Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehakiman Jepang, Keisuke Suzuki di Kantor Kementerian Kehakiman, Tokyo, Jepang pada Kamis 21 Agustus.

    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kerja sama hukum dalam rangka melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dan menunjukkan keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan yang lebih erat.

    Dalam sambutannya, Karding menegaskan mandat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menangani seluruh urusan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk aspek hukum dan perlindungan hak-hak mereka.

    “Kementerian kami bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri,” kata Karding.

    Selain perlindungan hukum, pertemuan ini juga membahas koordinasi untuk mencegah praktik ilegal seperti perdagangan orang dan penempatan pekerja non-prosedural. Karding menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran.

    Karding juga menyoroti tantangan kompetensi yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia, terutama kemampuan berbahasa Jepang. Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia.

    “Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia. Kami berharap dapat menambah jumlah pusat pelatihan di seluruh provinsi agar kualitas tenaga kerja Indonesia meningkat dan lebih siap bekerja di Jepang,” ujar Karding.

    Karding juga menekankan peran penting Jepang di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

    “Jepang memiliki peran penting di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita,” ujar Karding.

    Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral, baik dari sisi hukum maupun pelatihan tenaga kerja. Dengan langkah ini, Indonesia dan Jepang berharap pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, produktif, dan terlindungi secara penuh.

  • Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamen P2MI: Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani mengatakan peluang pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang semakin terbuka seiring minimnya tenaga kerja lokal di negara tersebut.

    “Prefektur Miyagi menyatakan ingin menerima lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia, terutama melalui skema Specified Skilled Worker (SSW),” kata Christina saat melakukan kunjungan ke Prefektur Miyagi, sebagaimana siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Kamis.

    Wamen mengatakan dukungan berupa subsidi peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya konkret untuk memastikan kualitas pekerja migran Indonesia lebih siap bersaing.

    “Model kerja sama antara Kemen-P2MI dan pemerintah prefektur di Jepang bisa menjadi contoh percepatan penguatan penempatan pekerja migran yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.​​​​​​​

    Christina menegaskan pentingnya kerja sama langsung antara Kemen-P2MI dengan sejumlah pemerintah daerah atau prefektur potensial di Jepang guna mempercepat peningkatan penempatan PMI.

    Selain itu, Wamen menyambut baik rencana pemerintah Prefektur Miyagi untuk menyiapkan insentif bagi perusahaan lokal di Jepang yang bisa meningkatkan kompetensi pekerja migran, termasuk dari Indonesia, berupa pelatihan bahasa, keterampilan lanjutan hingga sertifikasi.

    Menurut dia, insentif itu akan diberikan setelah pekerja migran terkait bekerja di perusahaan lokal yang berada di Prefektur Miyagi. “Pemberian insentif ini akan berguna dan sangat membantu pekerja migran kita. Mereka bisa meningkatkan keterampilan dan jenjang karier di Jepang,” katanya.

    Disebutkan bahwa pertemuan Kemen-P2MI dengan Gubernur dan Perwakilan DPR Miyag juga menghasilkan kesepakatan MoU tentang peningkatan penempatan dan penyiapan PMI terampil.

    Usai pertemuan, Kemen-P2MI mengunjungi job fair, di mana 180 perusahaan lokal turut serta dalam kegiatan tersebut. Perusahaan lokal di Miyagi terlihat antusias untuk merekrut pekerja migran dari Indonesia dengan kompetensi yang mereka inginkan, katanya.

    Berdasarkan data Pemerintah Prefektur Miyagi, saat ini terdapat 19.554 pekerja migran asing, di mana Vietnam menempati posisi pertama dengan sekitar 4.800 pekerja. Sementara itu, urutan terbanyak berikutnya secara berturut-turut adalah Nepal, China dan Indonesia.

    Indonesia yang berada di peringkat keempat tersebut diperkirakan memiliki jumlah pekerja di prefektur tersebut sekitar 2.200 pekerja.

    Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 5.500 pekerja asing masuk lewat skema magang dan sekitar 2.000 orang melalui skema SSW.

