Xcloud.id

Topik: longsor

  • Waspada Titik Macet dan Rawan Bencana di Sukabumi Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

    Waspada Titik Macet dan Rawan Bencana di Sukabumi Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

    ​Selain masalah lalu lintas, Kapolda Jabar juga menyoroti kerawanan bencana alam di Sukabumi, terutama mengingat prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    ​”Kami sampaikan bahwa sesuai dengan prediksi ramalan cuaca BMKG, ada potensi terjadinya peningkatan curah hujan dan ini akan berakibat kepada tanah-tanah longsor di seputaran Kabupaten Sukabumi dan banjir bandang. Beberapa waktu lalu hal ini pernah terjadi,” paparnya.

    ​Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kapolda meminta pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk siaga.

    ​”Ini kami minta kepada Bupati menyiapkan alat-alat berat di sekitar daerah yang berpotensi terjadi bencana dan bila terjadi tanah longsor itu akan segera bergerak,” lanjut dia.

    ​Sementara itu, melalui Polres Sukabumi, telah menyiapkan posko, peralatan, dan personel, serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD dan SAR untuk standby dalam rangka antisipasi.

    ​Fokus Pengamanan: 4 Konsentrasi Utama

    ​Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa Polda Jabar telah menetapkan empat konsentrasi utama yang harus diantisipasi oleh seluruh jajaran Polres dan Pemda, terkait dalam pengamanan Nataru, yaitu wilayah rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan kriminalitas, dan rawan bencana. 

    Ia menekankan bahwa kesuksesan operasi kemanusiaan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Kapolda Jabar juga memberikan arahan khusus kepada personel kepolisian.

    ​”Untuk menghindari adanya penegakan-penegakan hukum, melakukan pengaturan, lakukan pelayanan secara humanis,” tutupnya.

  • Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

    Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

  • Kementerian PU Percepat Pemasangan Jembatan bailey di Bireun Aceh

    Kementerian PU Percepat Pemasangan Jembatan bailey di Bireun Aceh

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemasangan jembatan bailey di Bireun, Aceh, dalam rangka pemulihan konektivitas pasca-bencana banjir dan tanah longsor di daerah itu.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan konektivitas merupakan urat nadi pemulihan wilayah pasca-bencana.

    “Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan dilansir ANTARA, Senin, 8 Desember.

    Kementerian PU telah melakukan penanganan jalur Bireuen Provinsi Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor dengan pengerahan personel serta peralatan berat untuk membuka keterisolasian wilayah.

    Penanganan difokuskan pada sejumlah titik kritis, termasuk jembatan penghubung yang putus akibat terjangan banjir dengan pemasangan jembatan bailey sebagai akses sementara.

    Berdasarkan data penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh per 8 Desember 2025, pemulihan jembatan penghubung di ruas strategis Bireuen yang terdampak cukup parah dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pada ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara. Akses ini sempat terputus akibat runtuhnya satu bentang Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

    Sebagai langkah tanggap darurat, telah disiapkan jalur alternatif dengan akses terbatas melalui Jembatan Bailey di Awe Geutah.

    Saat ini, pemasangan Jembatan Bailey pada jalur alternatif sedang berlangsung, dengan target penyelesaian 14 Desember 2025.

    Secara paralel, BPJN Aceh juga melakukan penanganan pada jembatan eksisting Krueng Tingkeum pemasangan Jembatan Bailey.

    Selanjutnya penanganan juga dilakukan pada ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah yang terputus terjadi akibat kerusakan pada oprit Jembatan Teupin Mane. Kementerian PU tengah melakukan penimbunan oprit dan pemasangan Jembatan Bailey, dengan target penyelesaian 15 Desember 2025.

    Pada Ruas Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah tercatat ada 6 titik jembatan putus serta longsor dan amblas badan jalan.

    Setelah Jembatan Teupin Mane selesai, penanganan akan dilanjutkan dengan pemasangan jembatan bailey pada titik-titik putus lainnya, dengan target penyelesaian bertahap hingga 30 Desember 2025.

    Kementerian PU memastikan sebagian besar ruas jalan nasional di Provinsi Aceh saat ini telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan setelah penanganan cepat pascabencana.

