Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Enam PMI Asal Madiun Terjebak Setahun di Guinea Ekuatorial, Akhirnya Dipulangkan ke Indonesia

    Enam PMI Asal Madiun Terjebak Setahun di Guinea Ekuatorial, Akhirnya Dipulangkan ke Indonesia

    Madiun (beritajatim.com) – Upaya diplomasi panjang antara KBRI Yaoundé dan pemerintah Guinea Ekuatorial akhirnya membuahkan hasil. Enam Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Madiun yang terjebak lebih dari setahun di negara Afrika Tengah itu berhasil dipulangkan ke Indonesia.

    Sekretaris Kedua KBRI Yaoundé, Kamerun, Anindita Aji Pratama, mengungkapkan bahwa para PMI tersebut awalnya berangkat untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu, namun tanpa kontrak resmi serta dokumen keimigrasian yang sah.

    “Mereka melapor ke KBRI sekitar Oktober 2024. Saat itu gaji mereka sudah tidak dibayar rutin, sementara statusnya juga overstay karena tidak ada pengurusan izin tinggal,” jelas Anindita, Rabu (3/9/2025).

    Kondisi itu membuat posisi para pekerja sangat rentan. Jika keluar dari Guinea Ekuatorial tanpa dokumen resmi, mereka berisiko ditahan aparat imigrasi setempat. Menyadari situasi tersebut, KBRI Yaoundé berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemkab Madiun, Pemprov Jawa Timur, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Proses pemulangan memakan waktu panjang. Bahkan, pada pertengahan Agustus 2025, tim KBRI sempat ditolak masuk oleh otoritas Guinea Ekuatorial karena alasan administratif. “Bahkan harus ada komunikasi tingkat tinggi antara duta besar dengan pemerintah Guinea Ekuatorial. Setelah pembicaraan alot, akhirnya kami diperbolehkan menjemput mereka,” tambahnya.

    Pada 16 Agustus 2025, para PMI akhirnya berhasil dievakuasi dari Guinea Ekuatorial menuju Kamerun. Lalu, pada 1 September 2025 mereka diterbangkan melalui Bandara Nsimalen, Yaoundé, Kamerun menuju Indonesia.

    Anindita menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. “Kalau lewat jalur resmi BP2MI, kami bisa mengecek legalitas perusahaan dan memberi perlindungan penuh. Jangan sampai pengalaman seperti ini terulang,” tegasnya. (rbr/ian)

  • Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menengarai adanya keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Mafia itu disebut sengaja menggerakkan perusuh di sejumlah titik unjuk rasa guna melakukan pembakaran dan mengganggu kehidupan masyarakat.
    Saat menjenguk korban unjuk rasa di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025), Prabowo mengatakan, aparat keamanan telah mengantongi indikasi adanya pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
    “Semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu,” kata Prabowo.
    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka,” imbuh Presiden.
    Adapun unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu terakhir ditengarai oleh beberapa hal. Mulai dari sikap dan anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi publik soal tunjangan yang mereka terima, hingga kematian driver ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas rantis Brimob Polri.
    Namun, aksi penyampaian pendapat yang semula berlangsung damai, justru diciderai oleh aksi sekelompok perusuh yang diduga sengaja diturunkan ke berbagai titik unjuk rasa.
    Presiden Prabowo pun menyebut berbagai aksi pembakaran instansi negara hingga gedung DPRD, bukan merupakan bagian dari penyampaian aksi damai yang hendak dilakukan masyarakat, tetapi dilakukan oleh sekelompok pihak yang berniat membuat kerusuhan. 
    “Kita lihat di banyak tempat gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar,” kata Prabowo.
    “Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar dia.
     
