Korban Banjir Punguti Beras yang Dilempar dari Helikopter, Bupati Minta Maaf
Tim Redaksi
MEDAN,KOMPAS.com-
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran meminta maaf atas insiden warga memunguti beras bantuan banjir bercampur tanah, akibat dilempar dari helikopter.
Permintaan maaf disampaikannya melalui sebuah video.
“Saya Bupati
Tapanuli Utara
, bersama pilot, kami pertama-tama meminta maaf kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara, secara khusus masyarakat yang ada di Desa Manalu Purba, tepatnya di Hajorang,” ujar Jonius dalam sebuah video.
Pada kesempatannya, Jonius menjelaskan kronologi peristiwa, awalnya dia dan rombongan Tim SAR gabungan mendistribusikan
bantuan logistik
melalui helikopter.
Mereka mendistribusikan ke desa terpencil dan terisolir akibat banjir di Taput.
“Kemarin (yang) terjadi adalah bagaimana kami mendistribusikan makanan sembako ke daerah terpencil, daerah terisolir,” ujarnya.
Pihaknya sudah melakukan penerbangan untuk mendistribusikan logistik sebanyak tujuh kali penerbangan.
“Kami lakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih belum bisa kita jangkau dengan jalan darat,” ujarnya dalam video.
Lalu tibalah mereka di Kecamatan Hajoran, saat itu mereka hendak mendarat di salah satu sekolah.
Namun terjadi kendala, lantaran adanya kabel di sekitar lokasi pendaratan.
“Saya mengajak pilot untuk mendarat di sekolah, kemudian pilot mencari (tempat) untuk bisa mendarat,” ujarnya.
Akan tetapi pada ketinggian kurang lebih 10 hingga 15 meter, pendaratan terhambat karena ada kabel listrik.
“Sehingga pilot menyarankan untuk tidak mendarat dan masyarakat sudah berkumpul di bawah,” ujar Jonius.
Karena takut masyarakat kecewa, Jonius berusaha tetap menurunkan bantuan beras dari helikopter.
“Kami menurunkan tidak lebih dari 10 (karung) mungkin,” katanya.
“Saat kami melihat ke bawah, mereka bilang sudah ada yang rusak. Dan waktu itu memang saat kita keluarkan ada indomie, Indomie nya langsung berserak (berhamburan),” ujarnya.
Karena kerusakan logistik akibat diturunkan dari helikopter, pilot mencoba mencari lokasi pendaratan di landasan yang baru di sekitar lokasi.
“Nah tidak jauh dari situ, kami melihat ada landasan, yaitu ada kebun dan kami mencoba mendarat di sana. Setelah itu kami mendarat dengan ketinggian hanya sekitar 1 meter dari tanah,” ujarnya.
Pihaknya kemudian mengeluarkan semua bantuan dari helikopter tersebut dan kemudian diserahkan ke warga.
“Yang pasti bantuan itu ada kurang lebih 400 kilogram (beras) yang kami bawa saat itu. Yang kami jatuhkan dengan jarak 20 meter itu, paling tidak sampai 10 karung beras. Selebihnya kami turunkan dengan normal, itu pada ketinggian 1 meter di atas permukaan lahan,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap meminta maaf atas insiden terjadi.
Ia menyatakan semua bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan.
“Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan semua ada dokumentasi dan bukti-buktinya. Jadi sekali lagi, atas nama pemerintahan, kami mohon maaf, yang pasti kami melakukan ini adalah upaya kemanusiaan,” ujarnya.
Sebelumnya video warga memunguti beras bantuan banjir yang bercampur tanah akibat dilempar dari helikopter viral di media sosial.
Disebutkan peristiwa terjadi di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Dilihat dari akun instagram @jawatimurpopuler, awalnya tampak helikopter menjatuhkan beras dan bantuan mie instan dari helikopter kepada korban banjir dan longsor di sana.
Video warga memunguti beras bantuan banjir yang bercampur tanah akibat dilempar dari helikopter viral di media sosial.
Disebutkan peristiwa terjadi di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Data Korban
Sementara itu berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Rabu (3/2/2025), korban meninggal sudah mencapai angka 307 orang.
Lalu sejauh ini ada 17 kabupaten/kota yang masih terdampak bencana alam yang terjadi sejak Senin (24/11/2025).
