Topik: longsor

Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

GELORA.CO – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.

Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

“Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

“Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

“Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah. Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

“Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.

04/12/2025 21:33
Legislator PKS Sarankan Raja Juli Mundur Imbas Banjir Sumatera

GELORA.CO – Penanganan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera disorot Anggota Komisi IV DPR Rahmat Saleh.

Rahmat menyarankan agar kementerian terkait yang dianggap gagal menangani bencana Sumatera tersebut untuk mundur dari jabatannya.

Legislator PKS itu mengkritisi paparan awal Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menampilkan data penurunan deforestasi dari tahun ke tahun.

Menurutnya, penyampaian tersebut justru memberi kesan bahwa Kementerian Kehutanan masih menganggap deforestasi bukan faktor utama penyebab banjir.

“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan data deforestasi dari tahun ke tahun. Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kemenhut dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” ujar Rahmat dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Rahmat pun jadi teringat langkah ekstrem yang dilakukan pejabat Pemerintah Filipina beberapa waktu lalu ketika negaranya dilanda banjir.

“Saya pernah membaca yah tanggal kemarin, itu tanggal 18 november itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Rahmat menilai sikap serupa tidak salah bila diterapkan di Indonesia.

“Jadi, bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” pungkasnya.

04/12/2025 21:10
Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera Nasional 4 Desember 2025

Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengatakan, terdapat 43 cagar budaya yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dari 34 dari Aceh, 7 dari Sumatra Utara, dan 2
cagar budaya
dari Sumatra Barat,” kata
Fadli Zon
di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Beberapa cagar budaya tersebut di antaranya Rumah Tjong A Fie, Situs Bukit Kerang, Kompleks Masjid Tengku Di Kila, Rumah Rasuna Said, Kompleks Bangunan Masjid Tua Kebayakan, Kompleks Benteng Indrapatra, dan Jalur Kereta Api Sawahlunto.
Fadli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan warisan budaya serta membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Selain itu, Kementerian Kebudayaan terus memantau kondisi cagar budaya dan SDM kebudayaan yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.
Dia menegaskan, Kemenbud juga mendukung upaya-upaya mitigasi, terutama terkait dengan aset-aset budaya seperti situs cagar budaya, artefak di museum, di rumah-rumah, dan aset-aset budaya lainnya.
“Kami, Keluarga besar Kementerian Kebudayaan sangat terbuka dan terus melakukan komunikasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan serta pihak lain untuk melakukan intervensi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Kebudayaan,” tutup Menbud.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I, II, dan III hingga 4 Desember 2025, beberapa cagar budaya yang terdampak, di antaranya Aceh sebanyak 34 cagar budaya, Sumatra Utara sejumah 7 cagar budaya, dan di Sumatra Barat terdapat 2 cagar budaya, dengan total cagar budaya yang terdampak sejumlah 43.
Sementara itu, jumlah cagar budaya dalam kawasan terdampak (Risk Exposure), baik dalam tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/Kota, diantaranya Aceh sejumlah 84, Sumatra Utara sebanyak 32, Sumatra Barat sebanyak 239, dengan total 355.
Dari total tersebut, jumlah cagar budaya terdampak sebanyak 43, cagar budaya aman sebanyak 311, dengan total keseluruhan 354 cagar budaya.
Berikut daftar cagar budaya yang terdampak:
Aceh (34 objek terdampak)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 21:06
LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bersama Pertamina akhirnya berhasil memasok kebutuhan LPG masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolir akibat terputusnya jalur pasokan pascabanjir dan longsor seperti di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Terputusnya jembatan di Bireun, Aceh, menyebabkan pemerintah memasok kebutuhan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

“Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat (5/12) besok,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumatera Utara (Sumut), serta menyiapkan gudang darurat di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama, menurut dia, sudah tiba pada Kamis ini

Sementara itu, ia mengatakan untuk pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur. Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng—Sibolga.

“Pengiriman pertama sudah tiba kemarin (Rabu, 3/12) melalui dua jalur alternatif ini,” kata Bahlil.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, meski distribusi di sejumlah titik masih mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.

