Xcloud.id

Topik: longsor

  • Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

    Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” imbuh Ade.

    Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

    “Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang  dicek keabsahan/asal usul sumber kayu,” pungkasnya.

    Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

    Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

    Bareskrim Periksi PT TBS

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

    “Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

    Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

    Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

    Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

    Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

    Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

  • Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    GELORA.CO  – Keberadaan ribuan kayu gelondongan dengan stiker Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang ditemukan Polda Lampung di Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial.

    Kayu-kayu gelondongan itu berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”. 

    Banyak yang mengaitkan ribuan kayu gelondongan ini dibawa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Diduga, ribuan kayu gelondongan itu berasal dari praktik illegal logging, yang belakangan membuat Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sejumlah kegiatan usaha.

    Dugaan ini mencuat karena saat banjir bandang dan longsor melanda sumatera, banyak ditemukan kayu-kayu gelondongan serupa. 

    Benarkah kayu-kayu ini berasal dari praktik ilegal logging? 

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Ade Mukadi, mengatakan bahwa ribuan kubik gelondongan kayu itu berasal dari sebuah tugboat yang rusak milik PT MPL.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” imbuhnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Kendala itu membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” kata dia.

    Ade Mukadi menambahkan bahwa berdasarkan penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging), kayu tersebut berasal dari PT MPL.

    Menurut dia, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Akan Dirilis Hari ini

    Hari ini, Rabu (10/12/2025), Polda Lampung akan sampaikan hasil penyelidikan kasus kayu di Kabupaten Pesisir Barat. 

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat. 

    “Tadi dari pihak Kemenhut dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung datang ke Mapolda Lampung,” kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun di Mapolda Lampung, Selasa (9/10/2025). 

    Ia pun meminta awak media untuk bersabar karena nantinya akan ada penyampaian yang lebih jelas dari Kapolda Lampung. 

    “Agar lebih akurat, besok (hari ini-red) akan disampaikan oleh pimpinan yang akan menjelaskan dua tempat kejadian perkara yang di laut dan daerah TNBBS,” ujarnya. 

    Yuni menjelaskan, pihaknya juga akan menjelaskan terkait adanya lebel dari Kemenhut.

    Sebelumnya, Kombes Yuni Iswandari juga mengungkapkan adanya insiden kapal yang membawa kayu-kayu gelondongan terdampar.

    Menurutnya, kapal yang membawa 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.

    Namun, kapal kehilangan kendali dan terdampar akibat cuaca ekstrem.

    Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni, Jumat (5/12/2025) lalu.

    Desakan Akademisi

    Sementara itu, Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Fathoni meminta aparat penegak hukum atau polisi untuk menindak tegas pelaku ilegal logging. 

    “Kami mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku-pelaku illegal logging,” kata dosen Hukum Lingkungan, FH Unila, Fathoni. 

    Ia mengatakan, kawasan itu kalau dalam hukum tata negara merupakan hutan lindung dan kawasan budidaya. 

    “Hutan kawasan lindung itu sama sekali tidak boleh diambil karena itu paru-paru dunia. Apalagi kalau yang TNBBS itu wilayah yang disebut UNESCO sebagai Common Heritage Mankind atau warisan untuk masyarakat dunia,” imbuh Fathoni. 

    Menurutnya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang wajib melindungi, tapi juga diawasi oleh dunia internasional.

    Fathoni mengatakan, efek kerusakan hutan yang ditimbulkan dari pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat juga besar.

    “Kalau polisi melakukan penangkapan terhadap pihak di sana itu sudah benar. Memang itu sudah tugasnya polisi melakukan penindakan, tugas aparatur seperti itu,” tutur Fathoni.

    Makanya, kata dia, akademisi mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku illegal logging tersebut. 

    “Pelaku terancam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara,” tuturnya. 

    Ia mengatakan, perusak hutan merupakan pelanggaran di hukum.

