Topik: longsor

Diminta Megawati Sumbang Rp 2 M ke Korban Bencana Sumatera, Pramono: Sami'na Wa Atho'na Megapolitan 18 Desember 2025

Diminta Megawati Sumbang Rp 2 M ke Korban Bencana Sumatera, Pramono: Samina Wa Athona
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan mengenai permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin dirinya menyumbang Rp 2 miliar untuk korban bencana alam di Sumatera.
Elite PDI-P itu pun langsung menyatakan kepatuhannya atas permintaan tersebut.
“Sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami patuh),” ucap Pramono sambil tersenyum saat ditemui di wilayah Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
Adapun permintaan donasi itu terjadi saat Megawati diminta bernyanyi dalam peringatan Hari Ibu 2025 bertajuk Merawat Pertiwi di Ballroom Jayakarta, wilayah Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis.
Saat itu, Megawati bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno naik ke panggung untuk membagikan bibit pohon asli Indonesia kepada kepala daerah perempuan kader PDI-P.
Usai pembagian bibit dan sesi foto bersama, Rano Karno melontarkan celetukan bahwa Megawati akan bernyanyi.
“Dalam rangka hari ibu, Ibu Mega kita mau menyanyikan lagu,” celetuk Rano Karno dari atas panggung, Kamis.
“Setuju, enggak? Setuju?” tanya Rano kepada hadirin yang hadir dalam ballroom.
Tak beberapa lama, Rano menyanyikan lagu berjudul “Cinta Hampa.”
Megawati tidak langsung bernyanyi. Ia mengambil pengeras suara untuk menyampaikan wejangan untuk perempuan.
“Saya sebagai Ketua Umum selalu mengatakan bahwa jangan merasa rendah diri kaum perempuan karena seperti tadi yang Bu Bintang bilang di dalam konstitusi kita tolong diingat, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Artinya laki-laki, perempuan, sama, cuma yang beda kodrat,” ucap Megawati.
Setelah mengatakan hal itu, Megawati menarik Rano Karno ke sampingnya. Ia mempertanyakan mengapa Rano Karno menyuruhnya bernyanyi, padahal ia tidak pernah bilang mau bernyanyi di atas panggung.
“Saya juga ini lagi mau nanya, ini enak aja. Apa namanya, kalau nembak itu apa?” kata Megawati.
“Nodong,” ucap Rano membantu menemukan padanan kata yang tepat.
“Nodong, iya. Siapa yang bilang saya mau nyanyi, dia yang mau nyanyi,” ucap Mega sembari menunjuk Rano Karno.
“Tadi saya bilang Bu Ibu nyanyi. (Ibu bilang), ‘Saya mau nyanyi tapi kamu donasiin musti besar’. ‘Siap’,” jawab Rano.
Mega menyampaikan, ia hanya ingin bernyanyi jika Rano Karno menyumbang donasi yang besar untuk Sumatera.
Menurut dia, uang donasi yang diberikan Rano sebesar Rp 500 juta belum cukup besar. Ia ingin Rano menambah donasi hingga Rp 1 miliar.
“Teruskan saya bisik-bisik kamu maunya mintanya donasinya berapa? Katanya tadi ya setengah M (miliar), ngapain setengah M, aku nggak mau nyanyi. Ayo ibu-ibu saya tantang tadi katanya Rp 1 miliar,” pinta Megawati.
“Udah Bu, udah Rp 1 M sekarang. Habis Ibu nyanyi kita omongin sekarang. Jangan ditutup (dulu donasinya), ini Ibu Gubernur belum nyumbang loh, Bu,” seloroh Rano.
Mega kemudian menantang jumlah donasi yang lebih besar.
“Saya tantang. Saya mau nyanyi kalau naiknya 100 persen. Siapa? Angkat tangan. Jadi kalau 100 persen itu jadi Rp 2 M, ayo siapa yang mau, kalau tidak bisa sampai itu, setop,” seloroh Mega.
Ia ingin Gubernur Jakarta
Pramono Anung
memberikan donasi Rp 2 miliar, jauh lebih besar dari Rp 1 miliar.
“Ini suka bohong sama saya. Kalau yang tahu namanya Pram (Pramono Anung) udah nambahin,” kata Mega lagi.
“Tadi Pak Gubernur nelpon, Gubernur nyumbang Rp 1 miliar,” timpal Rano.
Mega bilang, donasi sebesar Rp 2 miliar adalah perintah Ketua Umum (Ketum), yang artinya harus dilaksanakan.
“Oh, kalau gitu, masa Rp 1 miliar? Kalau gitu saya bilang gini, Ketua Umum memerintahkan Gubernur DKI untuk nyumbangnya Rp 2 M. Ayo nyanyi. Makanya jangan lemes jadi perempuan. Apalagi kalau saya nari, naik lagi (sumbangannya). Saya pintar nari, loh,” tandas Megawati.
Selanjutnya, Megawati benar-benar bernyanyi di atas panggung bersama beberapa orang, termasuk Rano.
Saat acara selesai, pembaca acara menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta pada akhirnya menyumbang Rp 2 miliar untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, sehingga total donasi terkumpul mencapai Rp 3,2 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 18:58
Indonesia Dikepung Bencana, Kemhan Latih Jurnalis Menavigasi GPS