Stok BBM di daerah terdampak bencana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kisaran tujuh hingga delapan hari atau sesuai dengan standar kecukupan.

“Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, pakai tangki, terus dilakukan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 20:46
Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?

GELORA.CO – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyinggung sosok siapa yang membekingi penebangan atau pembalakan kayu secara liar dan tidak sah (illegal logging) yang diduga kuat sebagai biang kerok bencana alam yang melanda Sumatera hingga Aceh.

Meski Titiek tidak menyebut secara jelas siapa pembeking itu, hanya saja dia menyinggung jenderal bintang 2 hingga bintang 3. Hal itu disampaikan Titiek usai rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Bahwa, Titiek meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang saat ini dipimpin Raja Juli untuk menyetop segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Maka dia meminta Kemenhut tidak takut kepada siapapun dibelakang perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan pohon tersebut.

“Kemenhut gak usah takut apakah itu di belakangnya. Mau bintang 3, bintang 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia,” tegas Titiek.

Titiek pun meminta aparat penegak hukum menghukum mereka yang menebang pohon serampangan baik untuk perkebunan maupun pertambangan dan lain sebagainya.

Pasalnya, batang kayu gelondongan sebelumnya terpantua terbawa aliran banjir bandang di Sumatera. Kemudian adanya pengangkutan kayu dari Sibolga pasca-bencana banjir dan longsor.

“Kemudian mencari tahu, menghukum siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut, pantai.”

“Jadi kami minta itu supaya ditindak. Terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan, atau pertambangan itu dikaji lagi amdalnya. Jangan main kasih aja,” timpal politikus Partai Gerindra itu.

Di lain sisi, Titiek memberi sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewajiban mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% per pulau atau daerah aliran sungai (DAS) yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan

“Segala sesuatu yang merugikan masyarakat apakah itu undang-undang, tentunya kami menginginkan kamii sebagai wakil rakyat menginginkan untuk itu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat banyak,” demikian Titiek.

Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera Dicabut

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap perusahaan yang ada di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hanif mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipanggil ke Kementerian LH pada pekan depan.

Total ada 8 perusahaan yang dipanggil. Dia menyebut, perusahaan-perusahaan ini kedapatan memperparah banjir di Sumatera berdasarkan analisis satelit.

“Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” ujar Hanif, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Lalu, berhubung bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa, maka Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan pidana. Selain perusahaan yang merusak lingkungan, pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin juga akan disanksi.

Hanif kembali menekankan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS), sudah dicabut.

“Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review,” tandasnya.

04/12/2025 20:46
Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan dua pesan Presiden Prabowo Subianto sejak dia menjabat sebagai bos Kemenhut.
Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
“Saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga dengan pengalaman birokrasi seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Kepala OIKN, serta pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi untuk menjaga hutan.
Dalam hal ini, Raja Juli menyinggung soal dirinya yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada Februari 2025.
“(Itu) bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000 (hektar), setengah juta PBPH, dan (ini) bagian dari menjaga hutan,” tegas dia.
Di sisi lain, Raja Juli masih menunggu restu dari Prabowo untuk kembali mencabut PBPH 20 perusahaan dengan total luas lahan 750.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat),” ucap dia.
Dalam hal ini, Raja Juli mengungkapkan bahwa tim
Penegakan Hukum
(Gakkum) Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang memperparah bencana di Sumatera.
“Dan saya kira dalam satu-dua hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan,” ujar dia.
“Jadi sekali lagi, keberanian, Pak Prabowo memerintahkan saya untuk berani. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini, keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik,” tambah dia.
Oleh karena itu, amanah dari Prabowo ini bagi Raja Juli merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kepala negara dan rakyat.
“Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 20:26
Kemenko IPK: Tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

” Hal yang tidak kalah pentingnya dari kementerian di bawah koordinasi kami itu adalah tata ruang. Tata ruang jadi penting juga, mari kita jaga dimana ruang yang cocok untuk dijadikan misalnya tempat tinggal, tetapi di ruang tersebut misalnya terdapat sesar gempa atau mudah longsor, mungkin bisa diingatkan juga,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, soal tata ruang tersebut tentunya bukan wewenang pemerintah pusat semata karena hal tersebut juga wewenang bersama dengan pemerintah daerah.

