Topik: longsor

Perubahan Iklim Picu Siklon Tropis Anomali, Risiko Bencana Meningkat

Yogyakarta, Beritasatu.com — Ketika hujan ekstrem melanda dan banjir serta longsor menimpa berbagai daerah di Sumatra, mantan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengabarkan bahwa perubahan iklim dan fenomena siklon tropis yang “tidak lazim” kini menjadi pemicu utama bencana. Bukan lagi cuaca biasa, menurut dia, ini peringatan bagi seluruh wilayah rawan.

Dwikorita menyoroti dua faktor utama: curah hujan ekstrem yang diperparah oleh siklon tropis, serta karakter geologi Sumatra yang labil. Pulau itu terbentuk dari lempeng tektonik dasar laut, alih-alih padat, banyak bagian batuannya retak.

“Kalau ada gempa kecil, bisa langsung longsor,” sebutnya, dalam perbincangan di Yogyakarta, Jumat (5/11/2025).

Longsoran bisa menyumbat sungai, kemudian membendung air. Bila bendungan alami itu jebol, air serta material tanah dan batu akan menerjang pemukiman di hulu dan hilir.

Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa siklon tropis saat ini kerap muncul di jalur yang tidak lazim, bahkan melintasi daratan langsung ke pulau-pulau besar. Hujan deras yang disertai angin kencang berlangsung berhari-hari, berbeda dari hujan musiman biasa. Pola ini sudah muncul di beberapa siklon terbaru, termasuk fenomena yang disebut “anomali siklon tropis”.

Dua contoh nyata: siklon-siklon global belakangan ini, termasuk Siklon Seroja dan Siklon Cempaka, menunjukkan perilaku tak lazim. Dwikorita bahkan mengingatkan bahwa siklon semacam itu bisa makin sering terjadi, terutama memasuki periode puncak musim hujan akhir 2025–2026.

Ia menggarisbawahi, jika masyarakat dan pemerintah tidak segera memperkuat mitigasi, seperti memperbaiki tata ruang, area resapan air, dan sistem peringatan dini, maka korban akibat banjir dan longsor bisa terus meningkat. “Bukan sekadar soal curah hujan ekstrem, tetapi kombinasi cuaca dan kondisi alam membuat Sumatera seperti bom waktu,” katanya.

Kondisi ini berbeda dengan bencana “alamiah biasa.” Menurut Dwikorita, jika murni karena alam tanpa ulah manusia, dampaknya tidak akan sedahsyat sekarang.

Mengambil pelajaran dari peristiwa terkini, Dwikorita menekankan pentingnya adaptasi dan mitigasi — termasuk penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, penghijauan kembali, larangan konversi hutan di daerah sensitif, serta edukasi publik agar siap menghadapi curah hujan ekstrem dan potensi siklon tropis.

Dengan pola cuaca yang berubah cepat, Indonesia harus belajar dari pengalaman dulu: menjaga alam, meningkatkan kapasitas respons bencana, dan menanamkan kesadaran bahwa bencana masa depan bisa jadi lebih sering dan lebih ekstrem.

Karena itu, peringatan dari Dwikorita bukan hanya tentang data dan ilmiah, melainkan panggilan nyata untuk bertindak sekarang, demi menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.

06/12/2025 07:03
Perubahan Iklim Picu Siklon Tropis Anomali, Risiko Bencana Meningkat

Yogyakarta, Beritasatu.com — Ketika hujan ekstrem melanda dan banjir serta longsor menimpa berbagai daerah di Sumatra, mantan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengabarkan bahwa perubahan iklim dan fenomena siklon tropis yang “tidak lazim” kini menjadi pemicu utama bencana. Bukan lagi cuaca biasa, menurut dia, ini peringatan bagi seluruh wilayah rawan.

Dwikorita menyoroti dua faktor utama: curah hujan ekstrem yang diperparah oleh siklon tropis, serta karakter geologi Sumatra yang labil. Pulau itu terbentuk dari lempeng tektonik dasar laut, alih-alih padat, banyak bagian batuannya retak.

“Kalau ada gempa kecil, bisa langsung longsor,” sebutnya, dalam perbincangan di Yogyakarta, Jumat (5/11/2025).

Longsoran bisa menyumbat sungai, kemudian membendung air. Bila bendungan alami itu jebol, air serta material tanah dan batu akan menerjang pemukiman di hulu dan hilir.

Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa siklon tropis saat ini kerap muncul di jalur yang tidak lazim, bahkan melintasi daratan langsung ke pulau-pulau besar. Hujan deras yang disertai angin kencang berlangsung berhari-hari, berbeda dari hujan musiman biasa. Pola ini sudah muncul di beberapa siklon terbaru, termasuk fenomena yang disebut “anomali siklon tropis”.

Dua contoh nyata: siklon-siklon global belakangan ini, termasuk Siklon Seroja dan Siklon Cempaka, menunjukkan perilaku tak lazim. Dwikorita bahkan mengingatkan bahwa siklon semacam itu bisa makin sering terjadi, terutama memasuki periode puncak musim hujan akhir 2025–2026.

