Institut Indonesien meresmikan KSM yang akan menjadi pusat koordinasi untuk migrasi tenaga kerja terampil dari kawasan Asia Tenggara ke Jerman, sekaligus memberi dukungan pelatihan bahasa dan persiapan budaya bagi calon pekerja migran.

    Acara peluncuran ini diawali dengan dialog antara Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang menyoroti pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan global.

    “Tantangan demografi Jerman dan angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil membuka kesempatan untuk menciptakan kemitraan kukuh yang didasarkan atas rasa saling menghormati, serta tanggung jawab dan tujuan bersama,” ujar Ina Lepel dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    “Hari ini merupakan tonggak penting dalam komitmen bersama kita untuk menciptakan peluang yang adil, transparan dan aman bagi mobilitas tenaga kerja antara Jerman dan Indonesia,” lanjutnya.

    Bertanggung Jawab

    Senada, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya migrasi tenaga kerja yang dikelola secara bertanggung jawab.

    “Meningkatkan kualitas hidup dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya dengan baik, merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa KP2MI berkomitmen membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia terampil dan profesional di Eropa di luar wilayah ASEAN dan Asia.

     

  • Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) karena telah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “RUU yang urgen itu, salah satunya adalah RUU PPRT karena ini menjadi atensi Presiden agar segera disahkan,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, RUU PPRT perlu segera disahkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim pekerja migran terbanyak ke luar negeri. Adapun rata-rata pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja di sektor PRT.

    “[RUU PPRT] ini menjadi penting. Tujuannya apa? Agar negara memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga,” kata Iman.

    Di sisi lain, dia menyoroti banyaknya jumlah PRT di dalam negeri. Namun, saat ini para pekerja tersebut belum mempunyai perlindungan hukum sama sekali, bahkan untuk hal paling dasar seperti kontrak kerja.

    “Karena itu, kita dorong agar RUU PPRT ini dalam masa sidang setelah reses ini akan kita bahas secara serius. Drafnya sudah ada. Ini ‘kan RUU carry over (operan), jadi tinggal melanjutkan pembahasan periode lalu dan saya yakin ini bisa segera cepat selesai,” ujar Iman.

    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kewajiban konstitusional sehingga perlu dilakukan segera.

    Selain itu, pengesahan RUU yang telah bergulir 21 tahun di DPR ini juga dinilai langkah penting demi memenuhi kewajiban Indonesia terhadap instrumen HAM, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan.

    “Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 dan dimasukkannya RUU PPRT ke Prolegnas Prioritas 2025–2029 menjadi momentum penting dan sinyal positif demi segera disahkannya RUU PPRT,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Putu Elvina, Kamis (19/6).

    Komnas HAM mendorong pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk menggunakan momentum tersebut secara maksimal, demi memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan kepada sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia.

    “Yang mayoritas merupakan perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, menyatakan kesiapan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing calon pekerja migran, khususnya dari daerah seperti Kalimantan Barat, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

    “Anak-anak kita ini memiliki potensi besar, dari hasil tanya jawab tadi, banyak yang menyatakan ingin bekerja ke luar negeri karena tertarik dengan pendapatan yang menjanjikan dan pengalaman yang bisa didapat. Maka kita harus siapkan dari sekarang, termasuk dari sisi bahasa dan peminatan sejak mereka duduk di bangku kelas satu SMK,” kata Abdul Kadir saat melakukan kunjup2mingan kerja di SMTI Pontianak, Jumat.

    Abdul Kadir menjelaskan, Jepang memang menjadi negara yang semakin diminati oleh pekerja migran Indonesia, terutama karena beberapa faktor seperti tingginya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, terutama di sektor perawatan (care worker) dan industri yang membutuhkan tenaga muda terampil, serta program Specified Skilled Worker (SSW) yang menarik.

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara mitra, termasuk Jerman, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Dalam skema ini, Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh Kementerian Pengembangan Ekonomi Jerman (BMZ) melalui program pelatihan dan persiapan teknis,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap program Kementerian P2MI. Ia mengakui bahwa minat pemuda Kalbar untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi, namun perlu ditunjang dengan penguasaan keterampilan dan bahasa asing.

