Xcloud.id

Topik: longsor

  • Anggota DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Penggunaan Kawasan Hutan Pascabencana Sumatra

    Anggota DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Penggunaan Kawasan Hutan Pascabencana Sumatra

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan Aceh mengalami pengurangan tutupan hutan signifikan pada periode 1990 sampai 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir di Sumatera.

    “Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh,” kata Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Hanif menyebutkan, di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Utara, tepatnya di Batang Toru terdapat pengurangan hutan hingga 19 ribu hektare. Sedangkan, di Sumatera Barat pengurangan hutan 10.521 hektare.

    “Di Batang Toru, terdapat pengurangan hutan sampai di angka di slide nomor 51. Ada pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Selanjutnya di DAS Sumatra Barat, kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektare,” bebernya.

    Menurut Hanif, bencana banjir dan longsor Ach dipicu oleh siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrem. Pada puncaknya, curah hujan tercatat mencapai 300–400 mm.

    “Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar,” ujarnya.

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
    Dugaan
    penjarahan
    ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
    Sibolga
    .
    Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
    Pratikno
    mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
    “Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
    “Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
    Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
    “Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
    Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
    “Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
    “Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
    Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 

    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.

    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.

    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.

    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.

    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 
     
    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
     
    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.
     
    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.
     
    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.
     
    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno melanjutkan seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    “Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Menko PMK Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

    Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

    Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

    Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari. 

    Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

    Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. 

    Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

    Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. 

    Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

  • TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membangun jembatan untuk menyambungkan beberapa akses darat yang rusak di kawasan banjir wilayah Sumatera.

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,” kata Maruli saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Maruli menjelaskan, pihaknya butuh waktu beberapa hari untuk membawa rangkaian jembatan ke lokasi jalur yang terputus.

    Setelah sampai di lokasi, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan jembatan tersebut bisa selesai secepat mungkin.

    “Jadi pemasangan mungkin sekitar lima hari sampai satu minggu,” kata Maruli.

    Sambil membangun jembatan tersebut, Maruli memastikan pasukannya juga akan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan pengantaran logistik di kawasan terendam banjir.

    Saat ditanya di mana saja pembangunan jembatan tersebut akan berlangsung, dia tidak menjelaskan secara rinci.

    Untuk diketahui, beberapa titik jalur darat masih tidak bisa dilewati karena rusak akibat longsor. Salah satunya di kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Karena kondisi tersebut, pengiriman logistik masih dilakukan dengan metode air drop, helibox dari pesawat angkut TNI AU.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Aceh Utara –

    Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat bencana banjir hingga longsor di wilayahnya. Dia pun menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pusat membantu penanganan.

    Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu dijelaskan, bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh tahun 2004 silam. Bencana 21 tahun lalu hanya merusak wilayah daerah pesisir.

    “Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa,” kata pria yang biasa disapa Ayahwa dalam suratnya, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Hingga hari ke delapan, banjir dan longsor telah merenggut 121 nyawa dan 118 warga hilang. Bencana itu juga menyebabkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa desa dan sebagian besar lainnya rusak berat.

    Ayahwa menyebutkan, saat ini masih banyak desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau lewat darat karena masih tingginya genangan air. Selain itu, akses putus akibat menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik roboh ke jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/dhn)

  • Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

    Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

    Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengatakan pihaknya tidak ragu untuk memberi sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang kebijakannya merusak lingkungan.
    “Jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bilamana berdasarkan kajian ilmiah, kebijakannya memperburuk kondisi lanskap,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Sebab, kata dia, pemda juga berkontribusi dalam merusak bentang alam wilayahnya, sehingga terjadilah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hanif menekankan, berdasarkan undang-undang, semua pencemar wajib membayar denda.
    Berhubung banjir di Sumatera ini menimbulkan korban jiwa, maka
    Kementerian LH
    juga akan melakukan pendekatan pidana.
    Dia berharap, ke depannya sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera.
    “Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” jelasnya.
    “Kami telah mereview, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS (Daerah Aliran Sungai) itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” imbuh Hanif.
    Diketahui, berdasarkan data BNPB yang dilansir situs BNPB per 16.00 WIB sore ini, korban tewas akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang.
    Sementara, korban hilang sebanyak 612 orang. Korban luka-luka mencapai 2,6 ribu jiwa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.