Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Mendag dorong pekerja migran Indonesia jadi eksportir

    Mendag dorong pekerja migran Indonesia jadi eksportir

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk dapat meningkatkan potensi jasa pekerja migran Indonesia (PMI) dan menciptakan eksportir baru.

    Budi mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen melibatkan PMI dalam program pelatihan dan promosi ekspor, termasuk melalui inisiatif seperti Desa Ekspor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Kedua program ini diharapkan dapat membantu PMI agar mampu menjadi pelaku usaha dan eksportir yang mandiri setelah kembali ke Indonesia

    “Kami ingin PMI tidak hanya bekerja di luar negeri, tetapi juga belajar dan menjadi duta perdagangan Indonesia. Mereka bisa mengenal pasar luar negeri, memahami permintaan konsumen, dan saat pulang ke Tanah Air dapat menjadi eksportir baru,” ujar Budi di Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat.

    Kerja sama dari dua kementerian itu fokus pada lima hal utama yang menempatkan PMI bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai agen ekonomi dan promosi di luar negeri.

    Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia, optimalisasi peran PMI sebagai mitra pengumpul informasi peluang pasar di luar negeri, pelaksanaan promosi jasa dan produk bisnis di pasar internasional, pembukaan dan pemanfaatan akses pasar bagi PMI terampil di negara mitra, serta pertukaran data dan informasi.

    “Kami berharap para PMI yang telah kembali dari pelatihan dapat menjadi eksportir baru yang turut mendorong UMKM di daerah untuk menembus pasar internasional,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan kerja sama itu merupakan langkah konkret dalam membangun sinergi lintas sektor yang saling melengkapi antara perdagangan dan perlindungan PMI.

    “Kalau Kemendag mengekspor barang, kami di KP2MI mengekspor tenaga kerja. Pendekatannya sama, tujuannya sama, yaitu meningkatkan devisa negara dan harkat martabat bangsa,” ujar dia.

    Mukhtarudin menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan KP2MI pada dua fokus utama. Fokus tersebut yaitu peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran di luar negeri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pekerja migran Indonesia menjadi tenaga kerja yang terampil dan bermartabat.

    “Kami ingin PMI tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga unggul secara kualitas. Kolaborasi dengan Kemendag akan memperluas peluang PMI untuk berkontribusi pada ekspor nasional dan menjadi bagian dari rantai ekonomi global,” katanya.

    Selain MoU, turut ditandatangani juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag dan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, KP2MI.

    PKS itu berfokus pada Penguatan Sinergi Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Kemendag dan Kementerian PMI Teken MoU Perkuat Ekspor dan SDM

    Video: Kemendag dan Kementerian PMI Teken MoU Perkuat Ekspor dan SDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat sinergi antara peningkatan ekspor dan Perlindungan Pekerja Migran.

    Simak informasi dalam program Trade Expo CNBC Indonesia, Jumat (17/10/2025).

  • Warga Blitar Disiksa Secara Brutal oleh Sesama WNI di Malaysia

    Warga Blitar Disiksa Secara Brutal oleh Sesama WNI di Malaysia

    Blitar (beritajatim.com) – Nasib pilu menimpa Diah Ayu Kurniasari, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ia menjadi korban penyiksaan brutal yang diduga merupakan percobaan pembunuhan oleh sesama WNI di Malaysia.

    Kini, keluarganya di Blitar hidup dalam kecemasan dan menuntut dua hal utama: keadilan hukum bagi para pelaku dan pemulangan korban secepatnya ke Tanah Air.

    “Ya harapannya segera diusut tuntas, secepatnya, terus segera pulang gitu. Ya biar keluarga juga tenang di rumah,” kata Saputra Bagus Susanto, perwakilan keluarga korban, dengan nada cemas, Jumat (17/10).

    Bagus menceritakan detik-detik keluarga menerima kabar buruk tersebut. Awalnya, mereka dihubungi oleh rekan kerja korban di Malaysia yang mengabarkan Diah Ayu dalam kondisi kritis di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan besar. Kabar itu datang bak petir. Pihak keluarga sempat mengira itu adalah modus penipuan.

