Xcloud.id

Topik: longsor

  • Unair Kembali Kirim Relawan ke Lokasi Bencana di Sumatra

    Unair Kembali Kirim Relawan ke Lokasi Bencana di Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Airlangga (Unair) kembali mengirim relawan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra. Tim terbaru dilepas langsung oleh Rektor Unair, Prof. Muhammad Madyan dari Kampus MERR-C Surabaya, Rabu (10/12/2025).

    Relawan tergabung dalam Tim Tanggap Darurat Bencana Sumatra. Mereka berasal dari Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan.

    Tim ini menyusul relawan Unair yang lebih dulu bertugas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 4 Desember 2025.

    Madyan menyebut keterlibatan relawan kampus merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengapresiasi kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan bencana.

    “Unair sudah bergerak sejak Kamis dan menangani ratusan pasien,” kata Madyan.

    Dalam arahannya, ia meminta relawan menjaga kesehatan, etika, serta nama baik almamater selama bertugas. Ia menekankan pentingnya menghormati budaya setempat, terutama saat bertugas di wilayah Sumatra.

    “Setiap daerah punya kultur yang berbeda. Jaga etika dalam bertugas,” ujarnya.

    Madyan juga mengingatkan agar pengabdian ini tidak dipandang dari sisi materi. Ia berharap kehadiran relawan benar-benar membantu meringankan beban para korban bencana. “Ini adalah pengabdian,” tandasnya. [ipl/ian]

  • Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Kediri (beritajatim.com) — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggelar doa bersama, istigasah, serta penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan yang berlangsung pada malam sebelumnya, Selasa (9/12/25) itu disebut menjadi wujud nyata kepedulian kader Ansor terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, HM. Baihaqi Nabilunnuha atau Gus Bai, menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan ikhtiar doa sekaligus solidaritas bagi warga yang terdampak bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah lainnya.

    “Acara doa bersama, istigasah, dan doa bersama semalam menjadi salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang tertimpa musibah bencana, banjir, dan longsor di Pulau Sumatera,” ujar Gus Bai usai menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Kediri, Rabu (10/12/2025) .

    Tidak hanya dalam bentuk spiritual, PC GP Ansor Kota Kediri juga menggerakkan donasi logistik dari kader dan masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang dihimpun antara lain pakaian layak pakai dan pakaian baru, pakaian anak dan bayi, popok, makanan instan, mi instan, snack, serta kebutuhan makanan dan minuman lainnya yang memungkinkan untuk didistribusikan.

    “Selain itu, juga ada sedikit donasi berbentuk nominal yang akan kami sampaikan. Pengiriman donasi ini kami bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu berkolaborasi dengan Pemkot, mewujudkan sinergitas dengan pemerintah dan pihak lainnya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bai juga menyampaikan sikap tegas PC GP Ansor Kota Kediri terkait penyebab ekologis yang memperburuk dampak bencana. Menurutnya, penggundulan hutan di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia menjadi faktor serius yang tidak boleh diabaikan.

    “Kami dari PC GP Ansor mengecam aksi-aksi penggundulan lahan hutan di wilayah Sumatera maupun wilayah lainnya yang bisa memberikan dampak ekologis yang fatal. Kita semua tidak bisa menafikan bahwa salah satu penyebab musibah kali ini adalah gundulnya hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan malam itu juga menjadi pembukaan rutinan Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) di jajaran Ansor Kota Kediri. Ke depan, ia berharap seluruh program rutin, baik dari MDS-RA, Banser, maupun Ansor, dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

    “Harapan kami dari Pimpinan Cabang Ansor, acara rutinan baik dari MDS-RA, dari Banser-Banser maupun dari Ansor bisa berjalan dengan baik,” pungkas Gus Bai. [ian]

  • Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali blak-blakan terkait kerusakan alam di Indonesia yang semakin parah dari waktu ke waktu.

    Pernyataannya tersebut muncul di tengah maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.

    Dedi membandingkan kondisi alam Indonesia saat masa penjajahan dengan era kemerdekaan yang telah berlangsung lebih dari delapan dekade.

    Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan justru semakin masif setelah Indonesia merdeka.

    “Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh. Samudera masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia (Belanda) meninggalkan perkebunan yang terhampar,” ujar Dedi dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Ia juga menyinggung peninggalan infrastruktur era kolonial yang dinilainya jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak pembangunan di masa kini.

