Xcloud.id

Topik: longsor

  • Respons Tidak Terduga Gubernur Lampung Soal Pembalakan Liar Merajalela

    Respons Tidak Terduga Gubernur Lampung Soal Pembalakan Liar Merajalela

    Liputan6.com, Jakarta – Dugaan pembalakan liar yang marak terjadi di kawasan hutan Kabupaten Pesisir Barat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kerusakan hutan yang semakin meluas, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akhirnya buka suara. Namun, jawaban yang diberikan justru terlalu normatif dan melempar persoalan kepada kepolisian.

    “Langsung ke Kapolda ya, secara official yang langsung mengawasi karena koordinasinya sama beliau,” ujar Mirza kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    Padahal, dugaan perambahan di kawasan lindung tersebut telah berlangsung cukup lama dan dianggap masyarakat tidak tersentuh penindakan tegas. Keberadaan ribuan kayu hasil tebangan warga bahkan sempat viral di media sosial.

    Imbauan Hanya Berupa Surat

    Bukannya melakukan operasi langsung ke lapangan, Pemerintah Provinsi Lampung baru sebatas mengimbau masyarakat agar menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon, termasuk di lahan pribadi.

    “Hari ini saya keluarkan surat dari Dinas Kehutanan untuk mengimbau masyarakat agar tidak menebang dahulu pohon-pohon besar, meskipun berada di atas tanah pribadi,” bebernya.

    Kebijakan itu dipandang banyak pihak sebagai langkah reaktif dan tidak cukup kuat menyelesaikan akar persoalan maraknya pembalakan liar.

    Soal Status Lahan, Gubernur Pasrahkan ke Dinas

    Ditanya soal status kepemilikan bidang tanah tempat aktivitas penebangan terjadi, Mirza memilih tak menjelaskan lebih jauh.

    “Coba cek detailnya sama Dinas Kehutanan ya,” tutur dia singkat.

    Sikap tersebut memperkuat kesan pemerintah masih belum memiliki data dan pengawasan yang kuat terhadap kondisi hutan di daerahnya sendiri.

    Janji Reboisasi, Namun Penegakan Hukum Masih Lemah

    Mirza berdalih, peristiwa itu menjadi momentum mempercepat agenda reboisasi di kawasan hutan rusak. Ia mengklaim kerusakan hutan Lampung banyak disebabkan kegiatan ilegal masyarakat sejak bertahun-tahun lalu.

    “Ini jadi semangat kami bagaimana kita akan mendorong percepatan reboisasi, terutama di kawasan hutan lindung. Dari bulan Februari kami sudah turun, melihat data, dan memang banyak hutan yang telah dirambah bukan oleh perusahaan, tapi oleh masyarakat. Ini yang ingin segera kita reboisasi,” tutup dia.

    Sebelumnya, aksi brutal pembalakan liar di kawasan hutan Sahbardong, Pekon Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, terjadi di depan mata dan membuat warga resah. Ribuan kayu hutan ditebangi dalam kurun waktu lama, namun hingga kini nyaris tak tersentuh hukum.

    Dalam sebuah video yang beredar pada Sabtu (6/12/2025), tampak dua pekerja dengan santainya menebang pohon hutan berdiameter besar menggunakan gergaji mesin. Balok-balok kayu berukuran raksasa berserakan.

    Kayu gelondongan yang masih baru ditebang terlihat memenuhi area perbukitan yang kini tampak gundul dan rusak. Video berdurasi 33 detik itu menjadi bukti bahwa aktivitas tersebut terorganisir dan bukan kali pertama terjadi.

    Liputan6.com mencoba menghubungi Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana terkait pembalakan liar yang masih terjadi di wilayah itu, namun tidak merespons.

    Sementara Komandan Kodim 0422/Lampung Barat, Letkol Inf Rizky Kurniawan membenarkan, saat dihubungi mengakui adanya praktik illegal logging di wilayah tersebut.

