Xcloud.id

Topik: longsor

  • Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

    Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

    Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

  • Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

    Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

    Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB: 520 Warga Masih Belum Ditemukan

  • Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Habiburokhman menilai lucu jika bencana bencana tersebut dikaitkan dengan sosok Zulhas.

    Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025). Mulanya, Habiburokhman mengatakan pengusutan tindak pidana ekologi bisa membutuhkan waktu belasan tahun.

    “Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu. Ndak mungkin,” ujar Habiburokhman dalam diskusi.

    Habiburokhman mengatakan Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hanya lima tahun. Menurutnya, kerusakan kawasan alam sudah rusak jauh sebelum Zulhas menjabat.

    “Paling gampang misalkan sekarang, orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulhas. Saya agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuman lima tahun jadi Menteri Kehutanan ya di jamannya Pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujarnya.

    “Lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan, kalau itu sekadar dijadikan alat politik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan penyelesaian masalah dengan orientasi kemanusiaan tidak hanya mencari siapa yang salah tapi mencari apa yang salah.

    Sebagai informasi, isu pelepasan 1,6 juta hektare (ha) kawasan hutan era Menteri Kehutanan Zulhas kembali mencuat. Penelusuran dokumen hukum negara menunjukkan kebijakan ini murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
    Dasar Hukum

    Pelepasan 1,6 juta ha kawasan hutan ini mempunyai dasar hukum SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

    Kebijakan ini merupakan legitimasi hukum atas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang lama tertunda.

    Fakta Hukum

    Dalam SK Menhut tersebut, tidak ada klausul pemberian izin baru bagi perusahaan untuk membuka hutan lindung. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi de facto di lapangan.

    Banyak lahan yang tercatat masih “hutan” di peta lama, namun sudah menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun.

    Pemerintah pusat merespons surat usulan resmi dari: gubernur, bupati, wali kota, dan aspirasi masyarakat se-Riau. Penyerapan usulan atau aspirasi ini bertujuan memberikan kepastian ruang pembangunan daerah.

    (mib/aud)

  • Warga Sumbar Terima Bantuan Logistik dan Operasional Alat Berat Untuk Buka Akses

    Warga Sumbar Terima Bantuan Logistik dan Operasional Alat Berat Untuk Buka Akses

    Jakarta –

    PT Hutama Karya (HK) menyalurkan bantuan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar) berupa logistik, kebutuhan sehari-hari, alat berat untuk membuka akses, serta pendirian posko bantuan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan.

    Bantuan tersebut difokuskan di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang; Kecamatan Batipuh dan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar; Kampuang Tangah, Talao Mundam, Nagari Katapiang, dan Nagari Sicincin di wilayah Padang Pariaman; serta Kabupaten Agam.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan rangkaian penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Donny Oskaria, yang meminta BUMN bergerak cepat membantu korban bencana melalui program BUMN Peduli.

    Dijelaskan dalam kunjungan ke lokasi terdampak di Sumbar pada awal pekan lalu, Danantara berkoordinasi dengan Pemda untuk memetakan kebutuhan prioritas warga, mulai dari pemulihan akses jalan, ketersediaan logistik, hingga dukungan peralatan.

    “Dalam situasi darurat seperti ini, kami secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan yang kami bawa berkontribusi nyata terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, dan melaksanakan sesuai dengan arahan Danantara agar BUMN cepat hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Mardiansyah menjelaskan penyaluran bantuan Persero di Sumbar pertama kali difokuskan ke Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak banjir dan gangguan akses jalan lebih dulu.

    Kemudian bantuan digerakkan HK ke Kota Padang dengan titik awal di Kecamatan Nanggalo yang mengalami banjir dan mengakibatkan warga mengungsi. Di wilayah ini perusahaan menyalurkan selimut, kasur lipat, makanan siap saji, air mineral, dan kebutuhan bayi melalui posko bencana resmi.

    Kemudian di Kabupaten Tanah Datar, HK memfokuskan penyaluran bantuan di Kecamatan Batipuh sebagai salah satu wilayah yang terdampak banjir dan longsor akibat bencana. Penyaluran dilakukan melalui posko penanggulangan bencana, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah dan perangkat nagari.

