Xcloud.id

Topik: longsor

  • Solidaritas untuk Aceh, Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan Bencana

    Solidaritas untuk Aceh, Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) bersama Asosiasi Panasbumi Indonesia (INAGA/API) dan Indonesia Geothermal Golf Community (IGGC) kembali menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak rangkaian bencana alam di wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh.

    Sejak akhir November, kawasan tersebut dilanda cuaca ekstrem, banjir bandang, serta longsor yang menyebabkan kerusakan di sejumlah titik permukiman dan fasilitas umum.

    Sebagai respons cepat atas kondisi tersebut emiten berkode saham PGEO bersama API dan IGGC menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk mendukung pemulihan awal di daerah terdampak.

    Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO Edwil Suzandi mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat di wilayah Indonesia yang sedang menghadapi situasi krisis.

    “Mewakili PGE, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kehadiran dukungan menjadi sangat penting,” kata Edwil dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

    Edwil menambahkan bahwa PGE selalu berupaya untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, termasuk melalui masa-masa kritis. “Kami berharap pemulihan Aceh bisa segera terlaksana serta masyarakat dapat beraktivitas dan pulih kembali seperti sedia kala,” ujarnya.

    Adapun, bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Aceh pada Rabu (10/12/2025) bertempat di Koopsud I Lanud Sultan Iskandar Muda yang merupakan posko terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, mewakili Pemprov Aceh.

    Adapun, bantuan yang disalurkan PGE, API, dan IGGC mencakup berbagai kebutuhan dasar, mulai dari logistik makanan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mi instan, sarden kaleng, garam, teh celup, hingga air mineral.

    Selain itu, PGE juga menyediakan logistik non-makanan berupa sabun cair, sampo, sikat gigi, pasta gigi, pembalut, popok bayi, paket obat-obatan, selimut, terpal, kantong sampah, emergency family kit, serta matras. Seluruh bantuan ini dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan mendesak para penyintas dan mendukung keberlangsungan mereka selama masa darurat.

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan bahwa bantuan tersebut akan segera didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak bencana bencana. “Kami dari pemerintah Aceh juga mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Geothermal Energy, Asosiasi Panasbumi Indonesia, dan Indonesia Geothermal Golf Community atas bantuannya,” kata Fadhlullah.

    Upaya ini tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan tahap awal, tetapi juga akan diteruskan melalui koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Dalam proses pemulihan pascabencana, ketangguhan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan saling menguatkan agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

  • Polri Temukan Pelanggaran Pidana di Sumut, Kapolri Klaim Sudah Kantongi Tersangka

    Polri Temukan Pelanggaran Pidana di Sumut, Kapolri Klaim Sudah Kantongi Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan terjadi pelanggaran hukum dalam mengeksploitasi kekayaan alam terutama hutan di Sumatera dan Aceh mulai menuai titik terang. Aparat kepolisian memastikan ada tindak pidana.

    Diketahui, saat banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kayu gelondongan ikut memperparah bencana banjir tersebut.

    Karena itu, proses penegakan hukum atas dugaan terjadinya pelanggaran dalam temuan kayu gelondongan di sejumlah daerah terdampak bencana terus berjalan.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menemukan tersangka di Sumatera Utara (Sumut). Timnya juga terus bergerak dan bekerja di Aceh dan Sumbar.

    Menurut Jenderal Sigit, langkah itu dilakukan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemehut) bergerak cepat. Satuan tugas (satgas) gabungan sudah dibentuk dan telah melaksanakan tugas. Hasilnya temuan di wilayah Tapanuli, Sumut.

    ”Kami bentuk satgas di Tapanuli, kemarin kami sudah naikan (dari lidik menjadi) sidik. Tersangka juga sudah kami temukan, kemudian juga wilayah lain memang potensi banjir ini salah satunya dampak dari pembalakan liar,” jelasnya pada Kamis (11/12).

    Jenderal Sigit meminta agar seluruh jajarannya bekerja cepat dan segera menyampaikan informasi kepada publik bila sudah mendapatkan hasil dari kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan.