    “Iya benar. Saat ini sudah ditangani pihak berwajib. Kegiatan sudah dihentikan dan pelaku dibawa ke Polda Lampung,” kata Rizky saat dikonfirmasi, Minggu (7/12/2025).

    Seorang warga, Salda Andala, mengungkap bahwa kayu yang ditebang merupakan jenis Kayu Minyak, yang tergolong dilindungi. Ia menyebut aksi itu sudah disertai praktik jual-beli kayu secara gelap.

    “Videonya jelas, itu kayu minyak. Saat dicek ke pangkalan di Sahbardong, sudah banyak yang dipotong jadi balok dan siap dikirim keluar daerah,” ujarnya.

    Menurut keterangan Veri Nopiansah, warga setempat, para pelaku mengangkut kayu menggunakan truk pada malam hari untuk menghindari kecurigaan. Kayu-kayu itu bahkan disebut telah dipasarkan hingga ke Pulau Jawa.

    “Sudah dipotong jadi ukuran 10×20 ataupun log untuk dikirim ke Jawa,” ungkapnya.

    Di lokasi penebangan juga ditemukan alat berat yang diduga digunakan membuka akses jalan menuju titik pembalakan. Lokasinya berada belasan kilometer dari jalan lintas sehingga menyulitkan aparat menindak langsung di lapangan.

    Warga lainnya, Supriyadi, menyebut masyarakat kini dihantui rasa takut. Mereka khawatir dampak kerusakan alam akan menyeret Lampung pada bencana besar seperti yang pernah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kalau dibiarkan, bisa banjir besar, longsor, bahkan korban jiwa. Kami takut. Ini seharusnya jadi atensi Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

    Menurutnya, penebangan pohon apalagi yang terancam punah harus melalui izin khusus. Ia mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas jaringan pembalakan liar ini hingga ke aktor utama.

    “Jangan cuma pekerjanya yang ditangkap. Harus diusut sampai ke bos besar. Kalau aparat abai, bencana tinggal menunggu waktu,” ucapnya.

  • Wakapolres Ngawi Cek Titik Rawan Banjir–Longsor dan Pastikan Kesiapsiagaan Polsek Jajaran

    Wakapolres Ngawi Cek Titik Rawan Banjir–Longsor dan Pastikan Kesiapsiagaan Polsek Jajaran

    Ngawi (beritajatim.com) – Menghadapi intensitas hujan yang mulai meningkat dan berpotensi memicu bencana banjir maupun tanah longsor, jajaran Polres Ngawi Polda Jatim meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi rawan.

    Wakapolres Ngawi, Kompol Rizki Santoso, memimpin kegiatan mitigasi tersebut bersama Kasat Samapta AKP Dandung Setiawan serta anggota Sat Samapta.

    Dalam agenda lapangan itu, rombongan tidak hanya memantau titik rawan, tetapi juga meninjau kesiapan personel jaga di beberapa Mako Polsek. Pengecekan dilakukan untuk memastikan respons cepat dapat diberikan apabila terjadi keadaan darurat di wilayah hukum Polres Ngawi.

    Sejumlah lokasi yang selama ini kerap terdampak luapan air maupun pergeseran tanah menjadi prioritas pemantauan, di antaranya:

    • Jembatan Ngunengan Pitu
    • Daerah aliran Sungai Bengawan Solo, Kecamatan Pitu
    • Pemukiman sekitar Jembatan Kendung Kwadungan, Kecamatan Ngawi
    • Waduk Pondok, Kecamatan Bringin

    Setiap titik diperiksa meliputi kondisi aliran sungai, kontur tanah, kemungkinan pergerakan tanah, hingga akses jalur evakuasi bagi warga apabila situasi darurat terjadi.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan menyambut musim penghujan.

    “Seluruh jajaran kami perintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Mitigasi ini bukan sekadar inspeksi, tetapi langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” jelas Kapolres saat dikonfirmasi media, Senin (8/12/2025).

