Xcloud.id

Topik: longsor

  • Kemendagri Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Daerah Banjir

    Kemendagri Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Daerah Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan bahwa Bupati Aceh Selatan Mirwan akan kembali ke Indonesia pada Minggu (7/11/2025) untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Pemeriksaan dilakukan karena Mirwan berangkat umrah ketika wilayah yang dipimpinnya sedang menghadapi bencana banjir.

    “Bapak mendagri sudah menelepon langsung. Yang bersangkutan mengaku tidak mendapatkan izin dari gubernur maupun mendagri untuk berangkat umrah dan akan pulang besok,” ujar Benni dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).

    Menurut Benni, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri telah dikerahkan ke Aceh dan akan memulai pemeriksaan segera setelah Mirwan tiba di Tanah Air. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi oleh bupati Aceh Selatan.

    Kemendagri menyayangkan keputusan Mirwan meninggalkan daerahnya di saat masyarakat masih terdampak banjir dan tanah longsor.

    “Kami sangat menyayangkan, begitu mengetahui dari media bahwa bupati Aceh Selatan berada di Tanah Suci untuk umrah. Padahal Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana,” jelasnya.

    Benni menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah sangat krusial dalam situasi darurat, baik untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat maupun mendukung proses pemulihan. 
    “Kehadiran kepala daerah dibutuhkan di tengah masyarakat, terutama saat bencana masih menyisakan kerusakan dan keterbatasan,” ujarnya.

    Ia berharap para kepala daerah dapat lebih bijaksana dalam menentukan prioritas, terutama ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan kehadiran pemimpinnya.

    Benni juga mengungkapkan bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan sebelumnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Penolakan tersebut tercantum dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Izin tidak diberikan karena Aceh berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang menetapkan status darurat banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan sendiri.

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih jadi perhatian luas masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

    Arus deras yang menerjang pemukiman warga membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.

    Peristiwa ini tampak hadir secara mendadak, namun akar penyebabnya tersusun dari lapisan geologi, dinamika iklim, dan perubahan ekologis yang berlangsung sejak lama. Ditambah dengan ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan.

    Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang berlangsung Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengurai terkait peristiwa itu.

    Menurutnya, struktur geomorfologi Sumatera membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun.

    Lereng-lereng terjal dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara kipas vulkanik menjadi area yang kini banyak ditempati masyarakat. Jalur alami ini mempercepat aliran dan membawa material dalam jumlah besar ketika intensitas hujan meningkat.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Hatma, dikutip dari website resmi UGM, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian menurun. Pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

  • Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam setelah Diguyur Hujan Deras

    Banjir dan Longsor Kembali Terjang Agam setelah Diguyur Hujan Deras

    Agam, Beritasatu.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya pada Sabtu (6/12/2025) sore. Hal itu menyebabkan sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor. 

    Berdasarkan informasi yang dibagikan akun Instagram @matabukittinggi, akses jalan Bukittinggi-Matur dilaporkan kembali terputus akibat longsor.

    “Akses jalan raya Bukittinggi-Matur kembali terputus setelah longsor sore ini,” tulis akun tersebut.

    Dalam unggahan tersebut terlihat warga dan pengendara motor terjebak antrean panjang, sementara material longsor menutup badan jalan.

    Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat tertahan dan petugas masih berupaya melakukan penanganan.

    Selain longsor, kawasan Koto Kaciak, Tanjung Raya, juga dilaporkan terendam banjir. Air  naik dengan cepat ke jalan setelah hujan lebat turun selama beberapa jam.

    “Koto Kaciak, Tanjung Raya sore ini seperti lautan setelah turun hujan,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut menyebut kejadian seperti ini menjadi semakin sering terjadi. Terlebih dalam beberapa hari terakhir di daerah Agam juga banyak korban dan membuat warga trauma.

    “Hujan hanya turun beberapa jam, tetapi genangan langsung melumpuhkan aktivitas, memicu kekhawatiran akan kerusakan lanjutan,” ucapnya.

    Hingga informasi ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Warga diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi.

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa. 

  • Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Surabaya, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera menggerakkan para tenaga kesehatan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk menggerakkan tim gabungan untuk membantu para korban terdampak bencana yang sangat membutuhkan penanganan medis. 

    Dalam misi sosial ini, Unair mengirim tim gabungan yang terdiri dari para dokter dari FK Unair, RS Unair, dan RSUD dr Soetomo, antara lain dokter spesialis ortopedi dr M Hardian Basuki, dokter spesialis anak dr Airi Mutiar, dr Arya Wiradewa, dr Yehezkiel Edward, dan dr Zulfikar Loka Wicaksana.

    Salah satu dokter dalam tim, dr Airi menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan wakil bupati Aceh Tamiang terkait rencana pendirian pos kesehatan.