Lokasi terparah berada di Tapanuli Tengah. Korban meninggal disana 86 orang, hilang 112 orang dan luka-luka 521 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: longsor
-
/data/photo/2025/12/02/692edca48630a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
Korban Banjir Punguti Beras yang Dilempar dari Helikopter, Bupati Minta Maaf
Regional")
9 Korban Banjir Punguti Beras yang Dilempar dari Helikopter, Bupati Minta Maaf Regional
-
Pemprov harap Kemenhub serius tangani soal tiket pesawat mahal di Aceh
Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menangani secara serius terkait mahalnya harga tiket pesawat di bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah saat musibah bencana banjir dan longsor.
“Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal saat dimintai tanggapannya, di Banda Aceh, Rabu.
Sebelumnya, viral sebuah informasi dari salah seorang penumpang terkait tingginya harga tiket pesawat Susi Air dan Wings Air untuk rute bandara Rembele Bener Meriah menuju Kualanamu Sumatera Utara, serta dari Rembele ke bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.
Untuk pesawat Wings Air dari Rembele ke Kualanamu mencapai Rp3,5 juta per orang. Kemudian, untuk pesawat Susi Air yang menggunakan sistem carter harganya mencapai Rp8 juta dari Rembele ke bandara SIM di Aceh Besar.
Terkait informasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dan sedang ditelusuri bagaimana permasalahannya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara. Mereka sedang meneliti terkait hal ini,” ujarnya.
Sejauh ini, Dishub Aceh belum menerima informasi terkait hasil yang telah dilakukan Kemenhub. Diharapkan permasalahan itu mendapat perhatian karena Aceh sedang dilanda musibah besar.
“Mereka sedang meneliti. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga ada tindakan serius,” kata Faisal.
Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Aceh sedang ditimpa musibah banjir bandang hingga longsor. Termasuk wilayah dataran tinggi Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
Bahkan hingga hari ini, Kabupaten Bener Meriah masih menjadi salah satu daerah yang terisolir pasca bencana. Hal itu dikarenakan akses jalur darat menuju baik jalan maupun jembatan lumpuh total, dan masih dalam tahapan penanganan tim tanggap darurat bencana Aceh.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.
“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.
“Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.
Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.
“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.
Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.
Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.
Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pasrah jika harus direshuffle imbas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat lantaran dinilai gagal mengawasi lingkungan.
Hal itu disampaikan Hanif menanggapi ramainya desakan mundur dari sejumlah kalangan masyarakat di media sosial terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM.
Hanif mengatakan, pihaknya akan berupaya bertanggung jawab dan melaksanakan pembenahan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
“Ya saya akan berusaha sepenuh tenaga. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua. Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” ujar Hanif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember.
“Tapi kita enggak menyalahkan ya, pokoknya yang penting landscape-nya kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas (landscape),” sambungnya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait isu pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang dang longsor di wilayah Sumatera.
BEM SI meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.
“Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” kata Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa.
-
KNKT Minta Operator Transportasi Mewaspadai Gangguan Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru 2025
Surabaya (beritajatim.com) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memperingatkan seluruh operator transportasi umum, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peningkatan intensitas hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor, dan gangguan transportasi.
Kepala KNKT, Soerjanto Tjahjono, mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia terlibat dalam serangkaian inspeksi bersama KAI. Tujuannya adalah memastikan kesiapan keselamatan pada masa angkutan Nataru dan memetakan titik lokasi rentan yang memerlukan perhatian khusus.
“Kami dari KNKT ikut di dalam KAIS (Kereta Inspeksi) ini untuk meyakinkan masalah-masalah keselamatan. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Dirut (KAI) ada beberapa titik dan kami melihat sudah ada penanganan-penanganan khusus di daerah-daerah tersebut,” ujar Soerjanto di Surabaya, Rabu (3/12/2025).
Soerjanto juga menekankan bahwa cuaca belakangan ini menunjukkan anomali serius, dengan intensitas hujan melebihi batas normal di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi ini sebagai sinyal potensi bencana hidrometeorologi.
“Masalah cuaca yang sekarang ini benar-benar ekstrem. Kalau di Surabaya ini hujan dengan intensitas sekitar 150 sampai 200 mm itu sudah banjir. Nah, kemarin di Sumatera itu intensitasnya sampai 450. Ini baru terjadi saat-saat ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, telah mendapatkan pemaparan dari KAI terkait wilayah mana saja yang rentan terganggu akibat banjir maupun longsor, dan kembali mengingatkan, agar diantisipasi sedini mungkin.
“Kami juga mengingatkan kepada semua teman-teman Kereta Api, ini bahwa (perhatiannya fokus pada) tempat-tempat rawan khususnya untuk daerah-daerah yang kemungkinan terjadinya longsor atau banjir,” urai Soerjanto.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa salah satu jalur kereta api yang rawan berada di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang. Ia menyebut kawasan tersebut telah dilakukan pemantauan ekstra karena secara alami rawan banjir, longsor, dan amblesan.