    “Awalnya saya kira penipuan, karena ada yang telpon kalau mbak dirawat di Rumah Sakit menjadi korban percobaan bunuh diri,” lanjut Bagus.

    Informasi simpang siur itu akhirnya terurai. Diah Ayu bukanlah korban percobaan bunuh diri, melainkan korban penyiksaan brutal. Tragisnya, para pelaku diduga adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Informasi yang diterima keluarga, peristiwa keji ini dipicu oleh masalah pribadi.

    “Kalau dari informasi dari pihak Malaysia itu, untuk pelaku ini temen. Kalau mbak sendiri kemarin tak tanya itu rumahnya berdekatan,” imbuh Bagus.

    Beruntung, nyawa Diah Ayu terselamatkan setelah sesama WNI menemukannya dan segera melarikannya ke rumah sakit di Kuala Lumpur untuk perawatan intensif. Kini, secercah kabar baik datang dari Malaysia. Kondisi Diah Ayu dikabarkan terus membaik dan ia sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit. Komunikasi dengan keluarga di Blitar pun mulai berjalan lancar.

    “Mbak sudah tidak di Rumah Sakit, kondisinya sudah membaik sudah bisa komunikasi dengan keluarga di Blitar,” terangnya.

    Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Polis Diraja Malaysia (PDRM) dilaporkan telah bertindak cepat dengan menangkap enam orang WNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiksaan tersebut. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur juga telah turun tangan dan memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum serta medis bagi korban hingga seluruh proses hukum di Malaysia selesai. (owi/but)

  • Waralaba kopi Indonesia bukukan potensi transaksi Rp9,6 miliar di TEI

    Waralaba kopi Indonesia bukukan potensi transaksi Rp9,6 miliar di TEI

    Tangerang (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei menyebut waralaba kopi Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 600 ribu dolar AS atau sekitar Rp9,6 miliar dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

    KDEI Taipei memfasilitasi penjajakan bisnis antara pelaku waralaba Indonesia dan mitra bisnis dari Taiwan. Nilai transaksi tersebut merupakan hasil penjajakan awal yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI).

    “Kami kerap menerima permintaan penjajakan dari pelaku usaha Taiwan yang mencari waralaba kopi Indonesia. Mereka ingin membuka cabang toko kopi waralaba dari Indonesia di Taiwan. Permintaan itu akhirnya terealisasi yang mempertemukan langsung pelaku usaha kopi Indonesia dengan pebisnis Taiwan,” ujar Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

    Menurut Arif, Taiwan memiliki potensi besar bagi pengembangan bisnis waralaba makanan dan minuman Indonesia. Selain karena faktor demografis dan daya beli masyarakatnya, keberadaan ribuan pekerja migran Indonesia di Taiwan menjadi pasar awal yang menjanjikan bagi ekspansi merek kuliner Nusantara.

    Selain waralaba kopi, KDEI Taipei juga memperkenalkan para mitra pembeli kepada sejumlah merek makanan dan minuman Indonesia lainnya yang berpotensi masuk ke pasar Taiwan, seperti produk seperti mi, martabak, dan krep.

    Arif menilai, produk-produk ini memiliki cita rasa khas yang dapat diterima masyarakat Taiwan.

    “KDEI Taipei berkomitmen melanjutkan fasilitasi penjajakan kerja sama lanjutan antara pelaku usaha Indonesia dan mitra Taiwan. KDEI Taipei juga berkomitmen memperluas promosi waralaba Indonesia di berbagai kota di Taiwan,” terang Arif.

    Kinerja perdagangan antara Indonesia dan Taiwan juga menunjukkan tren positif. Ekspor kopi, teh, mete, dan rempah-rempah Indonesia ke Taiwan pada periode Januari-Agustus 2025 tercatat meningkat sebesar 6,5 juta dolar AS atau 31,17 persen dibandingkan periode sebelumnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat menelusuri kabar viral tentang seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo yang diduga ditahan pihak imigrasi di Hong Kong karena kasus dugaan pencucian uang. Perempuan tersebut disebut sempat menjual beberapa kartu ATM miliknya sebelum ditahan.

