Xcloud.id

Topik: longsor

  • Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Upaya KAI Daop 9 Jember

    Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Upaya KAI Daop 9 Jember

    Liputan6.com, Banyuwangi – Sejak awal November 2024, hujan sudah mulai turun hampir setiap hari di beberapa wilayah Daop 9 Jember. Bahkan di sebagian wilayah, curah hujan yang turun sudah cukup tinggi. Guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan lainnya, PT Kereta Api Indonesia  Daerah Operasi 9 Jember melakukan sejumlah upaya guna menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

    Manager Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca Bulan November 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Daop 9 Jember mengalami curah hujan cukup tinggi.

    “Dari data prakiraan cuaca yang dibagikan oleh BMKG melalui situs bmkg.go.id, sejumlah daerah di Daop 9 seperti Kalibaru dan Glenmore di Banyuwangi, Tanggul hingga Kalisat di Jember, Klakah di Lumajang dan sebagian Leces di Probolinggo, pada beberapa hari di bulan November mengalami curah hujan yang tinggi hingga mencapai 400 mm per hari,” kata Cahyo, Senin (18/11/2024).

    Mengantisipasi terjadinya gangguan operasional kereta api yang disebabkan oleh meningkatnya curah hujan, KAI Daop 9 Jember melakukan sejumlah upaya, diantaranya melakukan normalisasi sungai serta drainase di sekitar jalur KA dengan pembersihan sampah dan tanah sendimentasi. Dilakukan juga penguatan fondasi jalur kereta api, pembuatan talut penahan konstruksi jalur KA, penebangan pohon yang rawan tumbang, hingga mengintensifkan pemeriksaan dan penempatan petugas pada daerah pantauan khusus.

    “Pengecekkan rutin dilakukan dengan Kendaraan Pemeriksa Jalur (KPJ), termasuk menempatkan petugas yang turut jalan di kabin masinis untuk dapat memantau kondisi jalur secara aktual,” imbuhnya.

  • Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

    6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

    116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
    95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
    58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
    40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
    22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
    16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

    16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
    7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
    6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
    5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
    4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
    4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
    3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
    2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
    2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
    2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
    2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
    2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
    1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
    1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
    1.191TPS di Lokasi Khusus;
    1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

    3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
    517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
    332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    Strategi Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
    koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

    sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
    kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
    menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Rekomendasi

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
    berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

    Lampiran

    Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

     

     

     

    Indikator

     

    Jumlah TPS

     

     

    TPS Rawan Paling Banyak

    Variabel Penggunaan Hak Pilih

    1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

     

    95.171

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

    2.      Terdapat pemilih tambahan

    58.443

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

    3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

    16.120

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    4.      Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

    40.635

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

    5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

    116.211

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

     

    4.806

    Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

    Variabel Keamanan

    7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

    2.293

    Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

    8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

    penyelenggara pemilihan

     

    2.426

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

    9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

    332

    Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

    Variabel Politik Uang

     

    10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

    kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

    2.799

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

    Variabel Politisasi SARA

    11.

    Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

    lokasi TPS

    814

    Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

    Variabel Netralitas

    12.

    TPS yang terdapat Petugas

    KPPS berkampanye untuk pasangan calon

    517

    Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

    13.

    TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

    1.127

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

    Variabel Logistik

    14.

    Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

    pada saat Pemilu

    2.370

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

    15.

    Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

    pemilu

    6.066

    Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

    16

    Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

    pemilu

    2.658

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

    Variabel Lokasi TPS

    17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

    5.384

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

     

    18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

    7.414

    Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

    19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

    4.027

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

    20.

    TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

    1.918

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

    21.

    TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

    pasangan calon

    3.759

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

    22.

    TPS di Lokasi Khusus

    1.191

    Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

    23.

    TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

    1.894

    Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    Variabel Jaringan Internet dan Listrik

    24.

    TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

    22.738

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

    25

    TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

    8.457

    Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Bawaslu Kota Jakarta Utara petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. 

    Hasilnya, terdapat 9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 4 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 31 kelurahan/desa di 6 Kecamatan se-Kota Adm. Jakarta Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut:

    Penggunaan Hak Pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau riwayat PSU/PSSU). 
    Keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara).
    Politik Uang. 
    Politisasi SARA. 
    Netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).
    Logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan).
    Lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus).
    Jaringan Listrik dan Internet.