Ia menggarisbawahi, jika masyarakat dan pemerintah tidak segera memperkuat mitigasi, seperti memperbaiki tata ruang, area resapan air, dan sistem peringatan dini, maka korban akibat banjir dan longsor bisa terus meningkat. “Bukan sekadar soal curah hujan ekstrem, tetapi kombinasi cuaca dan kondisi alam membuat Sumatera seperti bom waktu,” katanya.

Kondisi ini berbeda dengan bencana “alamiah biasa.” Menurut Dwikorita, jika murni karena alam tanpa ulah manusia, dampaknya tidak akan sedahsyat sekarang.

Mengambil pelajaran dari peristiwa terkini, Dwikorita menekankan pentingnya adaptasi dan mitigasi — termasuk penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, penghijauan kembali, larangan konversi hutan di daerah sensitif, serta edukasi publik agar siap menghadapi curah hujan ekstrem dan potensi siklon tropis.

Dengan pola cuaca yang berubah cepat, Indonesia harus belajar dari pengalaman dulu: menjaga alam, meningkatkan kapasitas respons bencana, dan menanamkan kesadaran bahwa bencana masa depan bisa jadi lebih sering dan lebih ekstrem.

Karena itu, peringatan dari Dwikorita bukan hanya tentang data dan ilmiah, melainkan panggilan nyata untuk bertindak sekarang, demi menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.

06/12/2025 07:03
Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
Editor
ACEH SELATAN, KOMPAS.com
– Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
Mirwan juga menanggapi surat
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
Aceh Selatan
sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
“Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
“Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
“Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
“Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
“Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:59
Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
Editor
ACEH SELATAN, KOMPAS.com
– Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
Mirwan juga menanggapi surat
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
Aceh Selatan
sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
“Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
“Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
“Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
“Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
“Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:59
Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, pada Jumat (5/12/2025).
“Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
Langkah tersebut diambil setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
Batang Toru
dan Garoga.
Inspeksi tersebut bertujuan untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif juga mengunjungi PT
Agincourt Resources
, PT Perkebunan Nusantara III (
PTPN III
), dan PT
North Sumatera Hydro Energy
(NSHE).
Selain menghentikan operasional, pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan untuk menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.
“Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Hanif dalam keterangan tertulis.
Hanif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.
Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucap Hanif.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS.
“Dari
overview
helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Lembaga itu memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera.
Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
Langkah tegas ini diambil pasca banjir besar dan longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:39
Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Umrah saat Bencana

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Keputusan tersebut diambil setelah Mirwan menjadi sorotan publik karena diketahui berangkat umrah bersama keluarganya saat wilayahnya tengah dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono menyampaikan respons resmi DPP Gerindra atas laporan tersebut.

“Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya.

Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

Keputusan Gerindra ini sekaligus menjadi langkah tegas partai terhadap perilaku kader yang dinilai tidak menunjukkan sensitivitas dan kepemimpinan dalam situasi krisis.

“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tandas Sugiono.

06/12/2025 06:15
Kondisi Infrastruktur Transportasi setelah Banjir Bandang di Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan kondisi infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dudy melaporkan hasil kunjungannya yang meninjau kondisi bandara, pelabuhan hingga jalur kereta api yang berada disana.

Dudy menjelaskan, untuk Sumatera Utara, kondisi bandara dan pelabuhan telah beroperasi dengan baik. Ia mengatakan bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat.

“Kalau di Sumatera Utara alhamdulillah fasilitas bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat maupun para pengguna fasilitas pelabuhan dan bandara,” jelas Dudy saat media briefing Kemenhub, Jumat (5/12/2025).

Dudy mengungkapkan, untuk jalur kereta api di Sumatera Utara, memang terdampak cukup parah oleh banjir dan longsor. Namun demikian, Dudy mengatakan jalur kereta api sudah beroperasi walau masih dibatasi kecepatannya.

“Untuk kereta, memang terdampak tetapi alhamdulillah sudah bisa aktif kembali walaupun untuk kecepatan tertentu, ada pembatasan kecepatan,” jelas Dudy.

Sementara itu di Aceh, Dudy mengatakan Bandara Malikussaleh tetap bisa digunakan terutama untuk penyaluran logistik bantuan kepada masyarakat. Hal serupa juga terjadi untuk pelabuhan di Aceh, terutama di Lhokseumawe.

“Memang kami melihat di sana seperti yang di Lhokseumawe masih ada bekas-bekas lumpur waktu kami menuju ke arah pelabuhan, tetapi bisa dilalui dan pelabuhan di Lhokseumawe bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk menerima bantuan logistik dari luar,” jelas Dudy.

Namun, Dudy mengatakan untuk Sumatera Barat, dirinya belum sempat mengunjungi kondisi infrastruktur transportasi yang ada di sana. Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengecek langsung situasi dan kondisi yang terjadi di provinsi beribukota Padang tersebut.

