Xcloud.id

Topik: longsor

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]

  • Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    JAKRTA – Jepang akan mulai mengoperasikan sistem peringatan cuaca yang diperbarui pada akhir Mei guna membantu mempercepat pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan tingkat keparahan bencana alam.

    Badan Meteorologi dan Kementerian Pertanahan Jepang menerangkan sistem baru tersebut akan mengklasifikasikan empat jenis bencana cuaca yakni hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang badai, ke dalam lima tingkat peringatan agar lebih selaras dengan sistem informasi evakuasi lima tingkat yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    Peringatan dan imbauan cuaca dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang untuk membantu masyarakat memutuskan apakah perlu melakukan evakuasi, bahkan sebelum perintah evakuasi resmi diterbitkan. Namun, sejumlah kata dan struktur dalam sistem sebelumnya dinilai rumit.

    Dilansir ANTARA dari Kyodo-OANA, Selasa, 16 Desember, dalam sistem baru, akan ditegaskan “peringatan darurat” merupakan tingkat peringatan cuaca tertinggi, yaitu Level 5, yang menandakan situasi berpotensi mengancam jiwa di mana evakuasi seharusnya sudah selesai dilakukan.

    Istilah “peringatan mendesak” akan digunakan untuk Level 4, yang menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan perintah evakuasi. Level 3, atau “peringatan”, menunjukkan situasi yang mendorong evakuasi untuk kelompok lanjut usia, sementara imbauan cuaca akan dikategorikan sebagai Level 2.

    Seberapa luas dan cepat peringatan serta imbauan baru ini dapat disampaikan kepada warga masih menjadi tantangan utama saat terjadi bencana.

    Adapun pembaruan sistem peringatan cuaca ini disusun setelah lebih dari dua tahun diskusi di antara para ahli serta melalui revisi peraturan perundang-undangan.

    Menyebutnya sebagai perombakan besar, seorang pejabat badan meteorologi berjanji akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan sistem ini terintegrasi dalam masyarakat yang mengarah pada evakuasi yang lebih cepat.

    Dalam sistem baru tersebut, peringatan darurat Level 5 untuk banjir akan diterapkan pada sekitar 400 sungai yang telah ditetapkan ketika meluap atau menghadapi risiko luapan yang sangat tinggi. Sementara itu, sungai lainnya untuk sementara akan ditangani dalam kategori hujan lebat.

    Kriteria untuk mengeluarkan peringatan cuaca juga akan direvisi. Sebagai contoh, peringatan tanah longsor Level 3 akan dikeluarkan ketika kondisi diperkirakan mencapai Level 4 dalam beberapa jam ke depan, sehingga berpotensi mengurangi frekuensi penerbitan peringatan Level 3.

  • Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    Jepang Perbaiki Sistem Peringatan Cuaca Demi Percepat Evakuasi Bencana

    JAKRTA – Jepang akan mulai mengoperasikan sistem peringatan cuaca yang diperbarui pada akhir Mei guna membantu mempercepat pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan tingkat keparahan bencana alam.

    Badan Meteorologi dan Kementerian Pertanahan Jepang menerangkan sistem baru tersebut akan mengklasifikasikan empat jenis bencana cuaca yakni hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan gelombang badai, ke dalam lima tingkat peringatan agar lebih selaras dengan sistem informasi evakuasi lima tingkat yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

    Peringatan dan imbauan cuaca dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang untuk membantu masyarakat memutuskan apakah perlu melakukan evakuasi, bahkan sebelum perintah evakuasi resmi diterbitkan. Namun, sejumlah kata dan struktur dalam sistem sebelumnya dinilai rumit.

    Dilansir ANTARA dari Kyodo-OANA, Selasa, 16 Desember, dalam sistem baru, akan ditegaskan “peringatan darurat” merupakan tingkat peringatan cuaca tertinggi, yaitu Level 5, yang menandakan situasi berpotensi mengancam jiwa di mana evakuasi seharusnya sudah selesai dilakukan.