    “Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh,” lanjutnya.

    Kondisi itu, kata Dedi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka 80 tahun.

    Ia menyinggung kerusakan gunung, pencemaran sungai, hingga kualitas pembangunan yang dinilainya merosot.

    “Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung,” Dedi menuturkan.

    “Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” tambahnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung sebuah pertanyaan yang dianggap menggambarkan kekecewaannya terhadap tata kelola lingkungan di tanah air.

  • Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumut Capai 78,69%

    Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumut Capai 78,69%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara telah mencapai 78,69%.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa data hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional mengalami kerusakan.

    “Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/3025). 

    Dia merinci, untuk Provinsi Sumatra Utara, tercatat sebanyak 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional terdampak bencana. 

    Penanganan darurat diprioritaskan pada sejumlah koridor utama yang masih terputus, di antaranya Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang.

    Dody menuturkan, pada seluruh koridor tersebut telah dilakukan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah. 

    Akses sementara juga dibuka melalui jalur alternatif seperti Sidikalang–Barus–Sibolga serta ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

    Ruas vital yang juga telah kembali dapat dilalui lainnya adalah koridor Sidikalang–Singkil–Barus–Sorkam–Sibolga, Padang Sidempuan–Panyabungan–batas Sumbar, Padang Sidempuan–Batangtoru. 

    Selanjutnya koridor pesisir Singkuang–Natal–Simpang Gambir–Batas Sumbar. Ruas Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera, termasuk Jalan Tol Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, dan Tebing Tinggi–Kisaran. 

    Selain membuka akses, BPJN Sumatera Utara juga melakukan penanganan longsor besar di Angin Nauli, Kota Sibolga, serta pembersihan material pada Jalur Sibolga–Garoga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

    Total sebanyak 40 titik ruas dan jembatan terdampak di Sumatera Utara telah tertangani dengan dukungan alat berat terdiri dari 72 excavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, trado, dump truck, serta kendaraan ganda untuk mobilitas tim. 

    “Dukungan darurat lainnya berupa 7 mobil operasional, 9 pickup, 2.000 agregat, dan 770 geobag juga disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng,” ujar Dody.

    Selain Sumut, progres penanganan di Provinsi Aceh hingga saat ini telah mencapai 51,14%, dan Sumatera Barat sebesar 76,14%. 

  • Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan

    Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan

    Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang publik menggalang dana untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Jadi bebas silakan, siapa saja boleh. Kita enggak menghalang-halangi, tidak menghambat, silakan,” kata
    Gus Ipul
    di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut.
    “Pada dasarnya kita mengapresiasi, memberikan rasa hormat kepada masyarakat luas, baik itu berupa yayasan atau komunitas, yang ingin membantu saudara-saudaranya yang lain. Membantu saudara-saudara yang mungkin lain yang kesulitan atau juga mereka yang terdampak dari bencana,” kata Gus Ipul.
    Kendati demikian, Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada undang-undang yang memang mengatur bahwa
    penggalangan dana
    perlu memperoleh
    izin
    .
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial.
    Beleid itu menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
    “Di mana kalau pengumpulan donasinya tingkat kabupaten/kota saja, cukup dengan Bupati/Walikota atau Dinsos Kabupaten/Kota. Tapi kalau antar kabupaten/kota, ya izinnya di Provinsi,” kata Gus Ipul.
    “Tapi kalau donaturnya itu dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, izinnya lewat Kementerian Sosial,” imbuh dia.
    Gus Ipul menuturkan bahwa setelah mengantongi izin, kegiatan penggalangan dana dapat dilaksanakan, tetapi harus diikuti oleh audit setelah kegiatan selesai dilakukan.
    “Kalau penghasilannya atau dana yang dikumpulkan itu di bawah Rp 500 juta, pelaporannya cukup menggunakan audit intern. Tapi kalau di atas Rp 500 juta, itu mungkin perlu akuntan publik. Perlu akuntan publik untuk kemudian dilaporkan kepada yang memberikan izin,” kata dia.
    UU 9/1961 itu juga mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengadakan pengumpulan uang atau barang tanpa izin, yakni pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.
    Menurut Gus Ipul, sanksi yang diatur dalam beleid tersebut nilainya sangat kecil bila dikonversikan dengan nilai mata uang hari ini.
    “Jadi, kecil sekali. Kadang ada yang guyon, ‘Lebih baik disanksi aja wis,’” kata dia.
    Namun demikian, Gus Ipul menekankan bahwa inti dari aturan tersebut bukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengumpulan dana secara kredibel.
    “Kami ingin membangun kesadaran bahwa apa yang kita kumpulkan dari masyarakat itu bisa kita pertanggungjawabkan secara transparan, secara terbuka, akuntabel. Nah, setelah akuntabel itu kredibel gitu. Dengan begitu kepercayaan akan meningkat,” kata dia.
    Gus Ipul juga membeberkan sejumlah manfaat yang bisa dipetik dari pelaksanaan aturan ini.
    Pertama, menurut dia, masyarakat dapat semakin percaya untuk memberikan donasi karena pihak pengumpul donasi mampu mengelola dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
    “Yang kedua, lembaga atau pihak yang mengumpulkan dana semakin kredibel, semakin dipercaya dan tentu masyarakat akan lebih banyak yang menitipkan rezekinya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan,” kata Gus Ipul melanjutkan.
    Ia menyebutkan bahwa mekanisme ini juga mendatangkan manfaat bagi pemerintah karena dapat mengetahui siapa saja yang memberikan donasi, siapa penerimanya, dan bagaimana pemanfaatannya.
    Menurut Gus Ipul, data tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memetakan bantuan seperti apa saja yang dibutuhkan oleh para penerima manfaat.
    “Sehingga mungkin, kalau ini kita membantu sembako, yang lain membantu pembuatan rumah supaya lebih layak huni, yang lain membantu pemberdayaan, dengan begitu kan bisa kita mengintegrasikan program,” kata Gus Ipul.
    “Jadi inilah memang regulasinya seperti itu. Sekaligus ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan data yang lebih akurat, lembaganya makin kredibel, masyarakat juga makin semangat untuk memberikan bantuan atau sumbangan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    GELORA.CO – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyatakan bahwa maling tidak selalu memikul kayu, akan tetapi bisa juga berlindung di balik izin. 

    Hal demikian dinyatakan Susno merespons permasalahan 20 izin perusahaan pengolala hutan yang masih ditutup rapat-rapat oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan pencabutan izin akan dilakukan terhadap 20 perusahaan yang mengelola kawasan hutan dengan total luasan mencapai sekitar 750.000 hektare.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban tata kelola hutan, sekaligus respons atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh.

    Menurut Susno, karena banyak aspek yang bisa ditelusuri, mulai dari penerbitan izin hingga pihak-pihak yang terlibat, maka aparat penegak hukum (APH) harus mengusutnya sampai tuntas.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” kata Susno dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/12/2025).

    Dia pun mengajak seluruh institusi, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK hingga PPATK, untuk turun bersama. “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” tegasnya.

    Di lain sisi, Susno menilai Raja Juli menunjukkan sikap tidak transparan karena enggan menyebut 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Presiden Prabowo, ungkapnya, sudah memberikan kewenangan penuh kepada Menhut terkait pengelolaan izin kehutanan. Maka dari itu, alasan Raja Juli harus menunggu arahan presiden dalam urusan yang bersifat teknis patut dipertanyakan.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” katanya.

    Soal banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir, Susno pun menilai DPR wajar meminta data lengkap kepada Raja Juli. “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” katanya geram.

    Integritas Raja Juli sebagai pembantu Presiden pun harus dipertanyakan. “Menteri macam apa ini? Kalau semua menteri seperti itu, kita dalam masalah. Kasihan presiden,” katanya.

    “Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” tambahnya.

    Maka dari itu, Susno menilai langkah mundur bisa menjadi pilihan jika Raja Juli merasa gagal menjalankan kewajiban sebagai orang nomor satu di Kementerian Kehutanan. “Kalau merasa bersalah, mundur saja lah. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban,” tegasnya.

    Selain tanggung jawab sosial, kemungkinan pelanggaran hukum juga harus ditelusuri. “Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” ungkap Susno.

    Tak hanya itu saja, Susno juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berjanji memberangus praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak,” tandasnya.

  • BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas khusus dari Presiden untuk segera menyiapkan lahan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

    Nantinya, kawasan hak guna usaha (HGU) milik swasta yang selama ini dijadikan perkebunan, salah satunya sawit, akan menjadi lahan huntara.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan lahan untuk huntara ini sangat mendesak, terutama karena korban tidak mungkin terus-menerus tinggal di pengungsian. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan di 52 kabupaten/kota terdampak.

    “Kalau terpaksa di 52 kabupaten/kota nanti tidak ada lahan, baik lahan pemda maupun lain-lain, kami akan minta dengan sukarela kepada pemegang-pemegang HGU di sekitar korban untuk diikhlaskan sebagian kawasannya untuk kepentingan huntara,” ujar Nusron usai dialog Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Nusron menegaskan lahan HGU tersebut pada dasarnya adalah tanah negara yang diberikan kepada swasta, rata-rata untuk kepentingan ekonomi seperti kebun sawit atau kopi.

    Dalam kondisi bencana dan masyarakat membutuhkan, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan.

    “Intinya HGU tersebut dulunya adalah tanah negara. Ketika masyarakat membutuhkan untuk kepentingan huntara, apalagi ini korban bencana, maka masyarakat harus dinomorsatukan,” tegasnya.

    Saat ini, pihaknya sedang memproses identifikasi dan melakukan pendekatan dengan pemegang HGU agar mereka dengan sukarela memberikan lahannya. Adapun luas lahan yang dibutuhkan bervariasi di tiap daerah.

  • Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.
     
    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.
     
    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder
     
    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.
     
    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati
     
    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.
     
    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.
     
    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.
     
    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.
     
    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.
     
    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ucapan duka itu disampaikan
    Putin
    secara langsung saat bertemu Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).
    “Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
    Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
    “Tapi saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
    Diketahui, berdasarkan update terbaru BNPB, total ada 969 jiwa yang tewas dalam bencana di Sumatera.
    Lalu, untuk korban hilang mencapai angka 252 orang.
    Sementara itu, BNPB mengungkap jumlah pengungsi di Provinsi
    Aceh
    menjadi paling banyak dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak
    bencana banjir
    dan longsor. 
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Aceh menjadi fokus perhatian karena memiliki jumlah pengungsi terbanyak dibandingkan Sumut dan Sumbar.
    “Aceh ini yang menjadi atensi kita karena jumlah pengungsi yang paling banyak dari jumlah 894.501 orang, itu 831.000-nya ada di Aceh,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (10/12/2025).
    Untuk itu, menurut Abdul, pihaknya mengoptimalkan frekuensi distribusi logistik bagi para pengungsi di Aceh.
    “Jadi distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” tuturnya.
    Adapun secara keseluruhan, Abdul bilang, jumlah pengungsi pada Rabu (10/12/2025) yang mencapai 894.501 orang mengalami penambahan 500 orang dari data sebelumnya pada Selasa (9/12/2025) sebanyak 894.101 orang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengkritik tajam Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang sentralistik warisan Orde Baru (orba).

    Penilaian itu setelah munculnya instruksi Presiden Prabowo yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memproses pemecatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

    Mirwan yang merupakan kader Partai Gerindra itu menjadi sorotan dan kontroversi setelah memilih melaksanakan ibadah umran bersama keluarga di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerahnya.

    Ironisnya, keputusan untuk umrah itu dilakukan setelah beberapa hari membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya. Publik lantas menilai, ibadah umrah yang dilakukan MS Mirwan sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami rakyatnya.

    Meski dikritik tajam masyarakat, Ray Rangkuti menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menandakan pikiran Kepala Negara yang tak lepas dari militer dan Orde Baru.

    Menurut Ray, keinginan Prabowo memecat Mirwan MS melalui mekanisme Mendagri Tito Karnavian sebagai pikiran yang sentralistik warisan Orba.

    “Cara berpikir seperti ini sebenarnya berakar kuat dari latar beliau sebagai tentara dan besar di era Orba,” kata pengamat politik itu melalui layanan pesan, Rabu (10/12).

    Ray mengatakan cara berpikir sentralistik Prabowo sebenarnya bisa dilihat saat Kepala Negara membuat retret bagi kepala daerah.

    Selain itu, ujar dia, cara pandang sentralistik terlihat dari keinginan Prabowo untuk mendorong pilkada langsung dihapuskan dan diganti pemilihan melalui DPRD.