    “Pelanggaran itu merupakan kategori atau kualifikasinya kejahatan pidana yang harus menunggu laporan. Bukan delik aduan, akan tetapi itu delik biasa dan bisa langsung ditindak,” tambah Fathoni.

    Menurutnya, polisi juga bisa langsung bertindak, meskipun harus menyesuaikan dan yang utama adalah pihak pengawasan harus melakukan tupoksinya.

    Dia menduga ada yang lalai dalam melakukan pengawasan.

    “Warga juga boleh berpartisipasi dalam hal penegakan hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut. Dan polisi harus melakukan penindakan ilegal logging tanpa pandang bulu, pungkasnya

  • Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

    Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

     

    Liputan6.com, Banjarmasin – Longsor menutup akses jalan Bypass Banjarbaru – Batulicin, Kalimantan Selatan, sehingga jalan menuju kawasan Bukit Papua tertutup total, sejak Rabu pagi (10/12/2025). Sebelumnya akses jalan tersebut juga terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di daerah tersebut. 

    Dari laporan di lapangan terlihat material tanah dan bebatuan menutup penuh badan jalan sehingga arus kendaraan dari dua arah tak bisa melintas.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar Yayan Daryanto membenarkan adanya peristiwa tanah longsor yang menutup akses jalan tersebut.

    “Benar, tim kami masih melakukan asesmen di lapangan. Untuk lokasinya di sekitar Bukit Papua. Kami masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

    Yayan juga mengungkapkan hingga kini menurut laporan anggota yang ada di lapangan tidak ada korban jiwa akibat tanah longsor tersebut.

    “Dari laporan sementara tidak ada korban jiwa,” ucapnya.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M Yasin Toyib mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim penanganan di lapangan.

    “Kami tangani segera. Alat kami sudah ada di Bukit Papua dan langsung kami geser ke lokasi longsor,” kata M Yasin Toyib.

    Petugas BPBD, Dinas PUPR, dan kepolisian, sudah di lokasi untuk melakukan penanganan di lapangan.

    Arus kendaraan masih tertahan dan pengguna jalan diminta memilih jalur alternatif hingga proses pembersihan dilakukan.

  • Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus mempercepat pemulihan akses jalan nasional di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir. Sejumlah ruas kini mulai pulih secara bertahap setelah dilakukan penanganan darurat.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah bergerak cepat untuk mengembalikan konektivitas dan memperlancar distribusi logistik di wilayah terdampak.

    “Penanganan darurat kami lakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan fokus utama memulihkan konektivitas guna memperlancar distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/12/2925).

    Pada koridor wilayah timur dan utara Aceh, pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Pekerjaan penimbunan oprit di ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen diharapkan membuat akses kembali fungsional pada 12 Desember 2025. Pemasangan jembatan bailey di ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga dikebut dengan target rampung 14 Desember 2025.

    Kondisi di wilayah tengah Aceh lebih rumit karena banyak jembatan terputus. Meski begitu, perbaikan di ruas Kota Bireuen-Batas Bener Meriah terus berjalan, dengan pemasanganbailey di Jembatan Teupin Mane ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Enam jembatan putus menuju Aceh Tengah juga sedang dipulihkan secara bertahap hingga akhir Desember 2025.

    Di wilayah selatan, penimbunan titik amblas di ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara ditargetkan selesai 28 Desember 2025. Sementara itu, pemasangan jembatan bailey dan penanganan longsoran di tiga titik pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane menunjukkan progres yang cukup signifikan.

    Hingga saat ini, sejumlah ruas strategis telah kembali dapat dilalui. Ruas-ruas seperti Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram serta Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Sp. Uning telah menunjukkan perkembangan pemulihan.
    Meski demikian, masih diperlukan penanganan lanjutan, terutama pada titik jembatan putus dan longsoran besar. Material bronjong, armco, dan geotekstil telah tersedia di lokasi dan pemasangan dilakukan secara bertahap.

    Akses Banda Aceh-Meureudu kini sudah kembali terhubung. Lalu lintas di koridor Lhokseumawe-Langsa dan Langsa-Kuala Simpang juga pulih setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang-Batas Sumatera Utara juga telah fungsional untuk semua jenis kendaraan.

