Xcloud.id

Topik: longsor

  • Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    WARNA

    cover
    bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
    Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
    Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
    Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
    nyungsep
    ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
    Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
    Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
    Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
    Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
    kelapa sawit
    .
    Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
    “
    Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
    ,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
    Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
    Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
    Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
    Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
    mix energy.
    Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
    Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
    Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
    Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
    Kompas.com
    , 16/12/2025).
    Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
    Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
    Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
    FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
    Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
    Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
    Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
    Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
    Kompas.com
    , 5/12/2025).
    Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
    Tempo.co
    , 10/12/2025).
    Laju
    deforestasi
    secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
    Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
    Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
    Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
    Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
    Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
    Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
    Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
    Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
    Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
    Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
    Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
    Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
    Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
    Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
    Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
    Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
    Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
    Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
    Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Tercatat ada sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkap ada 11 ribu hektare sawah yang hilang total akibat bencana tersebut.

    Kerusakan ini diperkirakan membuat ratusan ribu ton padi gagal panen. Pemerintah pusat menyatakan akan mencetak ulang 11 ribu hektare sawah.

    Bagi petani, ini bukan sekadar data.
    Ini tentang satu musim tanam yang lenyap, dan harapan yang ikut tenggelam.

  • Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan kawasan Gunung Lawu melalui rencana penetapan Taman Hutan Raya (Tahura).

    Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, yang digelar secara daring, Rabu (17/12).

    Rapat koordinasi ini membahas pengajuan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Gunung Lawu menjadi kawasan konservasi Tahura.

    Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Gunung Lawu yang selama ini berperan sebagai kawasan tangkapan air utama, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami pengendali bencana lingkungan.

    Kawasan Gunung Lawu di wilayah Jawa Timur memiliki luasan sekitar 11.074 hektare yang mencakup Kabupaten Magetan dan Ngawi.

    Penetapan Tahura di kawasan ini dipandang penting agar pengelolaan Gunung Lawu lebih terpadu dan setara dengan kawasan Gunung Lawu di Jawa Tengah yang telah lebih dahulu berstatus kawasan konservasi.

    Bupati Magetan, Nanik Sumantri, menegaskan dukungan penuh Pemkab Magetan terhadap pembentukan Tahura Gunung Lawu.

    Ia menilai, keberadaan Tahura tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian hutan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya air, stabilitas lingkungan, serta pengurangan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

    “Penetapan Tahura akan menjadi fondasi penting bagi pelestarian Gunung Lawu sekaligus membuka peluang pengembangan ekowisata yang berbasis konservasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa usulan Tahura Gunung Lawu telah melalui proses administratif dan teknis sejak 2022.

    Pada 2025, tahapan tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Tim Terpadu sebagai bagian dari mekanisme penetapan kawasan konservasi.

    Ke depan, pengelolaan Tahura Gunung Lawu akan dilakukan secara terencana melalui pembagian blok pengelolaan, pelibatan masyarakat sekitar, serta dukungan pendanaan berkelanjutan.

    Skema ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pelestarian alam dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dan bertanggung jawab.

    Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin solid, sehingga penetapan Tahura Gunung Lawu dapat segera terwujud sebagai kawasan konservasi yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magetan. [fiq/ted]

  • BPBD Catat 4.330 Warga Agam Masih Mengungsi Dampak Bencana Banjir Bandang

    BPBD Catat 4.330 Warga Agam Masih Mengungsi Dampak Bencana Banjir Bandang

    JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 4.330 warga masih mengungsi dampak bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, beberapa pekan lalu.

    “Sebanyak 4.330 jiwa warga Agam mengungsi di 48 titik berdasarkan data Selasa (16 Desember) pukul 20.00 WIB,” kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, Rabu, disitat Antara.

    Ia mengatakan, 4.330 warga itu berasal dari Kecamatan Palembayan sebanyak 1.261 orang mengungsi di 15 titik, Kecamatan Palupuh 198 orang mengungsi di tiga titik.

    Sedangkan di Kecamatan Tanjung Raya 2.192 orang mengungsi di 19 titik, Kecamatan Ampek Koto 49 orang mengungsi di lima titik.

    Selain itu Kecamatan Malalak 280 orang mengungsi di satu titik dan Kecamatan Matur 350 orang mengungsi di enam titik.

    “Mereka mengungsi setelah rumah mengalami rusak dampak banjir bandang, longsor dan lainnya melanda daerah itu. Termasuk berada di daerah zona merah,” tuturnya.

