Xcloud.id

Topik: migran indonesia

  • Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Anak Pekerja Migran Asal Gresik di Malaysia Tanpa Identitas akan Dipulangkan

    Gresik (beritajatim.com)– Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang ikut orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan. Langkah ini diambil karena anak tersebut tanpa status identitas serta kewarganegaraan yang jelas meski lahir di negeri Jiran Malaysia.

    “Solusinya kami akan memulangkan anak-anak tersebut ke tanah air,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela-sela Sarasehan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar PCNU Gresik, di Masjid Maulana Malik Ibrahim, Kamis (23/10/2025).

    Berdasarkan data yang dikumpulkan pemerintah daerah, sedikitnya ada 4.000 anak dari pekerja migran asal Gresik yang kini sedang diidentifikasi.

    Data ini tengah dipilah terlebih dahulu untuk mengetahui mana anak hasil pernikahan sesama warga Gresik, dan mana yang berasal dari pernikahan lintas daerah.

    Alasan dipulangkannya anak PMI asal Gresik di Malaysia tersebut karena ketiadaan identitas yang jelas. Hal ini membuat anak-anak di negeri orang itu hidup dalam bayang-bayang tanpa jaminan hak dasar. Sehingga, tidak mungkin bisa sekolah, atau mengakses pelayanan kesehatan.

    “Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan sosial, atau hak kewarganegaraan apa pun. Ini miris sekali jika dibiarkan,” ungkap Gus Yani sapaan akrabnya.

    Sebagai informasi Gresik memiliki delapan kecamatan yang menjadi kantong pekerja migran, diantaranya Kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak di Pulau Bawean.

    Dari wilayah-wilayah tersebut, ada ribuan warganya yang merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan banyak di antara mereka membangun keluarga di negeri jiran dengan pernikahan siri.

    Dari pernikahan siri itu, lahir persoalan baru, dan dipastikan si buah hati ini semua tidak mempunyai dokumen identitas yang legal. (dny/ted)

  • 7 P2MI: Penerbangan ke Kamboja Bisa 5 Kali Sepekan, Diduga Terkait Online Scam Nasional

    7 P2MI: Penerbangan ke Kamboja Bisa 5 Kali Sepekan, Diduga Terkait Online Scam Nasional

    P2MI: Penerbangan ke Kamboja Bisa 5 Kali Sepekan, Diduga Terkait Online Scam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengungkapkan pihaknya menerima informasi dari otoritas Kamboja terkait tren peningkatan WNI yang bekerja di perusahaan yang diduga menjalankan penipuan daring (
    online scam
    ). Ada penerbangan RI ke Kamboja yang mencurigakan.
    “Kita juga baru menemukan ternyata ada flight Indonesia Air Asia, yang dalam satu minggu itu bisa 4-5 penerbangan ke Kamboja, dan ternyata sampai 70 persen terisi,” kata Christina Aryani di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2025).
    Dia mengatakan, pihaknya juga baru menemukan bahwa terjadi lonjakan penerbangan dari Indonesia menuju Kamboja dalam seminggu terakhir. Bahkan, kapasitas penerbangan bisa mencapai 70 persen.
    Padahal, kata dia, Kamboja tidak memiliki destinasi wisata yang menjadi perhatian wisatawan seperti Bali.
    “Nah, ini kan kalau kita bilang, oh mungkin mereka tur ke sana, kayaknya tidak ya, karena Kamboja itu kan bukan destinasi wisata seperti Bali,” kata Christina.
    Christina mengatakan, pihaknya akan mendalami temuan terkait ramainya penerbangan ke Kamboja tersebut.
    “Nah, kenapa banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke Kamboja, sampai ada flight empat kali, nah ini temuan-temuan yang mungkin kita sebelumnya belum tahu ya, nah ini akan kita dalami,” ujarnya.
    Christina mengatakan, pada September lalu, Duta Besar Kamboja sudah menemui pemerintah untuk menyampaikan adanya tren peningkatan WNI yang bekerja di perusahaan tersebut.
    Dari laporan tersebut, Kementerian P2MI mengirim satu tim dari Direktur Siber P2MI untuk melihat langsung kondisi di Kamboja dan membuat laporan terkait temuan-temuan di negara tersebut.
    “Nanti setelah lengkap, laporan ini akan diberikan ke Pak Menteri dan mungkin Pak Menteri akan memanggil rapat ya dengan kementerian-kementerian terkait lainnya,” tuturnya.
    Selain itu, Christina mengatakan, pihaknya juga menemukan adanya visa self-employment di Kamboja.
    “Nah, ini kan sesuatu yang khusus Kamboja, saya belum pernah temukan di negara-negara lain, jadi banyak isu yang perlu ditangani lebih lanjut,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta Ekspor 500.000 Juru Las, Siapkan Anggaran Rp8 Triliun