    Selain pengecekan lokasi rawan, kesiapan Mako Polsek juga diperiksa. Pemeriksaan mencakup kehadiran personel, ketersediaan sarpras, kelengkapan alat komunikasi, hingga peralatan pendukung penanganan bencana.

    “Kesiapsiagaan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor adalah kunci utama. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menemukan tanda-tanda potensi bencana di sekitarnya,” imbuhnya.

    Dari hasil pemantauan di lapangan, seluruh personel Polsek jajaran dinyatakan siap siaga. Polres Ngawi berharap langkah ini mampu memperkuat pencegahan dini serta menekan potensi kerugian akibat bencana alam di Kabupaten Ngawi. [fiq/ted]

  • Polri Kirim Pasukan dan Logistik ke Lokasi Bencana di Sumatera-Aceh

    Polri Kirim Pasukan dan Logistik ke Lokasi Bencana di Sumatera-Aceh

    Depok, Beritasatu.com – Pemberangkatan personel dan bantuan Polri untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera dilakukan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Senin (8/12/2025). Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengajak seluruh pihak menunjukkan empati terhadap para korban.

    “Mari kita turut berempati kepada saudara-saudara kita yang masih mengalami pascabencana dan potensi bencana susulan,” ujarnya.

    Brigjen Trunoyudo menjelaskan pengiriman pasukan merupakan tindak lanjut instruksi presiden melalui kapolri. “Pak presiden meminta agar seluruh kekuatan Polri dioptimalkan. Maka Pak wakapolri hari ini mengecek langsung kesiapan personel dan perlengkapan,” kata Trunoyudo kepada wartawan.

    Selain mengecek kesiapan, wakapolri memastikan personel yang diberangkatkan memiliki kompetensi khusus penanganan kebencanaan. “Kesiapan fisik, kuantitas, dan kualitas personel harus optimal agar dukungan untuk wilayah terdampak berjalan baik,” tambahnya.

    Total 361 personel Brimob, 200 Sabhara, 48 tenaga kesehatan serta 29 personel K9 berikut 19 anjing pelacak diterjunkan. Polri juga mengerahkan 12 ambulans, 15 dapur lapangan, 12 unit water treatment, perlengkapan SAR, serta kendaraan taktis penyelamatan. Seluruh bantuan ini akan memperkuat operasi kemanusiaan yang sudah berlangsung beberapa hari.

    Distribusi pasukan dilakukan berdasarkan pemetaan lokasi terdampak, mulai dari Bener Meriah, Aceh Tamiang, Bireuen, Gayo Lues, hingga daerah Agam dan Tapanuli. “Pembagian personel akan disebar ke seluruh titik prioritas. Yang kami optimalkan adalah kemampuan dan jumlah personel agar masyarakat merasakan kehadiran Polri,” kata Trunoyudo.

    Namun, tantangan besar menanti setibanya di lokasi. Akses jalan masih rusak, cuaca tidak stabil, listrik padam di banyak titik, serta adanya potensi longsor susulan. Polri harus menyesuaikan taktik lapangan agar seluruh bantuan dapat menjangkau daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses.

    Dalam proses identifikasi korban jiwa, tim DVI menghadapi kendala kurangnya fasilitas pendingin. “Tantangannya adalah freezer untuk jenazah. Beberapa polda sudah mengirimkan pendingin tambahan agar identifikasi lebih cepat,” jelas Trunoyudo.

    Ia juga mengimbau keluarga korban segera mengecek rumah sakit di wilayah masing-masing.

    Di luar evakuasi dan identifikasi, Polri memberi perhatian khusus pada pemulihan kebutuhan dasar masyarakat. Pendistribusian BBM bersama Pertamina, suplai air bersih melalui water treatment, layanan kesehatan, hingga penyediaan tempat ujian bagi anak-anak dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan. “Tujuan kami menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat terdampak,” ungkapnya.