    Sumber : Antara

  • Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US Miliar

    Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2025 tercatat sebesar US$3 miliar atau melebar dari kuartal I/2025. Defisit itu mengakhiri tren penyusutan current account defisit atau CAD pada tiga kuartal sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, tren CAD sempat menyusut pada kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar. Itu melanjutkan tren penyusutan pada dua kuartal sebelumnya yakni kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar, dan kuartal III/2024 sebesar US$2 miliar.

    Dalam laporannya, BI menyebut defisit transaksi berjalan pada tiga bulan kedua 2025 itu masih terjaga rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan defisit US$0,2 miliar pada kuartal sebelumnya. 

    “Lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1% dari PDB) pada triwulan I 2025,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

    Adapun neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

    Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

    Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

    Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

    “Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,” tulis Junanto. 

    Adapun BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

    Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

    Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

    “Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS,” terang Junanto. 

    Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat neraca permbayaran Indonesia atau NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

    “Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terang Junanto. 

    Ke depan, BI menyatakan bakal enantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

    Pada keseluruhan 2025, Kinerja NPI diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

    “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” pungkas Junanto. 

  • Menteri Karding Sebut Jepang Butuh 639.000 Tenaga Kerja: Ini Peluang Besar

    Menteri Karding Sebut Jepang Butuh 639.000 Tenaga Kerja: Ini Peluang Besar

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memberi mandat ganda kepada KemenP2MI. Pertama, memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Kedua, meningkatkan devisa negara melalui penempatan tenaga kerja terampil di luar negeri.

    Dia lantas mengatakan Jepang menjadi salah satu negara tujuan prioritas. Sebab, kebutuhan tenaga kerja di Negeri Sakura diproyeksikan mencapai 639.000 orang per tahun dari seluruh dunia.

    “Kalau Indonesia bisa mengisi 10 persen saja, berarti ada sekitar 63.000 pekerja setiap tahun. Ini peluang besar yang tidak boleh dilewatkan,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025)

    “Tetapi mereka harus berangkat secara prosedural, terlatih, bersertifikat, dan yang terpenting menguasai bahasa Jepang,” sambungnya dalam pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Selasa (19/8).

    Kendati begitu, ia menegaskan perlunya skema penempatan yang lebih adil bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang.

    Karding menyoroti praktik pengiriman PMI dengan status magang. Padahal, pada kenyataannya mereka bekerja penuh.

    “Kalau bisa bekerja, kenapa harus magang tiga tahun? Itu bukan magang, itu kerja,” tegas Karding.

    “Kita akan bicarakan dengan pemerintah Jepang untuk skema yang lebih tepat, misalnya SSW (Specified Skilled Worker) atau pola kerja lain yang resmi,” sambungnya.

    Persiapan di Dalam Negeri

    Untuk menjawab kebutuhan itu, KemenP2MI menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya membuka kelas migran di sekolah dan kampus, serta mengkonsolidasikan purna pekerja migran yang pernah bekerja di Jepang untuk menjadi relawan pengajar bahasa.

    Selain peningkatan kemampuan bahasa, Karding juga menekankan perlunya penyesuaian standar sertifikasi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan Jepang.

    “Kami tidak hanya ingin mengirim PMI, tapi memastikan mereka terlindungi, terampil, dan siap bersaing,” kata Karding.

    Lebih jauh, Karding menegaskan penempatan PMI ke Jepang harus dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi. Kolaborasi dengan KBRI Tokyo, pemerintah Jepang, hingga pelaku usaha disebut sebagai kunci untuk memastikan pekerja migran mendapat perlindungan optimal.

    “Indonesia siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Tapi jangan hanya dilihat sebagai angka,” kata Karding.

    “Yang terpenting, PMI harus ditempatkan secara bermartabat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu” di sini:

    (akd/akd)

  • PMI Apresiasi Kehadiran BRI Taipei Branch, Permudah Transaksi dan Pengiriman Uang dari Taiwan ke Indonesia

    PMI Apresiasi Kehadiran BRI Taipei Branch, Permudah Transaksi dan Pengiriman Uang dari Taiwan ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus melebarkan sayap dalam mengembangkan bisnis internasional sekaligus mendekatkan akses keuangan Tanah Air diwujudkan melalui peresmian BRI Taipei Branch. Kehadiran cabang luar negeri ini pun mendapatkan sambutan positif dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

    Salah satunya Atina Aini, PMI asal Kendal, Jawa Tengah, yang telah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Taiwan selama 5 tahun. Bagi Atina, keberadaan layanan perbankan BRI di Taipei membuat pengelolaan tabungan sebagai sumber dana menjadi jauh lebih mudah.