    Prabowo Minta Ekspor 500.000 Juru Las, Siapkan Anggaran Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta menterinya untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja untuk menjadi welder atau juru las, dan di bidang penjamuan alias hospitality. Nantinya, pekerja tersebut akan diserap oleh industri di luar negeri.

    Arahan Prabowo itu ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) menteri-menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Untuk penyediaan 500.000 tenaga kerja welder dan hospitality, rakortas memutuskan bahwa nantinya permintaan Prabowo itu akan dilaksanakan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

    Airlangga menyebut penjaringan tenaga kerja pada karya itu akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja itu ditargetkan untuk diserap oleh industri di luar negeri.

    “Ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut,” tuturnya.

    Selain itu, Prabowo meminta menteri-menterinya untuk mempersiapkan kebutuhan dokter umum, spesialis dan gigi. Jumlahnya sebanyak 20.000 dokter dan akan disiapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.  

    Puluhan ribu dokter itu akan dijaring dengan program beasiswa dan diarahkan untuk bekerja di beberapa daerah yang sudah ditentukan pemerintah.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyinggung soal negara lain yang membutuhkan pekerja di bidang hospitality seperti perawat. Dia menceritakan bahwa salah satu negara yang membutuhkan perawat seperti Jepang. 

    “Sekarang ini banyak orang Indonesia disukai di Jepang, di Jerman. Saya transit di Tokyo tadi malam, itu yang melayani kita sudah orang-orang Indonesia. Lapangan kerja banyak sekali di sana. Tinggal kita mau,” terangnya saat memberikan pidato di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • Cetak 500 Ribu Tenaga Kerja Baru, Pemerintah Siapkan Rp 8 Triliun

    Cetak 500 Ribu Tenaga Kerja Baru, Pemerintah Siapkan Rp 8 Triliun

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan Rp 8 triliun untuk program tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program itu untuk penciptaan tenaga kerja di bidang welder (juru las) dan hospitality.

    “Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin (memerintahkan) untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Koordinator program ini akan di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MP2MI).

    “Ini tadi dalam pembahasan, Menteri P2MI diminta mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp 8 triliun,” terang Airlangga.

    Program ini juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga menjelaskan, keterlibatan Kementerian P2MI dalam program ini agar pekerja tersebut juga memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.

    “Jadi itu kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan nanti tentu dari segi demand side-nya diharapkan ini bisa dipekerjakan di luar negeri. Ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut,” terang Airlangga.

    (ada/hns)

  • Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar, Menteri Maman: Lapangan Kerja Akan Tumbuh Lebih Luas  – Page 3

    Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar, Menteri Maman: Lapangan Kerja Akan Tumbuh Lebih Luas  – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya melalui penyelenggaraan Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di 38 provinsi.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi rakyat.

    Penyaluran KUR 2025 Capai Rp300 Triliun, Serap Hingga 9,5 Juta Pekerja 

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan optimisme bahwa penyaluran KUR 2025 senilai Rp300 triliunkepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja nasional.

    “Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).

    Hingga saat ini, penyaluran KUR telah menembus lebih dari Rp218 triliun untuk lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, yang mencakup debitur baru maupun debitur graduasi.

