Xcloud.id

Topik: longsor

  • PMI Jember Normalkan 11 Sumur Warga yang Terdampak Banjir

    PMI Jember Normalkan 11 Sumur Warga yang Terdampak Banjir

    Jember (beritajatim.com) – Palang Merah Indonesia (PMI) menormalkan sebelas sumur milik warga di Kecamatan Pakusari dan Kaliwates, dengan menggunakan mesin pompa air kapasitas besar, Rabu (17/12/2025).

    Sumur-sumur terdampak banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025). PMI Jember mengerahkan sepuluh personel yang mengerjakan normalisasi di empat sumur di Kecamatan Pakusari dan enam sumur di Kelurahan Kepatihan, Kaliwates.

    “Kegiatan ini untuk membantu warga terdampak bencana banjir yang terjadi di jember senin kemarin,” kata Imam Muslim, Kepala Markas PMI Jember yang memimpin langsung Tim Wash PMI Jember.

    Tim PMI menguras air sumur yang tercemar dan membersihkan dinding sumur. “Lalu kami beri kaporit untuk sterilisasi bakteri sehingga air kembali layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Imam.

    Ketua PMI Kabupaten Jember Zainollah berupaya secepat mungkin mengembalikan fungsi sumur warga. “Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terutama setelah rumah-rumah mereka terdampak genangan,” katanya.

    Pembersihan sumur merupakan prioritas utama pasca banjir untuk mencegah munculnya penyakit berbasis air seperti diare dan penyakit kulit.

    Berdasarkan keterangan resmi BPBD Jember, Hujan ringan – sedang hingga lebat disertai angin di wilayah kabupaten Jember pada Senin kemarin mulai pukul 11.00 WIB dan mengakibatkan luapan air hujan di beberapa sungai meluber seperti Sungai Kalijompo, Sungai Rembangan, Sungai Mayang, Sungai Gila, Sungai Bedadung, Sungai Dinoyo, dari luapan Aliran Sungai Bedadung di pemukiman rumah warga. Hujan juga menyebabkan terjadinya longsor dan pohon tumbang. [wir/beq]

  • Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di Provinsi Aceh. Saat ini, ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

    “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu kini telah kembali terhubung sebagai akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

    Ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun. Jembatan tersebut dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.

    Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

    Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Namun beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.

    Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh.

    Di samping iyu, Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan on going pada sejumlah ruas jalan yang terdampak berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

    Akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.

    Kemudian ada ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah, tepatnya di Jembatan Teupin Mane yang telah selesai dipasang Jembatan Bailey. Saat ini sedang dalam uji coba Jembatan Bailey dan dilanjutkan dengan penanganan badan jalan yang mengalami amblas.

    Ruas Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah-Batas Bener Meriah/Aceh Tengah masih terputus akibat 7 jembatan yang rusak serta beberapa titik longsor dan amblas badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Penanganan juga dilakukan pada ruas Jalan Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang terputus akibat amblas dan putusnya badan jalan di beberapa titik. Penimbunan badan jalan pada ruas ini ditargetkan rampung 28 Desember 2025.

    Sementara ruas Jalan Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane masih dalam penanganan 2 jembatan putus serta longsor badan jalan, dengan target ruas fungsional pada 30 Desember 2025.

    Selanjutnya ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram saat ini telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 setelah dilakukan penimbunan oprit jembatan dan pemasangan jembatan darurat. Penyelesaian penanganan secara menyeluruh ditargetkan pada 25 Desember 2025.

    Untuk ruas Jalan Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Simpang Uning, sebagian segmen telah fungsional, sedangkan segmen lainnya masih dalam proses pengangkutan Jembatan Bailey serta penanganan longsoran dan penimbunan badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Tonton juga video “Respons Mendagri Tito soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih”

    (acd/acd)

  • Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera

    Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera

    Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan Universitas Pertahanan (Unhan) bertolak ke sejumlah titik lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Sebanyak 75 kadet Fakultas Kedokteran Militer Unhan Cohort 1 dikerahkan untuk membantu penanganan kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
    Para kadet yang berangkat terdiri dari 44 putra dan 31 putri untuk mengabdi kepada masyarakat.
    Di Sumatera Utara, sebanyak 25 dokter muda ditempatkan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka disebar ke lima posko kesehatan, yaitu Rumkitban Sibolga, GOR Pandan, Kodim 0211/Tapanuli Tengah, SMP 5 Sibolga, dan satu posko tambahan.
    “Penugasan ini difokuskan pada pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat-obatan, serta skrining berbagai penyakit pascabencana seperti gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan diare,” ucapnya.
    Sementara itu, 25 dokter muda lainnya diberangkatkan ke Aceh dan ditempatkan di Posko Bantuan Bencana Mobile di Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Bener Meriah.
    Mereka memberikan
    pelayanan kesehatan gratis
    , pelayanan farmasi, dan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
    Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan
    trauma healing
    bagi anak-anak, lansia, dan warga terdampak, sekaligus edukasi kesehatan terkait pencegahan penyakit pascabencana.
    Sedangkan di Sumatera Barat, 25 kadet bertugas ke Plambayan, Kabupaten Agam, berfokus memperkuat layanan kesehatan di daerah yang masih memerlukan dukungan medis.
    Kegiatan para kadet meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.
    Para dokter muda juga memberikan edukasi mengenai sanitasi, kebersihan lingkungan, dan upaya pencegahan penyakit guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat setempat.
    Sjafrie menegaskan, langkah ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban terdampak bencana.
    “Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat,” ujar Sjafrie.
    Dekan FKM Unhan, Mayor Jenderal TNI Didy Surachman mengatakan, para kadet tersebut di lokasi bencana sekaligus memperkuat layanan kesehatan darurat, evakuasi korban, dan mendampingi fasilitas kesehatan setempat.
    “Selain itu, memberikan dukungan terhadap penanganan pengungsi melalui koordinasi terpadu dengan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan daerah, dan unsur terkait lain,” ungkap Didy.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat
    bencana Sumatera
    menjadi 1.059 jiwa pada Rabu (17/12/2025).
    Jumlah korban tewas bertambah setelah tim menemukan enam jasad. Rinciannya di Aceh Utara berjumlah dua jiwa, dan Tapanuli Tengah empat jiwa.
    “Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa, ini bertambah enam dari hari kemarin 16 Desember yang berjumlah 1.053 jiwa,” ujarnya dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB.
    Adapun dari total korban tewas 1.059 jiwa, terdiri dari 451 jiwa di Aceh, 364 jiwa di Sumatera Utara (Sumut), dan 244 jiwa di Sumatera Barat (Sumbar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARYA — Niat Presiden Prabowo Subianto untuk menanam sawid di tanah Papua mulai menimbulkan perdebatan. Meski tujuannya untuk kemandirian energi, namun ada kekhawatiran akan menimbulkan dampak lingkungan yang bisa mengancam.

    Pemerintah pun diminta untuk tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh, dimana alih fungsi hutan menjadi lahan sawit telah mengakibatkan bencana ekologis yang sangat serius.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan tidak menampik jika gagasan memanfaatkan potensi sawit untuk kemandirian energi sebagai langkah strategis dan positif.

    Hanya aja, legislator fraksi PKB itu mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan pemanfaatan potensi sawit.

    Terlebih lagi, pemanfaatan sawit dengan mengubah alih fungsi hutan mengakibatkan krisis ekologis di beberapa daerah.

    Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

    “Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius,” kata dia, Rabu (17/12).

    Daniel menuturkan pemerintah perlu mengkaji matang dengan mempertimbangkan kontur tanah sebelum mewujudkan potensi sawit di Papua dengan membuka lahan.

    Dia mengaku tidak ingin pembukaan hutan untuk penanaman sawit di daerah pegunungan, apalagi jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). “Apabila ini dilakukan, akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” kata Daniel.

  • Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Agam di Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan alat berat dan mobil dump truk untuk membersihkan material banjir bandang, tanah longsor dan normalisasi sungai dampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Rahmat Lasmono mengatakan Agam masih membutuhkan ekskavator 52 unit, wheel loader empat unit dan mobil dump truk 24 unit.

    “Alat berat dan mobil dump truk itu untuk tujuh kecamatan yang terdampak banjir bandang, banjir dan tanah longsor,” katanya di Lubuk Basung, Rabu, disitat Antara.

    Ia mengatakan, tujuh kecamatan itu yakni, Kecamatan Palembayan membutuhkan ekskavator 15 unit, wheel loader dua unit dan mobil dump truk 10 unit. Kecamatan Palupuh membutuhkan ekskavator tiga unit dan mobil dump truk tiga unit.

    Untuk Kecamatan Malalak membutuhkan ekskavator 10 unit untuk dua tipe. Kecamatan Tanjung Raya membutuhkan ekskavator 10 unit dan mobil dump truk lima unit.

    Setelah itu, Kecamatan Ampek Koto membutuhkan ekskavator dua unit. Kecamatan Matur membutuhkan ekskavator satu unit dan wheel loader satu unit.

    “Alat berat dan dump truk ini kita butuhkan untuk membersihkan sisa material, membawa material dan normalisasi sungai,” katanya.

    Ia mengakui saat ini alat berat yang tersedia 45 unit jenis ekskavator 38 unit, wheel loader empat unit, bulldozer tiga unit dan mobil dump truk 15 unit.

    Alat berat dan mobil dump truk tersebut tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak dan Palupuh.