    Seturut dengan pernyataan Presiden soal dugaan keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa, para menteri Kabinet Merah Putih mengunggah dukungan kepada Prabowo.
    Mereka memakai caption yang serupa dalam unggahannya, yang mana mereka memuji Prabowo karena berani melawan mafia.
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, misalnya. Dia mengunggah gambar Prabowo bernuansa hitam-putih dengan teks di dalamnya yang memuat nama “Reza Chalid”.
    Terlepas dari kemungkinan penulisan nama yang disengaja atau sekadar saltik (typo), namun dalam konteks pemberitaan penanganan kasus korupsi yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), publik biasa mengenal nama “Riza Chalid”.
    ”
    Kami bersamamu Pak Presiden,
    ” tulis Sakti dalam keterangan gambar unggahannya itu, di akun Instagram-nya, @Swtrenggono, Minggu (31/8/2025).
    Begini bunyi teks di atas gambar Prabowo yang sedang hormat itu (redaksi tidak menyunting salah ejaan dan penulisan yang ada pada unggahan asli):
    Dear Mr. President
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas.
    Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya.
    Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan Negara.
    Tidak pernah ada pendahulu melawan korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada pendahulu yang pernah berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada orang-orang pintar yang sekarang bersuara, sok berada di barisan rakyat membuka semua masalah-masalah di BUMN padahal mereka pernah berada di dalam BUMN.
    Kenapa di saat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang?
    A post shared by Sakti Wahyu Trenggono (@swtrenggono)
     
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding juga menyampaikan konten serupa pada 31 Agustus 2025.
    Teks yang dicantumkan di atas gambar sama dengan teks yang dicantumkan di gambar unggahan Sakti Wahyu Trenggono, hanya saja foto Prabowo yang diunggah Karding sedikit berbeda dari unggahan Sakti Wahyu Trenggono.
    Karding memberikan keterangan di gambar unggahannya di akun Instagram-nya, @abdulkadirkarding itu.
    “
    Sebagai Menteri, saya berdiri bersama Presiden Republik Indonesia. Tugas kami adalah memastikan agenda ‘bersih-bersih’ ini terus berjalan, bukan mundur karena tekanan,
    ” tulis Karding.
    Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata, Zita Anjani, yang juga putri dari Ketua Umum PAN dan Menko Bidang Pangan, Zukifli Hasan, juga mengunggah gambar senada di akun Instagram-nya, @zitaanjani, 31 Agustus 2025.
    ”
    Kami bersamamu pak… Stay strong Mr. President,
    ” tulis Zita dalam keterangan gambar unggahannya.
    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan menindak siapa pun pelaku yang berbuat kerusuhan pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir, berdasarkan bukti yang dimiliki.
    Sigit menyampaikan itu usai ditanya awak media ihwal ada atau tidaknya peran Riza Chalid di balik kerusuhan yang terjadi.
    “Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan,” ujar Sigit menanggapi, saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
    Sigit mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini. Dia pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
    “Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” imbuhnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga menteri kabinet merah putih kompak memposting dukungan ke Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial instagram pada minggu (31/8/2025). Narasi dalam postingan tersebut tampak senada.

    Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Namun pada akun Instagram Zulhas, postingan dukungan ke Prabowo tampak telah dihapus. Dalam narasi yang disampaikan, Prabowo dianggap satu-satunya presiden yang berani mengungkapkan skandal di Pertamina oleh Riza Chalid dan kasus-kasus lainnya yang merugikan negara.

    “Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis narasi tersebut, dikutip Senin (1/8/2025).

    Prabowo dinilai menjadi presiden yang mampu menindak tegas mafia dan mafia minyak goreng. Bahkan dinarasikan tidak ada pendahulu yang mengungkapkan kasus korupsi di BUMN.

    “Tidak pernah ada pendahulu yang berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” lanjutnya.

    Di akhir narasi menyatakan bahwa Prabowo kini dihujat karena berani membongkar semua masalah tersebut.

    Sebagai informasi, pada minggu (31/8/2025), Prabowo memanggil ketua umum partai dan para menteri untuk sidang kabinet menyikapi polemik pekan lalu.

    Salah satu hasil dari sidang tersebut adalah DPR diminta melakukan evaluasi terkait tunjangan bagi anggota dewan seperti tunjangan rumah. Selain itu, meminta Polri menindak tegas 7 anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan seorang pengendara ojek online. 

  • Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengenai perlindungan pekerja migran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah mempermudah layanan bagi calon pekerja migran.

    “Insyaallah perda ini menunggu cantolan undang-undang yang hari ini sedang direvisi. Tidak mungkin kita bikin perda terus cantolan di atasnya belum ada,” kata Bupati Fawait, usai acara pembukaan desk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember, Senin (1/9/2025).

    Fawait mengatakan, perda untuk pekerja migran di Jember harus diwujudkan. Namun sembari menanti itu, Pemkab Jember membuka fasilitas desk BP2MI yang mempermudah layanan terhadap calon pekerja migran.

    Pembukaan layanan ini menindaklanjuti komitmen Pemkab Jember dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pengurusan administrasi bagi para calon PMI tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya, Malang, Banyuwangi. Cukup bisa di Jember,” kata Fawait.

    Saat ini kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember masih belum selesai dibangun. Administrasi ketenagakerjaan untuk sementara waktu diurus dan dilayani tuntas di kantor Dinas PMPTSP Jember.

    “Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan komitmen Presiden Prabowo, bahwa kita harus mempermudah para calon pekerja migran Indonesia untuk mengurus prosedur, sehingga nanti mereka yang berangkat ke luar negeri terdata dengan baik dan berangkatnya secara prosedural,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, masih banyak warga Jember yang memilih menjadi pekerja migran lewat jalur non prosedural. “Ini karena tidak tahu alurnya dari awal sampai akhir. Bahkan ngurusnya memang terlalu jauh selama ini: ke Surabaya, ke Malang, dan ke Banyuwangi,” katanya.

    Pemkab Jember sudah merancang program sosialisasi ke sekolah dan pesantren serta masyarakat luas soal prosedur menjadi pekerja migran. “Kalau ada orang mau jadi PMI, ini loh prosedurnya, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Fawait.

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk calon dan purna pekerja migran Indonesia. “Harapannya, calon pekerja migran bekerja ke luar negeri tidak cuma bekerja di ‘sektor informal’ saja, tapi bisa ke sektor-sektor yang high skill. Harapan kami, kalau itu terjadi mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar,” katanya.

    Bupati Fawait juga ingin jangkauan negara tujuan pekerja migran asal Jember bisa lebih luas. “Kita berharap bisa ke negara-negara yang lebih terjamin soal masalah besaran gajinya. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan kalau belum, mungkin bisa ke Eropa,” katanya.

    Namun, lanjut Fawait, kemampuan berbahasa harus dimiliki. “Mudah-mudahan ke depan program kita ini, pekerja migran yang berangkat dari Jember bisa mendapatkan kemampuan berbahasa yang lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja di sektor yang lebih baik di luar, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya. [wir/ian]

  • Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

    Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Ahmad Doli Kurnia, menegaskan komitmen partainya dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

    Menurutnya, Golkar memiliki sejumlah konsep alternatif yang dapat memperkuat struktur pendapatan negara di luar ketergantungan pada sumber daya alam (SDA).

    “Tentu kita ingin mendorong supaya penerimaan negara bisa terus ditingkatkan. Sebetulnya Golkar juga punya konsep, walaupun tadi belum sempat didiskusikan dengan Presiden Prabowo,” kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

    Salah satu konsep yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi zakat dan wakaf. Doli menilai, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai sumber penerimaan tambahan negara.

    “Kalau dioptimalkan, penerimaan zakat dan wakaf itu bisa mencapai potensi Rp300 triliun sampai Rp400 triliun. Itu teman-teman Golkar sudah pernah lakukan kajian. Selama itu optimal, dikelola dengan baik, dan tidak ada kebocoran, hasilnya bisa signifikan,” jelasnya.

    Selain itu, Doli juga menyoroti kontribusi pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Ia menyambut positif rencana Presiden Prabowo membentuk kementerian khusus untuk perlindungan pekerja migran.