    Istilah “peringatan mendesak” akan digunakan untuk Level 4, yang menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan perintah evakuasi. Level 3, atau “peringatan”, menunjukkan situasi yang mendorong evakuasi untuk kelompok lanjut usia, sementara imbauan cuaca akan dikategorikan sebagai Level 2.

    Seberapa luas dan cepat peringatan serta imbauan baru ini dapat disampaikan kepada warga masih menjadi tantangan utama saat terjadi bencana.

    Adapun pembaruan sistem peringatan cuaca ini disusun setelah lebih dari dua tahun diskusi di antara para ahli serta melalui revisi peraturan perundang-undangan.

    Menyebutnya sebagai perombakan besar, seorang pejabat badan meteorologi berjanji akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan sistem ini terintegrasi dalam masyarakat yang mengarah pada evakuasi yang lebih cepat.

    Dalam sistem baru tersebut, peringatan darurat Level 5 untuk banjir akan diterapkan pada sekitar 400 sungai yang telah ditetapkan ketika meluap atau menghadapi risiko luapan yang sangat tinggi. Sementara itu, sungai lainnya untuk sementara akan ditangani dalam kategori hujan lebat.

    Kriteria untuk mengeluarkan peringatan cuaca juga akan direvisi. Sebagai contoh, peringatan tanah longsor Level 3 akan dikeluarkan ketika kondisi diperkirakan mencapai Level 4 dalam beberapa jam ke depan, sehingga berpotensi mengurangi frekuensi penerbitan peringatan Level 3.

  • Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai meski pemerintah pusat mampu, masyarakat di daerah terdampak masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

    “Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

    Dia mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

    Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

    Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) terbatas dalam anggaran dan sumber daya. Deddy mengatakan proses pemulihan membutuhkan biaya besar, yang sering harus mengorbankan sektor lain.

    “Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.

    “Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah,” sambung dia.

    Deddy menyoroti surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga PBB sebagai indikasi urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah daerah dan masyarakat sudah tak mampu lagi bertahan.

    “Jadi kalau benar pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.

    Deddy menilai isolasi daerah terdampak harus segera diselesaikan agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan dan kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik harus harus dipercepat.

    “Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

    “Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

    Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

    Prabowo awalnya mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat.

    “Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

    Aceh Surati 2 Lembaga PBB

    Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

    “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

    Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/jbr)

  • NasDem Nilai RI Masih Mampu Tangani Bencana Aceh Tanpa Bantuan Asing

    NasDem Nilai RI Masih Mampu Tangani Bencana Aceh Tanpa Bantuan Asing

    Jakarta –

    Kapoksi Komisi II Fraksi NasDem DPR RI, Ujang Bey, meyakini pemerintah masih mampu menangani dampak bencana alam di Aceh. Ujang menilai pemerintah telah menghitung segala kemampuannya dalam menangani bencana Aceh.

    “Saya kira pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh, dan ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya,” kata Ujang, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

    Menurutnya, surat Aceh ke dua lembaga PBB, tak perlu ditanggapi berlebihan. Ujang menekankan pemerintah sebaiknya fokus bergerak cepat agar keluhan masyarakat terdampak segera tertangani.

    “Terkait surat itu juga tidak perlu ditanggapi secara reaksioner, melainkan pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin,” ujarnya.

    Dia juga berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut. Hal itu, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

    Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

    “Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

    Aceh Surati 2 Lembaga PBB

    Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

    “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

    Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

    (amw/jbr)

  • Prabowo Janji 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Akan Dipulihkan

    Prabowo Janji 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Akan Dipulihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di wilayah Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor sekaligus mendorong strategi swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan di tiga provinsi Sumatra.

    “Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar.

    “Kita akan kembalikan segera, tetapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar,” ujarnya.