    “Kami dari Pemprov Kalbar akan mendukung penuh, termasuk menyiapkan program beasiswa bagi pelajar yang berminat bekerja ke luar negeri dan kami juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan balai industri yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan. Saat ini sudah ada pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin, tinggal kita tingkatkan juga untuk bahasa Jepang,” tuturnya.

    Ia berharap program ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Kalbar, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mengembangkan karier secara global.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, mengungkapkan hingga Mei 2025, terdapat lebih dari 1,7 juta permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 297 ribu posisi sehingga lebih dari 1,4 juta lowongan kerja masih belum terpenuhi.

    “Peluang ini sangat besar. Tapi jika tidak digarap secara serius, terutama melalui sosialisasi dan pelatihan ke daerah serta sekolah-sekolah vokasi, maka kesempatan ini bisa hilang begitu saja,” kata Abdul Kadir di Pontianak, Jumat.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat upaya penyebaran informasi, sekaligus membentuk sistem pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

    Menurut dia, sektor yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja saat ini antara lain bidang hospitality, perawatan (caregiver), operator komputer, teknisi mesin, dan pilot. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 700 jenis jabatan yang dibuka di pasar kerja internasional.

    “Saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang kompeten dan siap diberangkatkan ke luar negeri. Kita punya bonus demografi, jadi ini adalah saat yang tepat,” tuturnya.

    Abdul Kadir juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    Ia menjelaskan bahwa pekerja yang diberangkatkan secara prosedural melalui jalur resmi akan mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari kontrak kerja, jaminan kesehatan, tempat tinggal, hingga hak cuti yang diatur secara jelas.

    “Masalah besar justru muncul pada mereka yang berangkat secara ilegal, seperti melalui pelabuhan tidak resmi ke negara tujuan, contohnya Malaysia. Mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan manusia,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan edukasi dan kesiapan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara legal dan bermartabat, demi melindungi hak-hak pekerja Indonesia dan memanfaatkan peluang ekonomi global secara maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia dan Jerman Bangun Jalur Emas Migrasi Tenaga Terampil ke Eropa, Jembatan Karier Anak Muda Bertalenta

    Indonesia dan Jerman Bangun Jalur Emas Migrasi Tenaga Terampil ke Eropa, Jembatan Karier Anak Muda Bertalenta

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah derasnya arus globalisasi dan ketimpangan demografi antarnegara, Indonesia dan Jerman mengambil langkah progresif dengan membangun ekosistem migrasi tenaga kerja terampil yang aman, etis, dan saling menguntungkan.

    Inisiatif strategis ini tidak hanya mencerminkan diplomasi ketenagakerjaan, tetapi juga menandai babak baru dalam integrasi keterampilan muda Indonesia ke panggung dunia.

    Peresmian Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM) yang digagas Goethe-Institut, Kamis 19 Juni 2025.

    Kerja sama yang diresmikan pada Kamis 19 Juni 2025 melalui peluncuran dua pusat layanan migrasi di Bandung dan Mataram itu menjadi tonggak penting. Kedua pusat tersebut adalah MOVE-ID (Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia) dan Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM) yang digagas Goethe-Institut.

    Dalam sambutannya, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel menekankan bahwa kerja sama ini menjawab dua tantangan besar dunia saat ini: kekurangan tenaga kerja di Jerman dan tingginya jumlah generasi muda terampil di Indonesia.

    “Tantangan demografi Jerman dan angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil membuka kesempatan untuk menciptakan kemitraan kukuh yang didasarkan atas rasa saling menghormati, serta tanggung jawab dan tujuan bersama,” tuturnya.

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa ini adalah bagian dari visi strategis Indonesia untuk membuka peluang kerja sektor terampil di luar negeri, khususnya di Eropa.

    “Kami berkomitmen membuka dan mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor terampil dan profesional, agar Indonesia menjadi pemain utama dalam mobilitas tenaga kerja global,” ujarnya.

    MOVE-ID dan KSM: Jembatan Etis ke Pasar Kerja Global

    Peresmian Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID), Kamis 19 Juni 2025.

    MOVE-ID, yang diinisiasi oleh GIZ atas mandat dari Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), menyediakan layanan informasi dan konseling migrasi tenaga kerja berbasis keterampilan secara menyeluruh. Fasilitas ini menjadi jembatan antara kebutuhan pasar kerja di luar negeri dan potensi tenaga kerja Indonesia.