    Menutup keterangannya, Brigjen Trunoyudo menegaskan Polri akan terus mengawal pemulihan pascabencana di Sumatera. “Polri akan hadir secara optimal. Kami berkomitmen memitigasi seluruh dampak bencana sampai situasi kembali normal,” tegasnya.

  • Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mengomentari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah kondisi bencana banjir Sumatera, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan empati terhadap warganya.
    “Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung
    DPR
    RI, Senin (8/12/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa partai telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    Secara kelembagaan, kata Dasco, Gerindra mengusulkan agar Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi langsung menjatuhkan
    sanksi pemberhentian
    sementara.
    “Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
    Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mendorong agar Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
    Bupati Aceh Selatan
    , menggantikan Mirwan.
    “Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Mirwan sebelumnya menjadi polemik setelah tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan mengalami bencana yang berdampak pada ribuan warga.
    Kepergiannya pun diketahui belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).

    Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Mirwan setelah dia kembali ke Indonesia.
    “Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Bima Arya, Senin (8/12/2025).
    Sebelumnya, Mirwan juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani
    bencana banjir
    dan longsor di wilayah pada 27 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Umrah Bupati Aceh Selatan: Sorotan Publik hingga Sanksi Politik

    Umrah Bupati Aceh Selatan: Sorotan Publik hingga Sanksi Politik

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menjadi pusat perhatian nasional setelah dikabarkan berangkat menunaikan ibadah umrah pada Selasa (2/12/2025). Keberangkatan ini menuai sorotan tajam karena terjadi hanya dua hari setelah ia menandatangani surat penetapan status darurat bencana di wilayahnya yang tengah dilanda banjir dan longsor hebat.

    Surat bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Mirwan berisi pernyataan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani dampak bencana di 11 kecamatan. Surat ketidaksanggupan tersebut menjadi dasar administratif bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk mengambil alih penanganan bencana secara lebih luas.

    Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra menegaskan, dokumen tersebut merupakan prosedur wajib, bukan bentuk pengabaian tanggung jawab.

    “Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemprov Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur,” jelas Diva, Minggu (30/11/2025).

    Foto Keberangkatan Viral, Kritik Publik MeledakUnggahan foto Bupati Aceh Selatan Mirwan MS bersama keluarga menjalankan ibadah umrah menyebar luas di media sosial di tengah musibah bencana banjir Aceh Selatan. – (Media Sosial/Cut Mery)

    Meski klarifikasi telah disampaikan, publik justru semakin ramai memperbincangkan keberangkatan Mirwan yang disebut turut membawa keluarganya. Informasi keberangkatan itu beredar setelah unggahan akun @kotabandaaceh dan biro perjalanan umrah yang digunakan Mirwan menyebarkan foto aktivitas ibadahnya di Tanah Suci pada Jumat (5/12/2025).

    Sejumlah warga menilai waktu keberangkatan tersebut tidak tepat, mengingat wilayah Aceh Selatan baru saja ditetapkan dalam status darurat dan membutuhkan kehadiran pimpinan daerah. Kritik juga semakin menguat karena surat ketidaksanggupan penanganan bencana ditandatangani hanya selang dua hari sebelum Mirwan bertolak ke Tanah Suci.

    Pemkab Aceh Selatan Membela Mirwan

    Sementara itu, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menegaskan, keberangkatan Mirwan dilakukan setelah memastikan kondisi daerah dalam keadaan relatif stabil.

    “Keberangkatan bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umrah dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan yang telah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” ujar Denny.

    Denny membantah keras anggapan bahwa Mirwan meninggalkan warganya di tengah musibah.

    “Bupati beserta istri sudah mengunjungi dan menyambangi sejumlah lokasi terdampak, seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya. Dan ikut mengantarkan logistik, memastikan masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah secara langsung,” katanya.

    Menurut laporan Pemkab Aceh Selatan, kondisi pengungsian juga mulai membaik dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing.