    Khusus di Aceh, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyatakan bahwa timnya sudah turun dan masih melakukan pendalaman. ”Tim sedang turun (di Aceh), biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja,” ucap dia.

  • OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi waktu pelaporan bagi industri perbankan dan asuransi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan waktu tambahan laporan ini diberikan agar lembaga jasa keuangan tetap dapat menyampaikan laporan secara akurat tanpa terbebani kondisi operasional di wilayah terdampak.

    “OJK memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja,” ungkap Mahendra dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, relaksasi pelaporan tersebut diberikan bersamaan dengan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana. Perlakuan khusus ini mencakup kemudahan restrukturisasi serta penilaian kualitas kredit yang lebih fleksibel untuk para debitur.

    Industri asuransi juga diminta melakukan pendataan awal atas kerugian yang masuk cakupan pertanggungan, baik asuransi umum maupun jiwa. OJK juga memberikan relaksasi kewajiban pelaporan dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun.

    Untuk laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025, batas waktu penyampaian yang semula 12 Desember diundur menjadi 30 Desember 2025. Penjelasan rinci terkait laporan masing-masing industri disampaikan oleh kepala eksekutif pengawas terkait.

    “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional OJK dan atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” jelas Mahendra.

    Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa laporan bank umum untuk periode data November 2025 yang seharusnya jatuh pada 8 Desember diundur menjadi 22 Desember 2025. Sementara laporan yang jatuh pada 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Untuk BPR dan BPRS, laporan berkala bulanan yang jatuh pada 10 Desember diundur menjadi 24 Desember 2025, sementara laporan rencana bisnis bank (RBB) yang jatuh 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri asuransi memperpanjang tenggat laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun yang jatuh pada 10 Desember menjadi 24 Desember 2025.

    Industri asuransi juga telah diminta melakukan pendataan awal atas kerugian di wilayah bencana yang terlihat dari klaim asuransi.

  • Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum terduga pelanggaran tata kelola hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Hingga kini total 11 subjek telah disegel.

    Tiga subjek hukum yang disegel adalah PHAT-PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS. Kemenhut juga melakukan verifikasi lapangan pada korporasi PT.TBS/PT.SN serta PLTA BT/PT.NSHE.

    “Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT.NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M),” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan pendalaman awal, Ditjen Gakkum menduga terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin sebagaimana Pasal 50 ayat (2) huruf c UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

    Tim kini mengumpulkan barang bukti untuk memetakan jejaring pelaku, termasuk dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan. Di lokasi PHAT JAM, tim menemukan barang bukti dalam jumlah besar.

    Temuan itu berkaitan dengan penyidikan kasus empat truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB) yang berasal dari lokasi yang sama. Ia menegaskan pentingnya dukungan daerah.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbaunya.

    “Ditjen Gakkum Kehutanan akan mendalami motif dan terduga pelaku yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku aktif di lapangan tetapi akan dikembangkan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen pelengkap,” ujar Dwi.

    Bersamaan dengan penyegelan dan verifikasi lapangan, PPNS Gakkumhut telah melayangkan pemanggilan klarifikasi kepada 12 entitas. Hingga 10 Desember 2025, enam di antaranya telah hadir memberikan keterangan, di antaranya 3 korporasi yakni PT.AR, PT.MST, PBPH PT.TN dan 3 PHAT yakni A, AR, RHS. Sementara PT.TPL dan PLTA BT/PT.NSHE mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan.

    (lir/wnv)

  • Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus meningkat. Kini mendekati angka seribu orang.

    Mengacu data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (11/12), jumlah korban meninggal kini dilaporkan telah mencapai angka 990 orang.

    Update terbaru mengenai jumlah korban meninggal itu setelah pada Kamis (11/12) Tim SAR Gabungan berhasil menemukan 21 jenazah. Selain korban meninggal, ratusan orang lainnya dilaporkan masih hilang.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa 990 korban itu tersebar di 3 provinsi.

    Rinciannya 407 korban meninggal dunia ditemukan di Aceh, 343 korban meninggal dunia ditemukan di Sumut, dan 240 korban meninggal dunia ditemukan di Sumbar. Tidak hanya korban meninggal dunia, BNPB juga memperbarui data korban hilang. Kini angkanya sebanyak 225 orang.