    Di samping itu, pemulihan jalur lintas tengah Aceh masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan akses imbas 13 jembatan putus. Pemulihan dilakukan melalui pemasangan jembatan bailey dan rehabilitasi badan jalan yang rusak akibat gerusan sungai.

    Kementerian PU menegaskan seluruh pekerjaan pemulihan akan terus dikebut agar konektivitas kembali normal sesuai target. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memulihkan aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

    Lihat juga Video Longsor Bikin Akses Jalan Perbatasan Jambi-Sumbar Terputus

    (acd/acd)

  • Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Bisnis.com, JAKARTA — Natal Nasional 2025, yang akan dilaksanakan 5 Januari 2026, berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menimbulkan penderitaan hebat. Ratusan warga meninggal, belum ditemukan, dan menderita luka-luka.

    Ribuan warga kehilangan rumah dan harta benda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jatim juga masih membutuhkan uluran tangan. Dalam pada itu, sebagian warga Indonesia masih didera kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan.

    Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait mengatakan Natal tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki.

    Pada hakikatnya, Natal adalah cerita tentang kesederhanaan dan solidaritas. Ara, sapaan akrabnya, menuturkan perayaan Natal sesungguhnya merupakan ajakan moral untuk meneladani kerendahan hati, kepedulian, dan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang miskin, menderita, dan tersisihkan.

    “Dengan semangat ini, Panitia Nasional Natal merancang seluruh rangkaian perayaan Natal tahun ini untuk kembali kepada esensinya. Seperti pesan utama Natal, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Natal Nasional diselenggarakan dengan sederhana, menggunakan biaya seefisien mungkin, sedikit formalitas, dan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat lewat aksi nyata yang dilakukan dengan tulus,” kata Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

    Menurutnya, Natal bukan ajang kemewahan atau pesta hura-hura, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.

    Kesederhanaan perayaan Natal, kata Maruarar, tercermin pada acara puncak yang dilaksanakan secara efisien, hanya menggunakan maksimal 30% dari dana yang dihimpun dari para donatur.

    Perayaan Natal Nasional 2025 melibatkan berbagai pihak dari beragam profesi, mulai dari tokoh agama, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, pengusaha swasta, hingga pemuda, pelajar, dan mahasiswa.

    Pada acara puncak, 5 Januari 2026, panitia menghadirkan 400 anggota paduan suara gabungan Kristen dan Katolik, 500 anak-anak sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 koster gereja Kristen dan Katolik, 500 guru agama Kristen dan Katolik, 500 anak yatim-piatu Kristen dan Katolik, dan 100 anak-anak disabilitas.

    “Dari sekitar 3.800 yang hadir di Istora Senayan, 3.000 adalah anggota koor, guru sekolah minggu, guru agama, koster, anak yatim-piatu, dan para disabilitas dari kalangan Kristen dan Katolik,” jelas Maruarar.

    Seluruh rangkaian acara Natal Nasional pada 5 Januari 2026 di Istora Senayan dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penampilan artis nasional.

    Sebagai gantinya, kata Maruarar, panitia menghadirkan penyanyi daerah dan talenta lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kreativitas masyarakat. Seluruh dekorasi juga dibuat secara sederhana, termasuk pohon Natal yang dirangkai dari buah-buahan lokal, sebuah simbol dari berkat, kesederhanaan, dan hasil bumi Indonesia yang menyatukan.

    Makanan yang menjadi santapan pada acara puncak Natal Nasional disiapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan pesanan dari hotel atau restoran besar. Selain sederhana, perayaan Natal hendak memberikan dampak positif terhadap UMKM Indonesia.

    Maruarar mengatakan biaya penyelenggaraan Natal tahun ini sepenuhnya berasal dari dana hasil gotong royong masyarakat: umat Kristen, Katolik, dan bahkan saudara-saudara dari agama lain—Muslim, Buddha, dan Konghucu—yang memberikan sumbangan sukarela.