    “Terutama di Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur, saat ini tidak ada lagi warga yang berada di lokasi pengungsian,” tambahnya.

    Gubernur Aceh Bantah Beri IzinGubernur Aceh Muzakir Manaf. – (Humas Pemprov Aceh/Humas Pemprov Aceh)

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan izin perjalanan luar negeri kepada Mirwan.

    “Surat izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan tidak saya teken. Kalau mendagri yang teken, ya itu terserah beliau,” ujarnya.

    Menurut Mualem, ia bahkan sudah meminta agar pejabat daerah tidak melakukan perjalanan ke luar selama masa tanggap darurat berlangsung.

    “Untuk sementara waktu saya sudah bilang jangan pergi, tetapi dia tetap berangkat. Terserah, sanksinya nanti dari mendagri,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mualem mengkritik aparat daerah yang dianggap tidak cukup sigap menangani bencana.

    “Aparat jangan banyak yang cengeng. Ini saja sudah kewalahan, belum lagi kita hadapi situasi seperti tsunami kedua,” ucapnya.

    Ia memaparkan, kebutuhan mendesak warga saat ini adalah logistik dan sembako, terutama untuk wilayah pedalaman yang sulit diakses akibat banjir dan jembatan putus.

    “Kami tidak bisa menyalurkan bantuan lewat darat karena banjir dan jembatan putus. Jadi, semua upaya dilakukan pakai boat karet,” jelasnya.

    Lebih memprihatinkan, ia menyebut sudah ada laporan warga meninggal bukan karena banjir, tetapi karena kelaparan.

    Daerah terdampak terparah meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Di Aceh Utara saja, sebanyak 41 fasilitas umum dilaporkan rusak.

    Kemendagri Panggil Mirwan untuk Klarifikasi

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut turun tangan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan mengungkapkan, tim Kemendagri telah berada di Aceh sejak Sabtu (6/12/2025) untuk melakukan pemeriksaan terkait keberangkatan Mirwan saat status tanggap darurat masih berlaku.

    “Jadwal klarifikasi bupati Aceh Selatan pada undangan pukul 14.00 WIB, tetapi terkonfirmasi baru sampai di Banda Aceh pada sore hari. Akhirnya permintaan keterangan digeser menjadi pukul 17.00 WIB,” ujar Benny.

    Mirwan diketahui baru kembali dari Tanah Suci, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan pertama Kemendagri.

  • Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat Nasional 8 Desember 2025

    Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat Nasional 8 Desember 2025

    Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Partai Gerindra memastikan akan segera menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang kini tengah menjadi sorotan usai pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
    Ketua Mahkamah
    Partai Gerindra

    Habiburokhman
    menegaskan, sanksi terberat siap dijatuhkan kepada Mirwan jika terdapat pelanggaran prinsip organisasi.
    “Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
    Habiburokhman menerangkan, Gerindra sebenarnya telah menjatuhkan sanksi kepada Mirwan.
    Namun, pihaknya tetap melakukan evaluasi mengenai perlu atau tidaknya persidangan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan.
    “Sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa, akan kita rapat MKD Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update,” tutur Habiburokhman.
    Ketika ditanya kemungkinan Mirwan dipecat dari partai, Habiburokhman menegaskan bahwa Mirwan telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “Iya, itu kan sudah dipecat (dari jabatan Ketua DPC Gerindra),” jawabnya.
    Namun, dia tidak memberikan jawaban saat ditanya kembali apakah Mirwan akan dipecat dari status keanggotaan partai.
    Mirwan tengah disorot publik karena ia berangkat umrah ketika Aceh Selatan dilandan bencana banjir dan longsor yang berdampak pada ribuan warga.
    Kepergian Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
    “Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Senin (8/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang menjalankan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak banjir.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegasakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan dari Marwan sesuai aturan yang berlaku.

    Dasco menyampaikan telah mengusulkan pemberhentian sementara bagi Bupati Aceh Selatan yang kemudian digantikan oleh Plt untuk melaksanakan tugas-tugas agar lebih maksimal.