    “Sekarang saya bisa mengurus tabungan dan berbagai keperluan perbankan langsung di sini, tanpa harus menunggu pulang ke Indonesia. Kalau mau buka rekening, juga bisa difasilitasi di cabang terdekat sesuai ketentuan,” ucap Atina.

    Hal serupa juga dirasakan oleh Novitasari, PMI yang telah bekerja sebagai caregiver selama lebih dari 4 tahun. Dengan tabungan BRI, ia pun dapat lebih mudah mengatur keuangan. Tak hanya itu, layanan remitansi BRI Taipei Branch yang telah berlisensi dari otoritas Taiwan pun membuat pengiriman uang kepada keluarganya di Indonesia menjadi terjamin.

    Senada, Firmansyah, PMI yang bekerja di sektor pabrik di Taipei, dan telah menetap selama 3 tahun, merasakan aktivitas keuangannya menjadi lebih praktis. Terutama, karena ia dapat melakukan transaksi tarik maupun setor tunai di jaringan ATM Taiwan dengan mudah dengan menggunakan kartu ATM BRITW.

    Sebagaimana diketahui, sejalan dengan fokusnya dalam mendukung segmen ritel dan konsumer, BRI Taipei Branch menghadirkan berbagai solusi layanan keuangan yang memungkinkan nasabah mengakses fasilitas keuangan secara praktis dan aman.

  • Permudah Transaksi PMI, BRI Perkuat Cabang Hingga ke Taiwan

    Permudah Transaksi PMI, BRI Perkuat Cabang Hingga ke Taiwan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus melebarkan sayap dalam mengembangkan bisnis internasional sekaligus mendekatkan akses keuangan Tanah Air diwujudkan melalui peresmian BRI Taipei Branch. Kehadiran cabang luar negeri ini pun mendapatkan sambutan positif dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

    Salah satunya Atina Aini, PMI asal Kendal, Jawa Tengah, yang telah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Taiwan selama 5 tahun. Bagi Atina, keberadaan layanan perbankan BRI di Taipei membuat pengelolaan tabungan sebagai sumber dana menjadi jauh lebih mudah.

    “Sekarang saya bisa mengurus tabungan dan berbagai keperluan perbankan langsung di sini, tanpa harus menunggu pulang ke Indonesia. Kalau mau buka rekening, juga bisa difasilitasi di cabang terdekat sesuai ketentuan,” ucap Atina dikutip Senin, (18/8/2025).

    Hal serupa juga dirasakan oleh Novitasari, PMI yang telah bekerja sebagai caregiver selama lebih dari 4 tahun. Dengan tabungan BRI, ia pun dapat lebih mudah mengatur keuangan.

    Tak hanya itu, layanan remitansi BRI Taipei Branch yang telah berlisensi dari otoritas Taiwan pun membuat pengiriman uang kepada keluarganya di Indonesia menjadi terjamin.

    Senada, Firmansyah, PMI yang bekerja di sektor pabrik di Taipei, dan telah menetap selama 3 tahun, merasakan aktivitas keuangannya menjadi lebih praktis. Terutama, karena ia dapat melakukan transaksi tarik maupun setor tunai di jaringan ATM Taiwan dengan mudah dengan menggunakan kartu ATM BRITW.

    Sebagaimana diketahui, sejalan dengan fokusnya dalam mendukung segmen ritel dan konsumer, BRI Taipei Branch menghadirkan berbagai solusi layanan keuangan yang memungkinkan nasabah mengakses fasilitas keuangan secara praktis dan aman.

    Tercatat, berdasarkan data Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), jumlah diaspora Indonesia di Taiwan saat ini hampir mencapai 400 ribu orang, menjadikannya terbesar ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi, dengan mayoritas merupakan PMI sebanyak 360 ribu orang.

    Sebelumnya, pada saat kegiatan Grand Launching BRI Taipei Branch (8/8) Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa pembukaan cabang di Taipei menjadi upaya strategis Perseroan untuk memperkuat eksistensi BRI secara global khususnya di wilayah Asia Timur.