“Dan ini tentunya tidak semua adalah wewenang pusat semata, itu juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah yang tentunya lebih mengetahui situasi daerahnya,” katanya.

Saat ini, kata Rachmat, pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera dan ketika tahap penyelamatan sudah selesai lalu masuk ke tahap pasca bencana di mana pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan.

“Tentunya untuk bencana, pertama saat ini kita fokus dulu penyelamatan. Nanti setelah selesai di tanggap bencana tentunya kemudian adalah pembangunan infrastruktur pasca bencana dikarenakan terdapat infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan, jadi perlu kita lakukan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nusron menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 19:41
PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

“Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

“Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional.

Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan.

Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader.

Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua.

Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

04/12/2025 19:33
Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

Jakarta –

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi total pada pengelolaan tambang di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Ramai anggapan operasional tambang menjadi biang kerok parahnya dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, tambang yang ada kebanyakan di Sumatera Utara. Di Aceh, pihaknya masih melakukan pengecekan dan di Sumatera Barat tidak ada.

“Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apakah tambang ini ada apa tidak,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dia menegaskan apabila tambang-tambang yang sudah dievaluasi memiliki dampak lingkungan yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada perusahaannya.

“Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai kaidah dan aturan berlaku, kami akan berikan sanksi tegas,” kata Bahlil.

Dalam keterangan tertulis, sebelumnya Bahlil mengatakan kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

“Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil.

Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi.

“Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujar Bahlil.

Lihat juga Video ‘Kata Bahlil Soal Dugaan Banjir di Sumatera Akibat Tambang Ilegal’:

(acd/acd)

04/12/2025 19:30
Korban Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Bertambah Jadi 205 Orang, Berikut Rinciannya

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud percepatan dukungan pemerintah dalam situasi darurat.

“Hari ini kita kirimkan Rp34,8 miliar nilainya, dalam bentuk barang bukan uang, ada beras, susu, sosis, mie instan, hingga air mineral,” kata Mentan dalam pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bantuan kemanusiaan itu bagian dari donasi yang dihimpun dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian termasuk pengusaha mitra kementerian itu hingga BUMN.

Adapun dana bantuan yang sebelumnya dihimpun mencapai Rp75,85 miliar.

Amran menyebutkan ratusan truk itu memuat 25 ton beras, 35 ton minyak goreng, 38 ton gula pasir, 1.780 dos susu, hingga 2.480 dus air mineral.

“Masih banyak lainnya ada sarden, teh, kopi, baju, pampers, telur, pembalut, peralatan sholat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan,” jelas Mentan.

Amran menjelaskan pengiriman logistik dilakukan melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh, dengan pembagian 70 truk untuk Aceh, 70 truk untuk Sumatera Utara, dan 67 truk untuk Sumatera Barat sesuai kebutuhan di tiap daerah.

“Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama di Sumbar, Padang. Kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut. Kemudian terakhir di Aceh, kami sudah bagi,” jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra, pengusaha, BUMN, hingga pegawai Kementerian Pertanian yang secara sukarela memberikan donasi, sehingga terkumpul Rp75 miliar lebih yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Amran menegaskan seluruh bantuan dikawal langsung tim Kementerian Pertanian di lapangan, sementara jajaran Bulog juga bekerja siang malam, bahkan tinggal di tenda selama beberapa hari untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Semua yang kita kirim ini dikawal oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini amanah dari teman-teman pegawai. Pegawai kami (menyumbang) Rp50.000, Rp200.000 per, terkumpul Rp10 miliar. Tapi, ada (perusahaan) yang (donasi) Rp20 juta, ada yang Rp10 juta, ada Rp5 juta, ada Rp1 juta, ada Rp200 jutaan,” jelasnya.

04/12/2025 19:29