    “MOVE-ID bertujuan memberdayakan masyarakat Indonesia agar dapat mengambil keputusan migrasi secara sadar dan berbasis informasi. Ini bukan sekadar tentang pengiriman tenaga kerja, tetapi tentang memastikan masa depan yang lebih baik dan bermartabat,” kata Hans-Ludwig Bruns, Direktur GIZ untuk Indonesia & ASEAN.

    Sementara itu, KSM berfungsi sebagai pusat komando untuk seluruh aktivitas migrasi tenaga kerja terampil dari Asia Tenggara ke Jerman, dengan fokus besar pada pelatihan bahasa, orientasi budaya, dan kesiapan kerja.

    “Kami ingin memastikan mereka yang bekerja di Jerman siap tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara budaya dan sosial. KSM akan menjadi pusat keandalan dan kesiapan lintas negara,” ucap Constanze Michel, Direktur Regional Goethe-Institut untuk Asia Tenggara.

    Fokus pada Etika, Kesetaraan, dan Masa Depan

    Hal yang membedakan kolaborasi Indonesia–Jerman ini dari pola migrasi konvensional adalah penekanan pada aspek etika, transparansi, dan keamanan. Program ini bukan hanya soal mobilitas, tapi juga soal martabat pekerja migran.

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan, proyek ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mendorong migrasi profesional berbasis keterampilan, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan rumah tangga, serta memperluas pasar kerja ke wilayah Eropa.

    Program MOVE-ID juga memberikan dukungan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran yang kembali ke Tanah Air, termasuk pelatihan kewirausahaan dan akses ke layanan publik.

    Langkah Strategis ke Arah “Brain Circulation”

    Lebih dari sekadar “brain drain”, kemitraan ini mencerminkan paradigma baru brain circulation, di mana tenaga kerja Indonesia bukan hanya pindah, tetapi berkembang, kembali, dan membawa perubahan di tanah air.

    Dengan hadirnya MOVE-ID dan KSM, Indonesia tidak hanya mengirim pekerja ke luar negeri, tapi mencetak duta profesional yang akan membangun reputasi global dan membawa pulang kompetensi baru.

    “Kami ingin setiap warga Indonesia yang bekerja di Jerman merasa aman, dihargai, dan berkembang. Inilah bentuk tanggung jawab bersama dalam kerja sama bilateral yang sejati,” ujar Abdul Kadir Karding.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GIZ dan Goethe-Institut menegaskan niat jangka panjang kedua negara untuk membangun arsitektur migrasi yang modern dan inklusif, berlandaskan prinsip keberlanjutan.

    “Kami membangun infrastruktur layanan yang saling melengkapi—MOVE-ID untuk orientasi dan reintegrasi, KSM untuk pelatihan dan kesiapan. Ini akan menjadi model kerja sama migrasi internasional yang bisa ditiru negara lain,” tutur Hans-Ludwig Bruns.***

  • Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Pekerja migran menagih realisasi janji Bupati Muhammad Fawait dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029.

    Bambang Teguh Karyanto, Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, mengatakan, Bupati Fawait belum melaksanakan janji politik yang disampaikannya dalam acara dialog dengan perwakilan pekerja migran, di Hotel Royal, Minggu (20/10/2024).

    Saat itu, Fawait menandantangani dua butir komitmen. Pertama berkomitmen mewujudkan migrasi aman, adil, inklusif, dan bermartabat bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya asal Kabupaten Jember.

    Kedua, berkomitmen mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Jember.

    Bambang sebenarnya berharap dua butir komitmen itu bisa termaktub dalam RPJMD Jember 2025-2029. “Saya lebih percaya dokumen perencanaan, karena itulah alat tagih kita,” katanya, Rabu (18/6/2025).

    Namun naskah rancangan RPMJD 2025-2029 jauh panggang dari api. “(Komitmen yang ditandatangani Fawait) tidak berbanding lurus dengan dokumen RPJMD yang kita tahu merupakan wujud visi, misi, dan komitmen kepala daerah,” kata Bambang.