    ”Untuk penambahan penemuan jasad korban yang paling banyak itu di Aceh, sebanyak 16 jiwa. Ini persisnya di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara itu bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga, masing-masing 1 jenazah. Kemudian di Sumatera Barat 2 jenazah dan ini masih dalam proses identifikasi,” terang Abdul Muhari.

    Informasi tersebut disampaikan oleh BNPB melalui keterangan pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh Abdul Muhari. Dalam kesempatan itu, dia turut membeber jumlah pengungsi saat ini. Angkanya masih sangat tinggi. Yakni sebanyak 884.889 jiwa. Sebagian besar pengsungi tersebut berada di wilayah Aceh.

  • Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kamis (11/12/2025).

    Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap bekerja di lapangan, mulai dari BPBD, relawan desa, dinas terkait, hingga unsur TNI dan Polri. benar-benar siap bekerja di lapangan menghadapi musim hujan 2025–2026.

    Dalam amanatnya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa tantangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Madiun masih cukup besar. Sejumlah wilayah tercatat memiliki risiko banjir, antara lain Kecamatan Balerejo, Madiun, Wungu, dan Pilangkenceng. Sementara itu, kawasan perbukitan seperti Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dikategorikan rawan longsor.

    “BPBD bersama seluruh jajaran terkait sudah menyiapkan strategi mitigasi sejak awal. Mulai dari penguatan pos pantau, kesiapan peralatan penyelamatan, hingga penyediaan logistik emergensi,” ujar Bupati.

    Plt Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menambahkan bahwa sebanyak 30 personel inti Pasukan Reaksi Cepat (PRC) telah disiagakan dengan pembagian enam regu. Relawan desa juga disiapkan sebagai garda terdepan untuk menyampaikan perkembangan informasi cuaca maupun potensi bencana di wilayah masing-masing.

    Untuk mendukung penanganan keadaan darurat, BPBD telah menata dan menyediakan berbagai logistik, antara lain selimut, popok bayi, paket makanan, hingga perlengkapan darurat yang disesuaikan dengan jenis bencana agar distribusinya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

    Pemkab Madiun berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak saat bencana terjadi. “Semakin baik persiapan kita, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat,” kata Boby. [rbr/suf]

  • Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    JAKARTA – Hampir seribu orang meninggal dunia dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tapi pemerintah bergeming, dengan tidak menetapkan bencana nasional.

    Pemerintah disebut tidak memiliki sense of humanity karena tak juga mengeluarkan status bencana nasional atas peristiwa memilukan di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bahkan ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dang longsor di tiga provinsi tersebut menjadi 969 orang sampai Rabu (10/12). Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 902 ribu orang.

    Melihat banyaknya jumlah korban dan kondisi wilayah terdampak, masyarakat mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Usulan ini juga disampaikan hampir semua fraksi di DPR, termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

    “Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.

    Warga membersihkan rumah dari tumpukan material banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Namun hingga kini pemerintah bergeming. Alih-alih menjadi darurat nasional, pemerintah hanya menyebut banjir Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.

    Bukan Musibah Alamiah

    Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana mengatakan, banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dilihat sebagai musibah alamiah.

    Rina berujar, banjir ini terjadi akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, dan menutup mata terhadap peringatan berbagai organisasi lingkungan.

    Kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan, lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. Relasi kuasa itu menegaskan bahwa pusat melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi.

    “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia.

    Rina menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.

    “Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar Rp491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” tegasnya.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam bencana ini adalah kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air banjir.

    Kayu-kayu tersebut, disebut-sebut dari hasil penebangan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang maupun sawit. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan bencana di Aceh adalah hasil dari kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu ha hilang pada 2024.

    Dikaitkan dengan Presiden

    Menanggapi desakan publik agar pemerintah menelusuri dugaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara.

