Xcloud.id

Topik: longsor

  • Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler dalam sepekan yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Prabowo bertolak ke Sumatra Utara, tinjau langsung wilayah bencana

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir Sumatra

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti dugaan praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, yang melanda baru-baru ini.

    Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut dugaan pembalakan liar itu ia simpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

    “Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Natal dan tahun baru

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Natal dan tahun baru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tentang penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026, dengan sejumlah Undang-Undang lainnya hingga peraturan daerah.

    “Apakah RUU tentang Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana saat memimpin rapat yang dijawab setuju oleh Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Longsor Picu Pendangkalan Sungai Aek Godang di Sibolga, Warga: Bisa Disebrangi Jalan Kaki

    Longsor Picu Pendangkalan Sungai Aek Godang di Sibolga, Warga: Bisa Disebrangi Jalan Kaki

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi Sungai Aek Godang di Sibolga Julu, Sumatera Utara, kini mengalami pendangkalan serius setelah longsor hebat yang menerjang kawasan perbukitan di bagian hulu akhir pekan lalu.

    Permukaan air sungai tampak menyusut drastis, hanya setinggi betis orang dewasa. Material longsor berupa pasir, batu, dan batang kayu juga menumpuk di dasar sungai.

    Kondisi ini membuat sempadan sungai tampak melebar. Bagian tengah Sungai Aek Godang kini menyerupai daratan, dipenuhi material yang terbawa arus longsor.

    Salah satu warga Sibolga Julu, Sonia membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan intensitas hujan tinggi pada 25-27 November telah meningkatkan debit air yang kemudian membawa material longsor dari perbukitan ke hilir. Material itu, kata dia, terbawa ke bagian bawah permukiman hingga menimbun sebagian besar dasar sungai.

    “Sekarang sungai sudah menyerupai daratan dan bisa diseberangi warga dengan jalan kaki. Padahal sebelum peristiwa itu alirannya dalam,” kata Sonia, dikutip dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Ia menjelaskan penumpukan material menyebabkan pendangkalan yang membuat air mudah meluap saat hujan.

    Kondisi itu sempat memicu banjir yang merendam jalan raya dan menggenangi permukiman di beberapa titik sekitar Sungai Aek Godang di jalur Sibolga-Tapanuli Tengah.

    Situasi tersebut membuat sejumlah warga mengungsi selama beberapa hari ke Aula Gereja HKBP Sibolga Julu di Kelurahan Angin Nauli.

     

  • Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, empat subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatra sudah disegel.

    Menurut dia, total akan ada 12 subjek hukum yang akan dilakukan penyegelan berikutnya secara bertahap.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatra,” kata Raja Juli seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Raja Juli memastikan, dirinya melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia menegaskan, tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegas politisi PSI ini.

    Menhut Raja menuturkan, melalui Tim Gakkum, Kemenhut melalukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan, sehingga nantinya akan ada 8 lagi subjek hukum yang akan disegel.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” janjinya

  • Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana Nasional 7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana Nasional 7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor.
    Kepergian Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung.
    Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor, yang diterbitkan pada 27 November 2025.
    Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat.
    Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan, keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ucap Mirwan dalam keterangan tertulis.
    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujar dia menambahkan.
    Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Benni menjelaskan, dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” lanjut Benni.
    Penolakan izin tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri.
    Benni menyampaikan keprihatinan Kemendagri atas keputusan Mirwan meninggalkan wilayahnya saat warga masih terdampak bencana.
    Ia menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat ketika penanganan bencana masih berlangsung.
    “Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
    Menurut dia, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.
    Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di Tanah Air.
    Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyayangkan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Dede Yusuf meminta Kemendagri memberikan sanksi terhadap Mirwan.

    “Sangat disayangkan sikap seorang kepala daerah meninggalkan rakyatnya atau daerahnya pada saat bencana masih berlangsung,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

    Dede Yusuf menilai wajar jika Mirwan ditegur karena tindakannya itu. Ia bahkan meminta Gubernur Aceh hingga Kemendagri menegur yang bersangkutan.

    “Sudah sangat seharusnya jika ditegur, dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau dari pusat itu adalah Kemendagri,” ucap dia.

    Ia juga meminta Kemendagri memberikan sanksi kepada Mirwan. Dia mengingatkan kasus Bupati Indramayu yang juga berujung pada sanksi sosial oleh Kemendagri.

    “Kita ingat dulu Bupati Indramayu juga terkena sanksi sosial dari Kemendagri selama beberapa waktu. Saya lupa sanksinya apa. Tapi menjadi kewenangan Kemendagri soal itu,” ujarnya.

    Dede Yusuf juga mengingatkan agar kepala daerah mendahulukan rakyat. Menurutnya, lebih bai menunda kepentingan pribadi ketika rakyat membutuhkan.