    Ruas Banda Aceh–Meureudu kini telah kembali terhubung, sementara ruas Lhokseumawe/Aceh Utara–Kota Langsa sudah dapat dilalui dan masih dalam tahap pembersihan sedimen yang ditargetkan rampung pada 10 Desember 2025.

    Kemudian ruas Kota Langsa–Kuala Simpang juga telah dibersihkan dengan target penyelesaian 9 Desember 2025. Selanjutnya, ruas Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan dan bersifat fungsional dengan terus dilakukan pembersihan material lumpur serta kayu.

    Selain itu, ruas Simpang Uning (Takengon)–Uwaq–Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan tengah dibuka untuk akses kendaraan roda empat dengan target 15 Desember 2025. Ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara juga sudah dapat dilalui secara fungsional.

    Terakhir ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya juga telah terhubung untuk kendaraan roda dua, sedangkan akses dari arah Nagan Raya menuju Jembatan Krueng Beutong masih dalam tahap perbaikan dengan target penyelesaian 17 Desember 2025.

    Kementerian PU terus bekerja secara progresif hingga seluruh akses vital di Aceh pulih sepenuhnya, dengan tetap mengutamakan keselamatan, ketepatan teknis dan kecepatan layanan bagi masyarakat terdampak.

  • Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Jakarta –

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

    “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran, dalam keterangannya, Selasa (9/10/2025).

    Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

    Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat senilai total 34.000 ton beras.

    Adapun permohonan tambahan stok beras ini muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

    Amran menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) masih mencukupi. Stok beras nasional yang disimpan di Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

    Dia menyebut jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2 juta-1,5 juta ton.

    “Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Heboh Bantuan Makanan Rusak Akibat Dilempar dari Heli di Taput

    (kil/kil)

  • Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Erwan juga mendatangi Gedung Shelter Pengungsian Kantor Desa Dayeuhkolot yang ditempati 32 Kepala Keluarga atau 87 jiwa. Selain itu, Erwan juga menyambangi wilayah permukiman warga yang masih terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

    Lokasi lain yang dikunjungi yakni sodetan Citarum (oxbow) Taman Air Baleendah. Di titik ini, Erwan menemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar yang berpotensi menghambat aliran air.

    Saat berdialog dengan warga pengungsi, Erwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak tergesa pulang ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman.

    “Di sini yang penting sehat dan selamat. Lihat dulu situasi. Jika cuaca sudah benar-benar membaik dan tidak hujan, barulah warga bisa kembali ke rumah,” ujar Erwan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyerahkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    SE Gubernur Jawa Barat

    Sebelumnya, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025 diterbitkan oleh Dedi Mulyadi sebagai respons atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

    Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara tersebut merupakan keputusan penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan menata ulang tata ruang Bandung Raya yang kini mengalami tekanan ekologis cukup berat.

    “Kalau kita tidak mengembalikan fungsi ruang hijau, rawa, dan ruang terbuka, saya jamin 2–3 tahun ke depan kalau hujan melanda, Bandung akan tenggelam,” kata Dedi Senin (8/12/2025).

    Dedi menegaskan penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya mengandalkan tindakan darurat, tetapi harus dibarengi langkah-langkah struktural yang menyentuh akar permasalahan tata ruang.

    Dedi menjelaskan bahwa kondisi banjir saat ini tidak lepas dari perubahan hulu yang telah banyak beralih menjadi kebun sayur, meningkatnya sedimentasi sungai, dan penyempitan aliran akibat bangunan liar.

    “Alam sudah memperingatkan kita. Cara terbaik bagi orang beriman adalah membaca tanda-tanda yang diberikan Allah melalui alam,” ucap Dedi.

    Dedi menegaskan banjir tidak akan selesai hanya dengan memberikan nasi bungkus, selimut, atau obat-obatan kepada warga terdampak. Dedi menyebut dibutuhkan adalah perubahan perilaku birokrasi dan penataan ruang yang tidak bertentangan dengan kondisi alam.

    Dalam edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga terdapat hasil kajian risiko bencana serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah masing-masing.