    “Kami berkeyakinan, pembentukan kementerian khusus pekerja migran itu bukan hanya untuk melindungi mereka di luar negeri, tapi juga untuk mengoptimalkan penerimaan devisa negara. Dengan begitu, program pembangunan pro-rakyat bisa dikerjakan secara maksimal melalui pendapatan negara yang juga maksimal,” tegasnya.

  • Cari Kerja di RI Susah, Pengusaha Minta Akses ke Luar Negeri Dipermudah

    Cari Kerja di RI Susah, Pengusaha Minta Akses ke Luar Negeri Dipermudah

    Jakarta –

    Isu membludaknya kebutuhan lapangan pekerjaan mendapat perhatian publik beberapa waktu terakhir. Pengusaha memandang bahwa membuka akses masyarakat dalam menjangkau lapangan kerja di luar negeri bisa menjadi salah satu solusi.

    Chief Executive Officer (CEO), Indonesia Business Council (IBC) Sofyan Djalil menilai, lapangan pekerjaan di luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pekerja Indonesia.

    “Pekerja migran itu adalah program pemerintah juga, bagaimana dalam keadaan kita bonus demografi banyak negara yang membutuhkan atau kekurangan tenaga kerja (bisa dimanfaatkan),” kata Sofyan, dalam Press Conference Kick-Off Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sofyan mengatakan, pekerja migran Indonesia terbilang relatif masih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Dikutip dari data IBC, masih terdapat kesenjangan atas tenaga kerja Pekerja Terampil (SSW) Jepang.

    Jepang diperkirakan membuka pintu untuk pekerja migran sebanyak 820.000, di mana Indonesia hanya mengambil porsi 12%, sementara pekerja asal Vietnam 59%. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan studi atas kendala dari pertumbuhan pekerja migran RI.

    “Ini harus kerja sama dengan pemerintah, kemudian meng-advise bagaimana terobosan dan lain-lain, sehingga kita harapkan nanti angka migran Indonesia bisa cepat meningkat. Karena kendala-kendala yang selama ini ada itu sudah mulai di streamline. Best practice yang berada di swasta bisa di-incorporate dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.

    Menurut Sofyan, selama ini banyak aturan yang tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga penting untuk dicermati dalam hal tersebut dan membuat aturan yang fit for purpose. Berikutnya, perlu dibangun ekosistem untuk pekerja migran.

    “Ekosistem yang berkembang itu begitu besar, dari mulai di daerah, sampai dengan placement, dan kemudian post placement. IBC ikut berkontribusi, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perlindungan Tenaga Migran, kita terlibat bekerja bersama melalui IBC In Action,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menilai, Indonesia harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut momentum bonus demografi. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, di mana faktor skill menjadi salah satu penentunya.

    Dengan SDM yang berkualitas dan punya skill yang mumpuni, menurutnya memungkinkan untuk membuka peluang agar masyarakat bisa mengakses pekerjaan dari luar negeri, yakni sebagai pekerja migran.

    “Sekarang ada bonus demografi, tiba-tiba generasi muda yang banyak. Nah mismatchnya, faktornya dari skill ini, mau tidak mau, kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan di luar, yang tadi dikatakan sebagai, migrant workers,” ujar Arsjad.

    Tonton juga video “Pramono Dukung Warga Jakarta Kerja di LN, Minta Belajar Bahasa Asing” di sini:

    (acd/acd)

  • Indonesia Siap Kirim Lebih Banyak Perawat ke Jepang, Karding Pastikan Pelindungan Pekerja

    Indonesia Siap Kirim Lebih Banyak Perawat ke Jepang, Karding Pastikan Pelindungan Pekerja

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meninjau langsung kondisi pekerja Indonesia di sektor tenaga kesehatan di Jepang dalam kunjungan kerja ke Rumah Sakit Lansia Elizabeth di Tokyo, hari ini. 

    “Kunjungan kami ke sini dalam rangka mengetahui lebih dekat tentang bagaimana keadaan dan cara kerja di rumah sakit seperti Elizabeth ini,” kata Karding dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, 24 Agustus. .