    Tidak ada dana dari APBN maupun perusahaan BUMN. Semangat kebersamaan lintas iman ini menjadi penanda bahwa nilai kemanusiaan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.

    “Panitia Natal Nasional tidak menerima APBN, tidak memakai dana BUMN. Semua murni dari gotong royong. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, dana yang terkumpul mencapai Rp58 miliar,” kata Maruarar.

    Bantuan ke Daerah Bencana

    Panitia Natal sudah bergerak cepat sejak akhir November 2025 untuk membantu meringankan sesama saudara sebangsa yang terkena musibah erupsi, banjir, dan longsor.

    Bantuan sosial pertama dalam rangkaian aksi sosial Natal diberikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sebesar Rp350 juta. Kemudian, bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Medan, Sumatera Utara senilai Rp550 juta; Tapanuli Tengah–Sibolga, Sumatera Utara Rp550 juta; Aceh Rp550 juta; dan Padang, Sumatera Barat Rp800 juta.

    “Total bantuan sebesar Rp2,8 miliar. Ini belum termasuk bantuan dalam bentuk ambulans, obat-obatan, dan pangan. Bantuan ke daerah bencana terus berlanjut. Para relawan kini masih berada di lapangan,” jelasnya. 

    Panitia Natal Nasional menyiapkan total 35 ambulans yang akan diberikan kepada beberapa wilayah prioritas di seluruh Indonesia. Pembagian ini menjadi bagian dari program sosial besar Natal 2025, di samping bantuan pendidikan, sembako, dan renovasi gereja.

    Ada 10 titik daerah penerima, yakni Papua, Maluku, NTT, wilayah bencana, dan sejumlah daerah prioritas lain. Setiap titik menerima 3 ambulans. Penyaluran 5 ambulans lainnya diserahkan kepada Panitia Natal.

    Sebanyak 70% dari dana yang terkumpul dialokasikan langsung untuk aksi sosial, termasuk bantuan bagi korban bencana, pembagian sembako bagi keluarga miskin tanpa memandang agama, bantuan kesehatan, pendidikan, serta renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah. Panitia memastikan seluruh dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    Aksi Natal Nasional 2025 juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 10miliar. Dana itu dibagikan kepada 1.000 siswa. Setiap siswa memperoleh Rp10 juta.

    Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yatim-piatu, anak dari daerah terdampak bencana (Sumut, Sumbar, Aceh, Jatim), peserta dari komunitas gereja atau sekolah Kristen dan Katolik yang membutuhkan dukungan pendidikan.

    “Program bantuan pendidikan yang mencapai Rp10 miliar merupakan bagian dari paket besar bantuan sosial Natal, selain ambulans, renovasi gereja, dan paket sembako,” jelas Maruarar.

    Maruarar meminta Panitia Natal menyiapkan daftar penerima yang tervalidasi dari jaringan gereja, kampus, daerah bencana, dan lembaga pendidikan. Bantuan pendidikan Rp 10 juta adalah uang tunai, bukan dalam bentuk barang.

    “Penyaluran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Maruarar mengingatkan.

    Renovasi Gereja

    Salah satu inisiatif terbesar dalam rangka Natal 2025 adalah renovasi 100 gereja di berbagai pelosok Indonesia, didukung antara lain oleh kontribusi Rp10 miliar dari James Riady dari Lippo Group. Alokasi dilakukan secara merata dan adil. Enam provinsi di Papua, masing-masing, mendapatkan lima gereja.