“Kami belum sempat ke Sumatera Barat. Mungkin dalam waktu dekat kami akan meninjau khususnya untuk melihat pak dirjen kereta api ya. Nanti akan dilaporkan oleh pak dirjen,” terang Dudy.

Diketahui, perbaikan sarana dan prasarana transportasi di daerah terus dilakukan seusai terdampak bencana, antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Dudy memastikan proses perbaikan dilakukan secara cepat, terukur, serta mengutamakan keselamatan.

“Kemenhub telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar layanan transportasi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin demi mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Dudy.

06/12/2025 06:04
Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra setempat. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

Sugiono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPP menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan. Namun, Sugiono tidak memerinci sejak kapan pemberhentian itu berlaku.

Pencopotan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Mirwan yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Di tengah situasi darurat tersebut, Mirwan justru berangkat umrah bersama istrinya pada 2 Desember 2025. Keputusan itu memicu kritik karena wilayahnya masih terdampak bencana.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 5 Desember 2025 menegaskan ia tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa tanggap darurat berlangsung.

06/12/2025 06:00
Listrik Sumut Hampir Pulih 100 Persen, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapateng

Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan.

Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

“Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.

Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.

“Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.

Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.

“Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.

Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.

“Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya

Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.

“Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan.

Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

“Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.

Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.

“Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.

Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.

“Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.

Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.

“Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya

Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.

“Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

06/12/2025 01:04
Dampak Bencana Aceh Memprihatinkan, Mualem Khawatir Warganya Meninggal Kelaparan Regional 5 Desember 2025

Dampak Bencana Aceh Memprihatinkan, Mualem Khawatir Warganya Meninggal Kelaparan
Tim Redaksi
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengakui sampai saat ini masih ada wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh yang belum mendapatkan bantuan.
Terutama di wilayah-wilayah pedalaman atau terisolir.
Ia khawatir dengan kondisi semacam ini maka akan banyak warganya yang mati kelaparan.
Berdasarkan hasil peninjauannya dalam beberapa hari terakhir,
Mualem
menemukan kondisi warga yang cukup memprihatikan.
“Sangat memprihatinkan. Bukan meninggal karena banjir, meninggal kelaparan. Itu aja,” katanya saat diwawancari awak media di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025) sore.
Mualem meminta seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait mempercepat distribusi kebutuhan pokok.
Dia juga meminta penanganan akses menuju wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolir akibat bencana banjir dan longsor bisa lebih dipercepat.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan sembako dan belum terjamah seperti di wilayah-wilayah pedalaman,” ujarnya.
Menurut Mualem, wilayah paling urgent dan paling membutuhkan bantuan sembako di antaranya seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Akses menuju ke sejumlah kecamatan di daerah itu hanya dapat ditembus melalui jalur udara.
Karena itu, Mualem meminta kepada jajaran termasuk kepala desa agar bisa bekerja aktif dan menyalurkan sembako kepada mereka yang sangat membutuhkan.
“Sembako jangan tertimbun di lokasi tertentu. Banyak titik berat yang harus ditangani cepat,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Seumadam di Aceh Tamiang.
Ia menyebut TNI dan berbagai unsur lain telah bergerak, namun percepatan tetap dibutuhkan.
Saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana Aceh di Posko Lanud Sultan Iskandar Muda, Mualem turut menggambarkan situasi kritis di beberapa jalur utama.
Khususnya ruas Tamiang ke Langsa yang hingga hari ini masih tertutup material banjir dan longsor.
Ia menyebut adanya temuan kendaraan yang terjebak banjir dengan korban jiwa di dalamnya.
Selain akses, Gubernur menekankan kebutuhan mendesak berupa tenda pengungsian dan air bersih terutama untuk wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara yang masih terisolir.
Mualem menyebutkan, bahwa lima unit alat berat dari Medan telah diarahkan menuju Aceh Timur dan Aceh Utara untuk mendukung pembukaan akses.
Mualem juga meminta BNPB memprioritaskan pengiriman tenda dan air bersih dalam waktu sesingkat mungkin.
Dengan 41 titik jembatan putus di Aceh Utara saja, menurutnya perlu percepatan dan koordinasi yang lebih solid.
Sehingga distribusi sembako yang menumpuk di lapangan dapat segera bergerak ke desa-desa terdampak.
“Segera pastikan semua berjalan. Sembako banyak tertumpuk karena akses. Percepat distribusi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Mualem juga menyoroti kondisi di Aceh Tengah, terutama akses jalan KKA yang menjadi jalur vital ke wilayah terdampak.
Ia meminta Dinas PUPR dan instansi terkait segera melakukan percepatan pembenahan.
“Kalau Juli agak kewalahan, karena ada jembatan putus. Lebih cepat dikerjakan di KKA. PUPR harus cepat benahi,” tegasnya.
Terakhirnya, Mualem juga menyebutkan bahwa ada tim dari China berjumlah lima orang.
Mereka akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus.
“Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 23:54