    Ia menambahkan, kebutuhan makanan disuplai dari dapur umum yang disediakan oleh Dinas Sosial Agam, pemerintah nagari dan dibentuk warga.

    Bencana alam itu, mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, korban belum ditemukan 72 orang dan korban dirawat delapan orang.

    “Saat ini proses pencarian masih berlanjut dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas dan relawan,” katanya.

    Ia menjelaskan, rumah rusak ringan 472 unit, rusak sedang 290 unit, rusak berat 838 unit, fasilitas pendidikan yang rusak 114 unit, tempat ibadah yang rusak 11 unit.

    Untuk jembatan yang rusak 49 titik, jalan yang rusak 69 titik, lahan pertanian yang rusak 1.948,23 hektare dan lainnya.

  • Baru Dikirim, Langsung Dibalas! Surat Aceh ke PBB Picu Kehebohan Nasional

    Baru Dikirim, Langsung Dibalas! Surat Aceh ke PBB Picu Kehebohan Nasional

    GELORA.CO –  Dalam kurang dari 24 jam, surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh kepada dua badan PBB UNDP dan UNICEF langsung mendapat respons resmi.

    Kejadian ini sontak memicu kehebohan nasional setelah publik mengetahui bahwa lembaga internasional tersebut mengonfirmasi sudah menerima dan menindaklanjuti surat tersebut.

    Sementara di sisi lain pimpinan daerah justru mengaku belum mengetahui detail isinya.

    Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

    Surat yang dikirim Pemprov Aceh itu berisi permohonan dukungan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025.

    Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, hingga ribuan warga harus mengungsi.

    Situasi ini membuat Pemprov Aceh mengambil langkah cepat dengan menghubungi lembaga internasional.

    Yang punya rekam jejak kuat dalam penanggulangan dan pemulihan pascabencana di Indonesia, terutama pada masa rehabilitasi tsunami 2004.

    UNDP mengonfirmasi surat tersebut diterima pada 14 Desember 2025 dan langsung masuk mekanisme peninjauan internal.

    Dalam pernyataan resmi, UNDP menyebutkan mereka sedang menilai dukungan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada masyarakat terdampak serta tim penanggulangan bencana di Aceh.

    “Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana”

    “serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” 

    Kata Kepala Perwakilan UNDP, Sara Ferrer Olivella dikutip pojoksatu.id dari liputan6. 

    Respons cepat ini membuat isu tersebut meluas di media sosial.

    karena dianggap sebagai salah satu reaksi tercepat lembaga internasional terhadap permintaan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

    Tak hanya UNDP, UNICEF juga menyampaikan respons serupa.

    Mereka membenarkan menerima surat tersebut dan kini sedang menelaah permintaan dukungan di sektor perlindungan anak serta layanan dasar bagi keluarga korban banjir dan longsor.

    UNICEF menegaskan bahwa koordinasi dengan otoritas nasional akan diperkuat untuk menentukan area prioritas yang membutuhkan intervensi.

    Namun, kehebohan publik semakin membesar ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

    Menyatakan bahwa ia belum mengetahui secara lengkap isi surat permintaan bantuan tersebut.

    Pernyataan itu memunculkan spekulasi soal koordinasi internal pemerintahan Aceh.

    Di berbagai kanal diskusi publik, muncul pertanyaan mengenai prosedur administratif.

    Dan apakah surat itu dikirim dengan arahan langsung dari pimpinan daerah atau melalui mekanisme lain.

    Di sisi lain, pemerintah pusat ikut memberikan tanggapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan baru mengetahui adanya surat tersebut ketika diberitahu wartawan.

    Ia menyebut masih mempelajari detail permohonan bantuan tersebut dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Aceh.

    Respons ini semakin memicu diskusi soal tata kelola pemerintahan.

    Terutama mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam berkomunikasi dengan lembaga internasional.

    Komisi I DPR RI juga memberikan perhatian. Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono.

    Menegaskan bahwa langkah meminta bantuan internasional harus dibarengi koordinasi yang ketat dengan pemerintah pusat untuk menghindari kesalahpahaman diplomatik.

    Menurutnya, penanganan bencana merupakan tugas nasional yang membutuhkan sinergi semua pihak.

    Terutama ketika menyangkut kerja sama lintas negara atau organisasi internasional.

    Di tengah polemik administratif, fakta bahwa UNDP dan UNICEF merespons surat Aceh dalam waktu sangat cepat membuat isu ini terus menjadi bahan perbincangan publik.