    Sementara NTT, Maluku, dan Maluku Utara juga masing-masing memperoleh lima gereja. Sisanya dibagi secara proporsional ke 29 provinsi lain, dengan prioritas khusus bagi wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh, serta provinsi dengan populasi Kristen dan Katolik cukup besar seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    “Kami berharap bantuan renovasi gereja di daerah bencana dapat disalurkan lebih awal dan diselesaikan lebih cepat agar masyarakat dapat segera menggunakannya pada Hari Natal,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Perayaan Natal bersama diharapkan dapat memulihkan kehidupan rohani dan sosial mereka. Hadirnya kelompok-kelompok ini mencerminkan wajah Natal yang inklusif dan penuh kasih. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada pihak yang terlalu sederhana untuk dilibatkan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

    “Panitia Nasional Natal menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara non-Kristen yang ikut membantu. Solidaritas lintas iman ini adalah cermin dari semangat kebangsaan kita,” ungkap Ara.

    Seperti pesan dalam Injil Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku.”

    “Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengangkat martabat sesama,” ujar Ara. 

    Seminar Menuju Puncak Natal

    Pada rangkaian acara menuju puncak perayaan Natal Nasional 2025, Panitia menggelar seminar di sembilan kota, 10–19 Desember 2025. Seminar mulai digelar di Bandung dan Manado, 10 Desember; Medan, 11 Desember; Palangkaraya, 12 Desember; Ruteng, 13 Desember; Ambon, 15 Desember; Merauke, 17 Desember; Toraja, 18 Desember; dan Jakarta, 19 Desember.

    Rangkaian seminar ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24). Tema ini menekankan lima hal. Pertama, Allah hadir di tengah krisis keluarga. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan hidup manusia. Kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, dan keselamatan itu dimulai dari rumah tangga. Ketiga, Imanuel berarti Allah bersama kita. Ia dekat, setia, dan menyertai setiap keluarga yang berseru pada-Nya. Keempat, ketaatan Yusuf adalah teladan, bahwa keputusan benar yang diambil dengan iman dapat menyelamatkan masa depan keluarga. Kelima, Natal harus dirayakan dengan sederhana, karena Allah sendiri memilih kesederhanaan sebagai jalan keselamatan.

    Acara seminar dimulai Rabu (10/12/2025) di Bandung dan Manado. Seminar di Bandung menampilkan enam pembicara, yakni Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Uskup Bandung Mgr Anthonius S. Benyamin OSC, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Chairman Lippo Group James Riady, Dosen Unpar Christian F. Naa, dan Psikolog Lidwina W. Widyawati.

    Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Panitia Nasional Natal berharap agar perayaan Natal Nasional 2025 tidak hanya menghadirkan sukacita spiritual, tetapi juga membawa berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Di tengah penderitaan akibat bencana dan kesulitan hidup, Natal menjadi sumber pengharapan baru bahwa kasih Tuhan senantiasa menyapa siapa pun tanpa kecuali.

  • 17 Jenazah Korban Banjir Bandang Agam Dimakamkan secara Massal

    17 Jenazah Korban Banjir Bandang Agam Dimakamkan secara Massal

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Sebanyak 17 jenazah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), akan dimakamkan secara massal. Pemakaman massal ini akan dilaksanakan bersama tujuh jenazah lain di tempat pemakaman umum (TPU) Bungus, Kota Padang, pada Rabu (10/12/2025) siang.

    Langkah ini diambil karena ke-17 jenazah tersebut yang saat ini berada di Rumah Sakit Bhayangkara Padang, tidak memiliki pihak keluarga yang mengeklaim. Selain itu, hasil tes DNA jenazah juga tidak cocok dengan data warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Agam Villa Erdi, menjelaskan, total 24 jasad akan dibawa ke TPU Bungus setelah disalatkan di Masjid Raya Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

    “Seusai disalatkan, seluruh jasad korban dengan jumlah 24 orang langsung dibawa ke TPU Bungus,” kata Villa Erdi di Lubuk Basung, Rabu (10/12/2025).

    Dari 17 jenazah korban banjir bandang di Agam yang akan dimakamkan massal, rinciannya terdiri dari sembilan laki-laki, lima perempuan, dan tiga bagian tubuh yang tidak teridentifikasi utuh.