Bisnis.com, JAKARTA – Maraknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kemampuan mitigasi risiko. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, situasi darurat kerap terjadi secara tiba-tiba dan menuntut respons cepat serta tepat.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan navigasi menjadi faktor krusial, terutama ketika jalur evakuasi terputus atau akses komunikasi terbatas.

Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki jika tinggal atau berada di daerah rawan bencana ialah penguasaan alat Global Positioning System (GPS).

Tak hanya untuk masyarakat, penguasaan GPS juga menjadi penting bagi berbagai elemen lain, tak terkecuali jurnalis yang meliput di daerah tersebut.

Pelatih Menlatpur Kostrad Kapten Infanteri Syaepurrahman mengatakan penguasaan GPS sangat penting dalam situasi rawan, seperti bencana maupun daerah rawan konflik, karena berbagai alasan krusial.

GPS memungkinkan setiap individu menemukan rute tujuan, terlebih jika banyak rute terputus dan membuat orang perlu mencari jalan alternatif untuk mencapai titik tertentu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan awak media dalam mendukung peliputan kegiatan lapangan, Kementerian Pertahanan memberikan pembekalan navigasi menggunakan GPS yang dilaksanakan pada siang dan malam hari di Resimen Latihan dan Pertempuran (Menlatpur) Kostrad Sanggabuana, Karawang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program “Kemhan Bekali Awak Media Prosedur Kedaruratan di Daerah Rawan untuk Tingkatkan Keselamatan” yang digagas oleh Kementerian Pertahanan RI, dari 15-20 Desember 2025. Pembekalan ini diikuti 42 jurnalis dari berbagai media, termasuk jurnalis TV, media online, media cetak, hingga radio.

“Pembekalan navigasi dirancang untuk menjawab tantangan ketika berada di lapangan terbuka, wilayah terpencil, maupun area dengan keterbatasan visibilitas dan infrastruktur,” ungkapnya, Kamis (18/12/2025).

Penguasaan keterampilan navigasi dinilai sangat penting agar seseorang mampu menyesuaikan diri ketika beraktivitas di wilayah rawan, baik di daerah bencana maupun wilayah konflik. Kemampuan ini menjadi bekal utama untuk menjaga keselamatan pribadi di tengah kondisi lapangan yang berubah cepat dan sarat risiko.

Dalam sesi pembekalan, para instruktur menekankan bahwa tahap awal pembelajaran harus dimulai dari pemahaman teori. Peserta perlu mengenal fungsi serta prinsip kerja GPS, termasuk cara membaca koordinat dan menentukan titik awal maupun tujuan perjalanan.

Setelah menguasai aspek teoritis, peserta perlu juga untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut melalui simulasi langsung di lapangan. Latihan dan praktik langsung ini bertujuan agar individu terbiasa menggunakan GPS dalam situasi nyata, sehingga kemampuan navigasi dapat diterapkan secara efektif dan aman.

Namun, katanya, ada kalanya kebutuhan navigasi juga tak hanya pada siang hari. Sebagai pendalaman, individu juga perlu berlatih dengan latihan navigasi malam hari yang memanfaatkan GPS dan kompas prisma.

Dalam sesi latihan kali ini, peserta dibekali kemampuan menjaga orientasi arah dalam kondisi cahaya terbatas, menentukan azimut, serta memahami prosedur keselamatan selama bergerak di malam hari.

Terakhir Syaepurrahman mengatakan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam navigasi. Peserta juga diingatkan akan berbagai potensi gangguan, seperti kondisi medan, cuaca, hingga keberadaan benda logam yang dapat memengaruhi akurasi kompas.