    Untuk itu, pihaknya berharap bantuan alat berat, dump truk dari perusahaan, perorangan dan lainnya agar pembersihan material dan normalisasi sungai bisa selesai dalam waktu dekat.

    “Kita sangat membutuhkan alat berat, sehingga material banjir bandang, akses lalulintas terbuka sehingga tidak ada lagi daerah terisolir,” katanya.

    Ia menambahkan, jalan terisolir atau terbatas berada di Banio Balirik Nagari Pagadih dan Anak Aia Kijang Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh.

    Setelah itu Sinir Air Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak. Lambeh Kecamatan Palembayan dan Pambatuangan Kecamatan Matur.

    “Kondisi jalan terban, jembatan rusak dan lainnya,” katanya.

    Bencana alam itu, mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, korban belum ditemukan 72 orang dan korban dirawat delapan orang.

    Rumah rusak ringan 472 unit, rusak sedang 290 unit, rusak berat 838 unit, fasilitas pendidikan yang rusak 114 unit, tempat ibadah yang rusak 11 unit.

    Untuk jembatan yang rusak 49 titik, jalan yang rusak 69 titik, lahan pertanian yang rusak 1.948,23 hektare dan lainnya.

  • Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, TAPANULITENGAH — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah. Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah itu untuk kesekian kalinya turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra.

    Bantuan yang disalurkan berupa berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, mi instan, telur, ikan kaleng, minyak goreng, susu bayi, pampers, baju layak pakai hingga perlengkapan kebersihan dan kebutuhan mendesak lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi terdampak dengan melibatkan pengurus Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah serta berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

    Dalam keterangannya, Hasva Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ia menegaskan, kehadirannya di tengah warga tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moril agar para korban tetap kuat dan mampu bangkit dari dampak bencana.

    Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah dan Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah (ist)

    “Bencana ini adalah duka kita bersama. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap tabah dan tidak kehilangan harapan,” ujar Hasva Pasaribu.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong dalam membantu para korban bencana. Menurutnya, dukungan kolektif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan kehidupan masyarakat kembali normal.

  • Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengatakan suplai listrik masih terkendala pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November lalu.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan persentase pemulihan listrik di Aceh hingga saat ini masih sekitar 65%-70%. Di daerah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah-Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah, persentasenya bahkan masih di bawah 45%.

    “Menurut informasi dari pihak PLN, akibat gagal interkoneksi arus tegangan tinggi maka suplai listrik masih terjadi kendala,” kata Muhammad MTA kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa listrik untuk wilayah Aceh akan menyala 93% pada Minggu (7/12) malam. Namun, kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh terutama pada jaringan transmisi membuat target itu meleset.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kerusakan terparah terjadi di jalur transmisi Bireuen-Arun. Banjir bandang membuat 6 (enam) tower di jalur itu roboh. Kondisi diperparah dengan badan sungai yang meluas hingga ratusan meter, membuat pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga pemadaman bergilir dilakukan.

    “PLN Sempat melakukan sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara,” jelas Darmawan dilansir dari laman resmi PLN.

    Lebih jauh, robohnya lima tower di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan telah memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Darmawan menegaskan pihaknya bergerak cepat dalam pemulihan pasokan listrik di tengah tantangan berat di lapangan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko pengungsian, dan infrastruktur telekomunikasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyaraka Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Tim teknis PLN terus mengebut pemulihan suplai listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Dok PLN

  • Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya untuk terus memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah bencana, salah satunya dengan memastikan agar distribusi hasil pertanian warga tetap terjaga.
     
    Strategi yang dilakukan untuk memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.
     
    Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan bahwa pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana.
     
    Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI telah digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta, bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.
     
    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta.
     
    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka.
     
    “Percayalah pemerintah akan bekerja sangat keras. Habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kita akan bersama bapak-bapak ibu-ibu, jangan khawatir anda tidak sendiri,” ujar Prabowo saat mengunjungi titik-titik pengungsian di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 12 Desember lalu.
     
    Pemerintah menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bantuan kebencanaan dan roda perekonomian masyarakat berjalan beriringan.
     
    Dengan bergeraknya logistik kemanusiaan dan hasil bumi secara simultan, diharapkan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus penghidupan para petani tetap terjaga di tengah situasi darurat.
     
    Sementara itu, pascabencana di Aceh, pemerintah juga terus mengebut upaya pemulihan infrastruktur melalui perbaikan akses jalan kritis, perbaikan jembatan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
     
    Melalui pemulihan akses-akses publik tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera berjalan.

    Dugaan Politisasi Bencana

    Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Aceh.
     
    Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.
     
    “Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).
     
    Dia menyatakan bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.
     
    “Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.
     
    Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.
     
    “Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.
     
    Dia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
     
    “Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan.” (*)

  • Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

    Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

    Aceh Surati PBB

    Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

    Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]