    Bahkan, dalam seratus hari pertama kinerja Bupati Fawait, Bambang melihat isu pekerja migran sebagaimana komitmen tersebut hilang. Padahal Migrant Care sudah bekerja sama dengan Pemkab Jember sejak pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

    “Usaha kami membantu pekerja migran di sepuluh desa seperti muspro karena tidak tercermin dalam RPJMD. Usaha kami membantu pekerja migran yang bermasalah di luar negeri juga tidak tercermin dalam data angka-angka di RPJMD,” kata Bambang.

    Padahal sejumlah isu pekerja migran Jember sempat melesat menjadi pembicaraan nasional. “Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang pada 2023, kita viral sampai jadi atensi presiden. Ini tidak di-capture. Padahal ini kan mesti ada problem struktural. Orang pergi ke luar negeri ingin aman, keluarganya yang ditinggalkan aman, duitnya yang terkirim juga aman. Tapi kan tidak berbanding lurus dengan perlindungannya,” kata Bambang.

    Lisa Widyawati, aktivis Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Jember, mengatakan, sejumlah isu perempuan pekerja migran tidak tercantum dalam rancangan RPJMD 2025-2029. “Yang disebut hanya pekerja migran yang berdokumen. Padahal di Jember ini kan banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang itu seharusnya pemerintah jeli dan tahu,” katanya.

    Menurut Lisa, seharusnya semua isu pekerja migran bisa dimasukkan dalam RPJMD Jember. “Soal pemberdayaan, kami mengusulkan adanya LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) khusus untuk pekerja migran. Saat ini kami masih dengan lembaga swasta dan campur. Padahal kan rawan penipuan,” katanya.

    Program lain yang tidak termasuk dalam RPJMD Jember 2025-2029 adalah pelatihan untuk pekerja migran yang sudah purna dan menjadi disabilitas setelah bekerja ke luar negeri. “Tidak nyantol sama sekali,” kata Lisa.

    Lisa berharap Pemkab Jember segera membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran. “Kami sudah kawal sejak 2017. Harapan kami pemerintah melek untuk perlindungan pekerja migran, anak, pemberdayaan perempuan, Mohon jeli dan tidak asal-asalan membuat RPJMD,” katanya. [wir]

  • Wamen Transmigrasi Sebut Jadi News Anchor Pengalaman Menantang

    Wamen Transmigrasi Sebut Jadi News Anchor Pengalaman Menantang

    Tangerang, Beritasatu.com – Ada yang berbeda dari siaran Beritasatu Utama Spesial. Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi tampil sebagai presenter untuk pertama kalinya dalam program tersebut yang disiarkan dari studio baru Beritasatu TV (BTV) di Kantor B-Universe, Tokyo Hub, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

    Viva Yoga mengungkapkan, membacakan berita secara langsung di layar kaca merupakan pengalaman baru yang menantang tetapi menyenangkan baginya.

    “Ada pengalaman baru, biasanya kan menjadi narasumber, terus ini sekarang menjadi pembaca berita. Namun, menarik dan ternyata tidak mudah,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Senin (16/6/2025).

    Selain membawakan berita, Viva Yoga berkesempatan melihat langsung studio Semesta BTV yang baru diresmikan dan terletak di lantai 5. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap wajah baru studio tersebut.

    “Saya berharap pembangunan studio ini menjadi momentum untuk mengembangkan kualitas digital dan siaran televisi nasional,” katanya.

    Menurutnya, kekuatan media seperti Beritasatu TV sangat penting dalam menghadirkan informasi yang berkualitas di tengah tantangan demokrasi digital saat ini.

    “Informasi valid, cerdas, akurat, dan berkarakter sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa,” tambahnya.

    Viva Yoga menekankan media memiliki peran besar sebagai penjaga demokrasi. Ia berharap Beritasatu bisa terus meningkatkan kualitas informasinya seiring berkembangnya teknologi digital.

    “Proses untuk meningkatkan kualitas informasi sangat ditentukan oleh seberapa besar kekuatan dari BTV dalam membangun kemampuan digital,” tegasnya.

    Program spesial ini juga menghadirkan berbagai tokoh publik lainnya yang ikut tampil sebagai presenter tamu, di antaranya Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Karding.

    Program ini dapat disaksikan di kanal BTV serta melalui akun YouTube resmi Beritasatu.

  • Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Prabowo Temui Pemimpin Singapura, Bahas Perjanjian Pertahanan hingga Area Latihan Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya terhadap hasil pertemuan Retret Pemimpin Indonesia–Singapura tahun 2025 yang digelar di Singapura.