18/12/2025 18:45
Pembangunan Hunian Sementara Dipercepat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakselerasi pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Salah satu lokasi huntara yang disiapkan berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Wilayah Palembayan menjadi lokasi paling parah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumbar.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), alat berat sudah mulai meratakan tanah di lokasi calon pembangunan huntara, Rabu (17/12). Sejumlah material bangunan juga sudah tiba.

Puluhan tentara yang menggunakan sepatu bot tampak dikerahkan ke lokasi. Ada pula personel dari BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah mengukur lapak huntara.

Huntara untuk warga terdampak bencana di Palembayan akan dibangun di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Rencananya akan dibangun sebanyak 133 unit huntara dengan lahan yang disiapkan seluas 6.000 meter.

“Direncanakan [huntara yang dibangun] berformat kopel atau barak, dengan masing-masing kopel terdiri dari dua unit. Saat ini proses pematangan jalan,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam mencatat kebutuhan huntara di 16 kecamatan terdampak di Agam sebanyak 525 unit. Rumah-rumah yang terdapat di tujuh kecamatan teridentifikasi rusak berat. Untuk itu, percepatan pembangunan huntara diperlukan.

“Sebanyak 525 unit huntara itu diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” kata Kepala BPBD Agam Rahmat Lasmono.

Sementara itu Kota Padang, warga terdampak bencana banjir bandang mulai menempati huntara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Mereka mengaku nyaman tinggal di tempat tersebut.

Hal itu disampaikan Masrizal, salah satu warga terdampak banjir asal Guo, Kecamatan Kuranji.

“Nyaman. Bantuan lancar, cukup. Tidak ada yang kurang, cuma rumah,” kata Masrizal.

Pemerintah Kota Padang menyediakan hunian sementara bagi korban terdampak banjir bandang di Kampung Nelayan, Koto Tengah. Terdapat 80 unit rumah berukuran 6×6 meter dengan dua kamar tidur.

Hunian sementara tersebut telah dilengkapi tempat tidur, ruang tamu dengan kursi dan meja, ruang tengah dengan meja makan sederhana, kipas angin, serta dapur yang dilengkapi kompor dan tabung gas. Aliran air sumur juga telah tersedia.

Masrizal menempati huntara tersebut bersama istri dan satu anaknya. Ia mengakui tempat tinggal sementaranya saat ini cukup nyaman, dengan ketersediaan air bersih dan aliran listrik yang lancar.

Pengungsi banjir lainnya, Reni Suherni, warga Guo Kuning, menyampaikan hal senada. Reni mengaku baru satu hari tinggal di huntara Koto Tengah.

Meski masih terasa asing dan tidak seperti rumahnya yang kini telah hilang tersapu banjir bandang, Reni menyebut tempat tersebut lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian.

“Lumayan, airnya bersih. Udah ada bantuan [logistik], udah disediakan,” kata Reni.

Dia berharap pemerintah segera membangun kembali rumahnya, di mana pun lokasinya, tidak harus di tempat tinggal sebelumnya. “Tidak apa-apa, saya siap di mana pun,” ujarnya. (*)

18/12/2025 18:44
Rano Karno Ungkap PMI dan Baznas Jakarta Sudah Bergerak Bantu Bencana Sumatera

Rano Karno Ungkap PMI dan Baznas Jakarta Sudah Bergerak Bantu Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta sudah bergerak ke daerah bencana di Sumatera untuk membantu korban di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Pemerintah DKI Jakarta juga sudah memberikan bantuan. Selain pada waktu hari kedua terjadi, saya sendiri mengatur atau mengantar melalui Angkatan Laut, kita kirim ke Sumatera,” kata Rano dalam acara peringatan Hari Ibu 2025 “Merawat Pertiwi” di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
“Tapi artinya itu adalah bantuan awal.
PMI Jakarta
, Baznas Jakarta juga sudah bergerak,” imbuh dia.
Ia pun menjelaskan bahwa kegiatan membantu itu tidak akan pernah putus jika situasi di wilayah bencana masih belum kondusif.
Terlebih, kata Rano, hujan masih melanda daerah bencana, setelah banjir bandang dan longsor telah meluluhlantakkan rumah di sana.
“Cuma memang tidaklah kita berniat untuk menghitung berapa jumlah, tapi kegiatan tidak akan pernah putus melihat situasinya. Hujan masih melanda, beberapa tempat longsor masih terjadi,” ucap Rano.
Rano enggan mengomentari keputusan pemerintah terkait status bencana nasional.
Ia hanya menekankan, penanganan bencana perlu melibatkan semua pihak
“Itulah makanya bergeraknya, dengan bergerak masyarakat relawan, semua NGO, pemerintah bergerak, saya pikir inilah kita hadapi bersama-sama,” tandas Rano.
Sebelumnya diberitakan, sampai dengan Kamis malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera bertambah 9, sehingga menjadi 1.068 jiwa.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di kanal YouTube resmi BNPB, Kamis (18/12/2025) pukul 17.00 WIB.
Selain korban jiwa, korban yang masih belum ditemukan juga ada sekitar 190 orang, dan warga yang mengungsi masih mencapai 537.185 jiwa.
Jumlah tersebut di atas merupakan hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 18:43
Di Bibir Sungai yang Terluka, Jurnalis di Ponorogo Menanam Pohon Harapan