    Jepang diketahui membutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah besar untuk mendukung layanan perawatan lansia dan rumah sakit. Menanggapi hal itu, Karding menegaskan bahwa Indonesia siap memenuhi permintaan dengan mengirimkan perawat kompeten dan berstandar internasional.

    “Untuk itu, kami harus tahu lebih dekat tentang keadaan, kondisi, cara kerja, dan budaya setempat di Jepang,” ujarnya.

    Selain memastikan kesiapan tenaga kerja, Karding menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja Indonesia di Jepang agar mereka nyaman dan bahagia. Pemerintah Indonesia, kata dia, juga memperkuat pelatihan perawat melalui program vokasi dan Kelas Migran agar tenaga kesehatan siap bersaing di pasar global.

    “Insya Allah kita akan menyiapkan perawat-perawat terbaik. Semoga Rumah Sakit Elizabeth terus membuka kesempatan bagi perawat dari Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, Karding juga mensosialisasikan program rumah bersubsidi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). “Ada fasilitas rumah bersubsidi dari pemerintah. Teman-teman bisa mendaftar, dicicil dengan harga terjangkau dan bisa dibangun di mana saja, tidak harus di Jakarta,” ujarnya.

    Delegasi Kemen-P2MI berada di Jepang pada 19–26 Agustus 2025 untuk memperkuat tata kelola penempatan serta manajemen pelindungan dan pemberdayaan PMI. Mereka juga bertemu sejumlah otoritas strategis, termasuk Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki, Menteri Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan Jepang, serta para pelaku usaha, untuk membahas isu-isu fundamental pekerja migran.

  • Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga DKI Jakarta yang masih mencari pekerjaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai solusi untuk menekan angka penganggur di provinsi tersebut.

    “Saya sungguh-sungguh mendorong agar warga bekerja di luar negeri dengan memberikan fasilitas pelatihan bahasa asing,” kata dia di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mendorong warga Jakarta untuk belajar Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa China, Bahasa Arab dan lainnya agar mereka bisa bekerja di luar negeri. “Kami mendorong untuk itu,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pameran bursa kerja (job fair) yang ditargetkan digelar di Jakarta sebanyak 21 kali di tahun ini.

    “Saat ini sudah 13 kali ‘job fair’ digelar dan hasilnya kami mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia,” kata dia.

    Menurut dia, dari evaluasi yang dilakukan dalam “job fair” yang digelar Pemprov DKI Jakarta sudah mampu menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan di sejumlah perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis Keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 5,47 juta orang naik 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,23 persen poin dibanding Februari 2024.

    Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 5,14 juta orang, naik sebanyak 30,82 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Aktivitas Jasa Lainnya sebesar 4,42 ribu orang.

    Pada Februari 2025 sebanyak 3,19 juta orang (62,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 1,89 persen poin dibanding Februari 2024 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,18 persen, naik sebesar 0,15 persen poin dibanding pada Februari 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti Nasional