    Prabowo menyebutkan, pada tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan penyiapan sawah baru seluas sekitar 225.000 hektare. Program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

    “Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus akan kita siapkan tahun-tahun yang akan mendatang,” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan perubahan strategi pembangunan pangan nasional, dengan menempatkan swasembada pangan di tingkat kabupaten sebagai tujuan utama.

    “Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah akan mencari solusi khusus bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit, termasuk wilayah pegunungan, dengan menyesuaikan jenis benih dan sumber pangan.

    “Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Mungkin di pegunungan butuh perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein,” pungkas Prabowo.

  • Momen Gus Ipul Salawat Bareng Anak-anak Korban Banjir di Pidie Jaya

    Momen Gus Ipul Salawat Bareng Anak-anak Korban Banjir di Pidie Jaya

    Pidie Jaya –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan dapur umum pengungsi longsor dan banjir di kantor Dinas Sosial P3A, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Gus Ipul sempat bersalawat dan menghibur anak-anak di lokasi.

    Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (16/12/2025) terlihat Gus Ipul menghampiri anak-anak yang tengah bernyanyi. Gus Ipul sempat berinteraksi dengan anak-anak yang mendapatkan LDP.

    Anak-anak tersebut ada yang memberanikan diri membaca puisi, mengaji, menyanyi, hingga membaca pantun. Lalu, Gus Ipul juga mengajak anak berdialog dengan anak-anak sambil menanyakan cita-cita dan keinginan mereka. Mereka juga sempat bernyanyi dan bersalawat bersama.

    Gus Ipul pun kemudian meninjau dapur umum Kemensos usai berinteraksi dengan para pengungsi. Ia berterima kasih kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, Tagana, karang taruna, keluarga besar Sekolah Rakyat dan relawan lainnya serta jajaran pemerintah daerah.

    “Saya bangga kepada teman-teman sekalian yang selalu berada di lapangan, meskipun sebagian dari teman-teman kita juga jadi korban,” ujarnya.

    Gus Ipul meminta untuk para pilar Kemensos untuk membantu pemerintah daerah. Dia meminta mereka untuk bergotong royong dan bergerak langsung di lapangan.

    “Semoga Allah melindungi kita semua,” katanya.

    Dia juga mengajak warga bangkit dari bencana ini. Ia menyemangati anak-anak untuk kembali bersekolah. Ia juga sempat meminta kepada Gus Ipul agar disediakan tempat sementara untuk sekolah anak-anak pengungsi.

    (azh/azh)

  • 3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi Medan 16 Desember 2025

    3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi Medan 16 Desember 2025

    3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kondisi Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, setelah 3 pekan dilanda musibah banjir dan longsor masih memprihatinkan.
    Sebanyak 1.138 warga masih mengungsi dan rumah warga masih dipenuhi lumpur material longsor.
    Lokasi terparah berada di Dusun Lobu Pining II, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Rumah-rumah warga di sana tidak bisa ditempati karena penuh lumpur.
    Dibantu personel Brimob Polda Sumut, warga yang mengungsi mulai membersihkan rumahnya.
    “Proses pembersihan material lumpur dan sisa longsoran dilakukan hingga rumah tersebut kembali layak digunakan sementara waktu,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. dalam keterangan tertulisnya.
    Ferry juga mengatakan saat proses pembersihan, polisi bersama warga mengumpulkan bagian rumah yang masih dapat diselamatkan, seperti seng, papan, dan kayu broti.
    “(Material itu) berhasil diamankan untuk dimanfaatkan kembali dalam
    proses pemulihan
    rumah warga. Langkah ini dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan pascabencana,” ungkapnya.
    Kemudian, Ferry mengatakan bahwa kehadiran polisi di lokasi bencana juga untuk memastikan masyarakat merasa aman dan tidak sendiri dalam menghadapi musibah.
    “Polda Sumut akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya hingga proses pemulihan berjalan optimal dan kondisi masyarakat kembali normal,” katanya.
    Sementara itu, berdasarkan data BPBD Sumut, sejak banjir menerjang Taput pada Senin (24/11/2025), sebanyak 36 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, 3 orang luka-luka, dan 1.138 orang mengungsi.
    Bahkan pascakejadian, hingga kini ada 7 desa di Taput yang masih terisolasi.
    “Di Kecamatan Sipoholon jumlahnya satu desa dan di Kecamatan Parmonangan jumlahnya enam desa,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
    Namun, Sri Wahyuni memastikan bantuan diterima oleh masyarakat maupun warga yang mengungsi.
    Apalagi sebagian jalur di daerah yang terisolasi sudah bisa dilalui sepeda motor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Upaya RSUD Datu Beru Aceh Tengah Jaga Pelayanan di Tengah Bencana