Ponorogo (beritajatim.com) – Tanah di Dukuh Puyut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, tidak lagi utuh. Bekas torehan alat berat membentuk tebing curam di bibir sungai. Saat hujan turun, air tak hanya mengalir, tapi bisa saja menggerus, dan itu perlahan tapi pasti.

Namun, kali ini suasana di lahan bekas tambang itu berubah. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Mataraman datang bukan membawa kamera untuk meliput bencana, melainkan bibit pohon untuk mencegahnya.

Mereka menanam ratusan bibit di tanah yang lama ditinggalkan tanpa reklamasi. Bukan lokasi sembarangan. Area ini merupakan sempadan sungai, wilayah yang secara aturan dilarang untuk ditambang. Namun pasirnya telah lama diambil, menyisakan lubang, tebing rawan longsor, dan kekhawatiran warga.

Ketua IJTI Korda Mataraman, Ahmad Subeki, menyebut kondisi tersebut sebagai potret penambangan yang berjalan tanpa kendali dan tanggung jawab.

“Ini bekas tambang, diambil pasirnya, dan ini sebenarnya lahan yang tidak boleh ditambang karena masuk sempadan sungai yang ternyata secara sepihak diambil oleh pelaku. Kita enggak tahu siapa pelakunya,” kata Ahmad Subeki, Kamis (18/12/2025).

Subeki menatap tebing sungai yang terus tergerus. Dia menyebut ancaman longsor bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko yang terus membesar seiring waktu. Jika tanah ini dibiarkan, bencana tinggal menunggu hujan berikutnya.

“Kalau ini diteruskan, itu longsor terus, dan di sana rumah. Itu mengancam perumahan. Kalau besar, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti di Aceh, ada bencana besar, longsor, dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita mulai menanam di sini,” tambah Subeki.

Di tengah aktivitas penanaman, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, turut hadir. Dia menyambut baik inisiatif para jurnalis yang memilih bertindak lebih dulu sebelum bencana datang. Menurutnya, pemulihan lingkungan harus memberi manfaat jangka panjang bagi warga.

“Itu bisa tanaman buah. Nah, ketika tanaman buah, kalau panen kan bisa dinikmati masyarakat juga,” kata Lisdyarita.

Namun, dukungan itu disertai peringatan keras. Lisdyarita mengingatkan para penambang agar tidak memperlakukan alam seperti ladang bebas garap. Ada aturan, ada batas, dan ada konsekuensi hukum yang mengintai pelanggaran.

“Intinya kepada para penambang, harap berhati-hati karena jangan main asal menambang. Benar-benar dilihat lokasinya, jangan sampai nanti hubungannya dengan permasalahan hukum,” tegasnya.

Kekhawatiran Lisdyarita tak berhenti di Jenangan. Dirinya juga menyinggung wilayah Ngebel, kawasan wisata alam yang juga menyimpan banyak bekas tambang. Ketidakpastian kondisi tanah dan kedalaman telaga membuatnya waswas akan potensi bencana alam.

“Cuma yang saya takutkan yang di Ngebel itu, saya agak ngeri yang di Ngebel karena bekas tambang banyak itu. Karena di Ngebel ini kan kita ada telaga, di mana kalau itu ada terus pergerakan terus, takutnya kita kan sampai hari ini kedalaman dari Telaga Ngebel itu masih kurang lebih belum pastinya belum ada. Itu agak ditakutkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Ponorogo, Arso, menyebut Desa Plalangan dipilih karena tingkat kerawanannya tinggi. Tanah bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi jalur rawan longsor setiap musim hujan. Dia pun menegaskan, kegiatan ini lahir dari kepedulian, bukan kepentingan.