    Video pengakuan perempuan itu pertama kali beredar melalui kanal YouTube Yuni TKW Hong Kong @Curhatan BMI pada 11 Oktober 2025. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, melalui sambungan telepon, perempuan tersebut mengaku ditahan di bandara Hong Kong dan menyebut tiga kartu ATM miliknya dijual seharga 4.000 dolar Hong Kong.

    Kepala Disnaker Ponorogo, Suko Kartono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut pada Senin (13/10/2025). Namun, hingga kini Disnaker belum dapat memastikan kebenaran kabar maupun asal-usul perempuan dalam video tersebut.

    “Belum ada jawaban resmi juga tentang asal PMI ini, belum tentu juga orang Ponorogo,” kata Suko, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Disnaker Ponorogo tengah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta jejaring informasi luar negeri untuk memastikan identitas dan status hukum perempuan itu. “Dalam sambungan telepon dengan Miss Yuni, perempuan itu mengaku asal Ponorogo, tapi kami masih telusuri,” ujarnya.

    Suko juga mengingatkan calon pekerja migran agar lebih berhati-hati dalam memberikan akses rekening atau dokumen pribadi. Banyak kasus serupa muncul karena iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami risiko hukumnya.

    “Indikasinya ATM diduga digunakan untuk pencucian uang, masuk persidangan dan didampingi KBRI,” katanya.

    Pemerintah daerah, lanjut Suko, akan terus memperkuat pendampingan dan edukasi bagi para pekerja migran dan keluarganya di Ponorogo. Tujuannya agar tidak ada lagi warga yang terjerat masalah hukum di luar negeri akibat ketidaktahuan atau kelalaian administratif. [end/beq]

  • Menteri P2MI Buka Peluang Kirim Pekerja Migran Indonesia ke Yordania Nasional 14 Oktober 2025

    Menteri P2MI Buka Peluang Kirim Pekerja Migran Indonesia ke Yordania Nasional 14 Oktober 2025

    Menteri P2MI Buka Peluang Kirim Pekerja Migran Indonesia ke Yordania
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan membuka peluang penempatan pekerja Indonesia di Yordania, terutama untuk pekerja terampil menengah dan tinggi.
    Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri P2MI Mukhtarudin bersama Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sudqi Al Omoush, di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (13/10/2025).
    “Pertemuan membahas peluang kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia ke Yordania, khususnya bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan menengah dan tinggi (
    middle-high skill
    ),” kata Mukhtarudin dalam siaran pers, Senin.
    Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI terus berupaya menata penempatan pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global dan memiliki kompetensi yang unggul.
    “Hal-hal teknis akan dibahas lebih lanjut. Potensi kerja sama ini sangat baik, terutama untuk tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi, selama ada jaminan perlindungan hukum yang kuat,” ujar dia.
    Mukhtarudin juga mengatakan bahwa Pemerintah Yordania telah memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kerja asing, termasuk melalui pembaruan undang-undang ketenagakerjaan.
    “Yordania telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja,” kata Mukhtarudin.
    “Jaminan sosial dan aspek perlindungan hukumnya sudah baik, tinggal bagaimana kita merespons peluang ini secara cepat dan terukur,” imbuh dia.
    Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjutimelalui pembahasan teknis untuk memastikan kesesuaian prosedur dan kebutuhan dari pihak Yordania.
    “Kita akan tindak lanjuti dalam diskusi berikutnya, memastikan seluruh proses dan persyaratan penempatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Yordania,” kata Mukhtarudin.
    Sementara itu, Dubes Sudqi Al Omoush menyampaikan komitmen Pemerintah Yordania dalam membuka kesempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia serta memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di negaranya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Malang-Bulgaria bahas kerja sama ekonomi hingga kebudayaan

    Pemkot Malang-Bulgaria bahas kerja sama ekonomi hingga kebudayaan

    “Momentum ini bukan sekadar silahturahmi diplomatik, tapi juga pintu pembuka berbagai peluang kerja sama antara Kota Malang dengan Bulgaria, khususnya pendidikan tinggi, sains dan teknologi, ekonomi, dan kebudayaan,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan pembahasan peluang kerjasama untuk bidang perekonomian, pendidikan tinggi, sains dan teknologi (saintek), serta kebudayaan dengan pemerintah Bulgaria.

    Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, menyebut untuk pembahasan peluang kerja sama pada bidang perekonomian diharapkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kota Malang bisa memperoleh akses pasar di Bulgaria melalui bussiness matching.

    “Momentum ini bukan sekadar silahturahmi diplomatik, tapi juga pintu pembuka berbagai peluang kerja sama antara Kota Malang dengan Bulgaria, khususnya pendidikan tinggi, sains dan teknologi, ekonomi, dan kebudayaan,” kata Ali.

    Kemudian, kata dia, pada bidang kebudayaan diharapkan pembentukan kerja sama menjadi akses promosi budaya tradisional Kota Malang di Bulgaria maupun sebaliknya.

    Ali juga mengemukakan pada pembahasan kerja sama pihaknya juga mengusulkan adanya perluasan akses lapangan pekerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut di Bulgaria.

    “Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kami bisa membuka peluang agar pekerja migran asal Kota Malang bisa mendapat akses bekerja di Bulgaria,” ujar dia.

    Berdasarkan data dari Pemkot Malang, jumlah PMI asal Kota Malang saat ini sebanyak 260 orang. Mayoritas dari mereka bekerja di wilayah Asia Timur.

    “Kalau secara kualitas sumber daya manusia (SDM) kami mempercayai mereka siap dan mumpuni,” ucapnya.

    Sementara itu, Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova memastikan negaranya selalu membuka pintu kerja sama dengan Kota Malang.

    “Tidak hanya hubungan politik namun kami mengembangkan kerja sama di berbagai bidang,” ucapnya.

    Menurut dia dengan penjajakan kerja sama menjadi bukan hanya sebagai simbol politik, tetapi cermin keharmonisan hubungan diplomatik antara Bulgaria dan Indonesia yang telah terjalin selama ini.

    Diharapkan pembahasan ini semakin memperkuat ikatan persahabatan yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat di masing-masing negara.

    “Kami dengan senang hati akan mencarikan akses juga peluang dalam pendidikan, bisnis, kebudayaan yang bisa dikoneksikan dengan Kota Malang, Indonesia,” kata Tanya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbanyak produksi etanol di dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menggunakan etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% atau E10.

    “Jadi etanol kita menuju ke sana, baru saja kami ditarget bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol tebu dan seterusnya,” kata Amran di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025).

    Menurtu Amran, pemerintah ingin mengoptimalkan sumber energi yang dimiliki di dalam negeri. Indonesia merupakan negara beriklim yang cocok untuk industri pangan, perkebunan, dan hortikulutra.

    Selain itu, menurut Amran, Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk swasembada pangan dan energi disetiap pulau. Sebabnya distribusi pangan juga membuat konsumsi bahan bakar bertambah.

    “Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Sekarang sudah mandiri. Artinya apa? inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. Akhir tahun lalu 1,5% dan mungkin terbaik lima besar dunia. Nah karena kita upayakan swasembada pangan dan energi di setiap pulau,” katanya.

    “Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau, karena biaya angkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan presiden sudah merestui pembuatan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bensin 10%.

    “Kalau itu kan baru ratas. Setelah ratas baru kita membuat peta jalannya. Peta jalannya lagi dibuat ya,” kata Bahlil di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (8/10/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan pelaksanaan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    “Misalnya di dalam biodiesel B40, keterlibatan swasta itu adalah penyediaan FAME untuk memenuhi B40. Kemudian itu juga nanti dalam etanol, itu kan tentu keterlibatan swasta dalam penyediaan etanolnya sendiri,” kata dia.