    Sebelumnya, Dinsos Agam juga telah memakamkan 10 jenazah korban banjir bandang di tempat pemakaman umum (TPU) Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, Agam. Sepuluh jenazah tersebut mencakup delapan jenazah atas permintaan pihak keluarga dan dua jenazah yang juga tidak memiliki pihak keluarga.

    Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan banjir yang melanda Agam ini telah menimbulkan kerugian jiwa dan materi yang masif. Data terbaru mencatat total 188 orang meninggal dunia dan 72 lainnya masih dalam pencarian atau belum ditemukan.

    Selain korban jiwa, bencana ini juga berdampak pada 4.117 warga yang mengungsi dan 988 orang yang terdampak atau terisolasi. Infrastruktur pun mengalami kerusakan parah, meliputi 600 unit rumah rusak berat, 67 titik jembatan rusak, dan 49 titik jalan rusak. Fasilitas pendidikan dan irigasi juga hancur, serta ribuan ternak mati dan lahan pertanian rusak.

  • Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Bogor – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dapat merusak sistem sosial hingga tekanan psikososial. Hal itu diungkap Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta.

    “Bencana bukan hanya merusak fisik rumah, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjaga kerekatan dan identitas desa,” ujar Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, dampak sosial pascabencana ini yang kerap luput dari perhatian publik.

    Pascabencana, masyarakat desa mengalami disrupsi mendadak dalam struktur sosial dan relasi antarwarga. Salah satu dampak nyata adalah dislokasi sosial, yakni hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, hingga jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat.

    “Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi melemah, komunikasi terganggu, dan solidaritas sosial ikut teruji,” jelasnya.

    Tak hanya itu, bencana alam juga memicu tekanan psikososial berupa rasa takut, trauma, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.

    Selain itu, pranata sosial desa ikut terganggu. Jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan terhenti sementara akibat kerusakan wilayah dan keterbatasan akses.

    “Terhentinya pranata sosial ini sangat melemahkan integrasi masyarakat desa. Padahal, di situlah kekuatan sosial warga selama ini berada,” ungkapnya.

    Menurut Ivanovich, anak-anak, perempuan, lansia, dan petani menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Anak-anak rentan kehilangan rasa aman sekaligus akses terhadap pendidikan. Perempuan kerap memikul beban ganda, mulai dari mengurus kebutuhan keluarga hingga memastikan keselamatan anak dan lansia dalam kondisi sumber daya yang sangat terbatas.

    Sementara lansia menghadapi keterbatasan mobilitas, penyakit bawaan, serta ketergantungan pada keluarga.

    “Petani menanggung dampak terberat dalam jangka panjang akibat lahan rusak, irigasi hancur, ternak hilang, serta berhentinya siklus produksi. Kerentanan petani ini bersifat ekologis sekaligus sosial-ekonomi,” tutur dia.

    Di wilayah terdampak bencana, lanjut Ivanovich, potensi munculnya konflik sosial dan kecemburuan dalam distribusi bantuan. Kondisi ini dipicu oleh ketidakjelasan data korban, minimnya transparansi penyaluran bantuan, serta bantuan yang belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Dalam situasi bencana, kelelahan psikologis membuat masyarakat lebih sensitif. Ketimpangan kecil saja bisa memicu kecemburuan sosial,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan pemimpin lokal terkadang dipersepsikan negatif apabila dianggap memprioritaskan kelompok atau kerabat tertentu.

     

  • Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

    Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu “safari” ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang. 

    Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

    Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

    Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

    Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” tegas Puan.

    Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman. 

    Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” jelas Dasco

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

    Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan.

    Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

    Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.

  • Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana
    Dosen Hubungan International Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta
    BENCANA
    banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut lebih dari 900 jiwa, menggugah perhatian dunia untuk memberikan bantuan.
    Malaysia dan China menjadi dua negara pertama yang menyalurkan bantuan ke Aceh. Seperti dinyatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bantuan tersebut diterima tanpa hambatan dan tidak ada alasan untuk mempersulit pihak yang ingin menolong. (
    Kompas
    , 8/12/2025)
    Pernyataan Gubernur Aceh ini menarik karena muncul di tengah kabar adanya resistensi dari sebagian pihak terkait masuknya bantuan asing.
    Kesan adanya keraguan ini menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan di Indonesia masih sering dipandang melalui kacamata kecurigaan geopolitik.
    Pertanyaannya adalah apakah menolak bantuan merupakan pilihan diplomatik yang tepat ketika rakyat sedang membutuhkan?
    Jawabannya tidak sesederhana hitam-putih. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan justru dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan, seperti yang terjadi pada penanganan tsunami 2004.
    Ketika tsunami 2004 menghancurkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, pemerintah kala itu membuat keputusan berani dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi
    bantuan internasional
    .
    Lebih dari 50 negara, ratusan lembaga asing, dan ribuan relawan masuk ke Aceh dalam waktu singkat.
    Bantuan kemanusiaan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan juga wujud diplomasi yang mencerminkan kedewasaan suatu negara dalam membangun kepercayaan internasional (
    international trust-building
    ).
    Bantuan internasional waktu itu tidak hanya mempercepat penyelamatan dan pemulihan, tetapi juga membuka ruang dialog politik yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap proses perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005.
    Inilah contoh klasik dari apa yang dalam kajian hubungan internasional disebut
    disaster diplomacy,
    yaitu bagaimana bencana dapat membuka jalan bagi stabilitas, kerja sama, dan diplomasi konstruktif.
    Tsunami 2004 menjadi tonggak bagi pembentukan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB, yang kini menjadi instrumen diplomasi teknis Indonesia dalam forum global.
    Indonesia bahkan menjadi pemimpin ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan siap mengirim, menerima, serta mengoordinasikan bantuan lintas negara.
    Dengan kata lain, menerima bantuan bukan ancaman bagi kedaulatan, melainkan bagian dari arsitektur diplomasi modern yang justru memperkuat posisi Indonesia di dunia.
    Bahwa ada kekhawatiran tentang intervensi, pengaruh politik, atau agenda terselubung merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya lensa membaca situasi.
    Diplomasi yang dewasa bukan diplomasi yang curiga pada setiap uluran tangan, melainkan diplomasi yang tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan harus membuka pintu.
    Negara-negara yang matang secara diplomatik seperti Jepang, Turkiye, ataupun Australia rutin menerima bantuan internasional ketika menghadapi bencana besar tanpa merasa reputasi atau kedaulatannya menurun.
    Mereka memahami prinsip dasar yang berlaku di PBB dan ASEAN karena bantuan kemanusiaan bersifat netral, tidak mengikat, dan tidak mengurangi kontrol negara penerima.
    Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kawasan seharusnya memiliki kepercayaan diri yang sama.
    Diplomasi yang kuat tidak tercermin dari kemampuan menolak, tetapi dari kemampuan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan bantuan internasional agar tetap sesuai kebutuhan nasional.
    Dalam berbagai forum global, Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    Konsistensi prinsip ini diuji bukan hanya ketika Indonesia mengirim bantuan ke luar negeri, tetapi juga ketika Indonesia menerima bantuan dari negara lain.
    Sikap defensif berlebihan justru menciptakan paradoks diplomasi. Indonesia ingin diakui sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi ragu memanfaatkan solidaritas global saat bencana.
    Bantuan Malaysia dan China dalam situasi ini adalah ekspresi solidaritas yang apabila dikelola dengan transparan dan terkoordinasi dapat memperkuat hubungan bilateral, memperdalam kerja sama, sekaligus menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang matang dan percaya diri.
    Apalagi bila dibandingkan sebelum tsunami 2004, Indonesia hari ini memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang jauh lebih baik.
    Dengan kehadiran BNPB, Badan SAR Nasional, dan sistem komando terpadu, Indonesia sepenuhnya mampu menentukan batas, ruang gerak, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
    Dalam kerangka diplomasi, ini disebut
    controlled openness,
    yaitu keterbukaan yang tetap dalam kendali negara.
    Maka, yang diperlukan bukanlah penolakan, melainkan mekanisme diplomatik yang rapi, meliputi prosedur gerbang tunggal (
    single gate policy
    ) bagi bantuan asing, pengawasan ketat lintas kementerian, transparansi publik, dan pemetaan kebutuhan yang jelas sehingga bantuan benar-benar efektif.
    Dengan mekanisme ini, bantuan internasional tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi kita di mata dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik-Hukum Terkini: DPR Tunda RUU ASN hingga Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: DPR Tunda RUU ASN hingga Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum mewarnai 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Selasa (9/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025) pagi.