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

    248 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dll).
    114 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).
    33 TPS didirikan di wilayah konflik.
    23 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
    23 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
    19 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).
    17 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.
    16 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
    11 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).
    7 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
    7 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
    5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    3 TPS di Lokasi Khusus.
    2 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
    1 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu

    Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
    Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
    Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
    Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif; dan
    Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun
    online;
    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Imbauan

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara mengimbau KPU Kota Jakarta Utara dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

    Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;

    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

  • Jangan Kaget! Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun Kini Mulus & Tambah Lebar

    Jangan Kaget! Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun Kini Mulus & Tambah Lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) segera merampungkan proyek Pelebaran dan Perbaikan Geometrik Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun di Kabupaten Bandung & Cianjur melalui Kerja Sama Operasi / KSO Hutama – Abipraya. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan bahwa jelang akhir tahun, proyek senilai Rp 243,89 miliar ini telah mencapai progres 96,05% per 10 November 2024.

    “Proyek dijadwalkan diresmikan akhir bulan Desember 2024 dengan mengedepankan kualitas dan penerapan standar K3 yang ketat untuk melindungi para pekerja dan juga pengguna jalan yang melintas selama pekerjaan proyek berlangsung,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Adjib menambahkan scope pekerjaan Hutama Karya yang telah diselesaikan meliputi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 84,05 Km, rehabilitasi minor jalan sepanjang 29,93 Km, rehabilitasi mayor jalan sepanjang 7,41 Km, pelebaran jalan sepanjang 21,54 Km, perbaikan geometrik jalan sepanjang 3,51 Km, pemeliharaan jembatan sepanjang 26,90 M, hingga pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 134,4 M.

    Foto: Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)

    Selama pengerjaan, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Hal ini disebabkan oleh lokasi proyek yang merupakan jalur utama Kabupaten Bandung menuju Cianjur yang menyebabkan pekerjaan di titik-titik tertentu harus dilakukan buka tutup jalan secara berkala. Selain itu, cuaca yang ekstrim di lokasi pelaksanaan proyek seringkali mengakibatkan pohon tumbang, banjir, dan longsor yang menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat. Namun untuk menghadapi kendala tersebut Hutama Karya mengoptimalkan tim proyek yang siaga di titik-titik rawan bencana.

    “Menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim, secara berkala dilakukan penambahan kendaraan alat berat untuk mempercepat pekerjaan dan penerapan solusi konstruksi infrastruktur tanah lunak dengan Mortar Foam yang biasa digunakan untuk meminimalisir masalah penurunan timbunan tanah serta mengefisiensi waktu pada saat menangani longsor dan jalan yang rusak akibat banjir di lokasi proyek,” imbuhnya.

    Penyelesaian proyek diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi khususnya di kawasan Bandung dan Cianjur.

    “Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan manfaat jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh dari Bandung ke Cianjur, mengurangi kemacetan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar, dan memperkuat daya tarik pariwisata di wilayah Jawa Barat,” tutupnya.

    (wur/wur)

  • 4 Orang Sekeluarga di Purworejo Tewas Tertimbun Longsor

    4 Orang Sekeluarga di Purworejo Tewas Tertimbun Longsor

    Purworejo –

    Sebanyak empat orang tewas tertimbun longsor di Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para korban merupakan sekeluarga.

    Bencana tanah longsor menimpa rumah Subur (55) warga Dusun Peniron, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, pada Selasa (19/11) sore. Satu korban terakhir ditemukan pada Rabu (20/11/2024) pukul 09.00 WIB.

    Keempat korban tersebut adalah istri Subur, Winda Wahyuningsih (38), anak Subur yakni Susanti (32) dan Refa Yamela (6), serta cucu Subur bernama Mehrunnissa Reya Aresha (4). Saat kejadian, Subur sedang berada di luar rumah.

    “Kemarin sudah ditemukan tiga korban dan di sektor kedua di sisi kanannya alhamdulillah korban terakhir atas nama Winda Wahyunungsih (38) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Empat korban sudah ditemukan semua,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Muhammad Abdullah saat ditemui detikJateng di lokasi, dilansir detikJateng.

    Setelah dievakuasi, jenazah korban terakhir kemudian dibawa ke RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi SAR dinyatakan selesai.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

  • BMKG Warning Cuaca Ekstrem Hantam Wilayah RI, Awas Banjir-Longsor!

    BMKG Warning Cuaca Ekstrem Hantam Wilayah RI, Awas Banjir-Longsor!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan terbaru ‘Prospek Cuaca Mingguan’ untuk periode 19-25 November 2024.

