Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

    Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.

    Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.

    Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.

    “Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.

    Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.

    Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.

    Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.

    “Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.

    Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.

    Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.

    Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.

    Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.

    “Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.

    Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.

    Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
    Editor
    KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI periode 2019–2023 Zainudin Amali menilai, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat cocok menduduki kursi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang baru saja diberhentikan.
    “Dari pada susah cari lagi (pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga), pendapat saya pribadi ya dilanjutkan Taufik (Hidayat),” kata Zainudin, usai mengikuti acara “Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 Tahun 2025” di Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, Jakarta Timur, seperti dilansir dari Antara, Selasa (9/9/2025).
    Ia menilai, Taufik telah memiliki pengalaman birokrasi di kementerian sejak menjabat sebagai Wakil Menpora pada Oktober 2024.
     
    Selain itu, kata dia, latar belakang Taufik sebagai mantan atlet bulu tangkis berprestasi internasional menjadi nilai tambah.
    “Dia (Taufik Hidayat) Olympian loh, (meraih) emas Olimpiade,” kata dia.
    Amali yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pengalaman Taufik Hidayat cukup mendukungnya untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.
    “Tinggal menambah tentang kepemudaan dan itu bisa dibantu oleh deputi-deputi,” kata dia.
    Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
    Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini masih kosong setelah Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatan itu, pada Senin (8/9/2025) sore.
    Menteri berusia 34 tahun itu dipastikan berhenti dari jabatannya setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan kabinet Merah Putih.
    Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin Dito menjadi satu dari lima kementerian di Kabinet Merah Putih yang dirombak bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Koperasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah reshuffle, termasuk pergantian Menteri Keuangan. Airlangga menyebutkan bahwa kondisi ini hanya sementara dan akan kembali normal.

    Berdasarkan data RTI, Selasa (9/9/2025), IHSG ditutup di level 7.628 atau melemah 138 poin (1,78%). IHSG sempat berada di rentang tertinggi pada level 7.791 dan terendah 7.619.

    Sementara nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah pada penutupan perdagangan hari ini, berada di level Rp 16.400-an. Dikutip dari data Bloomberg, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.481 atau naik 17.20 poin (1.05%).

    “Ini kan temporary (Sementara). Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi, tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Airlangga menyebutkan bahwa kondisi seperti juga pernah terjadi ketika BPI Danantara diluncurkan dan setelahnya rupiah dan IHSG kembali menguat.

    “Pertama, fundamental kuat, berarti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Jadi, kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat Danantara di-launch kan turun sebentar kemudian naik lagi,” katanya.

    Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto merombak lima menteri dan membentuk satu kementerian baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih.Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan setelah DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Haji. Presiden telah menandatangani keputusan pembentukan kementerian baru sekaligus menetapkan menteri dan wakil menterinya.

    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh pak presiden maka sore hari ini presiden memutuskan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Prasetyo mengatakan perombakan jajaran menteri tersebut terjadi pada lima kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    (ara/ara)

  • Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,”

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menyebut perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan dari masyarakat.

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,” kata pakar politik dari Unand, Prof Asrinaldi di Kota Padang, Selasa.

    Penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu menilai perombakan kabinet jilid dua itu tidak lepas dari kejadian unjuk rasa beberapa waktu lalu, atas kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak memperhatikan kondisi bangsa.

    Prof Asrinaldi berpandangan eks Menteri Pertahanan Ke-26 periode 2019 hingga 2024 tersebut menyadari kekecewaan publik dan menjadikannya sebagai sebuah masukan sehingga memutuskan perombakan kabinet.

    “Tentu saja kita mengapresiasi langkah Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Prof Asrinaldi melihat perombakan kabinet belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat salah satunya penggantian Kapolri. Kendati demikian, ia memahami hal itu merupakan hak prerogatif kepala negara untuk melakukan reshuffle.

    Ia menyakini Presiden Prabowo akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja menteri lainnya. Artinya, perombakan kabinet masih terbuka lebar terjadi kapanpun yang mengindikasikan posisi menteri-menteri lainnya juga belum dalam posisi aman.

    “Selain faktor kinerja menteri, saya melihat perombakan kabinet oleh presiden juga atas penerimaan masyarakat secara politik karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan,” kata dia.

    Untuk diketahui, perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 8 September merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 19 Februari 2025 Presiden mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Keputusan reshuffle diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden. Beberapa posisi menteri yang mengalami pergantian antara lain Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Untuk Menteri Keuangan diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin. Kemudian Presiden menunjuk Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Di saat bersamaan Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.​​​

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Jakarta –

    Abdul Kadir Karding jadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle Senin (8/9) sore kemarin. Jabatan Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin. Bicara soal otomotif, ini koleksi mobil dan motor Abdul Kadir Karding.

    Dikutip dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Karding memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 16.194.120.023. Harta itu dilaporkan pada periode 31 Desember 2024/Khusus – Awal Menjabat dengan status sebagai Menteri P2MI.

    Dari total harta kekayaan tersebut, sekira Rp 14.274.608.000 berbentuk tanah dan bangunan. Harta bergerak lainnya Rp 556.700.000, serta ada kas dan setara kas senilai Rp 412.812.023.

    Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 950.000.000, dengan rincian mobil BYD hingga motor langka Honda Phantom yang mengusung tampilan ala motor cruiser. Berikut detail kendaraan Abdul Kadir Karding.

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding

    1. Mobil, BYD minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp 345.000.000
    2. Motor, Honda Phantom sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri, Rp 5.000.000
    3. Mobil, Toyota minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp. 600.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Nanik.

    (lua/rgr)

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
    “Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
    “Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
    Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

    “Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

    Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.