    Tiga dari empat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Satu perusahaan lainnya tidak disebut Hanif. Ia juga menegaskan pihaknya belum menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika empat perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Namun Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan empat perusahaan yang sedang diaudit itu hanya sedikit dari korporasi di hutan-hutan Sumatera.

    Salah satu perusahaan yang kini menjadi perbincangan adalah PT Tusam Hutani Lestani yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. korporasi dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Merujuk sejumlah sumber, nama Prabowo memang tidak muncul sebagai pemilik, namun orang dekatnya terlihat jelas memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani adalah Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024.

    Sebelum Edhy, jabatan itu diduduki Prasetyo Hadi, yang saat ini menjabat Menteri Sektretaris Negara. Edhy Prabowo adalah eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi kini mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). (ANTARA/Irwansyah Putra/tom)

    Isu kepemilikan Prabowo terhadap PT Tusam Hutani Lestani sudah pernah mencuat pada 2019, tepatnya saat debat kedua Pilpres. Waktu itu, petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

    Prabowo tidak membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dimaksud merupakan hak guna usaha (HGU), yang menurutnya tetap menjadi milik negara. Prabowo juga mengaku lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing, karena ia menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot.

    Kemudian pada Pilpres 2024, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengukitnya kembali. Anies menyinggung keberadaan 340 ribu hektare lahan punya Prabowo dalam debat capres, yang kembali direspons dengan pernyataan patriotisme.

    Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut  menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu. Namun Melky pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan Menteri Lingkungan Hidup bakal berjalan sesuai harapan publik. 

    “Tidak akan leluasa melakukan penegakan hukum kalau presiden sendiri terlibat dalam konflik kepentingan yang sama,” tegas Melky.

  • Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak banjir di Sumatera, terutama terkait bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) meski kondisi medan di wilayah terdampak cukup sulit dilalui.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkap, berbagai strategi dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    Karena akses darat terbatas, Pertamina Patra Niaga juga memanfaatkan jalur laut dan udara untuk menyalurkan energi. Khusus jalur udara, perusahaan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor. 

    “Kami bekerjasama baik dengan TNI, baik dengan Polri, dengan BNPB. Bahkan kami juga menggunakan pesawat perintis yang kemudian mengirimkan energi ini melalui pesawat udara,” tuturnya. 

    Ia menekankan, tantangan terbesar dalam penyaluran energi di wilayah terdampak bencana adalah kecepatan, ketepatan, dan jangkauan. Maka dari itu, diperlukan upaya khusus agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain penyaluran energi, Pertamina juga menyediakan bantuan melalui posko Pertamina Peduli yang telah dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pertamina sangat serius dan berkomitmen untuk dapat mendistribusikan BBM ke tempat-tempat di mana daerah terdampak ini sulit untuk dijangkau. Kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder,” pungkas Roberth. 

  • KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KPK mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membereskan lahan-lahan agar tidak menjadi sumber bencana banjir dan longsor di Jawa Barat.
    “Prinsipnya
    KPK
    siap membantu pemerintah
    Jawa Barat
    untuk mewujudkan Jawa Barat mengeluarkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, usai bertemu Dedi di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Dia menjelaskan pilihan kebijakan mengamankan lahan-lahan dari banjir dan longsor dilatarbelakangi dinamik cuaca dan lingkungan.
    “Seperti contoh yang ada di Sumtera, beliau tidak ingin terjadi di Jawa Barat,” kata Bahtiar.
    KPK sepakat dengan Dedi bahwa biaya penanganan bencana akan lebih mahal ketimbang biaya pencegahan atau mitigasi bencana.
    “Itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita cegah, mungkin kita lebih murah dan lebih efisien,” kata dia.
    Gubernur
    Dedi Mulyadi
    ingin menertibkan bantaran sungai hingga lereng gunung agar tidak terjadi banjir dan longsor, serta membereskan pertambangan rawan bencana.
    “Hari ini (Kamis, 11/12), kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi Mulyadi juga menyoroti
    alih fungsi lahan
    PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah berubah menjadi perkebunan sayur yang rawan banjir serta longsor.
    Dia ingin menanami lereng gunung dengan teh dan tanaman keras agar tidak mudah longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.