    6 Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti Nasional

    Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menunjukkan sikap berbeda dalam memandang perbuatan korupsi.
    Apabila dulu lantang menginginkan koruptor dihukum mati, pria yang akrab disapa Noel ini kini mengharapkan amnesti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    “Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo,” kata Noel saat digelandang dari Gedung Merah Putih KPK ke mobil tahanan, Jumat (22/8/2025).
    Sikap Noel tersebut agaknya berbanding terbalik dengan pernyataannya pada 2022.
    Ketika itu, relawan pendukung Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo itu menyatakan dukungannya agar koruptor dihukum mati.
    Hal itu ia ungkapkan ketika melaporkan dosen Ubedilah Badrun atas dugaan fitnah ke Polda Metro Jaya.
    “Kita beri pelajaran juga buat Ubedilah Badrun, dia aktivis dan dosen. Semua yang namanya kritik dan laporan berbasis data saya mendukung. Apalagi saya satu-satunya aktivis yang punya komitmen namanya korupsi harus dihukum mati,” kata Noel, 14 Januari 2022.
    Dukungan Noel terhadap hukuman mati untuk koruptor juga terekam dalam jejak digital di unggahan akun 
    X 
    miliknya, @wamennoel98.
    “
    Kembali ke Pokok Persoalan Bangsa ini. HUKUM MATI KORUPTOR !!! @susipudjiastuti, @jokowi, @erickthohir
    .” tulis Noel pada 2 Februari 2021.
    Bahkan, ia sempat mengunggah foto ketika menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen agar pejabat negara yang terbukti korupsi dihukum mati.
    Dalam foto itu, Noel bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) era Jokowi, Benny Ramdani.
    Tak hanya itu, Noel juga sempat menyoroti kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Ia mendesak agar para pelaku korupsi dana bansos dihukum mati.
    “
    Mereka yang korupsi dana bansos layak dihukum mati
    ,” cuit Noel pada 9 Desember 2020.
    Segala ucapan dan cuitan Noel itu seolah tak ada artinya setelah ia kini dibalut rompi oranye KPK sebagai tanda menjadi tersangka korupsi.
    KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu (20/8/2025).
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo dalam konferensi pers, Jumat sore.
    Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
    “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Setyo menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet.
    Namun, setelah menjadi orang nomor dua di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengatuan oleh IEG,” kata Setyo.
    Setyo mengatakan, selain mendapatkan Rp 3 miliar, Noel juga mendapatkan motor merek Ducati.
    KPK menduga motor itu dibeli secara
    off the road
    sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK.
    Berdasarkan hal tersebut, Setyo menduga pembelian motor tersebut disengaja agar tidak diketahui dan dipasang plat kosong.
    “Ini setidaknya mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu kemudian dipasang plat yang kosong tidak tahu dapatnya dari mana, nanti akan didalami, tapi proses pengurusan di samsat belum dilakukan,” ucap dia.
    Selepas konferensi pers, Noel menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Pertama saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo,” kata Noel, sapaan akrabnya, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Kemudian, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan rakyat Indonesia.
    “Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujar dia.
    Noel lantas mengeklaim bahwa ia tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Ia juga mengaku tidak terjerat kasus pemerasan sebagaimana dituduhkan oleh KPK.
    “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT, pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata Noel.
    Setelah itulah ia lalu melontarkan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Prabowo.
    Sementara itu, beberapa jam setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka, Prabowo meneken keputusan presiden mengenai pemberhentian Noel dari jabatan Wamenaker.
    “Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat malam.
    Dengan demikian, praktis sudah tidak ada hubungan kerja antara Noel dan Prabowo yang ia harapkan dapat memberikan amnesti.
    Lalu, akankah Noel mendapatkan apa yang ia harapkan? Biar waktu yang menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% – 1% PDB Tahun Ini

    Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% – 1% PDB Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 akan tetap sehat dengan perkiraan defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

    Untuk diketahui, defisit transit atau transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia pada kuartal II/2025 melebar ke US$3,0 miliar atau 0,8% terhadap PDB. 

    Sebelumnya, CAD pada kuartal I/2025 tercatat sebesar US$0,2 miliar atau 0,1% dari PDB. Pada saat itu, CAD mengalami tren penyusutan sejak kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar dari sebelumnya kuartal III/2024 US$2 miliar. 

    Meski demikian, BI menyatakan bakal tetap mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI. Bank sentral juga akan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah serta otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

    “Kinerja NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

    Proyeksi NPI 2025 itu ditopang oleh kinerja surplus transaksi modal dan finansial, berkat aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Sebelumnya, pada kuartal II/2025, defisit transaksi berjalan atau CAD tercatat melebar ke US$3,0 miliar dari defisit kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar.

    Secara terperinci, neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

    Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

    Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

    Adapun neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

    “Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,” tulis Junanto. 

    BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

    Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

    Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

    “Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS,” terang Junanto. 

    Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

    “Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terang Junanto.