    “Ada sebuah klinik yang akan kami manfaatkan dan kami telah mendapat ijin dari pemilik. Semoga ini dapat menjawab kebutuhan terkait pelayanan kesehatan pascabencana,” ungkap dr Airi dalam keterangan resminya yang diterima Sabtu (6/12/2025).

    Tenaga kesehatan dan obat-obatan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan. Unair juga terus memperluas dukungan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera, termasuk mengirim tim kesehatan lanjutan, bantuan logistik, dan tim tambahan yang diperlukan. 

  • Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan pembaruan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Sabtu (6/12/2025) sore, total korban meninggal tercatat mencapai 914 jiwa.

    Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebanyak 47 jiwa dari hari sebelumnya, yang mencatat 867 korban jiwa. Secara rinci, 914 korban meninggal tersebut terdiri dari 359 jiwa di Aceh, 329 jiwa di Sumatera Utara, dan 226 jiwa di Sumatera Barat.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka korban bersifat dinamis. “Angka ini bergerak dinamis, di mana ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata di beberapa tempat kemudian dinyatakan dalam selamat,” kata Abdul Muhari dalam jumpa pers seperti ditayangkan langsung Youtube BNPB, Sabtu (6/11/2025) sore.

    Sementara jumlah korban meninggal meningkat, daftar korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat jumlah korban hilang saat ini adalah 389 jiwa, menurun dari 521 jiwa pada hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah beberapa korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

    BNPB bersama instansi terkait saat ini berupaya terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan. “BNPB akan terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin,” tegas Abdul Muhari. 

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban di tengah situasi bencana yang masih berlangsung.

  • Orang-orang di Aceh Tamiang Tak Bisa Makan, Ferry Irwandi: Keadaannya Mengerikan!

    Orang-orang di Aceh Tamiang Tak Bisa Makan, Ferry Irwandi: Keadaannya Mengerikan!

    GELORA.CO -Ferry Irwandi tidak hanya melakukan aksi penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp 10 miliar untuk membantu para korban banjir dan longsor di Sumatera.

    Ferry Irwandi juga datang secara langsung ke Aceh. Betapa terkejutnya dia karena ternyata kondisi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang sangat memerlukan bantuan sudah tidak bisa makan dan minum selama beberapa hari.

    “Keadaannya mengerikan! Susah banget makan. Orang-orang nggak makan berhari-hari,” kata Ferry Irwandi.

    Menurut dia, warga Tamiang tidak mendapatkan air bersih sama sekali. Untuk sekadar bertahan hidup, mereka terpaksa minum air banjir yang diberikan bubuk teh supaya tidak bau.

    Salah satu warga mengungkapkan kesaksian belum ada bantuan apapun dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten, datang ke wilayahnya.

    “Belum ada bantuan sama sekali. Kita dapat dari dana desa cuma beras saja,” kata salah seorang warga kepada Ferry Irwandi.

    Netizen miris usai mengetahui bantuan ternyata belum sampai kepada masyarakat di Tamiang. Sejumlah dari mereka menyebut telah salah memilih bupati atau wali kota karena tidak dinilai hadir ke tengah-tengah warga yang sedang membutuhkan bantuan.

    “Rakyat Aceh gak salah pilih Mualem, tapi mereka salah pilih bupati, walikota, terutama di daerah-daerah terdampak banjir. Harusnya mereka yang terdepan menyalurkan bantuan bersama BPBD, malah ada yang lari ke Mekkah. Terbukti cuma Mualem yang aktif di lokasi bencana,” komentar salah satu netizen.

    “Jujur lihat respons pemerintah soal banjir Sumatera bikin naik darah. Kelakuannya sudah level anjing banget. Nggak ada aksi nyata. Rakyat terendam, ngungsi, mati listrik, kehilangan rumah di sisi lain, para pejabat sibuk ngeluarin pernyataan yang isinya cuma angin,” timpal yang lainnya.

    “Pemerintahnya masih sibuk menyombongkan diri dengan bilang tidak butuh bantuan asing. Buktinya masih banyak tuh yang belum dapat bantuan sama sekali. Prett lah Prabowo. Bilang aja kalian semua itu takut kebuka semua kebusukan pemerintahan ini di Mata Dunia kan?”.

    Netizen lainnya justru menyindir Ferry Irwandi kenapa dana yang sangat besar sebesar Rp 10 miliar lebih dari hasil donasi tidak disalurkan untuk warga di Tamiang guna meringankan beban mereka.