“Jadi ini semua swadaya, teman-teman biayanya patungan, ada yang membawa nasi bungkus, ada yang membawa air mineral, dan bibit pun kita menyiapkan sendiri, tidak ada bantuan dari mana pun,” pungkas Arso.

Hari itu, bibit-bibit kecil ditanam di tanah yang pernah dirusak. Belum tentu semuanya tumbuh. Namun setidaknya, ada ikhtiar untuk menghentikan kerusakan sebelum berubah menjadi berita duka. Di bibir sungai yang terluka, para jurnalis menanam bukan hanya pohon, tetapi harapan agar alam diberi kesempatan pulih, dan manusia belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. (end/kun)

18/12/2025 17:57
Prabowo Cek Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar

GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mengecek secara langsung progres perbaikan Jalan Lembah Anai di Ruas Padang Panjang-Sicincin, tepatnya pada segmen KM 61+600-67+40, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis, 18 Desember 2025.

Kepala Negara ingin memastikan percepatan pemulihan akses vital yang sempat lumpuh akibat material banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Setibanya di lokasi, Prabowo menerima pemaparan dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi terkini konstruksi jalan serta langkah-langkah teknis rehabilitasi yang sedang berlangsung.

Penjelasan mencakup pembersihan material, pengurukan badan jalan, penataan lereng, hingga penguatan struktur pada titik rawan longsor.

Dalam peninjauannya, Kepala Negara melihat langsung aktivitas alat berat yang beroperasi untuk membersihkan sisa banjir sekaligus memperbaiki konstruksi jalan.

Pemerintah menargetkan pemulihan akses transportasi dapat berlangsung lebih cepat sehingga mobilitas barang dan masyarakat kembali normal.

Preiden juga turun ke area pekerjaan guna menyapa para operator alat berat dan petugas teknis yang bekerja di lapangan.

Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para pekerja dalam menangani rehabilitasi jalan di tengah kondisi pascabencana.

18/12/2025 17:51
Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

GELORA.CO -Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) sejak Rabu 17 Desember 2025.

Kebijakan ini diambil menyusul keputusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menghentikan sementara operasional dan melakukan audit perusahaan tersebut.

BEI menilai penghentian kegiatan usaha Toba Pulp Lestari berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan bisnis perseroan. Karena itu, otoritas bursa memutuskan untuk melakukan suspensi perdagangan saham INRU di seluruh pasar.

“Maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman lebih lanjut,” kata Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A, dalam keterangan resmi.

Adapun tekanan terhadap saham ini sudah terlihat dalam sepekan terakhir. Saham emiten kehutanan itu tercatat merosot 9,92 persen, dengan harga anjlok ke level Rp590 per lembar. Padahal, pada 4 Desember 2025, saham INRU masih diperdagangkan di kisaran Rp715 per lembar.

Penghentian perdagangan ini tak lepas dari keputusan PT Toba Pulp Lestari Tbk yang menghentikan sementara operasional pabriknya sejak 11 Desember 2025 usai menerima surat dari Kemenhut serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, menyusul bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

Kemenhut sebelumnya mengirimkan surat penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan di wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara juga menerbitkan surat permintaan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), sebagai langkah antisipasi dampak banjir dan cuaca ekstrem.

“Sehubungan dengan kedua kebijakan tersebut, Perseroan wajib melaksanakan penghentian sementara kegiatan operasional pabrik yang diakibatkan berhentinya penatausahaan kayu serta penghentian kegiatan pemanenan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan PKR (perkebunan kayu rakyat),” ujar PT TPL dalam keterangannya.

Di sisi lain, Kemenhut memastikan akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan tersebut diduga menjadi salah satu pihak yang menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera Utara.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan langkah tersebut merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

“PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Raja Juli juga telah menugaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk mengawasi jalannya proses audit dan evaluasi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Kemenhut membuka opsi pencabutan PBPH Toba Pulp Lestari atau pengurangan luas kawasan hutan yang dapat dikelola perusahaan.

18/12/2025 17:42
Pengamat Anggap Pemerintah Abai, Belum Tetapkan Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional

Liputan6.com, Padang – Banjir Sumatera menyisakan duka, lebih dari seribu nyawa terenggut, ratusan hilang, akses terputus dan perekonomian lumpuh. Namun hingga tiga minggu setelah peristiwa yang meluluhlantakkan tiga provinsi ini, pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional.