    Dalam laporannya, BMKG menyebut ada peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap dampaknya.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ini,” tulis BMKG dalam laporannya, dikutip Rabu (20/11/2024).

    Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena atmosfer antara lain gelombang Kelvin dan Rossby, yang memperkuat pembentukan awan hujan. Ada juga faktor lokal seperti perlambatan angin, yang berperan dalam peningkatan intensitas curah hujan di beberapa wilayah.

    Berikut beberapa wilayah yang diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang-lebat, serta dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, pada periode 19-25 November 2024:

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.
    Jawa dan Bali: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    “Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Papua Selatan selama periode yang sama,” kata BMKG.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    Untuk itu, masyarakat diminta membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir. Lalu, hindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mempersiapkan perlengkapan darurat.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” tulis BMKG.

    (fab/fab)

  • BPBD: Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Berisiko Banjir Bandang Megapolitan 20 November 2024

    BPBD: Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Berisiko Banjir Bandang Megapolitan 20 November 2024

    BPBD: Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Berisiko Banjir Bandang
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mengidentifikasi Kecamatan Tanah Sareal sebagai salah satu wilayah yang berisiko terjadinya banjir bandang.
    “Secara spasial potensi banjir bandang ada di Kecamatan Tanah Sareal di Kelurahan Tanah Sareal,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/11/2024).
    Daerah ini rawan, terutama di sepanjang anak-anak sungai Cisadane dan Ciliwung, seperti Sungai Cibeureum dan Cipinang Gading.
    “Fenomena risiko banjir bandang kemungkinan dapat terjadi pada anak-anak sungai Cisadane dan Ciliwung seperti Sungai Cibeureum dan Cipinang Gading di dekat Bogor Nirwana Residence, Mulyaharja,” ujar Hidayatulloh. 
    BPBD Kota Bogor juga mencatat beberapa wilayah dengan risiko banjir kelas sedang yang tersebar di lima kecamatan lainnya, yakni:
    Oleh karenanya, Hidayatulloh mengimbau masyarakat di wilayah rawan untuk terus memantau informasi cuaca dari BMKG dan mengikuti arahan dari pihak berwenang jika terjadi situasi darurat.
    Warga juga diminta untuk segera melaporkan potensi bahaya seperti longsor atau luapan air di wilayah mereka, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan sungai.
    “Untuk pelaporan bencana bisa menghubungi BPBD Kota Bogor melalui pesan WhatsApp di nomor +6288809112569,” kata Hidayatulloh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kecamatan di Kota Bogor Rawan Longsor, Mana Saja? Megapolitan 20 November 2024

    3 Kecamatan di Kota Bogor Rawan Longsor, Mana Saja? Megapolitan 20 November 2024

    3 Kecamatan di Kota Bogor Rawan Longsor, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Tiga kecamatan di Kota Bogor, yakni Bogor Tengah, Bogor Timur, dan Tanah Sareal masuk dalam zona risiko tinggi tanah longsor.
    Data tersebut merupakan hasil identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor terkait analisis kajian risiko bencana tanah longsor.
    “Di Kota Bogor secara spasial terdapat tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah dengan risiko tinggi berada di masing-masing Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Timur, Kecamatan Tanah Sareal,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (20/11/2024).
    Di Kecamatan Bogor Tengah, risiko longsor tinggi berada di Kelurahan Gudang dan Kelurahan Sempur.
    Sementara, di Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Barangsiang masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi besar mengalami longsor.
    Adapun di Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Tanah Sareal tercatat sebagai salah satu area dengan tingkat kerawanan tinggi tanah longsor. 
    Risiko tanah longsor di wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh faktor alam, seperti curah hujan tinggi.
    Selain wilayah risiko tinggi, 59 kelurahan di Kota Bogor masuk kategori risiko sedang tanah longsor. Menurut BPBD, hanya dua kelurahan yang tercatat masuk kategori risiko rendah bencana tersebut. 
    Hidayatulloh mengimbau warga yang tinggal di wilayah rawan longsor untuk lebih waspada, terutama selama musim hujan.
    Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah berisiko tinggi, BPBD mengingatkan untuk segera melapor jika menemukan tanda-tanda awal longsor, seperti retakan di tanah. Langkah ini guna menghindari dampak yang lebih besar.
    Warga juga disarankan selalu mengikuti informasi terkini dari pihak berwenang terkait mitigasi bencana.
    “Masyarakat diimbau untuk hati-hati dan selalu waspada apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang karena dikhawatirkan terjadi tanah longsor dan bencana alam lainnya,” kata dia.
    Hidayatulloh menambahkan, kesiapsiagaan dan koordinasi antarwarga serta pemerintah menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tanah longsor di Kota Bogor.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BREAKING NEWS: 3 Korban Longsor Purworejo Ditemukan Tewas, 1 Korban Masih dalam Pencarian