    Rekor Baru: 60 Persen KUR Disalurkan ke Sektor Produksi 

    Kinerja tahun 2025 juga mencatat tonggak penting dalam sejarah program KUR. Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menyalurkan 60,6 persen atau Rp132,5 triliun dari total KUR ke sektor produksi, meliputi industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan manufaktur.

    “Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

    Menurutnya, capaian ini memiliki arti strategis karena penyaluran KUR ke sektor produktif akan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas.

    “Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya. 

    Perkuat Kolaborasi untuk UMKM Naik Kelas 

    Meski mencatat pencapaian yang impresif, Menteri Maman mengakui masih ada sejumlah catatan penting dalam pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal kali ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam memperkuat dukungan terhadap UMKM di seluruh Indonesia.

    “Momentum akad massal ini harus menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

    Airlangga Hartarto: Fokus KUR ke Sektor Produktif 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga fokus penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

    “Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Menteri Airlangga.

    Ia juga menambahkan bahwa pemerintah bersama Menteri Maman akan terus meningkatkan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026.

    “Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. 

    KUR Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan 

    Program Kredit Usaha Rakyat kini menjadi salah satu instrumen terdepan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemerataan akses pembiayaan, KUR diharapkan dapat menciptakan UMKM tangguh, memperluas basis tenaga kerja produktif, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.

    Dengan realisasi penyaluran yang terus meningkat dan porsi sektor produksi yang kini mendominasi, pemerintah optimistis KUR akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

     

     

  • Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dia pun menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300,7 triliun hingga akhir 2025. 

    Acara yang dipusatkan di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa (21/10/2025), tersebut menjadi momentum serta penegasan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama masa jabatannya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari 1.940 debitur yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring di Surabaya, debitur KUR reguler terdiri atas 1.800 yang berasal dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan Bank Jatim. 

    Kemudian KUR pekerja migran, sebanyak 40 debitur dari seluruh debitur KUR pekerja migran, dan untuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebanyak 100 calon debitur oleh BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Nobu, Bank Jakarta, dan BJB. 

    Airlangga membeberkan penyaluran KUR saat ini masih hanya dimaksimalkan di sejumlah daerah saja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Ia pun berharap penyaluran KUR dapat direalisasikan dan dimaksimalkan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di luar pulau Jawa, hingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    “Sekarang pinjaman KUR sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh modal untuk calon pekerja migram Indonesia. Tadi disampaikan oleh Menteri P2MI, ada kebutuhan pendidikan, belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh KUR, dan tidak dibatasi maksimal yang bisa untuk ditarik pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi, batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit,” ujar Airlangga, Selasa (21/10/2025). 

    Dia juga membeberkan bahwa pemerintah juga masif mendorong penyaluran KUR kepada mereka yang banyak bergerak di sektor produksi. Beberapa di antaranya pelaku UMKM di bidang industri padat karya, seperti pada industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, termasuk kredit investasi yang disiapkan sampai dengan Rp20 triliun.

    “Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini kita bisa kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga memaparkan bahwa penyaluran KUR juga menargetkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh para pelaku usaha tersebut sebesar Rp20 miliar.

    “Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur, Walikota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi, ini akan terus kami dorong, juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar khusus renovasi dan juga perbaikan sekitar Rp17 triliun dari segi demand,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyatakan berbagai kebijakan pendistribusian KUR yang melibatkan beberapa lembaga antar sektor tersebut adalah upaya pemerintah untuk mencapai total target penyaluran KUR yang dipatok pada 2025 sebesar Rp300,7 triliun.

    “Pemerintah menargetkan [total maksimal plafon] penyaluran KUR sebanyak Rp300,7 triliun tahun ini, dan [terdiri atas] KUR sebesar Rp282,57 triliun, kredit alsintan sebanyak Rp199,42 miliar, kredit industri padat karya sebesar Rp754 miliar, dan kredit program perumahan sebesar Rp17,18 triliun,” pungkasnya.

     

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (dua dari kiri) saat menyampaikan pernyataan usai peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu Debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Julianus Palermo

     

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dia melakukan resuffle untuk memperkuat Kabinet Merah Putih.