    “Ke depan, kepala daerah wajib mendahulukan kepentingan rakyat yang adalah merupakan sumpah jabatannya. Dan rakyat paling membutuhkan ketika terjadi bencana. Artinya kalau belum selesai sebaiknya tunda dulu kepentingan pribadinya,” tutur dia.

    Seperti diketahui, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan Mirwan memang mengajukan izin untuk pergi ke luar negeri, tapi ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Gerindra pun telah mengambil langkah usai ramai disorot Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana melanda daerahnya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai telah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • Dari Tebuireng Jombang, Kiai Sepuh dan Mustasyar NU Desak Pemerintah Tindak Tegas Individu-Korporasi Pengeksploitasi Alam

    Dari Tebuireng Jombang, Kiai Sepuh dan Mustasyar NU Desak Pemerintah Tindak Tegas Individu-Korporasi Pengeksploitasi Alam

    Jombang (beritajatim.com) – Silaturahmi yang dikemas dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang pada Sabtu (6/12/2025), juga menyoroti soal bencana alam di sejumlah daerah, mulai Aceh, Sumatra Utara (Sumut), serta Sumatra Barat (Sumbar).

    Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

    “Forum Sesepuh dan Mustasyar NU juga menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar HM Abdul Mu’id (Gus Mu’id) dari Lirboyo yang didapuk sebagai juru bicara.

    Gus Mu’id didampingi oleh H. Abdurrahman Kautsar dari Pondok Ploso Kediri, serta KH. Imron Mutamakkin dari Pasuruan. Mereka membacakan hasil silaturahmi Kiai Sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang.

    Menurut Gus Mu’id, forum juga mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. “Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini,” lanjutnya.

    Forum juga mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana di sejumlah daerah tersebut.

    “Kami mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana,” pungkasnya.

    Silaturrahim Kiai Sepuh dan Mustasyar NU ini dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 30 orang anggota Mustasyar. Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid.

    Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur dari Lirboyo Kediri, KH. Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kediri, KH. Said Aqil Siradj dari Cirebon, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid dari PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang. [suf]

  • Banjir, Longsor, dan Puting Beliung Terjang 2 Kabupaten di Sulteng

    Banjir, Longsor, dan Puting Beliung Terjang 2 Kabupaten di Sulteng

    Buol, Beritasatu.com — Dua bencana alam melanda wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (5/12/2025) dan Sabtu (6/12/2025). Banjir disertai tanah longsor terjadi di Kabupaten Buol, sementara angin puting beliung menerjang Kabupaten Tolitoli. Puluhan warga terdampak dan sebagian lainnya harus mengungsi.

    BPBD Sulteng melaporkan banjir dan tanah longsor di Desa Molangato, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, terjadi pada Jumat sekitar pukul 21.30 Wita. Hujan deras sejak pukul 18.30 Wita hingga 21.30 Wita memicu luapan air dan longsoran tanah yang menutup jalan Trans Sulawesi, membuat arus kendaraan dari Gorontalo–Buol terputus sementara.

    Sebanyak 65 kepala keluarga terdampak dan dua keluarga terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD Buol, TRC, dan aparat desa telah melakukan asesmen, pembersihan badan jalan, serta mengevakuasi barang warga. Kebutuhan mendesak mencakup logistik dan alat berat untuk membersihkan material longsor.

    BPBD menyebut kondisi terkini menunjukkan hujan telah reda dan banjir mulai surut, sehingga akses jalan kembali bisa dilalui.

    Sementara bencana lain juga terjadi di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada Sabtu pukul 11.35 Wita. Cuaca ekstrem memicu angin puting beliung yang merusak rumah warga dan berdampak pada delapan atau 28 jiwa. Proses pendataan pengungsi dan tingkat kerusakan masih berlangsung.

    TRC BPBD Tolitoli telah melakukan asesmen awal dan berkoordinasi dengan aparat desa. Cuaca ekstrem masih terpantau di sejumlah titik wilayah tersebut.

    Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulteng, Akris Fattah Yunus, mengatakan dua kejadian ini menunjukkan peningkatan risiko cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai.

    “Petugas sudah melakukan asesmen dan koordinasi dengan BPBD kabupaten. Penanganan darurat terus dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan logistik dan alat berat,” ujarnya.

    BPBD Sulteng meminta warga tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan lebat dan angin kencang masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan.

  • Ada 180 Titik Pengungsian di Aceh, BNPB Kirim Bantuan dengan 2 Pola

    Ada 180 Titik Pengungsian di Aceh, BNPB Kirim Bantuan dengan 2 Pola

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh. Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan jumlah titik pengungsian di Aceh Tengah mencapai sekitar 180 titik, sehingga strategi distribusi bantuan harus dilakukan dengan dua pola sekaligus.

    “Untuk Aceh Tengah, kita melakukan dropping bantuan melalui dua cara, yakni ke Posko Kabupaten di kota dan langsung ke titik pengungsi,” ujar Abdul Muhari, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, jika bantuan hanya diturunkan di posko kabupaten, maka ratusan titik pengungsian yang tersebar akan kesulitan menjangkau lokasi tersebut.