    Banyak masyarakat menganggap respons tersebut menunjukkan tingginya perhatian dunia terhadap bencana di Aceh.

    Namun, tidak sedikit pula yang menilai kehebohan ini muncul karena ketidaksinkronan pernyataan pejabat publik, yang justru memunculkan dinamika politik baru.

    Meski demikian, di lapangan, masyarakat Aceh berharap agar seluruh polemik administratif tidak menghambat proses bantuan dan pemulihan.

    Dengan meningkatnya curah hujan dan ancaman bencana susulan, dukungan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, menjadi kebutuhan mendesak.

    Isu ini diprediksi masih akan berkembang dalam beberapa hari ke depan.

    Terutama setelah pemerintah pusat menyelesaikan kajian administrasi dan menetapkan sikap resmi terhadap permohonan bantuan tersebut.

    Sementara itu, publik masih menunggu kepastian bentuk dukungan yang akan diberikan UNDP dan UNICEF untuk membantu Aceh pulih dari bencana.***

  • HNW Harap Polemik Status Bencana Nasional Tidak Hambat Penanganan Warga Terdampak

    HNW Harap Polemik Status Bencana Nasional Tidak Hambat Penanganan Warga Terdampak

    Legislator fraksi PKS itu mengajak semua pihak menyelesaikan polemik soal status bencana nasional dari peristiwa banjir dan longsor Sumatera.

    Menurutnya, warga saat ini butuh aksi nyata demi merehabilitasi wilayah, semisal membersihkan pemukiman dari lumpur.

    “Segera menghadirkan komitmen untuk betul-betul menyelesaikan masalah di sana, supaya kemudian masyarakat kita tenteram dan yakin betul bahwa negara tetap membantu warga kita di sana,” ungkap HNW.

    Lebih lanjut, dia menyebut, Indonesia bisa terbuka terhadap bantuan asing yang akan menolong penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bila ada warga negara atau pihak-pihak dari luar Indonesia ingin membantu, menurut saya tidak perlu ditutup itu,” kata dia.

    Legislator fraksi PKS itu menyebutkan masuknya bantuan asing bukan tanda Indonesia lemah dalam penanganan bencana.

    “Ketika ada bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu,” lanjut HNW.

    Hanya saja, dia menekankan kehati-hatian dalam mengelola bantuan asing agar tujuan murni untuk kemanusiaan dan penyaluran bisa tepat sasaran.

    “Tentu bantuan itu diharapkan untuk terus membantu, bukan untuk justru menghadirkan masalah berikutnya bagi Indonesia,” ujarnya.

    HNW semdiri menilai wajar bangsa asing mau membantu Indonesia. Sebab, Jakarta selalu menolong negara lain ketika kesusahan.

    “Faktanya Indonesia itu, kan, juga banyak membantu beragam bencana alam luar negeri, ya. Bencana alam di Turki juga membantu, di Sudan juga membantu, di Yaman juga membantu,” kata dia. (fajar)

  • Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan Regional 17 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan Regional 17 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan ke Luar Negeri, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan penjelasan terkait keberangkatan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam yang diduga menunaikan ibadah umrah di tengah larangan kepala daerah bepergian ke luar negeri.
    Andi Sudirman menegaskan, pada prinsipnya kepala daerah diminta untuk tidak meninggalkan wilayah tugasnya, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
    “Tidak diperintah pun tidak (boleh) meninggalkan, karena memang kondisi-kondisi begini, musim pancaroba. Kita memang harus standby, paling tidak di Jakarta, kemudian Sulawesi,” kata Andi Sudirman saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
    Ia menekankan, keberadaan kepala daerah di wilayah masing-masing penting untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem yang rawan terjadi pada musim pancaroba.
    Terkait informasi bahwa Bupati
    Luwu Timur
    berangkat umrah dengan rekomendasi
    Gubernur Sulsel
    , Andi Sudirman membenarkan bahwa pengajuan izin tersebut dilakukan sebelum adanya larangan atau instruksi pembatasan perjalanan kepala daerah ke luar negeri.
    “Dia pengajuannya sebelum pelaksanaan perintah itu. Tapi ujung-ujungnya kami rekomendasikan sebelum ada perintah itu. Maka tergantung dari pimpinan,” ucapnya.
    Menurut Sudirman, pengajuan izin sudah masuk dan diproses sebelum pemerintah pusat mengeluarkan instruksi pembatasan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.
    Ia juga menyebut jarak waktu antara keberangkatan dan terbitnya kebijakan pembatasan tersebut sangat dekat.
    “Saya rasa dia kalau tidak salah itu selisih empat hari atau dua hari munculnya berita,” ujarnya.
    Andi Sudirman menegaskan, keputusan akhir terkait keberangkatan kepala daerah ke luar negeri tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi dan aturan yang berlaku saat pengajuan izin dilakukan.
    “Tinggal kebijakan pemerintah karena dia pengajuannya sebelum,” ucapnya.
    Keberangkatan
    Bupati Luwu Timur
    ke Tanah Suci menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan perjalanan tersebut dilakukan di tengah larangan kepala daerah bepergian ke luar negeri dan di saat sejumlah daerah menghadapi potensi bencana.
    Sejumlah pihak menilai kepala daerah seharusnya tetap berada di wilayahnya untuk memastikan pelayanan publik dan kesiapsiagaan pemerintah daerah berjalan optimal.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun Irwan Bachri Syam terkait keberangkatannya dan polemik yang berkembang. Sejumlah pejabat yang dikonfirmasi juga belum memberikan tanggapan.
    Sebelumnya diberitakan, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam diketahui berangkat menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi pada Kamis (11/12/2025).
    Keberangkatan tersebut mencuat ke publik setelah diunggah oleh akun Facebook Sinar Ali. Dalam foto yang dibagikan, Irwan Bachri Syam tampak berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, bersama rombongan.
    Unggahan itu memantik beragam respons warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan doa dan ucapan selamat.
    Akun Fridayun Achmar, misalnya, menuliskan, “Selamat menunaikan ibadah umrah, Bapak Bupati beserta keluarga. Semoga menjadi ibadah yang mabrur serta diberikan kesehatan dan keselamatan.”
    Ucapan serupa juga disampaikan akun Iyoz Fifar Maknum yang menulis, “Selamat menjalankan ibadah umrah Bapak Bupati beserta rombongan.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto untuk kesekian kalinya kembali menginjakkan kaki di wilayah bencana banjir dan tanah longsong, Rabu (17/12).

    Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengunjungi korban bencana di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Pesawat kepresidenan PK GRD yang dinaiki Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau pukul 18.31 WIB.

    Saat tiba di bandara, presiden disambut langsung oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi dan Kepala Polda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Ini merupakan kali kedua Kepala Negara meninjau lokasi bencana di Sumatra Barat.

    Pada Senin (1/12), Presiden telah mengunjungi Padang Pariaman untuk mengunjungi para pengungsi. Diketahui, Presiden Prabowo telah tiga kali mendatangi sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, pada Senin (1/12), Presiden meninjau wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.

    Selanjutnya pada Minggu (7/12), Prabowo menuju Provinsi Aceh untuk meninjau titik kerusakan dan dampak banjir signifikan di Kabupaten Bireuen, serta memimpin rapat khusus penanganan bencana Sumatra di Banda Aceh.

    Setelah kembali dari kunjungan kenegaraan luar negeri, Presiden kembali melanjutkan peninjauan pada Jumat (12/12) ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tamiang.
    Lalu pada Sabtu (13/12) Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, meninjau korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, serta mengunjungi Posko Pengungsian MAN 1 Langkat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk berdialog dengan masyarakat terdampak.

  • Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah berangkat ke Aceh untuk meninjau wilayah terdampak bencana hari ini, Rabu (17/12/2025).

    Gibran berangkat dari Aceh menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Wapres langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Helikopter Kepresidenan. 

    “Rangkaian peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat,” dalam keterangan Setwapres RI, Rabu (17/12/2025).

    Setwapres menambahkan Wapres Gibran dijadwalkan meninjau Posko Pengungsian di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung. Di lokasi ini, Wapres memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. 

    Selain itu, Gibran juga akan meninjau Jembatan Aih Boboh yang merupakan infrastruktur penghubung terdampak bencana banjir dan longsor. 

    Selanjutnya, orang nomor dua di RI ini melanjutkan agenda peninjauan ke Kabupaten Pidie Jaya. Di wilayah ini, Wapres dijadwalkan mengunjungi Posko Pengungsian di Masjid At Taqwa, Meunasah Balek, serta meninjau sejumlah titik terdampak bencana lainnya.

    Usai menyelesaikan rangkaian peninjauan di Gayo Lues dan Pidie Jaya, eks Wali Kota Solo ini dijadwalkan bertolak menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.

    Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, dan Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.