“Tapi untuk tahun baru (Nataru) ini kita telah siapkan dan DAOP 4 dalam hal ini sebelum tanggal 16, sudah 100 persen siap,” ungkap Bobby. (rma/ian)
-
Jangkau Wilayah Sulit Dijangkau, Pertamina Hulu Energi Salurkan Bantuan Lewat Udara
Aceh Tamiang (beritajatim.com) – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina melalui PHR Zona 1 menyalurkan bantuan logistik secara langsung dari udara (airdrop) ke sejumlah titik yang tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Hal ini sebagai respons cepat penanggulangan bencana dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Dalam video resmi yang diunggah akun Pertamina pada Selasa (2/12), terlihat kru Pertamina berada di dalam helikopter menyiapkan paket bantuan sebelum dijatuhkan ke permukiman warga di Kecamatan Rantau yang kini terputus aksesnya akibat tingginya genangan air dan kerusakan jalan.
“Tidak memungkinkan untuk mendarat, tim Subholding Upstream Pertamina salurkan bantuan untuk masyarakat melalui airdrop,” demikian keterangan Pertamina.
Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen juga menyampaikan, penyaluran bantuan tanggap darurat ini merupakan bagian dari Satgas Nataru Pertamina, yang telah aktif sejak 13 November 2025. Bantuan disalurkan melalui operasi wilayah kerja PHE yang berada paling dekat dengan titik bencana, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan aparat penanggulangan bencana.
Bantuan prioritas yang diberikan meliputi paket bahan makanan pokok, beras, gula pasir, mie instan, minyak goreng, telur, sarden, makanan bayi, air mineral, teh kotak, biskuit, kecap, dan susu kental manis. Bantuan lainnya yang disalurkan berupa perlengkapan ibadah (sarung, mukena dan sajadah), pembalut, popok bayi, ambalan, selimut, dan minyak kayu putih.
“Keselamatan dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kami. Subholding Upstream Pertamina berupaya hadir secepat mungkin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pascabencana,” ujarnya. [hen/ian]
-
/data/photo/2025/12/03/692fef9851cb1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
Nasional
3 Desember 2025")
Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025
Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
“Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
Dana Siap Pakai
secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
bantuan internasional
masuk.
“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
Aceh
, Sumut, dan Sumbar.
Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Rabu (3/12/2025).
“Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga
Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Bogor menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme sanksi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang disetujui dalam rapat paripurna, Rabu.
Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan, persetujuan perpanjangan PKS telah melalui pembahasan di Komisi I dan III serta pembahasan khusus di Badan Musyawarah DPRD Bogor. Ia menegaskan bahwa lembaganya memberikan sejumlah catatan penting agar PKS lebih kuat secara hukum dan operasional.
“Kami meminta kejelasan atas operator resmi, Standar Layanan Minimal dan detail teknis lain, agar PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa transparansi antar kedua daerah harus dijamin agar kerja sama tersebut memenuhi asas keadilan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bogor dan Kabupaten Bogor.
“PKS harus memiliki enforceability yang kuat. Detail penggunaan Galuga perlu dicantumkan, termasuk jumlah sampah, zonasi, SOP darurat longsor landfill, banjir lindi, dan kebakaran,” ujarnya.
DPRD Bogor juga meminta agar penerima manfaat PKS dituangkan secara jelas dalam dokumen kerja sama sebagai dasar pelaporan berkala tiap triwulan yang wajib disampaikan kepada DPRD.
“Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini,” tegas dia. .
Ketua Komisi I DPRD Bogor, Karnain Asyhar, menyatakan, perpanjangan kerja sama TPAS Galuga harus memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di dua wilayah.
“Komisi I dan III menegaskan bahwa PKS harus menjadi win-win solution bagi daerah dan warga terdampak, serta menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan yang tepat,” kata dia.
Ia menambahkan, legitimasi hukum dan politik atas kerja sama tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masa depan Kota Bogor.
Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap perpanjangan PKS TPAS Galuga. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan layanan persampahan.
“Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar dia.
Ia memastikan kerja sama ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.
“Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).
Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.
“Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.
Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.
“Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.
Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.
Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.
“Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]
-
Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera
Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.
Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi dasar diperlukannya relaksasi aturan di lapangan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai kebutuhan mendesak.
“Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” ujar Bahlil.
Kementerian ESDM berharap kebijakan darurat tersebut dapat mempercepat pengiriman BBM untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih terkendala akses menuju lokasi terdampak.
Untuk memastikan kelancaran suplai, PT Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.
Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur distribusi pascabencana.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.