    Uniknya, Presiden ke-8 Indonesia ini beberapa kali menceritakan bahwa angka 8 adalah tanda keberuntungannya. Kemudian, dia juga menggunakan momentum tanggal tersebut.

    Lantas, dia juga melakukan reshuffle pertama pada tanggal 19, bila angka 9-1  maka muncul angka 8. Lalu, reshuffle kedua dilakukan pada tanggal 8. Reshuffle ketiga digelar pada tanggal 17, artinya 1+7= 8.

    Dalam catatan Bisnis, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat. Bila dikalkulasikan, 1+7= 8 juga. Ini mengamini bahwa angka 8, kerap diingat sebagai angka keberuntungan bagi Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reshuffle menjadi komitmennya untuk menindak tegas korupsi. Dia mengklaim bahwa dirinya siap sedia jika dikritik oleh rakyat.

    Setelah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali, Prabowo bercerita kepada kalangan akademisi bahwa reshuffle untuk mengatasi menteri-menteri yang ‘nakal’ sehingga perombakan menjadi penting dilakukan. Dia menuturkan bahwa prioritasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.

    Prabowo menegaskan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap pejabat yang memiiki sikap buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo, akhir pekan silam.

    Reshuffle Pertama

    Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

    Kala itu, Soemantri Brodjonegoro sempat didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Kedua

    Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

    Berikut list menteri yang dilantik saat reshuffle jilid 2:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
    Menteri Haji dan Umroh: Mochamad Irfan Yusuf
    Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemuda Masjid Dunia dan KemenP2MI siap sebarkan informasi migrasi aman

    Pemuda Masjid Dunia dan KemenP2MI siap sebarkan informasi migrasi aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Masjid Dunia dan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) memastikan siap berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menyebarkan informasi tentang migrasi aman kepada calon PMI.

    “Kami siap bersinergi karena Pemuda Masjid memiliki keterwakilan di 23 negara dan sering mendampingi PMI terutama yang berangkat ke Negeri Jiran, Malaysia secara nonprosedural,” ujar Presiden Pemuda Masjid Dunia, Datuk H Said Aldi Al Idrus saat bersilaturahmi dengan Menteri P2MI Mukhtarudin seperti dikutip siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Said Aldi, edukasi tentang migrasi aman harus disebarkan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dapat menunjang keterampilan pekerja migran di luar negeri.

    Informasi tersebut diantaranya tentang program pelatihan kerja, pelatihan keterampilan hingga keterampilan bahasa asing.

    Dengan demikian, para pekerja migran dari Indonesia memiliki modal keterampilan yang cukup untuk bekerja di luar negeri.

    Masih dalam siaran pers itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kerja sama ini karena Pemuda Masjid Dunia dianggap layak sebagai mitra strategis untuk meningkatkan literasi migrasi aman.

    “Saya juga pernah aktif di remaja masjid di Kalimantan Tengah, jadi semangatnya sejalan, membangun kebaikan dari masjid,” tutur Mukhtarudin.

    Saat ini, lanjut Mukhtarudin, Fokus KemenP2MI menyosialisasikan proses migrasi yang aman dan bermartabat, mencakup pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa asing, pendidikan vokasi, serta pemahaman hak pekerja migran.

    Hal tersebut, kata Mukhtarudin, sesuai misi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pekerja migran, bukan hanya kuantitas.

    “Perlindungan pekerja migran tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Kami butuh kerja sama dengan NGO, ormas, lembaga pelatihan, dan kementerian lain. Tantangan terbesar ada di hulu, sebelum penempatan,” bebernya.

    Mukhtarudin berharap Pemuda Masjid Dunia dapat berperan untuk mengawasi, mencegah, dan menangani masalah pekerja migran di lapangan.

    Tidak hanya kepada Pemuda Masjid Dunia, Mukhtarudin juga membuka peluang kerjasama dengan anggota organisasi yang memiliki keahlian untuk mengajar keterampilan kerja internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.