    Dalam keterangan resmi seusai pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya berlangsung produktif, tetapi juga menghasilkan terobosan konkret dalam banyak sektor kerja sama strategis.

    “Retret Pemimpin kali ini, menurut saya, sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil kerja sama di berbagai sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” ujar Prabowo dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/6/2025).

    Di bidang politik dan keamanan, Prabowo menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan pertahanan. Ia menyebut bahwa kedua pihak akan mempercepat pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah disepakati.

    “Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian kerja sama pertahanan dan menyelesaikan semua rincian teknis untuk area pelatihan militer. Dan saya berharap ini akan dipercepat dengan sangat cepat,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut adanya kemajuan signifikan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang dinilainya akan menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum yang lebih efektif.

    “Ini akan memperkuat penegakan hukum kami. Selain itu, kami menyambut baik pembaruan Nota Kesepahaman antara kedua Jaksa Agung kami,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo mengapresiasi posisi Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia. Ia mencatat bahwa pada tahun lalu, sepertiga dari total investasi asing langsung (FDI) di Indonesia berasal dari Singapura.

    “Singapura mungkin tetap menjadi investor utama kami. Dan tahun lalu, saya pikir investasi dari Singapura mencakup sepertiga dari semua investasi asing langsung di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami,” tutur Prabowo.

    Ia juga menyebutkan bahwa keenam kelompok kerja ekonomi bilateral menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk dalam bidang zona ekonomi khusus, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, dan transportasi.

    Prabowo berharap kerja sama antara Danantara dengan Temasek dari Singapura bisa diperluas ke berbagai sektor strategis.

    “Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang erat antara Temasek dan Danantara di semua sektor, terutama sektor energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, dan pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun pada sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting,” ungkapnya.

    Indonesia juga menaruh perhatian pada sektor ketahanan pangan, di mana Prabowo menyambut baik tawaran dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk mentransfer teknologi pertanian modern.

    “Kami menyambut baik tawaran Perdana Menteri Wong untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian modern, termasuk pertanian perkotaan dan praktik pasca panen yang berkelanjutan,” kata Prabowo.

    Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan untuk kolaborasi strategis dalam keamanan pangan dan teknologi pertanian.

    Sementara di sektor kesehatan, Presiden Prabowo mengundang partisipasi aktif Singapura dalam proses transformasi sistem kesehatan nasional Indonesia.

    “Saya berencana untuk membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran dan lebih banyak perguruan tinggi keperawatan. Dan ini, menurut saya, merupakan area di mana pengalaman Singapura dapat bermanfaat bagi kita,” ungkapnya.

    Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo menekankan pentingnya lingkungan kerja yang baik bagi pekerja migran Indonesia di Singapura.

    “Kami menyambut baik kesempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sini dalam lingkungan yang baik dan bersahabat. Perdana Menteri Wong dan saya sepakat bahwa ada potensi besar untuk memperkuat kerja sama dalam penempatan tenaga kerja terampil dari Indonesia dan Singapura,” katanya.

    Terkait konektivitas, Presiden menyatakan komitmennya untuk mengembalikan dan bahkan meningkatkan lalu lintas transportasi udara ke tingkat pra-pandemi.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku telah menginstruksikan masing-masing kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pembukaan semua bandara guna mengarahkan koneksi maskapai asing ke bandara-bandara Indonesia, yang banyak di antaranya masih perlu dibuka.

    “Tentu saja, kami harus meningkatkan infrastruktur dan mekanisme keselamatan. Namun pada prinsipnya, saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kami,” ujar Prabowo.

    Dalam sesi penutupan, Presiden Prabowo juga menyinggung isu-isu geopolitik kawasan, khususnya konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

    “Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” kata Prabowo.

    Terkait Myanmar, Prabowo menyampaikan harapannya agar pendekatan damai tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik.

    “Kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” pungkas Prabowo.

     

    Sekadar informasi, sebanyak lima MOU dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong, yaitu:

    1. Joint Report to Leaders dari Enam Kelompok Kerja Sama Ekonomi Bilateral;

    2. MOU Kerja Sama Keamanan Pangan dan Teknologi Pertanian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura;

    3. MOU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan antara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    4. MOU Perdagangan Listrik Lintas Batas Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

    5. MoU Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura

     

    Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.