     

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

  • Suplai BBM ke Daerah Terisolir Mulai Dibuka Kembali

    Suplai BBM ke Daerah Terisolir Mulai Dibuka Kembali

    Jakarta –

    Suplai BBM ke sejumlah wilayah terisolir akibat banjir dan longsor di Aceh mulai kembali terbuka. Hal ini disampaikan usai kunjungan langsung ke titik pemulihan layanan energi yang dilakukan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

    Simon meninjau langsung Fuel Terminal (FT) Krueng Raya dan Posko Terpadu Bencana Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari laporan pemulihan distribusi energi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Untuk percepatan distribusi BBM dan LPG, kami selalu dalam koordinasi, khususnya dengan dukungan penuh Menteri ESDM. SPBU sudah sebagian besar diperbaiki dan kami maksimalkan beroperasi 24 jam untuk mengurai antrian yang sempat panjang,” ujar Simon dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Di lapangan, Simon juga memantau kedatangan bantuan berupa Skid Tank LPG di Pelabuhan Malahayati. Bantuan tersebut dikirim melalui Kapal Aceh Hebat II dan Kapal Wira Loewisa yang masing-masing membawa enam skid tank. Distribusi tambahan ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga serta dapur umum di titik pengungsian.

    Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyebut suplai energi ke kawasan terdampak terus dikebut.

    “Sejak bencana melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berupaya menyalurkan BBM dan LPG kepada masyarakat yang terdampak. Kondisi di lapangan memang tidak mudah, beberapa wilayah masih terisolir, namun kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk terus membuka akses agar energi dapat menjangkau masyarakat,” kata Eko Ricky.

    Ia menegaskan suplai ke Gayo Lues kembali terbuka setelah akses yang sempat terputus berhasil dilalui.

    “Pembukaan suplai ke Gayo Lues menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan. Ini membuka jalan bagi percepatan distribusi ke daerah lain yang masih terkendala akses, seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah,” jelasnya.

    Sementara itu, SPBU yang sempat terdampak banjir dan longsor kini memasuki proses perbaikan fasilitas serta penataan kembali operasional.

    “Kami menargetkan satu hingga dua minggu ke depan seluruh SPBU dapat kembali melayani masyarakat secara penuh. Pemulihan dilakukan menyeluruh agar kualitas layanan dan keselamatan tetap terjaga,” ujar Eko.

    (fdl/fdl)

  • Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid,  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.

    Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

    Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

     “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

    Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

    “Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

    Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

    “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

    “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

    Siapakah Teuku Abdul Khalid?

    Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970. 

    Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh. 

    Berikut riwayatnya: 

    SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)

    SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

    SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)

    S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)

    S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

    Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

    dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).

    Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)

    TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni: 

    Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

    Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)

    Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

    Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

    Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). 

    Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

    Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya: 

    Direktur PT. ILham Teguh (1995)

    Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

    Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

    Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

    Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

    Anggota DPR RI (2019-sekarang)

    Bahlil Diprotes Warga Aceh

    Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga. 

    Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.

    Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

    “Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.

    “Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.

    Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

    Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

    “Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia

  • Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kepergiannya ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah tanpa izin. Ia umrah saat wilayah Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat banjir dan longsor. Ia mengakui tindakannya tersebut memicu kekecewaan serta keresahan masyarakat.

    Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Instagram resminya, @h.mirwan_ms_official.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan,” tulisnya pada Selasa (9/12/2025).

    Mirwan juga menyadari, keputusannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi saat bencana berlangsung telah mengganggu stabilitas dan penanganan darurat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Aceh Selatan.

    “Tetap kerja keras untuk pemulihan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2 Desember 2025, Mirwan berangkat umrah bersama istrinya. Kepergiannya menuai kritik karena wilayah Aceh Selatan masih berstatus tanggap darurat. Situasi memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa darurat bencana.

    Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

  • Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Padang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor hingga 22 Desember 2025. Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Sumbar Mahyeldi seusai menggelar rapat koordinasi di Kota Padang, Senin (8/12/2025).

    “Setelah kita adakan rapat hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan masa tanggap darurat sampai dengan 22 Desember 2025,” ujar Mahyeldi.

    Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 25 November hingga 8 Desember 2025. Keputusan awal ini diambil menyusul hampir seluruh kabupaten dan kota di Ranah Minang terdampak banjir besar serta tanah longsor akibat cuaca ekstrem.