    Namun demikian, terkait pelaksanaannya di SPBU, Yuliot mengatakan pemerintah akan memberi fleksibilitas kepada pengelola masing-masing.

    “Untuk SPBU, itu nanti diserahkan kepada SPBU apakah mereka akan melaksanakan E10 atau lebih dari 10%, ya silahkan saja nanti bagaimana pengaturan aditif segala macam diserahkan pada usaha,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends mengatakan PDIP telah menyusun sejumlah rekomendasi dan akan pembekalan kepada kadernya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia baik domestik maupun migran.

    Mercy menyebut PDIP perlu menegaskan posisi ideologinya dan hadir sebagai partai pro-pekerja serta menyiapkan Sistem Manajemen Kasus Tenaga Kerja dan Perlindungan Migran Indonesia (TKP2MI) terpadu berbasis struktural partai dengan membentuk sayap partai.

    “Melakukan penguatan kapasitas kader dan relawan partai sebagai pendamping dan paralegal TKP2MI serta melakukan fungsi integrasi secara secara kolaboratif lintas multi-pihak untuk fungsi advokasi, pendampingan dan pemulihan fisik, psikososial, hukum, pemberdayaan ekonomi dan administrasi secara holistik dan terpadu,” kata Mercy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mercy dalam lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Dalam kesempatan itu Mercy juga mendorong kampanye publik dan reformasi kebijakan yang pro pekerja.

    Oleh karena itu, dia menambahkan kerja sama multi pihak sangat diharapkan dalam perlindungan pekerja, antara lain pemerintah, dunia usaha, serikat buruh termasuk partai politik.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana memaparkan sejumlah tantangan utama dalam ketenagakerjaan domestik.

    Dimana, ada soal pengangguran dan mismatch pendidikan-industri; dominasi sektor informal dan lemahnya jaminan sosial serta belum adanya UU khusus pekerja domestik karena RUU Pekerja Rumah Tangga belum disahkan, akibatnya perlindungan melemah.

    Tak hanya itu, dampak otomasi dan digitalisasi dunia kerja yang membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang.

    “Layanan publik ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan belum optimal, sistem layanan belum terintegrasi untuk sektor informal,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, Eva juga mengungkapkan arah transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Salah satunya, reformasi regulasi dan perlindungan pekerja domestik mulai dari penyusunan regulasi, perluasan jaminan sosial dan layanan publik ketenagakerjaan.

    “Peningkatan kualitas, keterampilan, dan martabat pekerja domestik,” jelasnya.

    Dalam menjawab tantangan pekerja domestik, Eva mengatakan strategi dan kolaborasi yang harus dilakukan baik pemerintah dan masyarakat diantaranya koordinasi lintas sektor dan pemerintahan daerah; partisipasi organisasi pekerja domestik dan LSM; integrasi data dan digitalisasi layanan dan tentunya peningkatan kapasitas fungsional pengantar kerja, pengawas dan mediator.

    Maka dari itu, dalam menjawab permasalahan pekerja domestik diperlukan transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah langkah menuju keadilan sosial.

    “Kemnaker berkomitmen menyediakan pekerjaan layak, menjamin perlindungan sosial, dan meningkatkan martabat serta kesejahteraan tenaga kerja domestik,” kata Eva.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat mengatakan bahwa hak setiap orang dengan bebas dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang menghormati hak fundamental dan martabat sebagai manusia.

    Serta, memberi pemasukan yang layak untuk diri dan keluarga, serta menjamin keamanan, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan.

    “Termasuk di dalamnya hak kolektif untuk berserikat, berunding, dan mendorong perlindungan sosial,” jelas Anis.

    Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang memberi sambutan serta anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat. Pasalnya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

    “Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu diceritakan Hasto oleh saat membuka lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Megawati juga mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

    Megawati bahkan rela turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Dimana, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

    “Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

    “Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.