    “Selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk Plt yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” jelas Dasco.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono menyampaikan respons resmi DPP Gerindra atas laporan tersebut. Sugiono telah menerima laporan atas tindakan Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera Megapolitan 8 Desember 2025

    RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera Megapolitan 8 Desember 2025

    RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menerjunkan tim medis ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Tim medis
    yang terdiri atas dokter dan perawat ICU ini direncanakan bertugas di lokasi bencana selama satu minggu.
    “Keberangkatan tim medis dari
    RSUD Kota Bogor
    ini bekerja sama dengan Yayasan Negeri Satu Bangsa dalam aksi Gerakan Anak Negeri, aksi kemanusiaan bencana Aceh, Sumbar, dan Sumut,” ucap Plt Direktur RSUD Kota Bogor Sri Nowo Retno, Senin (8/12/2025).
    Retno menyampaikan, selain dokter dan perawat, RSUD Kota Bogor turut mengirim tiga orang tukang urut dari daerah Cimande, Kabupaten Bogor, yang turut diperbantukan dalam misi kemanusiaan ini.
    “Setelah ini juga akan dilakukan pemberangkatan. Untuk pemberangkatan periode selanjutnya ini sedang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor,” sebutnya.
    Berdasarkan laporan tim medis RSUD Kota Bogor di posko Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, hasil pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan mencatat 24 kasus trauma, 211 kasus non-trauma, serta satu kasus perawatan luka.
    “Dari hasil kegiatan tersebut, total pasien yang telah dilayani hingga 5 Desember 2025 sebanyak 571 orang,” ucapnya.
    Berdasarkan data pada situs resmi Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor dari BNPB, jumlah korban tewas telah mencapai 961 orang per 8 Desember 2025, sebagaimana dikutip
    Kompas.com
    pada pukul 15.26 WIB.
    Adapun jumlah warga yang masih hilang tercatat sebanyak 234 orang. Sementara itu, sekitar 5.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana yang terjadi pada akhir November.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Artis Donasi Miliaran untuk Bencana Sumatera, Ada yang Beli Hutan

    Artis Donasi Miliaran untuk Bencana Sumatera, Ada yang Beli Hutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menghadirkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.

    Ribuan batang kayu dan material alam yang terseret arus menunjukkan betapa besar dampak kerusakan yang terjadi di tiga wilayah tersebut.

    Tragedi ini mendorong banyak publik figur Tanah Air untuk bergerak cepat menggalang bantuan. Raffi Ahmad menjadi salah satu figur pertama yang memberikan donasi besar, yakni Rp 15 miliar untuk disalurkan secara merata ke tiga provinsi tersebut. Sementara itu, Ferry Irwandi berhasil menghimpun Rp 10 miliar hanya dalam satu hari.

    Bantuan juga datang dari sejumlah selebritas lain yaitu Sintya Marisca (Rp 300 juta), Ivan Gunawan (Rp 150 juta), Praz Teguh (Rp 5,1 miliar), Rachel Vennya (Rp 1,7 miliar), Leya Princy (Rp 81 juta), Nikita Willy (Rp 77 juta), dan Yasmin Nasper (Rp 24 juta).

    Tak ketinggalan, Wulan Guritno melalui komunitas Gelang Harapan ikut mengumpulkan Rp 5,1 juta, sedangkan Atta Halilintar menyalurkan bantuan logistik ke lokasi terdampak, Senin (8/12/2025).

    Di tengah solidaritas publik, muncul ide tidak biasa dari aktivis lingkungan Pandawa Group. Mereka mengajak masyarakat berdonasi untuk membeli hutan-hutan Indonesia agar tidak dialihfungsikan.

    “Bagaimana kalau masyarakat Indonesia bersatu berdonasi untuk membeli hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis Pandawa Group.