    BRI merupakan satu-satunya Bank Asal Indonesia di Taiwan sekaligus satu-satunya Bank Asing yang memiliki full license di Taiwan. Kehadiran BRI di Taiwan dapat memberikan value kepada masyarakat Indonesia melalui layanan perbankan yang berkualitas.

    Melalui kehadirannya, BRI Taipei Branch menawarkan solusi finansial terintegrasi yang mencakup produk tabungan hingga pembiayaan seperti PMI Loan untuk kebutuhan finansial baik produktif maupun konsumtif.

    Di samping itu, Cabang ini juga mengantongi lisensi Foreign Exchange (FX) dari otoritas setempat yang memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi, termasuk remitansi dan trade finance dari Taiwan ke Indonesia (NTD ke IDR). BRI Taipei Branch juga menghadirkan ATM Card BRITW untuk penarikan dan penyetoran tunai di seluruh jaringan ATM di Taiwan.

    “Kehadiran BRI Taipei diharapkan mampu memberikan kontribusi profitabilitas yang optimal melalui diversifikasi market. Selain itu, BRI Taipei juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penghimpunan dana murah yaitu CASA khususnya dari segmen ritel dari Diaspora dan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan,” tutup Hery Gunardi.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.

  • Ini 8 Inisiatif BRI untuk Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

    Ini 8 Inisiatif BRI untuk Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional dalam rangka merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah inisiatif nyata dijalankan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sejalan dengan tema kemerdekaan tahun ini, ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, perayaan kemerdekaan menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperkuat kontribusi bagi bangsa.

    “Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari kemandirian ekonomi rakyat. Dalam kaitan ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang pro-aktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia utamanya melalui pemberdayaan UMKM,” ujar Hery.

    Upaya tersebut diwujudkan lewat berbagai langkah, seperti.

    1. Salurkan Kredit UMKM Terbesar

    Per Juni 2025, penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.416,6 triliun dengan porsi UMKM sebesar Rp1.137,84 triliun atau 80,32%. Sepanjang semester I 2025, BRI juga menyalurkan KUR Rp83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur.

    2. Perluas Inklusi Keuangan

    AgenBRILink menjadi ujung tombak layanan perbankan hingga ke pelosok negeri. Saat ini, jumlahnya mencapai 1,22 juta agen di 67 ribu desa dengan transaksi senilai Rp843 triliun dalam enam bulan terakhir. Layanan BRI juga diperkuat dengan 7.422 kantor di seluruh Indonesia.

    3. BRImo Semakin Diminati

    Super app BRImo mencatat 42,7 juta pengguna, naik 21,2% YoY, dengan volume transaksi Rp3.231,7 triliun per Juni 2025. Aplikasi ini juga meraih rating 4,7 di Google Play dan App Store.

    4. Pemberdayaan UMKM

    BRI mendampingi pelaku usaha melalui 41.217 Klaster Usaha, 4.625 Desa BRILiaN, dan 54 Rumah BUMN. Program ini mencakup literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas usaha.

    5. Perkuat Ekonomi Akar Rumput

    Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah melayani 34,7 juta debitur dengan pembiayaan Rp 631,9 triliun hingga Triwulan II 2025. Rekening simpanan mikro pun mencapai Rp 126 juta.

    6. Dukung Program 3 Juta Rumah

    BRI mendapat tambahan kuota penyaluran 25.000 unit KPR FLPP tahun ini. Hingga pertengahan 2025, BRI sudah menyalurkan kepada 97.878 penerima manfaat dengan outstanding Rp13,35 triliun.

    7. Koperasi Desa Merah Putih

    Sebagai mitra program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), BRI memberikan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga platform digital untuk memperkuat koperasi di desa.

    8. Layanan untuk Pekerja Migran

    Hingga kini, sebanyak 1,5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggunakan jasa remitansi BRI. Untuk memperluas layanan, BRI membuka cabang baru di Taipei, Taiwan, melengkapi jaringan internasional di New York, Singapura, Hong Kong, Timor Leste, dan Cayman Islands.

    “BRI akan terus menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa ini, memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Dengan memperkuat UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong transformasi, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang semakin berdaulat, sejahtera, dan maju,” pungkas Hery.

    (anl/ega)