    “Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama keluarga dengan anak dan kelompok rentan. Bantuan yang disalurkan mencakup paket sembako dan kebutuhan harian,” jelas Mardiansyah.

    Rangkaian bantuan berlanjut ke wilayah Padang Pariaman dengan sasaran utama Kampuang Tengah, Talao Mundam, Nagari Katapiang, dan Nagari Sicincin. Penyaluran dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, melalui posko dan perangkat nagari yang telah ditetapkan sebagai pintu distribusi bantuan.

    “Wilayah ini terdampak banjir dan kerusakan infrastruktur sehingga membutuhkan kombinasi bantuan logistik dan dukungan sarana listrik darurat untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan,” terangnya.

    Hutama Karya juga menyiapkan dukungan untuk Kabupaten Agam yang terdampak banjir dan longsor sebagai bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat.

    “Di wilayah ini, kerusakan akses jalan dan gangguan layanan dasar menjadi tantangan dalam penanganan bencana dan distribusi bantuan. Kebutuhan terhadap peralatan berat dan sarana air bersih diidentifikasi sebagai elemen penting dalam tahap pemulihan,” papar Mardiansyah.

    (igo/eds)

  • Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Banjir Sumatera, Rieke Pitaloka Ingatkan Dana Siap Pakai Rp 4 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rieke Diah Pitaloka meminta publik berhenti berkutat pada polemik status bencana lokal atau nasional. Menurutnya, penanganan bencana di tiga wilayah Sumatera harus melibatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.

    “Stop polemik status bencana nasional atau tidak, tapi berikan dukungan kepada pemerintah. Penanganan pascabencana harus dilakukan secara nasional. Koordinasi antara pusat dan daerah melibatkan seluruh kementerian dan lembaga dalam satu gerak langkah di bawah kontrol presiden,” kata Rieke Diah Pitaloka dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (6/12/2025).

    Rieke Dia Pitaloka menegaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia.

    “Berdasarkan info dari Badan Anggaran DPR RI, ada dana siap pakai on call 2025 senilai Rp 4 triliun. Kita harus mengawasi agar anggaran sampai dan tepat sasaran, tanpa penyalahgunaan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Ia menekankan, perlunya evaluasi izin pengelolaan tambang dan perkebunan agar bencana serupa tidak terulang di daerah lain.

    “Kita mendorong proses relokasi, penyaluran dan distribusi bagi korban bencana, serta dukung pemulihan fasilitas publik yang hancur agar bisa kembali digunakan masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data BNPB per 4 Desember 2025, bencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu telah berdampak di 50 kota/kabupaten di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

    Adapun jumlah korban, yaitu di Sumatera Utara sebanyak 299 korban meninggal, Aceh 277 korban meninggal, Sumatera Barat 200 orang meninggal.

    Selain itu, masih terdapat 564 orang hilang, 2.600 orang terluka, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Kerusakan meliputi pemukiman, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.

  • Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 100% kelistrikan di Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

    Listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, pihaknya berupaya merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

    Dia menyebut, seluruh personel bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali.

    “Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucap Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pasca bencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” tutur Ajrun.

    Dia menyebut, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” katanya.

    Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi. 

  • Menteri Lingkungan Hidup Periksa 3 Perusahaan Diduga Pemicu Bencana di Sumatera pada 8 Desember

    Menteri Lingkungan Hidup Periksa 3 Perusahaan Diduga Pemicu Bencana di Sumatera pada 8 Desember

    Selain memanggil, Hanif juga memerintahkan penghentian sementara operasional 3 perusahaan raksasa yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan energi itu.

    Keputusan mengejutkan ini diambil setelah Hanif melakukan inspeksi udara dan darat. Hasilnya, didapati indikasi kuat bahwa aktivitas perusahaan-perusahaan di kawasan hulu tersebut berkontribusi signifikan terhadap tingginya risiko banjir dan longsor yang terjadi.

    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa pantauan dari helikopter menunjukkan adanya pembukaan lahan yang masif untuk PLTA, pertambangan, dan kebun sawit.

    “Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan masif. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar,” ungkap Rizal Irawan, mengonfirmasi kondisi kritis di hulu DAS.

  • Kementerian ESDM Sebut Tambang Emas Martabe Milik UNTR Setop Produksi Sementara

    Kementerian ESDM Sebut Tambang Emas Martabe Milik UNTR Setop Produksi Sementara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan jika tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) telah menghentikan sementara kegiatan pertambangannya di Sumatera Utara.

    Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan jika penghentian ini dikarenakan perusahaan yang fokus membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di SUmatera Utara.

    “Sejauh ini stop aktivitas, mereka difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Jadi mereka full team untuk membantu distribusi bantuan, terutama ya makanan, pakaian untuk keluarga yang di sana. Karena untuk posko-pengungsian aja masih terbatas di situ soalnya,” kata Anggia kepada awak media, dikutip Sabtu, 6 Desember.

    Kendati demikian Anggia tidak merinci lebih lanjut hingga kapan penghentian operasional ini dilakukan.

    Ia juga menyebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meninjau secara langsung lokasi pertambangan emas Martabe. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui jika lokasi longsor berada jauh dari lokasi pertambangan , sementara banjir bandang terjadi di Sungai Garoga.

    Anggia mengakui jika PTAR memang membuka lahan untuk lokasi pertambangan karena proses eksploitasi yang masih berlangsung.

    “Di Martabe itu memang bukaan lahan ketika eksploitasi kan memang masih berlangsung. Tapi banjir yang terjadi itu bukan di sungai ini,” tandas Anggia.

  • Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Lhoksukon, Beritasatu.com – Banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Utara, Aceh, menyebabkan 12 kecamatan tergenang. Bencana ini memaksa ribuan warga mengungsi lantaran rumah mereka hancur diterjang arus deras.

    Di Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, warga hanya bisa meratapi rumah mereka yang rata dengan tanah. Kondisi ini membangkitkan trauma lama akan bencana Tsunami.

    Seorang warga, Dahlia, menceritakan saat banjir melanda Desa Kuala Cangkui. Ia mengenang kedatangan air yang tiba-tiba. Ia juga mengaku trauma dengan bencana tersebut. “Jam tiga malam tiba-tiba air datang dengan begitu deras. Kami semua langsung lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman,” ujarnya saat ditemui Beritasatu.com, Sabtu (6/11/2025).

    Kepala Desa Kuala Cangkui Anwar mencatat kerusakan signifikan di wilayahnya. 108 unit rumah mengalami rusak berat, dan 46 unit rusak ringan. Ratusan rumah warga terendam, memaksa mereka tinggal di tenda pengungsian. Anwar juga menyebutkan kebutuhan mendesak para pengungsi.

    “Warga sangat membutuhkan obat-obatan, air bersih yang masih minim, peralatan bayi, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” katanya.

    Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Utara, Sabtu (6/12/2025) siang mencatat, 532 unit rumah hilang akibat diterjang banjir bandang. Sementara itu, 34.526 unit rumah terendam di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini terus melakukan pendataan rumah rusak di 27 kecamatan.

    Namun, upaya pendataan dan distribusi bantuan menghadapi kendala serius. Putusnya jaringan internet dan rusaknya akses jalan menjadi tantangan utama yang dihadapi otoritas setempat. Kondisi ini memperburuk situasi para pengungsi yang kini tinggal di tenda, yang sangat bergantung pada pasokan logistik darurat seperti obat-obatan dan air bersih.

  • Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta seluruh kementerian hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

    “Masyarakat sebagai korban bencana banjir di Sumatera, memang berhak untuk diberikan insentif. Insentif fiskal dan nonfiskal tersebut sangat penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan aspek daya beli masyarakat,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menuturkan, banyak di antara masyarakat terdampak bencana yang telah kehilangan pendapatan, sumber mata pencaharian, bahkan tulang punggung keluarga mereka.

    Pihaknya pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meniadakan sementara aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite di daerah bencana.

    Tulus menilai langkah Kementerian ESDM tersebut perlu diikuti oleh sektor layanan publik lainnya guna memulihkan perekonomian di kawasan terdampak bencana.

    Ia mengatakan, kebijakan tersebut tepat sasaran karena pembatasan administratif dalam kondisi darurat hanya akan menyulitkan warga.

    Meskipun demikian, ia mendorong kementerian tersebut untuk memperluas bantuan dengan membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan hingga 6 bulan ke depan, serta memberikan bantuan gas LPG 3 kilogram (kg) bagi para korban.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.