    Hingga saat ini, BNPB telah berhasil melakukan droping ke sekitar 18 titik prioritas, yaitu lokasi dengan jumlah pengungsi paling besar. Informasi titik prioritas tersebut dikumpulkan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lapangan.

    “Jadi begitu menerima informasi ada titik yang belum tersentuh bantuan, itu langsung kita jadikan prioritas droping pada hari berikutnya, begit seterusnya,” terangnya.

    Sementara itu, terkait kondisi di Linge, wilayah yang masih terisolasi dan akses jalan banyak yang putus di Aceh Tengah, Abdul Muhari memastikan distribusi bantuan telah dilakukan menggunakan helikopter.

    “Kita tidak memakai jalur darat ke sana. Total sudah 18 sorti heli. Untuk Linge nanti saya cek lagi, tetapi prinsipnya heli mengejar setiap titik pengungsian yang ada koordinatnya,” katanya.

    Bantuan ke Aceh Tamiang

    Sedangkan laporan bahwa beberapa desa di Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan, BNPB memastikan distribusi terus berjalan dan kini dapat dilakukan melalui jalur darat.

    “Truk kita sudah masuk. Berbeda dengan Aceh Tengah yang hanya bisa dijangkau lewat heli,” ujar Abdul Muhari.

    Ia menyebut 18 truk bantuan, masing-masing bermuatan 10 ton, telah dikirim ke Aceh Tamiang melalui akses Medan–Langkat yang baru terbuka tiga hari lalu.

    “Jadi saya yakin distribusi ke–12 kecamatan di Aceh Tamiang itu bisa merata. Bantuan kita drop ke Dinsos Aceh Tamiang. Proses ini bertahap, tidak bisa langsung ke semua kantong tanpa data dari Dinsos,” tambahnya

  • RSUD Takengon Terima Genset 250 Kwh via Helikopter

    RSUD Takengon Terima Genset 250 Kwh via Helikopter

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengirim genset listrik 250 Kwh ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Takengon menggunakan helikopter BNPB. Pengiriman ini untuk memulihkan layanan kesehatan di Aceh Tengah yang terisolasi.

    Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh dengan mengirimkan bantuan logistik penting.

    Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pengangkutan genset dilakukan menggunakan helikopter BNPB pada Sabtu (6/12/2025).

    Seskab Teddy menjelaskan, pengiriman via udara menjadi keharusan sebab Takengon merupakan salah satu wilayah yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur,” ungkap Seskab Teddy.

    Pengangkutan genset ini diharapkan dapat memperkuat operasional rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan segera kepada masyarakat yang terdampak.

    Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan, pemerintah terus bekerja secara simultan untuk memperbaiki infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan PLN ditugaskan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan dan jalur transportasi darat.

    “PLN dan Kementerian PU terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” ucapnya. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan di seluruh wilayah terdampak melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

  • Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kreator konten Ferry Irwandi mengatakan kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dia mengungkapkan peran TNI dan Polri selama proses distribusi logistik. 

    Ferry menekankan bahwa seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama, termasuk TNI–Polri yang membantu membuka jalur dalam proses penyaluran logistik. 

    “Kawasan terdampak banyak berada di daerah terisolasi. Mereka membantu mulai dari membuka jalur hingga distribusi, apalagi masalah transportasi,” kata Ferry dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025)

    Dia menekankan bahwa mustahil bantuan Logistik 5–10 Ton tersalurkan tanpa dukungan aparat. 

    Sebagai contoh, kepolisian membantu mencari pesawat untuk datang ke wilayah terdampak saat tim relawan kesulitan mendapat armada untuk mengangkut logistik bantuan. Sementara itu TNI membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.

    “Kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon, tanpa bantuan TNI—TNI AD dan TNI AU—dengan helikopter dan pesawat Hercules,” kata Ferry.

    Dia juga menilai personel TNI–Polri yang bekerja di lapangan layak mendapatkan dukungan lebih besar dari negara. Ferry memuji kuatnya solidaritas publik yang dia lihat selama bekerja di lapangan.

    Ferry menegaskan misi kemanusiaan menembus sekat sosial apa pun. Dia berharap agar kerja sama ini dapat terus berlanjut.

    “Semoga lebih banyak lagi korban yang bisa kita bantu meringankan beban,” kata Ferry.

    Sementara itu, PT PLN (Persero) mengungkapkan tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61%per Jumat (5/12/2025) malam. Upaya pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara disebut terus menunjukkan hasil signifikan.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemulihan dilakukan seiring upaya percepatan perbaikan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

    Dia merinci, di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. 

    Menurutnya, pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

    “Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah, Jumat pasokan listrik untuk lebih dari 92.000 masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menjelaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. 

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.