    Upaya RSUD Datu Beru Aceh Tengah Jaga Pelayanan di Tengah Bencana

    Aceh Tengah, Beritasatu.com – RSUD Datu Beru Takengon nyaris lumpuh ketika wilayah Aceh Tengah terisolasi akibat banjir bandang dan longsor yang memutus seluruh akses jalur darat.

    Terhentinya jalur distribusi berdampak langsung pada operasional rumah sakit, mulai dari kelangkaan logistik medis, gangguan listrik, hingga keterbatasan layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Direktur Utama RSUD Datu Beru Takengon, Gusnarwin, mengatakan kondisi terberat terjadi pada hari-hari awal bencana saat seluruh pasokan logistik benar-benar terhenti.

    “Pada awalnya kami sangat terganggu karena jalur darat terputus total. Pasokan bahan medis habis, termasuk untuk layanan cuci darah, sehingga sempat kami tunda bahkan kami hentikan sementara,” kata Gusnarwin kepada Beritasatu.com, Selasa (16/12/2025).

    Selain kekurangan alat dan bahan medis, operasional rumah sakit juga terganggu akibat padamnya listrik serta terputusnya jaringan telekomunikasi. Dalam kondisi darurat tersebut, RSUD Datu Beru sepenuhnya bergantung pada genset berkapasitas besar yang membutuhkan sekitar 300 liter bahan bakar minyak (BBM) per hari.

    Untuk menjaga layanan tetap berjalan, manajemen rumah sakit terpaksa menerapkan penghematan ekstrem. Sejumlah ruangan ditutup dan pelayanan dipusatkan hanya pada unit prioritas, seperti instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan kritis.

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah krisis air bersih. Pada hari pertama bencana, pasokan air masih dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Namun, bantuan tersebut tidak dapat berlanjut karena keterbatasan BBM.

    “Kami akhirnya menggunakan ambulans untuk mengambil air dari danau, jaraknya sekitar satu setengah kilometer. Dalam sehari bisa bolak-balik sampai 15 hingga 20 kali,” kata Gusnarwin.

    Dampak keterisolasian juga dirasakan langsung oleh pasien. Banyak warga dari kecamatan sekitar tidak dapat segera mencapai rumah sakit karena seluruh akses darat terputus.

    “Selama masa bencana, ada sekitar empat korban meninggal yang ditangani di RSUD Datu Beru, satu di antaranya tanpa identitas,” ujarnya.

    Hingga saat ini, Gusnarwin menyebut kondisi layanan kesehatan di Aceh Tengah masih dalam situasi rentan. Pasokan obat-obatan dan bahan medis belum sepenuhnya pulih, sementara stok oksigen di rumah sakit diperkirakan hanya cukup untuk beberapa hari ke depan.

    “Kami berharap akses darat segera terbuka. Aceh Tengah punya tiga jalur utama, cukup satu atau dua jalur saja yang bisa dilalui agar pasokan BBM, logistik, dan obat-obatan bisa masuk,” kata Gusnarwin.

  • Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.

    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 
     
    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
     
    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

     
    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
     
    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
     
    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
     
    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)