    BREAKING NEWS: 3 Korban Longsor Purworejo Ditemukan Tewas, 1 Korban Masih dalam Pencarian

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO – Tim SAR gabungan berhasil menemukan tiga dari empat korban yang tertimbun longsor di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo. Rabu (20/11/2024).

    Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

    Kepala Basarnas Cilacap M. Abdullah mengatakan, ketiga korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian dengan menggali reruntuhan tanah.

    Penggalian reruntuhan tanahn itu diketahui menggunakan sejumlah alat berat seperti excavator, peralatan ekstrikasi dan peralatan manual di lokasi kejadian.

    “Setelah melakukan upaya pencarian dengan menggali reruntuhan tanah menggunakan sejumlah alat berat akhirnya tim SAR gabungan menemukan keberadaan korban,” katanya kepada Tribunbanyumas.com

    Ketiga korban yang berhasil ditemukan yakni Susanti (32), Mehrunnisa Reya Aresha (4) dan korban atas nama Refa Yamela (6).

    Korban Susanti ditemukan tim SAR gabungan pada Selasa (19/11/2024) pukul 23.30 WIB.

    Kemudian pada Rabu (20/11/2024) dini hari  pukul 00.45 WIB ditemukan korban atas nama Mehrunnissa Reya Aresha.

    Tak berselang lama korban atas nama Refa Yamela kembalo ditemukan tim SAR gabungan pada pukul 00.48 WIB.

    “Usai ditemukan, ketiga korban langsung di evakuasi oleh tim SAR gabungan ke RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut,” ungkap Abdullah.

    Adapun satu korban yang masih dalam pencarian yakni atas nama Winda Wahyuningsih (38).

    Tim SAR gabungan di hari kedua pencarian ini terus melanjutkan pencarian terhadap korban dengan melibatkan seluruh potensi SAR yang ada.

    “Untuk memaksimalkan pencarian terhadap korban, di hari kedua pencarian ini tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian pada pukul 06.30 WIB,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo pada Selasa (19/11/2024) siang menyebabkan bencana longsor.

    Material batu besar dari longsoran tebing setinggi 15 meter menimpa sebuah rumah milik warga.

    Nahasnya empat orang warga disana diketahui tertimbun material longsoran dan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. (pnk)

  • Banjir Bandang Terjang Sejumlah Desa di Kabupaten Karawang, Rumah Warga Rusak Akses Jalan Terputus

    Banjir Bandang Terjang Sejumlah Desa di Kabupaten Karawang, Rumah Warga Rusak Akses Jalan Terputus

     

    Liputan6.com, Karawang -T Banjir bandang menerjang sejumlah desa yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan akses jalan terputus.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang Mahpudin, di Karawang, Rabu (20/11/2024) mengatakan, banjir bandang Karawang terjadi setelah hujan deras yang terjadi pada Selasa petang (19/11/2024).

    “Hujan yang mengguyur wilayah Karawang pada Selasa membuat tinggi muka air di beberapa sungai meningkat, hingga mengakibatkan banjir bandang di wilayah Karawang selatan, tepatnya di wilayah Tegalwaru,” katanya.

    Mahpudin memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi beberapa bangunan warung di bantaran sungai hanyut terbawa arus, dan akses jalan dikabarkan terputus.

    “Petugas langsung ke lokasi untuk melakukan penyisiran serta mengimbau warga untuk menjauh dari aliran sungai,” katanya.

    Salah seorang warga Desa Mekarbuana, Tegalwaru Ace mengatakan bahwa Sungai Cigentis meluap karena hujan, hingga terjadi banjir bandang.

    Selain masuk ke rumah warga, banjir juga menyebabkan akses jalan terputus setelah tergerus air dan longsor.

    Warga Desa Cigunungsari, Kecamatan Tegalwaru, Ojos menyebutkan banjir di wilayah Karawang selatan terjadi di sejumlah desa, yakni di Desa Mekarbuana, Cigunungsari dan Desa Cipurwasari.