Alih-alih menetapkan status bencana nasional, pemerintah justru sibuk dengan narasi ‘Indonesia bangsa yang kuat’ dan jargon-jargon lainnya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ilhamdi Putra mengatakan narasi yang disodorkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Hingga tiga minggu pascabanjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera, Presiden Prabowo tak menetapkan status bencana nasional, menurut saya ini adalah pengabaian yang disengaja,” kata Ilhamdi, Kamis (18/12/2025).

Ia memandang, abainya negara dalam bencana Sumatera tak bisa dilepaskan dari Prabowo yang merupakan seorang elite sekaligus seorang presiden. Namun di sisi lain, ia juga merupakan bagian dari oligarki. Ia adalah seorang pengusaha.

Akibatnya, ketika membicarakan jalannya pemerintahan hari ini, salah satu contoh konkret bisa dilihat dari penetapan atau tepatnya tidak ditetapkannya status bencana nasional atas bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera.

Dari situ terlihat dengan jelas bagaimana pola pengambilan kebijakan pemerintah didasari oleh itikad yang tidak baik, serta adanya akumulasi kepentingan antara elit politik dan oligarki dalam pemerintahan Indonesia saat ini.

Kelalaian terlihat dari lambannya distribusi bantuan, penanganan korban, akses informasi, hingga pencarian jenazah yang belum selesai. Dalam banyak kasus, masyarakat justru bergerak lebih cepat daripada negara. Ini adalah fakta yang sangat nyata.

“Situasi ini seharusnya jadi alarm bagi pemerintah,” jelasnya.

18/12/2025 17:19
Menteri PU soal Banjir Bandang Sumatera: Paling Parah Aceh

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih terus melakukan upaya penanganan dan aksi tanggap bencana di daerah-daerah terdampak banjir Sumatera. Provinsi Aceh dinilai menjadi daerah dengan kerusakan infrastruktur paling parah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sejumlah daerah di Provinsi Aceh masih dalam kondisi terisolasi. Salah satunya ialah kawasan Aceh Tengah yang masih dalam proses pembukaan akses.

“Dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Karena Aceh sekarang, kan Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi,” kata Dody, dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Meski sebagian aksesnya sudah terbuka, Dody mengatakan, kendaraan masih sangat-sangat terbatas, di mana kendaraan besar belum bisa masuk ke lokasi. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan di sejumlah titik baru bisa dilakukan melalui jalur udara.

Sedangkan di Sumatera Barat, Dody mengatakan daerah kabupaten menjadi yang paling terdampak. Banyak jalan dan jembatan di daerah yang rusak dan harus segera diperbaiki.

Berdasarkan data Per 17 Desember 2025, Kementerian PU telah mengidentifikasi sebanyak 1.413 titik kerusakan infrastruktur terdampak bencana. Angka tersebut terdiri atas 477 titik di Aceh, terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor.

Lalu di Sumatera Utara (Sumut) ada sebanyak 306 titik, terdiri atas 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor. Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar) ada sebanyak 630 titik, terdiri atas 427 akibat banjir dan 203 akibat longsor.

Total ada sebanyak 831 alat berat yang telah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana, terdiri dari 315 alat berat berasal dari Kementerian PU dan 519 alat berat dari mitra BUMN.

Sebelumnya, Kementerian PU juga telah melaporkan progres pemulihan jalan dan jembatan terdampak bencana di Aceh. Salah satu capaian terbaru, ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

Akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu kini telah kembali terhubung sebagai akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

Ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun. Jembatan tersebut dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.
Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Namun beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.

Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh.
Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan on going pada sejumlah ruas jalan yang terdampak berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

Akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.

Tonton juga video “Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.068 Orang”

(acd/acd)

18/12/2025 15:44
Dengar Pemuda Agam Curhat Mau Jadi Tentara, Prabowo Langsung Beri Perintah ke Menhan

Remaja tersebut lalu mendatangi Sjafrie dan mencium tangannya. Presiden kemudian meminta Menhan Sjafrie untuk memberikan petunjuk kepada remaja tersebut terkait langkah yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-citanya.

“Kau mengerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong petunjuk,” kata Prabowo kepada Sjafrie.

Selain Sjafrie, Prabowo juga memperkenalkan sejumlah pejabat yang mendampinginya kepada warga. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

18/12/2025 13:41