    Beberapa isu yang menarik perhatian pembaca, di antaranya yaitu DPR yang menunda pembahasan revisi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), hingga laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. DPR Tunda Pembahasan Revisi UU ASN

    Komisi II DPR memastikan tidak akan terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, saat ini fokus utama ada pada pengkajian mendalam mengenai nasib pegawai honorer, PPPK, dan pelaksanaan sistem meritokrasi.

    “Kami tidak ingin terlalu cepat membahas RUU ASN,” ujar Rifqinizamy.

    DPR meminta Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang, sementara Kemenpan RB turut melakukan pendalaman materi. Selama proses revisi berjalan, DPR dan pemerintah sepakat melarang perekrutan honorer baru demi mencegah munculnya beban berulang.

    “Kita harus memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pengangkatan terhadap honorer,” tegasnya.

    Rifqinizamy juga mengungkapkan kemungkinan PPPK tetap berstatus pegawai paruh waktu sebagai bagian dari penguatan meritokrasi ASN.

    2. Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan. Sanksi diberikan karena Mirwan bepergian ke luar negeri untuk beribadah umrah tanpa izin, padahal wilayahnya sedang mengalami banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember 2025, tanpa ada surat izin,” kata Tito.

    Mirwan sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui unggahan di media sosial.

    3. Rapat Pleno Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU

    Rapat pleno PBNU kelompok Sultan di Hotel Sultan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Keputusan ini disampaikan Rais Syuriyah PBNU, Prof M Nuh.

    “Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU, beliau KH Zulfa Mustofa,” ujar M Nuh.

    Zulfa Mustofa menegaskan dirinya tidak ingin terseret dalam konflik masa lalu dan mengajak seluruh pengurus kembali bersatu. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar juga menyampaikan apresiasi kepada KH Yahya Cholil Staquf atas pengabdiannya selama empat tahun terakhir.

    4. Kendala Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

    DPR merespons laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera, terutama keterbatasan alat evakuasi serta medan yang sulit dijangkau. Pemerintah disebut segera memaksimalkan sumber daya dalam negeri, termasuk mempertimbangkan tawaran bantuan internasional.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong pemerintah pusat agar proaktif dalam menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat pemulihan.

    “Saya mengobrol dengan teman-teman PU, Basarnas bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri,” ujar Lasarus di kompleks DPR/MPR, Jakarta.

    Ia menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional, mengingat bencana yang terjadi berskala besar.

    Selain peralatan evakuasi yang minim, DPR juga menyoroti kondisi geografis yang menyulitkan tim penyelamat. Banyak akses utama terputus sehingga kendaraan berat tidak bisa menjangkau sejumlah titik terdampak.

    Saat ini, proses evakuasi masih bergantung pada kendaraan pribadi.

    5. Heboh OTT Lampung Tengah, KPK Belum Dapat Informasi

    Kabar adanya OTT terhadap pejabat Kabupaten Lampung Tengah mencuat sejak Senin (8/12/2025) malam. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi terkait dugaan operasi tersebut.

    “Oh, belum terinformasi, pimpinan masih sibuk di Yogyakarta,” ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025.

    Setyo juga membantah ramainya polisi di Gedung KPK berkaitan dengan OTT. Menurutnya, keberadaan aparat biasanya terkait pengamanan aksi penyampaian aspirasi.

    Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status hukum atau kebenaran penangkapan tersebut.