    “Kan antum sudah bawa Rp 10 miliar, fokus bagikan saja bantuannya. Kenapa sekarang teriak-teriak, inilah sebenarnya tujuan utama yang bersangkutan memprovokasi orang. Ketahuan lebih dini motifnya,” komentar salah satu warganet

    Justru dia sudah bawa Rp 10 miliar dan bisa ngebantu, berhak teriak-teriak mewakili keluhan korban. Yang gak ke lokasi, gak bantu apa apa gak berhak speak up apapun. Apalagi sampai bilang kalau keadaan di sana baik baik saja,” bela yang lainnya

  • Sri Lanka Umumkan Bantuan Rp 541 Juta untuk Korban Banjir-Longsor

    Sri Lanka Umumkan Bantuan Rp 541 Juta untuk Korban Banjir-Longsor

    Kolombo –

    Pemerintah Sri Lanka mengumumkan paket bantuan besar-besaran untuk warganya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh siklon Ditwah yang meluluhlantakkan sebagian wilayah negara tersebut.

    Kementerian Keuangan Sri Lanka, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), mengumumkan bahwa para korban selamat akan ditawari hingga 10 juta Rupee Sri Lanka, atau setara Rp 541,4 juta, untuk membeli tanah di lokasi yang lebih aman dan membangun rumah baru.

    Pemerintah Kolombo, dalam pengumuman pada Jumat (5/12) malam, juga menawarkan 1 juta Rupee Sri Lanka, atau setara Rp 54 juta, sebagai kompensasi untuk setiap korban tewas atau para korban yang mengalami cacat permanen.

    Otoritas Sri Lanka sejauh ini mengonfirmasi sedikitnya 607 korban tewas, dengan 214 orang lainnya dilaporkan hilang dan dikhawatirkan tewas. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyebutnya sebagai bencana alam paling menantang di negaranya.

    Lebih dari dua juta orang — hampir 10 persen dari total populasi Sri Lanka — terdampak bencana alam tersebut.

    Pusat Manajemen Bencana (DMC) melaporkan bahwa lebih dari 71.000 rumah mengalami kerusakan, termasuk nyaris 5.000 rumah yang hancur total akibat banjir dan tanah longsor yang melanda pekan lalu.

    Sekitar 150.000 orang saat ini masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang dikelola pemerintah. Angka ini menurun dari puncaknya yang mencapai 225.000 orang mengungsi.

    Namun situasi darurat tampaknya belum usai, dengan otoritas Sri Lanka bersiap menghadapi banjir dan tanah longsor susulan pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Siklon Ditwah yang diwarnai hujan lebat telah memicu banjir dan tanah longsor pekan lalu, yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Sri Lanka. DMC dalam peringatan terbaru memperkirakan hujan kembali mengguyur banyak wilayah di negara itu, termasuk area-area terdampak paling parah, yang memicu kekhawatiran tanah longsor susulan.

    Hal tersebut dinilai akan semakin menghambat operasi pembersihan yang sedang berlangsung. Namun warga yang dievakuasi dari area perbukitan di wilayah tengah Sri Lanka, yang rawan longsor, telah diperingatkan untuk tidak segera kembali ke rumah mereka.

    Tonton juga video “Sejumlah Penyakit Hantui Korban Bencana di Sumatera”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedangdut Taufiqur Rahman yang merupakan ajang pencarian bakat khusus dangdut pada tahun 2020 mengalami liburan mencekam di tanah kelahirannya, Pidie Jaya, Aceh Tengah, akhir November 2025.

    Saat menikmati liburan di Takengon, Taufiqur dan tim manajemennya diterjang musibah banjir bandang dan tanah longsor. Meski selamat, mereka harus melewati medan berat untuk kembali ke kota.

    “Saya ini asli kelahiran Pidie Jaya. Saat kejadian, kami sedang liburan ke Takengon, Kecamatan Bintang. Empat hari hujan terus menerus menyebabkan longsor di sekitar villa,” cerita Taufiqur Rahman dikutip dari channel Pagi Pagi Ambyar, Sabtu (5/12/2025).

    Akibat longsor, Taufiqur terisolasi selama tiga malam tanpa listrik dan jaringan telekomunikasi. Akses menuju lokasi terputus, dan sebagian besar rumah warga hancur.

    “Kami menyaksikan langsung bagaimana longsor menghancurkan kampung itu. Untuk keluar, saya harus berjalan berkilo-kilo meter,” ungkapnya.

    Taufiqur dan tim sempat diselamatkan warga menggunakan perahu wisata hingga sampai ke lokasi aman di Kota Takengon, perjalanan yang memakan waktu sekitar satu jam.

    Setelah itu, Taufiqur dievakuasi dengan pesawat Hercules TNI dari Kabupaten Bener Meriah ke Medan, meski harus menunggu antrean selama dua hari.

    “Dari Takengon ke Kabupaten Bener Meriah, kami harus antri dua hari untuk naik Hercules dan langsung dibawa ke Polonia Medan,” katanya.

    Taufiqur menyebut, keluarganya di Pidie Jaya masih kekurangan bantuan dan banyak yang tetap tinggal di pengungsian.

    Ia berharap perbaikan akses jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta distribusi BBM segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas.

    “Bantuan sudah mulai masuk, tapi masih kurang. Saya merasa bencana ini lebih parah dari tsunami yang pernah kita alami,” tutupnya.