    Selain itu, sejumlah MoU lainnya juga diumumkan dalam kesempatan tersebut, di antaranya adalah:

    1. Implementasi Kesepakatan Flight Information Regional (FIR) – berupa Penempatan Personil sipil dan militer pada Singapore Air Traffic Control Center (SATCC);

    2. Implementasi Kerja Sama Ekstradisi

    3. Joint Update Kerja Sama Pertahanan;

    4. MoU Kerja Sama Pengakuan Timbal Balik Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI dan Majelis Ugama Islam Singapura (akan  ditandatangani 18 Juni 2025);

    5. Kerja Sama Bilateral Pengaturan Keuangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura;

    6. MoU Kerja Sama Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai pemerintah di Bidang Kelautan antara Kementerian Perhubungan RI dan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura;

    7. MoU Kerja Sama antara Kejaksaan Agung Indonesia dan Kejaksaan Agung Singapura;

    8. MoU Kerja Sama di Bidang Manajemen Perpustakaan dan Informasi antara Perpustakaan Nasional RI dan Dewan Perpustakaan Nasional Singapura;

    9. Kerja Sama pendirian Ciputra SMG Curie Cancer Center (CSCCC) antara Rumah Sakit Ciputra dan Singapore’s Curie Oncology, Singapore Medical Group (SMG);

    10. Investasi Nusantara Sembcorp Solar Energy Power Plant di Ibu Kota Nusantara;

    11. Kerja Sama antara Sembcorp and Panbil Group JV untuk Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri Rendah Karbon di Batam;

    12. Pengaturan Teknis Program Pertukaran Pemuda;

    13. Program Pengembangan Petani Muda;

    14. Launching penerbangan dari dan ke Singapura – Kertajati dan Padang oleh Maskapai Scoot.

  • 4 Calon Pekerja Ilegal dari Minahasa dan Bitung Gagal Berangkat ke Thailand

    4 Calon Pekerja Ilegal dari Minahasa dan Bitung Gagal Berangkat ke Thailand

    Liputan6.com, Manado – Empat orang penumpang pesawat tujuan Jakarta diamankan oleh aparat Polsek Kawasan Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulut. Mereka diduga hendak diberangkatkan secara ilegal ke Thailand untuk bekerja sebagai scammer.

    Penangkapan terjadi pada Kamis (12/6/2025), sekitar pukul 06.05 Wita, di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Keempat penumpang tersebut yakni RP (22), AG (28), FP (20), dan SFTD (25) diketahui berasal dari wilayah Minahasa dan Kota Bitung, Sulut.

    Kapolsek Kawasan Bandara, Ipda Masry didampingi Kasi Humas Polresta Manado Iptu Agus Haryono menjelaskan bahwa informasi awal diterima pada Rabu malam (11/6/2025), terkait keberangkatan sejumlah calon pekerja migran tanpa dokumen resmi.

    Mereka terdaftar sebagai penumpang penerbangan Manado–Jakarta dengan tujuan akhir Thailand.

    Petugas melakukan pemeriksaan manifest dan berhasil mengidentifikasi keempat nama tersebut. Saat hendak melakukan boarding, keempatnya langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Hasil interogasi awal mengungkap bahwa mereka dijanjikan pekerjaan di Thailand dengan gaji sebesar 800 USD per bulan oleh seseorang bernama pria berinisial L yang saat ini berada di Thailand.

    “Namun, tidak ada kejelasan mengenai identitas dan legalitas perusahaan yang akan mempekerjakan mereka,” tutur Masry.

    Diketahui pula, seluruh biaya keberangkatan dijanjikan akan ditanggung oleh pihak perekrut tanpa dilengkapi dokumen resmi — modus yang kerap digunakan oleh sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Saat ini, keempat calon pekerja tersebut telah diserahkan ke Unit PPA Polresta Manado untuk pengembangan lebih lanjut dengan pendampingan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI,” papar dia.

    Polsek Kawasan Bandara menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus rekrutmen ilegal yang kian marak, khususnya di Sulut.

    Modus yang digunakan pelaku kerap melalui grup-grup Telegram dengan menyasar warga berusia produktif antara 20 hingga 25 tahun dan mengiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.