    Gagasan dari aktivis lingkungan itu mendorong hati para sejumlah publik figur Tanah Air. Penyanyi dangdut Denny Caknan menjadi salah satu pendukung terbesar gerakan ini. Ia menyumbang Rp 1 miliar untuk inisiatif pembelian hutan tersebut.

    “Saya hanyalah seniman daerah yang sedikit membantu mimpi itu untuk Indonesia. Saya Rp 1 miliar,” ujarnya.

    Menurutnya, meski ide itu terlihat mustahil, tetapi langkah menjaga hutan adalah bentuk cinta terhadap Tanah Air.

    Dukungan selanjutnya datang dari selebritas chef King Abdi, yang menyatakan siap berkontribusi Rp 500 juta.

    “Kalau mimpi ini terwujud, rakyat punya rasa kepemilikan kuat terhadap Tanah Air,” katanya.

    Terakhir, datang dari Denny Sumargo yang tidak mau ketinggalan. Ia ikut menyumbang Rp 1 miliar, mempertegas dukungan publik figur terhadap pelestarian lingkungan.

    “Rp 1 miliar pertama dari gue!” tegasnya.

    Deretan donasi yang mengalir bukan hanya membantu korban bencana, tetapi juga memunculkan gagasan baru tentang konservasi hutan sebagai cara mencegah bencana di masa depan.

    Aksi para artis ini menuai apresiasi luas sekaligus membuka diskusi penting mengenai perlindungan alam Indonesia.

  • Tim SAR Evakuasi 4.271 Korban Banjir dan Longsor di Aceh

    Tim SAR Evakuasi 4.271 Korban Banjir dan Longsor di Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 4.271 orang yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Aceh sejak banjir dan tanah longsor melanda provinsi itu sejak Selasa (25/11/2025) hingga Senin (8/12/2025) pukul 13.48 WIB.

    “Sejak bencana melanda, Basarnas bersama tim gabungan telah bergerak untuk menyisir daerah bencana guna mengevakuasi dan penyelamatan korban, baik yang terjebak dalam rumah maupun lainnya,” kata Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Harris Al-Hussain dalam konferensi pers di Posko Media Center Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dikutip dari Antara.

    Ia menyebutkan tim gabungan Basarnas dibantu TNI, Polri, relawan, masyarakat, dan semua komponen hingga hari ke-14 telah mengevakuasi sebanyak 4.271 jiwa dengan selamat, 389 korban meninggal dunia.

    “Saat ini kita juga terus menyisir daerah-daerah bencana untuk mencari 62 orang yang dilaporkan hilang,” katanya yang didampingi Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin.

    Ia mengatakan dalam evakuasi dan penanganan bencana ada 400 personel yang melekat dan sekitar dua ribuan personel TNI dan Polri di lapangan yang juga terus bekerja maksimal dalam melakukan evakuasi dan penanggulangan bencana.

    Pihaknya juga terus melakukan pemantauan dan penyisiran di seluruh daerah terdampak bencana yang ada di provinsi ujung paling barat Indonesia itu, sehingga semua korban dapat dievakuasi.

    Ia mengatakan dalam evakuasi dan penyelamatan, Basarnas juga mengerahkan seluruh peralatan untuk mengoptimalkan proses evakuasi, termasuk juga di daerah terisolasi seperti di Aceh Tengah.

    “Kami juga sudah mengirim personel ke daerah Tengah, yakni ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, sebab jalur darat belum bisa diakses, karena terputus akibat bencana dengan menggunakan pesawat BNPB,” katanya.

    Ia mengatakan dalam pencarian korban bencana alam Aceh tersebut, Basarnas juga menggunakan drone thermal guna mempercepat pencarian korban.

    Ia menambahkan saat ini operasi SAR yang masih berlangsung dilaksanakan di Kabupaten Bireuen dengan lokasi Peusangan dan Peudada, Aceh Utara di Jambo Ayee dan Aceh Tamiang dengan menyisir sungai guna memastikan tidak ada lagi warga selamat yang belum dievakuasi.